cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 1,773 Documents
Rekomendasi Mediasi untuk mengatasi Korupsi Penjualan Tanah di Kupang: Analisis Komprehensif Finsensius Samara; Jacinta Da Reissureicao Do Carmo; Theresia Denissa Saraswati Odjan; Geofano C. Semana; Agnus Rosadipratama Hansko; Gusti Putu Sri Devi Ambarwati; Max Aipassa
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3551

Abstract

Kasus korupsi dan penjualan tanah negara di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), melibatkan penyitaan lahan seluas 99.785 m² dan kerugian negara sebesar Rp900 miliar. Makalah ini menguraikan kasus tersebut, mengidentifikasi langkah-langkah persiapan, tahapan, dan analisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Berdasarkan data dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT, kasus ini melibatkan pemalsuan dokumen dan pengalihan aset tanah veteran. Analisis menunjukkan bahwa mediasi dapat efektif untuk pemulihan aset, tetapi menghadapi tantangan seperti ketidakpercayaan pihak-pihak. Sumber informasi utama berasal dari laporan resmi Kejati NTT dan media lokal.  
Tahap Pembinaan Di Lembaga Khusus Pembinaan Anak Kupang: Pendekatan Rehabilitatif Dan Reintegrasi Sosial Finsensius Samara; Apolonia Rahayu Ana Narek; Theresia Denissa Saraswati Odjan; Gusti Putu Sri Devi Ambarwaty; Agnus Rosadipratama Hansko; Geovano Febrian Christian Semana; Joseph Silvanus Richardo Asten
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3552

Abstract

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), merupakan institusi yang bertanggung jawab atas pembinaan anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Artikel ini mengkaji tahap-tahap pembinaan di LPKA Kupang, dengan fokus pada pendekatan rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Analisis didasarkan pada observasi lapangan, wawancara dengan petugas LPKA, serta kajian literatur terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembinaan di LPKA Kupang dilaksanakan melalui empat tahap utama: orientasi, pembinaan dasar, pembinaan lanjutan, dan persiapan pemulangan, yang dirancang untuk mengembangkan potensi anak, memperbaiki perilaku, dan mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Artikel ini merekomendasikan peningkatan sumber daya manusia, fasilitas, serta kerja sama lintas sektor untuk efektivitas pembinaan.
Implementasi Kebijakan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Manubelon Kecamatan Amfoang Barat Daya Kabupaten Kupang Doksen Eduar Manit; William Djani; Ardy Yosafat Pandie; Cataryn Vlantyna Adam
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3553

Abstract

Stunting merupakan masalah kesehatan yang menjadi perhatian serius bagi setiap negara di dunia, termasuk Indonesia. Indonesia, yang terdiri dari 38 provinsi, memiliki satu provinsi dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi sebesar 16,9% pada tahun 2024. Secara spesifik, Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, memiliki prevalensi stunting sebesar 12,7% pada tahun 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implementasi kebijakan untuk mempercepat pengurangan stunting di Desa Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya, Kabupaten Kupang, serta faktor-faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan untuk mempercepat pengurangan stunting di Desa Manubelon cukup baik namun masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, ketepatan waktu dalam distribusi PMT, pengawasan dari Pemerintah Desa Manubelon, kapasitas kader posyandu, anggaran dari Pemerintah Desa Manubelon, fasilitas dan infrastruktur di Desa Manubelon, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat.
Pengaruh Pembinaan Keagamaan terhadap Pembentukan Disiplin Akademik Mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia -, M.Razwa Agustian Alghifary; -, Muhammad Adi Cahya; -, Samsul Ma’arif; -, Mochamad Rifki; -, Jenuri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3554

Abstract

Erosi efektivitas pendidikan pada Departemen Pendidikan Teknik Mesin Universitas Pendidikan Indonesia terdeteksi melalui perpanjangan masa studi hingga fase septenial serta persistensi perilaku prokrastinatif yang kronis. Upaya dekonstruksi dan rekonstruksi habitat melalui intervensi teologis yang diposisikan sebagai skema strategis dalam menanggulangi anomali disiplin tersebut. Riset ini diarahkan untuk mendeliberasi signifikansi deterministik dari pembinaan spiritual terhadap pemberdayaan akademik serta pemancaran satwa liar dalam ekosistem pendidikan teknik. Dengan menggunakan metodologi kualitatif berdasarkan studi kepustakaan, penelitian ini mengagregasi data dari 25 literatur primer yang bereputasi melalui teknik analisis konten yang kaku. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel religiusitas memberikan pengaruh empiris sebesar 35,3% terhadap variansi disiplin ilmu siswa. Skema mentoring terbukti berperan sebagai “filter keputusan” (decision filter ) yang secara sistemik memitigasi kecenderungan tertundanya tugas akademik. Mahasiswa dengan aksentuasi spiritual yang tinggi menunjukkan kekakuan terhadap prosedur standar operasional di bengkel kerja. Habituasi ritus ibadah memicu proses transfer pembelajaran yang mengeskalasi akuntabilitas terhadap beban kurikuler. Sebagai konklusi, internalisasi nilai transendental melalui bimbingan yang terstruktur merupakan prasyarat dalam mengakselerasi kelulusan sekaligus mengukuhkan integritas profesional calon pendidik vokasi.
Identifikasi Terhadap Kasus Sengketa Hak Paten di Indonesia: Sengketa Hak Paten antara Almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Finsensius Samara; Agustinus Primus Feka; Kinanti Rambu Nuning Hermin Hudhayati; Joseano Tedy Petrov Palla; Risto Babtista Kehitos; David Amaral Da silva
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3555

Abstract

Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa hak paten melalui mekanisme mediasi dengan mengambil studi kasus sengketa antara almarhum Ir. Riyantori dengan PT Dirgantara Indonesia. Permasalahan muncul ketika PT DI menggunakan sistem katup bahan bakar pesawat yang telah dipatenkan oleh Riyantori tanpa izin, dengan dalih bahwa penemuan tersebut dibuat dalam hubungan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persiapan yang diperlukan dalam mediasi sengketa paten, menganalisis tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, dan mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mediasi tidak mencapai kesepakatan, proses ini tetap penting sebagai upaya penyelesaian damai. Pengadilan akhirnya memutuskan bahwa hak paten tetap milik Riyantori karena tidak ada bukti penemuan dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan dan tidak ada klausul pengalihan hak dalam perjanjian kerja. Penelitian ini memberikan kontribusi penting mengenai perlunya kejelasan kontrak kerja terkait hak kekayaan intelektual dan pentingnya dokumentasi dalam membuktikan kepemilikan paten.
Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Dikecamatan Kota Komba Kelurahan Watu Ngene Kabupaten Manggarai Timur Finsensius Samara; Kristiano Yeskiel; Yohanes Babtisto Seran; Giovani Lucianus M. piera
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3557

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat di Kecamatan Kota Komba, Kelurahan Watu Ngene, Kabupaten Manggarai Timur, dengan fokus pada pendekatan tradisional masyarakat adat Manggarai yang melibatkan lembaga adat seperti tu'a teno dan musyawarah kampung untuk menyelesaikan konflik kepemilikan tanah yang sering timbul akibat warisan, pergeseran batas, atau pengaruh modernisasi. Tujuan utama adalah menganalisis efektivitas mekanisme tersebut dalam menjaga harmoni sosial, mengidentifikasi tantangan seperti intervensi hukum negara dan perubahan demografi, serta memberikan rekomendasi untuk integrasi antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme adat lebih cepat dan murah dibandingkan proses peradilan formal, meskipun rentan terhadap bias gender dan kurangnya dokumentasi resmi, sehingga diperlukan penguatan melalui regulasi daerah untuk meningkatkan keadilan dan keberlanjutan pengelolaan tanah adat di wilayah tersebut.
Strategi Guru Wali Kelas SMAN 1 Sugihwaras dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Mira Rahmadhani; Isa Anshori
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3558

Abstract

Perilaku menyimpang siswa merupakan tantangan yang dihadapi sekolah dalam membentuk karakter peserta didik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan guru wali kelas SMAN 1 Sugihwaras dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap guru wali kelas SMAN 1 Sugihwaras. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi, Pendekatan Personal Strategi utama, Sistem Penanganan Berjenjang, sanski edukatif, Kolaborasi dengan Berbagai Pihak . Faktor pendukung keberhasilan strategi adalah komunikasi yang baik antara guru dan siswa, dukungan manajemen sekolah, serta partisipasi orang tua. Sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan waktu guru, pengaruh lingkungan pergaulan siswa, dan minimnya kesadaran sebagian orang tua. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran guru wali kelas sangat strategis dalam mengatasi perilaku menyimpang siswa melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif.
Analisis Implementasi Hukum Kepemiluan dan Kepartaian dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas di Indonesia Taufiq, Muhammad; Suparno, Achmad; Elviandri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3560

Abstract

Penelitian ini menganalisis implementasi hukum kepemiluan dan kepartaian dalam upaya mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) yang demokratis dan berintegritas di Indonesia. Sebagai negara demokrasi konstitusional, Indonesia menempatkan pemilu sebagai mekanisme utama dalam memastikan legitimasi kekuasaan, sehingga kerangka hukum yang mengatur penyelenggaraan pemilu dan keberadaan partai politik memegang peranan strategis. Kajian ini menelaah efektivitas regulasi seperti Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Partai Politik, serta peraturan pelaksana dari KPU, Bawaslu, dan DKPP dalam menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keadilan. Metode penelitian menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan menganalisis landasan hukum, praktik penyelenggaraan, serta berbagai putusan lembaga peradilan pemilu. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah cukup komprehensif, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya penegakan hukum, potensi konflik kepentingan elite partai, dan praktik politik uang. Selain itu, kualitas pendidikan politik dan tata kelola partai turut mempengaruhi efektivitas hukum kepemiluan dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menegaskan pentingnya konsistensi regulasi, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilu, serta reformasi internal partai untuk membangun pemilu yang benar-benar demokratis dan mencerminkan kehendak rakyat.
Fatwa MUI NO 11 Tahun 2012: Solusi Kekosongan Hukum Wasiat Wajibah Bagi Anak Hasil Zina Maulidia, Siti Aliyatul; Rudy catur Rohman Kusmayadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3561

Abstract

Penelitian ini mengkaji kekosongan regulasi dalam KHI terkait mekanisme penerapan wasiat wajibah bagi anak hasil zina. KHI Pasal 209 hanya mengatur wasiat wajibah dalam hubungan orang tua angkat dan anak angkat, sedangkan Pasal 100 membatasi hubungan nasab hanya pada ibu. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam perlindungan hak ekonomi anak terhadap ayah biologisnya. Tujuan penelitian adalah menganalisis kontribusi normatif Fatwa MUI No. 11 Tahun 2012 dalam mengatasi celah hukum tersebut. Dengan metode kualitatif melalui studi kepustakaan, penelitian menganalisis bahan hukum primer seperti Fatwa MUI, KHI, dan Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, serta didukung sumber sekunder berupa jurnal dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa MUI menawarkan solusi progresif dengan mewajibkan ayah biologis untuk memberikan nafkah semasa hidup dan wasiat wajibah pasca meninggal, maksimal sepertiga harta, melalui intervensi negara sebagai sanksi takzir. Fatwa ini menjembatani ketegasan hukum nasab dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak. Namun, implementasinya menghadapi tantangan seperti status fatwa yang tidak mengikat, kesulitan pembuktian, dan lemahnya koordinasi kelembagaan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan integrasi substansi fatwa ke dalam KHI melalui revisi untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas perlindungan.
Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun Anggaran 2020-2023 Nafisa Refalia; Nadia Puji Rahayu; Nur Nazwa; Nurul Amalia Lubis; Sartika Turnip; Tiurmaida Sihite
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3562

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Laporan Realisasi Anggaran (APBD) tahun 2020–2023 dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Rasio Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berada pada kategori konsultatif hingga delegatif dan menunjukkan tren yang fluktuatif, mengindikasikan adanya ketergantungan fiskal terhadap transfer pemerintah pusat. Rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja sangat efektif dengan capaian 100% setiap tahun. Rasio desentralisasi fiskal berada pada kategori sedang hingga tinggi, yang menunjukkan bahwa meskipun PAD berkontribusi terhadap pendapatan daerah, kontribusi tersebut belum dominan namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan, kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tergolong baik dalam aspek efektivitas PAD, meskipun kemandirian fiskal masih memerlukan upaya peningkatan secara strategis.