cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,773 Documents
Pedoman Etis Promosi Digital: Strategi bagi Kantor Hukum dalam Menjaga dan Menguatkan Citra Profesional Juliastuti, Linda
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3605

Abstract

Penelitian ini mengkaji isu-isu etika yang berkaitan dengan praktik promosi digital yang dilakukan oleh kantor hukum di Indonesia, dengan fokus khusus pada upaya membangun dan mempertahankan citra profesional di tengah pesatnya digitalisasi. Seiring dengan semakin dominannya platform digital sebagai media utama bagi masyarakat dalam mengakses informasi hukum, kantor hukum dituntut untuk menyesuaikan strategi komunikasi mereka, namun tetap terikat pada standar etika profesi yang ketat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian literatur yang komprehensif dan analisis regulasi, penelitian ini mengidentifikasi tren utama dalam promosi hukum digital, mengeksplorasi tantangan etika yang muncul dari praktik tersebut, serta menyoroti kesenjangan penelitian yang masih ada dalam konteks hukum Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun promosi digital menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas layanan hukum, praktik tersebut secara bersamaan menimbulkan kekhawatiran etis yang berkaitan dengan klaim yang menyesatkan, integritas profesional, dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini menegaskan pentingnya kerangka promosi yang berlandaskan etika guna menyelaraskan inovasi teknologi dengan tanggung jawab profesional. Secara akademis dan praktis, penelitian ini berkontribusi dengan mengusulkan pedoman etika yang relevan untuk mendukung kantor hukum dalam mengembangkan strategi promosi digital yang bertanggung jawab, sekaligus menjaga martabat dan kredibilitas profesi hukum di Indonesia.
Perkembangan Doktrin Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa Masrofah; Maizidah Salas; Susilo Wardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3608

Abstract

Perbuatan melawan hukum oleh penguasa merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang tidak kebal dari pertanggungjawaban hukum. Perkembangan doktrin ini menunjukkan bahwa tindakan pemerintah yang menimbulkan kerugian dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum meskipun dilakukan dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa dalam sistem hukum Indonesia serta mengkaji kewenangan mengadili sengketa tersebut dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin perbuatan melawan hukum oleh penguasa berakar pada Pasal 1365 KUHPerdata yang tidak membedakan pelaku perbuatan melawan hukum, baik perseorangan maupun pemerintah. Perluasan makna perbuatan melawan hukum dipengaruhi oleh perkembangan doktrin dan yurisprudensi, khususnya terkait pelanggaran hak subjektif, asas kepatutan, dan keadilan. Selain itu, berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 menandai pergeseran kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum oleh penguasa dari peradilan umum ke peradilan tata usaha negara. Pergeseran tersebut menimbulkan perbedaan parameter penilaian serta perubahan jangka waktu pengajuan gugatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi parameter penilaian antara peradilan umum dan peradilan tata usaha negara diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.
Regulasi Artificial Intelligence Fintech Blockchain: Tantangan Hukum Ekonomi Smart Contract Syariah Indonesia Pdp 2024 Ojk Unicorn Gig Economy Agis Aulia; Naia Saifanah Insani; Raysa Nurahmah Mulyana; Nazwa Azahra; Farahdinny Siswajanthy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3609

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi potensi risiko sistemik yang dihadapi oleh investor dan UMKM dalam ekosistem fintech yang berbasiskan AI dan blockchain di Indonesia. Ini adalah situasi rumit yang berkaitan dengan regulasi OJK, UU PDP 2024, serta prinsip syariah yang diterapkan pada unicorn dalam ekonomi gig. Analisis tentang kontrak pintar syariah menunjukkan adanya ketegangan antara cepatnya inovasi tokenomics dan minimnya perlindungan hukum dalam ekonomi, serta kebijakan pemerintah yang masih belum efektif dalam menangani transaksi digital yang berisiko tinggi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis cara ancaman manipulasi pasar dapat muncul melalui teknologi AI blockchain dan memahami mekanisme regulasi yang ada untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi, dengan mempertimbangkan peran OJK, prinsip mudharabah syariah, dan tata kelola unicorn. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan pengumpulan data melalui analisis dokumen regulasi seperti POJK No. 12/2021 dan UU PDP 2024. Penelitian ini menekankan pentingnya adanya reformasi regulasi hibrida yang memadukan AI RegTech, penguatan OJK melalui traceability blockchain, dan prinsip keadilan ekonomi syariah untuk melindungi investor serta mempercepat inklusi keuangan yang berkelanjutan di Indonesia. Pertanyaan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: 1. Apa pengaruh perkembangan ancaman hukum dan ekonomi dari AI fintech blockchain terhadap investor syariah di Indonesia setelah penerapan PDP 2024? 2. Apa mekanisme regulasi OJK yang efektif dan inovatif yang melibatkan kontrak pintar, unicorn dalam ekonomi gig, serta prinsip mudharabah untuk mengurangi risiko.
Dampak Perubahan Sosial Terhadap Pola Kejahatan: Perspektif Kriminologi Naia Saifanah Insani; Raysa Nurahmah Mulyana; Hj. Asmak Ul Hosnah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3610

Abstract

Artikel ini menganalisis dampak fundamental perubahan sosial terhadap evolusi pola kejahatan melalui perspektif kriminologi. Latar belakang masalahnya adalah ketidakmampuan kerangka hukum tradisional untuk secara efektif menanggulangi kejahatan non-fisik dan terorganisir yang didorong oleh disrupsi sosial (digitalisasi, urbanisasi, dan neoliberalisasi). Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor struktural yang mengubah etiologi kejahatan, mensintesisnya dalam kerangka teori kriminologi sosial (Anomi Struktural dan Disorganisasi Sosial), dan merumuskan implikasi normatifnya. Metode yang digunakan adalah studi literatur kualitatif dengan analisis deskriptif-analitis, membandingkan fenomena kejahatan kontemporer dengan respons regulasi yang ada (KUHP, UU ITE, UU TPPU). Hasil pembahasan menunjukkan bahwa etiologi kejahatan bergeser dari masalah komunal ke masalah struktural-sistemik. Perubahan ini menghasilkan dominasi tipologi kejahatan baru (Cybercrime dan Kejahatan Ekonomi Khusus). Kriminologi terapan menyarankan bahwa penanggulangan yang efektif memerlukan reformasi hukum acara (KUHAP) dan integrasi kebijakan preventif struktural (melalui UU Kesejahteraan Sosial dan UU Sisdiknas) untuk mengatasi akar penyebab sosial.
Perlindungan Korban KDRT melalui Mekanisme Keadilan Restoratif dalam Proses Penyidikan Tiara Utami; Muhammad Farid; Fristia Berdian Tamza; Ahmad Irzal Fardiansyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3611

Abstract

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Dalam praktik penegakan hukum, proses peradilan pidana konvensional sering kali belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi korban KDRT. Oleh karena itu, penerapan mekanisme keadilan restoratif dalam tahap penyidikan menjadi alternatif penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, serta pemulihan hubungan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban KDRT melalui penerapan keadilan restoratif dalam proses penyidikan, serta mengkaji peran penyidik dalam memastikan terpenuhinya hak-hak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme keadilan restoratif dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih humanis bagi korban KDRT, khususnya melalui kesepakatan yang menjamin keamanan, pemulihan, dan keadilan bagi korban. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, belum meratanya penerapan kebijakan, serta potensi ketimpangan posisi antara korban dan pelaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penyidik, serta pengawasan yang ketat agar penerapan keadilan restoratif benar-benar berorientasi pada perlindungan korban KDRT.
Peran Bahasa Indonesia Sebagai Penguat Karakter Pancasila di Era Globalisasi Tajul Qulub, Muhammad Qo'imuddin; Aliviko Adi Wibowo
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3612

Abstract

Bahasa Indonesia memiliki posisi yang krusial sebagai bahasa nasional, lambang persatuan, sekaligus instrumen pembentuk jati diri bangsa Indonesia. Tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, Bahasa Indonesia juga berperan strategis dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sosial masyarakat. Akan tetapi, pada era globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital, keberadaan Bahasa Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain dominasi penggunaan bahasa asing, maraknya bahasa pergaulan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan, serta menurunnya etika dan kesantunan berbahasa, terutama di lingkungan generasi muda, penelitian ini diarahkan untuk menelaah peran penggunaan Bahasa Indonesia dalam memperkuat pemahaman sekaligus penerapan nilai-nilai Pancasila, serta mengidentifikasi nilai karakter Pancasila yang tercermin melalui sikap dan perilaku berbahasa Indonesia dalam interaksi sosial sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi pustaka melalui penelaahan buku, artikel jurnal, dan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi yang inklusif dan berperan sebagai alat pemersatu dalam masyarakat multikultural, selaras dengan nilai Persatuan Indonesia. Penggunaan Bahasa Indonesia yang santun, etis, dan bertanggung jawab merefleksikan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, toleransi, demokrasi, nasionalisme, serta tanggung jawab sosial. Pendidikan Pancasila berbasis karakter memiliki peran strategis dalam membentuk kebiasaan berbahasa yang baik dan santun guna menghadapi tantangan globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat agar internalisasi nilai-nilai Pancasila dapat berlangsung secara berkesinambungan melalui praktik berbahasa Indonesia yang baik dan benar.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Rassya Ramadhania; Erna Dewi; Dona Raisa Monica; Maya Shafira; Aisyah Muda Cemerlang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3613

Abstract

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian serius karena berdampak pada keamanan masyarakat sekaligus perkembangan anak sebagai individu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mendorong anak melakukan pencurian dan upaya penanggulangan yang diterapkan melalui pendekatan hukum, pendidikan, dan rehabilitasi sosial. Penelitian menggunakan metode kualitatif normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan praktisi hukum sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mendorong anak melakukan pencurian meliputi kondisi keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan sosial, dan tekanan ekonomi. Upaya penanggulangan dilakukan melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pendekatan restoratif justice, pembinaan, pendidikan karakter, serta rehabilitasi sosial. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta membekali anak dengan keterampilan dan nilai moral agar tidak menjadi residivis. Penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara aparat hukum, keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menciptakan penanganan yang efektif dan humanis bagi anak.
Sintesis Determinan Minat Beli Mobil Listrik: Nilai, Sikap, Norma Personal, Kesadaran Lingkungan Melalui Systematic Literature Review Robbiyanti, Reni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3615

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis secara sistematis faktor-faktor yang memengaruhi minat beli mobil listrik serta mengidentifikasi mekanisme hubungan antarvariabel yang dilaporkan dalam literatur terdahulu. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan mengacu pada pedoman PRISMA. Sebanyak 49 artikel jurnal bereputasi yang dipublikasikan pada periode 2021–2025 dianalisis melalui proses seleksi bertahap dan ekstraksi data terstruktur. Hasil kajian menunjukkan bahwa sikap konsumen dan norma personal merupakan determinan yang paling konsisten dan dominan dalam membentuk minat beli mobil listrik. Nilai konsumsi dan nilai hijau berperan sebagai antecedent penting yang memengaruhi pembentukan sikap dan norma personal, sementara kesadaran lingkungan umumnya bekerja secara tidak langsung melalui mekanisme internalisasi nilai dan kewajiban moral. Faktor struktural seperti risiko yang dipersepsikan, dukungan kebijakan, dan pengalaman berkendara dilaporkan memiliki pengaruh yang bersifat kontekstual dan tidak konsisten sebagai determinan langsung. Temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa keterkaitan antarvariabel tidak sepenuhnya mengikuti pola linier, melainkan melibatkan adanya peran variabel mediasi dan moderasi dalam hubungan tersebut. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa minat beli mobil listrik merupakan perilaku yang kompleks dan multidimensional. Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan konseptual integratif yang menggabungkan dimensi nilai, sikap, norma personal, dan kesadaran lingkungan dalam menjelaskan minat beli mobil listrik.
Perlindungan Hukum bagi Pekerja Migran Indonesia pada Korban Perdagangan Orang dalam Proses Penyidikan Kepolisian Dianca Putri Ramadhani; Fristia Berdian Tamza; Erna Dewi; Maya Shafira
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3616

Abstract

Pekerja Migran Indonesia (PMI) merupakan kelompok yang rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam proses perekrutan, pengiriman, dan penempatan di luar negeri. Dalam kondisi tersebut, peran kepolisian sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban, terutama pada tahap penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada Pekerja Migran Indonesia sebagai korban perdagangan orang dalam proses penyidikan kepolisian serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban meliputi pemenuhan hak-hak korban, seperti perlindungan keamanan, pendampingan hukum, kerahasiaan identitas, serta akses terhadap pemulihan fisik dan psikis. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, antara lain keterbatasan koordinasi antar lembaga, minimnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap perspektif korban, serta kendala pembuktian dalam tindak pidana perdagangan orang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran kepolisian melalui peningkatan kapasitas penyidik, sinergi antar instansi terkait, serta optimalisasi penerapan peraturan perundang-undangan guna menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi Pekerja Migran Indonesia korban perdagangan orang.
Konsep Al-Itqan: Menjadikan Ibadah sebagai Standar Mutu dalam Pendidikan Teknik Mesin Prawita, Irnes; Jenuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3617

Abstract

Integrasi nilai-nilai keislaman ke dalam pendidikan teknik menjadi semakin mendesak untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga memiliki landasan etika yang kuat, guna menjawab kekhawatiran atas minimnya kesadaran spiritual dalam praktik industri modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep Al-Itqan (profesionalisme, ketelitian, dan kesempurnaan) sebagai standar mutu fundamental dalam pendidikan Teknik Mesin dan membingkai pekerjaan teknis sebagai bentuk ibadah yang bernilai tinggi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research), yang secara sistematis menganalisis ayat Al-Qur'an, Hadis, serta literatur akademik relevan terbitan tahun 2018 hingga 2025 untuk menyusun kerangka kerja yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Itqan menuntut perubahan mendasar pada pola pikir di mana presisi, standar keselamatan, dan inovasi dalam rekayasa dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada Tuhan, bukan sekadar pemenuhan kewajiban industri atau persyaratan akademik semata. Implementasi konsep ini dalam kurikulum mendorong mahasiswa untuk memperlakukan praktikum laboratorium, pengoperasian mesin, dan tugas perancangan sebagai praktik spiritual, yang secara signifikan meningkatkan etos kerja, kedisiplinan, dan ketelitian mereka. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa internalisasi Al-Itqan menciptakan standar mutu holistik yang menyelaraskan keunggulan materi dengan kepuasan spiritual, yang pada akhirnya melahirkan insinyur yang tidak hanya terampil tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab moral yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungan.