cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,773 Documents
 141   142   143   144   145 
Analisis Kendala Polres Klungkung Dalam Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Balap Liar Di Kabupaten Klungkung Ni Kadek Ayu Ariyani; Dewa Gede Sudika Mangku
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3564

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan penanggulangan tindak pidana balap liar yang dilakukan oleh Polres Klungkung serta berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasinya. Fenomena balap liar yang dilakukan oleh remaja di Kabupaten Klungkung masih terus terjadi meskipun telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik penegakan hukum di lapangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan penanggulangan balap liar oleh Polres Klungkung dan mengidentifikasi kendala yuridis, struktural, serta sosial yang memengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif, menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Klungkung telah melakukan upaya penanggulangan melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif, antara lain penyuluhan hukum lalu lintas, patroli rutin, penilangan, serta pembubaran aksi balap liar. Namun, penerapan sanksi pidana secara tegas masih jarang dilakukan dan umumnya digantikan dengan sanksi administratif dan pembinaan, terutama terhadap pelaku yang berstatus remaja. Selain itu, pelaksanaan kebijakan menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan teritorial, pemanfaatan teknologi oleh pelaku, hambatan yuridis terkait lokasi balap liar, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya pengawasan orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan balap liar di Kabupaten Klungkung memerlukan penguatan koordinasi lintas wilayah, konsistensi penegakan hukum, dan peningkatan peran masyarakat serta keluarga.
Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019: (Studi Kasus Perkara Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps) Alfionita Togo; I Gusti Ayu Eviani Yuliantari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3565

Abstract

Di Pengadilan Agama Denpasar, kasus perceraian menunjukkan peningkatan setiap tahun, sehingga menjadi isu hukum yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut. Penelitian ini difokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, apakah prinsip konsensualisme dalam proses mediasi sudah terpenuhi dalam perkara perceraian di pengadilan agama denpasar? kedua, apakah hakim sebagai mediator dalam memutus perkara perceraian mampu memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara?. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai hukum perdata, khususnya terkait peran hakim dalam proses mediasi perceraian, sekaligus menyediakan informasi yang bermanfaat bagi para pihak yang terlibat. Penelitian dilakukan dengan metode hukum normatif, memadukan beberapa pendekatan, antara lain analisis peraturan perundang-undangan, studi kasus, pemikiran konseptual, serta pendekatan sosiolegal. Sebagai bahan kajian, penelitian ini menyoroti Putusan Nomor 8/Pdt.G/2023/PA.Dps sebagai contoh konkret. Sumber hukum yang dijadikan rujukan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan terkait, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, artikel ilmiah, doktrin, dan karya akademik lainnya. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan konflik antar pasangan. Untuk menekan angka perceraian, strategi yang dapat diterapkan antara lain penyelenggaraan mediasi yang lebih efektif dan peningkatan edukasi hukum di masyarakat.
Li’an Sebagai Pemicu Tindak Pidana Dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Salsa Raihannatu Saadah; Anwar, Syahrul
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3569

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis li’an sebagai pemicu tindak pidana dalam keluarga ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Li’an merupakan proses sumpah hukum yang berakar pada hukum Islam yang digunakan ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau menyangkal keabsahan anak tanpa saksi yang sah. Proses ini sering kali menimbulkan ketegangan emosional yang berujung pada konflik, bahkan tindak pidana seperti kekerasan dalam rumah tangga, pencemaran nama baik, hingga tindak pidana berat lainnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi literatur dan analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa li’an berdampak pada perceraian permanen, status anak, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana karena konflik yang meningkat. Oleh sebab itu, penting adanya upaya pencegahan, seperti konseling atau mediasi sebelum pelaksanaan li’an, guna meminimalisir terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga.
Sustainability Report, Ukuran Perusahaan, dan Kinerja Keuangan: Bukti Empiris dari Sektor Energi Indonesia 2021–2024 Ittaqi Sylva Aprilia; Henny Wirianata
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3570

Abstract

Perubahan iklim dan tekanan keberlanjutan mendorong perusahaan sektor energi untuk menyusun sustainability report sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan sustainability report dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan Return on Equity (ROE) pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas eksplanatori dan regresi data panel Common Effect Model (CEM) pada 10 perusahaan dengan total 40 observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sustainability Report Disclosure Index (SRDI) memiliki koefisien negatif tetapi tidak signifikan terhadap ROE (p > 0,05), sedangkan ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROE (p < 0,05). Uji simultan (F-test) menunjukkan bahwa SRDI dan SIZE secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ROE, meskipun Adjusted R² hanya 0,183, menunjukkan model menjelaskan sebagian kecil variasi ROE. Temuan ini menegaskan bahwa pengungkapan keberlanjutan belum berdampak langsung pada kinerja keuangan jangka pendek, sementara ukuran perusahaan menjadi faktor dominan dalam meningkatkan profitabilitas.
Pengelolaan Pos Lintas Batas Negara Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Napan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ferdinandus N. Lobo; Yohanes Arman; Elroswit Teresa Gae Soro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3576

Abstract

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian ini mahasiswa diberikan pengalaman belajar untuk hidup di tengah-tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengidentifikasi serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi. Pengawasan dan pelayanan perlintasan orang (melayani, mengawasi orang dengan dokumen paspor)Pengawasan perlintasan sarana angkutan barang (angkutan umum maupun pribadi.Fungsi lain.Fasilitasi pertumbuhan ekonomi Masyarakat (memberikan kontribusi bagi perekonomian daerah).Keamanan dan pengelolaan pengawasan. Penyuluhan prosedur serta aturan-aturan ekpor barang ke Timor LesteKoordinasi terpadu antara PLBN dan  imigrasi untuk kelengkapan administrativ Masyarakat dalam melakukan ekspor barang ke Timor Leste (Paspor)Pengembangan komoditas unggulan daerah desa napan (untuk ekspor ke Timor Leste).Mengembangkan kawasan wisata di PLBN. Kebijakan ekportir local untuk mendukung perekonomian local.Pembanguna pusat ekonomi lokal (pasar perbatasan) Kerjasama pempus dan pemda.
Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi: (Studi Putusan Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst.) Muh. Fiqry Afriyansyah Panigoro; Fence M. Wantu; Irlan Puluhulawa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3577

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum materiil serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1140/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Pst., yang melibatkan praktik aborsi ilegal terorganisir. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan Pasal 194 Jo Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan secara formal telah sesuai dengan teori positivisme hukum, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum memenuhi rasa keadilan retributif jika dibandingkan dengan keuntungan ekonomi pelaku. Selain itu, pertimbangan non-yuridis hakim yang menjadikan sikap sopan terdakwa sebagai keadaan yang meringankan dinilai tidak tepat karena mengabaikan fakta masifnya jumlah korban janin yang digugurkan, sehingga putusan tersebut cenderung tidak mencerminkan aspek sosiologis dan keadilan substantif bagi korban.
Eksistensi Mediasi Sebagai Prasyarat Proses Beracara: Analisis Terhadap Konstruksi Ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata Pedo, Brandi Stefano; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3587

Abstract

Mediasi telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan perdata Indonesia sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan berkeadilan. PERMA No. 1 Tahun 2016 menegaskan kedudukan mediasi sebagai prasyarat wajib dalam proses beracara di pengadilan. Namun dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih menghadapi berbagai kendala, seperti budaya litigasi masyarakat, kualitas mediator, serta dukungan kuasa hukum yang belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengkaji eksistensi mediasi dalam hukum acara perdata yang berlaku serta menganalisis konstruksi idealnya dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RKUHAPerdata). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi, profesionalisme mediator, dan akses terhadap keadilan menjadi faktor penting dalam optimalisasi peran mediasi. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan pengaturan mediasi dalam RKUHAPerdata agar mediasi dapat berfungsi efektif sebagai instrumen utama penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.
Efektivitas Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata; Tinjauan Literatur Hukum Lenatia, Lenatia; Sidi Ahyar Wiraguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3588

Abstract

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Pengadilan merupakan upaya reformasi untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa perdata dengan memperkuat prosedur, menetapkan mediasi sebagai tahapan wajib, dan mengoptimalkan peran mediator.1 Kajian ini menggunakan metodologi hukum normatif dengan mengkaji konsistensi peraturan ini dengan prinsip-prinsip mediasi modern dan implementasinya di pengadilan.2 Temuan kajian menunjukkan bahwa efektivitas Peraturan 1/2016 dapat dianggap memadai, sebagaimana tercermin dalam peningkatan tingkat keberhasilan mediasi, tetapi belum menghasilkan penurunan beban perkara yang signifikan di tingkat nasional.  Beberapa kendala masih ada, seperti budaya litigasi yang kuat, ketidakhadiran para pihak, kompetensi mediator yang terbatas, dan layanan pendukung yang tidak memadai di pengadilan.  Kajian ini menyimpulkan bahwa Perma 1/2016 perlu diperkuat dalam hal regulasi, kapasitas kelembagaan dan penciptaan budaya hukum agar mediasi dapat berfungsi optimal sebagai instrumen penyelesaian sengketa perdata di Indonesia
Analisis Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 Zafnil, Muhd. Ichsan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3589

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen strategis kebijakan fiskal daerah yang berfungsi sebagai alat perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pemerintahan daerah. Efektivitas APBD tidak semata-mata diukur dari tingkat serapan anggaran, tetapi juga dari kemampuan alokasi dan realisasi belanja dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2025 dengan menitikberatkan pada struktur belanja daerah, tingkat realisasi anggaran, serta kesesuaiannya dengan prioritas pembangunan daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan deskriptif-analitis dan evaluatif. Data diperoleh melalui studi dokumen terhadap APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025, laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, serta didukung oleh data sekunder dari pemberitaan media dan dokumen kebijakan daerah terkait pengelolaan keuangan. Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target anggaran, mengkaji komposisi belanja daerah—khususnya antara belanja operasional dan belanja modal serta menilai implikasinya terhadap keberlanjutan fiskal dan output pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas APBD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025 masih menghadapi persoalan struktural yang signifikan. Belanja daerah didominasi oleh belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, sementara alokasi belanja modal relatif terbatas. Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya tingkat realisasi anggaran pada periode berjalan serta adanya beban fiskal berupa tunda bayar dari tahun anggaran sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa APBD belum sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang berorientasi pada hasil (outcome), melainkan masih cenderung bersifat administratif dan rutin. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan efektivitas APBD memerlukan penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, penataan kembali prioritas belanja daerah, serta peningkatan transparansi dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Telaah Komparatif Pemikiran Roscoe Pound dan Muchtar Kusumaatmadja Fajar, Anas Mukti; Ach. Nurul Luthfi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3590

Abstract

Artikel ini membahas peran hukum sebagai alat rekayasa sosial melalui telaah komparatif pemikiran Roscoe Pound dan Mochtar Kusumaatmadja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan persamaan maupun perbedaan dan juga mengevaluasi gagasan kedua tokoh tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif komparatif. Roscoe Pound, dengan pendekatan yurisprudensi sosiologi, mengajukan teori keseimbangan kepentingan dan hukum sebagai instrumen adaptif dalam mengakomodasi dinamika sosial. Sebaliknya, Mochtar Kusumaatmadja memfokuskan gagasannya pada hukum sebagai sarana pembangunan yang berperan penting dalam mendukung pembangunan nasional berkelanjutan, dengan memperhatikan nilai-nilai lokal. Telaah ini mengidentifikasi kesamaan pandangan kedua tokoh mengenai hukum sebagai instrumen dinamis untuk menciptakan perubahan sosial, serta perbedaannya dalam konteks penerapan hukum berdasarkan sistem hukum common law dan civil law. Pemikiran kedua tokoh ini saling melengkapi, memberikan landasan teoritis universal dan pendekatan praktis kontekstual untuk pengembangan hukum yang adaptif, responsif, dan relevan dalam menghadapi tantangan modern

Page 143 of 178 | Total Record : 1773

 141   142   143   144   145 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue