cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,773 Documents
Efektivitas Perjanjian Perkawinan sebagai Instrumen Pencegahan Perceraian: Studi pada KUA Kota Padangsidimpuan H, Kurniawan; Mulia Harahap, Sumper; Hsb, Putra Halomoan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3290

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas perjanjian perkawinan sebagai instrumen pencegahan perceraian dalam konteks pelayanan pranikah di KUA se-Kota Padangsidimpuan. Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus digunakan untuk menggali pemahaman Kepala KUA, bentuk implementasi perjanjian, serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi penerapannya. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi peraturan serta praktik administrasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan dipahami memiliki nilai preventif terutama dalam memberikan kejelasan hak dan kewajiban serta mencegah sengketa harta pemanfaatannya masih rendah akibat minimnya literasi hukum masyarakat, kuatnya anggapan tabu, dan terbatasnya sosialisasi serta kapasitas pendampingan di KUA. Di sisi lain, posisi KUA sebagai institusi otoritatif, dukungan kerangka hukum yang jelas, serta meningkatnya angka perceraian menjadi peluang untuk memperkuat implementasi. Penelitian ini menegaskan perlunya peningkatan kapasitas SDM KUA, pengembangan modul sosialisasi, dan pembingkaian perjanjian sebagai instrumen perlindungan keluarga agar dapat berfungsi efektif dalam mencegah perceraian.
Kaedah Tafsir : Kaedah Nasakh Dan Mansukh Afima, Oby Ara; Alwizar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3291

Abstract

Artikel ini membahas kaedah tafsir nasakh dalam Al-Qur’an, yaitu penghapusan atau penggantian hukum syar’i dengan hukum syar’i lain yang datang kemudian. Nasakh menjadi salah satu kajian penting dalam ilmu tafsir dan ushul fiqh karena berkaitan dengan pemahaman ayat-ayat yang tampak bertentangan secara zahir. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa mayoritas ulama menerima konsep nasakh berdasarkan dalil Al-Qur’an (QS. Al-Baqarah: 106, QS. An-Nahl: 101) dan hadis Nabi, meskipun terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama seperti Abu Muslim al-Asfahani yang menolak keberadaan nasakh dalam Al-Qur’an. Syarat-syarat nasakh antara lain hukum yang dihapus harus hukum syar’i, dalil penghapus harus datang kemudian, serta tidak terbatas pada waktu tertentu. Kajian ini menegaskan pentingnya memahami nasikh dan mansukh agar tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan hukum, serta menunjukkan bahwa nasakh merupakan bentuk rahmat Allah dalam menyesuaikan syariat dengan kebutuhan umat manusia di setiap zaman.
Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Karawitan Bali : Studi Kasus Pada Komunitas Gamelan Pesel A. A. Gde Nararya Indradana; AAA. Ngurah Sri Rahayu Gorda; I Gede Agus Kurniawan; Bagus Gede Ari Rama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3292

Abstract

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak cipta terhadap karya karawitan tradisional Bali dengan studi kasus pada Komunitas Gamelan Pesel di Denpasar, yang menghadapi rendahnya pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta dan pengelolaan hak ekonomi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan fakta, penelitian ini memadukan data primer dari wawancara serta observasi dengan data sekunder berupa regulasi dan literatur Kekayaan Intelektual (KI). Temuan penelitian menunjukkan bahwa anggota komunitas masih memiliki literasi hukum yang terbatas, terutama terkait fungsi pendaftaran sebagai bukti kepemilikan, perlindungan hak moral, dan akses royalti. Berbagai kendala turut menghambat proses pendaftaran, seperti minimnya sosialisasi pemerintah, kesulitan administratif, rendahnya pemahaman prosedur, serta anggapan keliru bahwa karya tradisional tidak perlu didaftarkan karena dianggap sebagai milik komunal. Kondisi ini meningkatkan kerentanan karya Gamelan Pesel terhadap penyalahgunaan, terutama di ruang digital yang memungkinkan reproduksi dan distribusi tanpa izin. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran ciptaan berperan penting dalam memperkuat perlindungan hukum, memberikan pengakuan formal, dan membuka peluang pengelolaan hak ekonomi melalui LMK. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan peningkatan edukasi KI kepada komunitas seni, penyederhanaan prosedur pendaftaran, serta penguatan peran pemerintah dan LMK dalam pendampingan agar komunitas seni tradisional memperoleh perlindungan hukum yang memadai dan manfaat ekonomi yang layak.
Anteseden Motivasi Pelayanan Publik Street Level Bureaucracy Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I Kupang Maria Leliana Nembo; I Putu Yoga Bumi Pradana; Aspri Budi Oktavianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3293

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji motivasi pelayanan publik pada pegawai street level bureaucracy di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kupang serta faktor-faktor yang membentuk motivasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap pegawai yang langsung berinteraksi dengan anak binaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi pegawai dipengaruhi oleh faktor intrinsik seperti rasa tanggung jawab, kepuasan kerja, dan sikap empati serta faktor ekstrinsik berupa gaji, apresiasi atasan, lingkungan kerja kondusif, dan kesempatan pelatihan. Motivasi pelayanan publik yang tinggi berperan penting dalam meningkatkan kualitas layanan dan kesejahteraan anak binaan. Temuan ini menegaskan perlunya peningkatan kesejahteraan pegawai dan peningkatan sarana prasarana sebagai upaya memperkuat motivasi kerja demi optimalisasi pelayanan publik di LPKA. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan kebijakan peningkatan pelayanan publik di lembaga pembinaan anak.
Gambaran Tingkat Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Selaganggeng Terhadap Aplikasi Mobile JKN Nita; Akhmad Mukhsin; Amika Rois; Mulkan Syarif
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3294

Abstract

Mobile JKN merupakan aplikasi yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan guna meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. Namun dalam penggunaannya belum maksimal, hal ini dipengaruhi oleh faktor pengetahuan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan masyarakat terhadap aplikasi Mobile JKN. Desain penelitian ini menggunakan metode cross sectional kuantitatif. Populasi penelitian adalah masyarakat dengan usia produktif dari 20-35 tahun dengan jumlah 1.050 warga. Sampel diperoleh menggunakan rumus slovin dengan margin 5% diperoleh 290 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan cluster sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner dengan skala guttman. Analisis data menggunakan Univariat deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden memiliki pengetahuan kurang sebanyak 129 (44%) responden. Pengetahuan berdasarkan usia didominasi oleh kategori dewasa awal dengan pengetahuan kurang sebanyak 77 (27%) responden, berdasarkan pendidikan terakhir mayoritas SLTA sebanyak 216 (74%) dan mendominasi pengetahuan kurang 97 (33%) dan berdasarkan pekerjaaan terbanyak yaitu karyawan swasta sebanyak 156 (54%) dan mayoritas memiliki pengetahuan kurang 75 (26%). Saran bagi pihak terkait mengadakan penyuluhan terhadap Mobile JKN.
Pengaruh Kinerja Keuangan Dan Return Saham Terhadap Arus Kas Bebas Cynthia; Henny Wirianata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3295

Abstract

Sektor properti dan real estate memiliki kontribusi penting bagi perekonomian Indonesia, namun tetap menghadapi fluktuasi kinerja keuangan yang dapat memengaruhi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas bebas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh profitabilitas, pertumbuhan penjualan, ukuran perusahaan, dan return saham terhadap arus kas bebas pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif melalui analisis regresi linier berganda berbasis data panel dengan total 74 observasi dari 23 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, ROA, ROE, dan return saham tidak berpengaruh signifikan terhadap arus kas bebas, sementara pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan. Temuan ini menegaskan bahwa pertumbuhan penjualan yang kuat lebih mampu meningkatkan kapasitas kas operasional dan memperbesar arus kas bebas dibandingkan indikator profitabilitas maupun persepsi pasar.
Kedudukan Perempuan dalam Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur Maria Dionisia Babut; Yohanes Arman; Stefanus Don Rade
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3297

Abstract

Masyarakat Manggarai Timur sangat menjunjung tinggi adat istiadat, terutama dalam sistem pembagian harta warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan menurut hukum adat masyarakat Desa Rana Mbata Kabupaten Manggarai Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris, yaitu pendekatan yang meneliti fakta-fakta hukum melalui wawancara dan observasi langsung terhadap perilaku masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan masyarakat adat Rana Mbata masih menganut prinsip patrilineal, di mana anak laki-laki (ata one) menjadi ahli waris utama, sedangkan anak perempuan (ata pe’ang) tidak memiliki hak waris karena dianggap akan mengikuti marga suami. Namun, terdapat pergeseran nilai dalam praktiknya, di mana beberapa orang tua memberikan warisan kepada anak perempuan atas dasar kedekatan emosional atau kontribusi dalam merawat orang tua. Meskipun demikian, praktik ini dinilai berpotensi mengganggu tatanan hukum adat yang telah mengakar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak waris sebaiknya tetap diberikan kepada anak laki-laki sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan kesinambungan garis keturunan.
Analisis Atribut yang Mempengaruhi Harga Sewa Kamar Hotel Bintang 3 di Kota Yogyakarta melalui pendekatan Harga Hedonik Reza Rachmat Suryadi; Rike Amalia Rahmawati; Fauzi Abdurrahman; Maikal Atsani Wicaksono; Aidea Ayumi; Kusuma Maharani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3302

Abstract

Industri hotel bintang 3 di Kota Yogyakarta beroperasi dalam struktur pasar persaingan monopolistik yang ketat, menuntut strategi penetapan harga yang presisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh lokasi, reputasi, dan karakteristik fisik terhadap harga sewa hotel bintang 3 di wilayah administratif Kota Yogyakarta menggunakan pendekatan Hedonic Pricing Model. Data dikumpulkan melalui observasi non-partisipan pada platform Traveloka dengan teknik sampling jenuh (saturated sampling) terhadap 39 hotel pada periode hari kerja (weekday). Menggunakan analisis regresi linier berganda dengan spesifikasi semi-logaritma, hasil penelitian menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 57,6% variasi harga pasar. Secara parsial, reputasi online, jarak ke pusat kota, ketersediaan kolam renang, dan paket sarapan terbukti berpengaruh signifikan terhadap harga sewa. Temuan empiris menyoroti fenomena menarik di mana luas kamar tidak berpengaruh signifikan, mengindikasikan bahwa pada periode hari kerja, konsumen di segmen ini lebih memprioritaskan fungsionalitas fasilitas dan lokasi strategis dibandingkan ukuran fisik ruang. Implikasi manajerial menekankan pentingnya pengelolaan reputasi digital dan penerapan strategi bundling layanan sebagai kunci penetapan harga premium.
Metode Penafsiran dalam Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia Aini, Nurul; Abdul Rahman Maulana Siregar; Radhitya Wiguna; Razi Fajri Asyari Siregar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3303

Abstract

Penemuan hukum oleh hakim merupakan elemen penting dalam sistem peradilan Indonesia, terutama ketika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak memberikan kejelasan atau tidak mampu menjawab kompleksitas peristiwa hukum di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis metode penafsiran hukum yang digunakan oleh hakim serta mengidentifikasi faktor–faktor yang memengaruhi pemilihan metode tersebut dalam praktik peradilan. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian literatur terhadap putusan pengadilan, doktrin hukum, serta regulasi yang relevan, penelitian ini menemukan bahwa hakim di Indonesia menerapkan berbagai metode penafsiran, antara lain penafsiran gramatikal, sistematis, historis, teleologis atau sosiologis, hingga metode penafsiran ekstensif dan restriktif. Pemilihan metode penafsiran tidak bersifat tunggal, melainkan seringkali merupakan kombinasi dari beberapa teknik interpretasi untuk mencapai pemahaman yang komprehensif terhadap norma yang ditafsirkan. Selain itu, penelitian ini mengungkap bahwa pemilihan metode penafsiran oleh hakim dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain latar belakang pendidikan dan pengalaman hakim, nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, serta prinsip kehati-hatian dalam menjaga konsistensi sistem hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa metode penafsiran hukum memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan substantif, sekaligus memastikan bahwa putusan hakim tetap berada dalam koridor hukum positif. Dengan demikian, pemahaman yang lebih mendalam mengenai metode penafsiran dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penemuan hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
Urgensi Pembentukan Regulasi Nasional Tentang Perlindungan Data Pasien Dalam Sistem Informasi Rumah Sakit Rizky Isnanto Lahay; Mohammad Abdillah Napu; Tri Wibawa Putra T. Haras
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3317

Abstract

Perkembangan digitalisasi di sektor kesehatan telah mengubah tata kelola pelayanan medis melalui penerapan sistem informasi rumah sakit dan layanan telemedicine. Transformasi ini meningkatkan efisiensi, namun menimbulkan risiko terhadap perlindungan data pribadi pasien yang bersifat sensitif dan rawan disalahgunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum perlindungan data pasien di Indonesia, menilai urgensi pembentukan regulasi nasional yang komprehensif, serta merumuskan arah regulasi ideal di era digital. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil pelnelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada beberapa peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan, Rumah Sakit, dan Perlindungan Data Pribadi, seluruhnya masih bersifat sektoral dan belum memberikan perlindungan menyeluruh. Ketidaksinkronan antar regulasi, lemahnya penegakan hukum, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya literasi digital menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan regulasi nasional khusus yang bersifat integratif, menetapkan standar keamanan siber, mengatur tata kelola data pasien, serta memperjelas tanggung jawab hukum pihak terkait untuk menjamin hak privasi dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan digital.