cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 2,447 Documents
 233   234   235   236   237 
Urgensi Rekonstruksi Kebijakan Diversi bagi Pelaku Anak dalam Kasus Kekerasan Seksual sebagai Upaya Perlindungan Hak Anak Diana Nurtika; Erna Dewi; Rini Fathonah; Ahmad Irzal Fardiansyah; Nikmah Rosidah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5025

Abstract

Kekerasan seksual anak terhadap anak (child-on-child sexual abuse) merupakan fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga memerlukan pendekatan khusus terhadap pelaku anak yang masih memiliki potensi untuk direhabilitasi. Kebijakan diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih menghadapi keterbatasan dalam implementasinya, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji data dari berbagai sumber kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dan laporan investigasi. Temuan utama menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan rekonstruksi kebijakan diversi melalui: (1) amandemen undang-undang yang memperluas cakupan diversi pada kasus kekerasan seksual anak, (2) pengembangan pedoman praktis untuk penerapan diversi dalam konteks child-on-child crime, dan (3) peningkatan kapasitas tenaga profesional dalam menjalankan fungsi diversi. Rekomendasi ini didasarkan pada prinsip perlindungan hak anak, kepentingan terbaik anak, dan nilai-nilai rehabilitatif yang sejalan dengan standar internasional.
Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen: Analisis Implementasi dan Tantangan Penegakan Hukum Muhammad Dava Guruh Saputra; Diana Tantri Cahyaningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5027

Abstract

Perlindungan terhadap Indikasi Geografis (IG) merupakan bagian penting dari sistem Hak Kekayaan Intelektual yang bertujuan menjaga reputasi, kualitas, serta karakteristik khas suatu produk yang dipengaruhi oleh faktor geografis. Salah satu produk yang telah memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis adalah Genteng Sokka Kebumen yang berasal dari Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Meskipun telah terdaftar sebagai IG, dalam praktiknya produk ini masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama maraknya peredaran produk tiruan yang menggunakan nama “Genteng Sokka” namun berasal dari luar wilayah Kebumen dan tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap Indikasi Geografis Genteng Sokka Kebumen serta mengkaji upaya hukum yang dilakukan oleh para pengrajin dalam menghadapi peredaran produk tiruan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pengrajin Genteng Sokka di Kecamatan Pejagoan serta inatansi terkait, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum telah dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dan komunitas pengrajin. Pemerintah Kabupaten Kebumen berperan aktif dalam proses pendaftaran, pembinaan, peningkatan kapasitas produksi, serta monitoring lintas instansi. Sementara itu, pengrajin melalui Perkumpulan Pengrajin Genteng Sokka Kebumen (PPGSK) melakukan upaya perlindungan hukum berupa standar mutu, pengawasan produksi, dan pembatasan penggunaan nama. Namun demikian, efektivitas perlindungan masih menghadapi kendala berupa lemahnya penegakan sanksi internal, belum optimalnya tindakan hukum terhadap pelanggaran eksternal, serta belum adanya regulasi daerah khusus yang memperkuat perlindungan IG.
Kondisi Sosial Ekonomi dan Strategi Bertahan Hidup Penghuni Permukiman Kumuh di Kota Palembang Rika Maryam; Maharani Safitri; Adithya Pratama; Insyah Mutia Putri; Keysha Mutia Ranandityas; Rudy Kurniawan; Suci Wahyu Fajriani; Lisya Septiani Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5028

Abstract

Kawasan permukiman kumuh merupakan kawasan yang terabaikan dari pembangunan kota dengan kondisi pemukiman yang memiliki kualitas rendah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi sosial, ekonomi, serta strategi bertahan hidup masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian naratif deskriptif. Penelitian dilakukan di jl. Letkol iskandar, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit kecil, Kota Palembang. Data akan dikumpulkan melalui wawancara, Observasi, dan dokumentasi, pemilihan informan dilakukan secara purposive dengan kriteria artikel yang secara langsung membahas tentang sosial, ekonomi dan strategi bertahan hidup di Permukiman Kumuh perkotaan.
Analisis Klausul Baku dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Pembiayaan Cicil Emas Bank Syariah: (Perspektif Perlindungan Konsumen) Ahmad Thoriq Zulfikar; Ahmad Zazili; Dora Mustika; Kasmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5029

Abstract

Perjanjian baku dalam produk pembiayaan cicil emas bank syariah menyimpan potensi ketidakadilan struktural bagi nasabah. Penelitian ini berfokus menganalisis dua persoalan spesifik: (1) klausul-klausul baku dalam perjanjian pembiayaan cicil emas yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan (2) kesesuaian mekanisme penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut dengan standar POJK Nomor 22 Tahun 2023. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dan pendekatan analitis terhadap perjanjian Bank Muamalat Indonesia, penelitian ini menemukan empat klausul baku yang batal demi hukum: klausul eksonerasi tanggung jawab bank (Pasal 10 Perjanjian Gadai), pembatasan ganti rugi berdasarkan nilai taksiran historis (Pasal 12 Akad Murabahah), kuasa yang tidak dapat dicabut (Pasal 17 Akad Murabahah), dan pembebasan total dari tuntutan ganti rugi (Pasal 23 Akad Murabahah). Dalam aspek penyelesaian sengketa, perjanjian hanya menyediakan musyawarah dan Pengadilan Agama, tanpa mencantumkan mekanisme pengaduan internal formal maupun opsi Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK) yang diwajibkan POJK. Temuan ini menunjukkan ketidakpatuhan bank syariah terhadap regulasi perlindungan konsumen, sehingga diperlukan reformasi klausul perjanjian dan penguatan pengawasan oleh OJK.
Kekosongan Hukum Transfer Of Sentenced Persons Pemindahan Mary Jane Ke Filipina Diva Aurora Chantika; Mahendra Putra Kurnia; Rika Erawaty
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5030

Abstract

Transfer of Sentenced Persons (TSP) merupakan mekanisme kerja sama hukum internasional yang memungkinkan narapidana menjalani sisa masa pidananya di negara asal. Namun, Indonesia hingga saat ini belum memiliki regulasi khusus yang mengatur prosedur, syarat, dan kewenangan pelaksanaan Transfer of Sentenced Persons (TSP) secara komprehensif. Kekosongan hukum tersebut tampak pada kasus pemindahan Mary Jane, warga negara Filipina yang dijatuhi pidana di Indonesia, tetapi kemudian diakui sebagai korban tindak pidana perdagangan orang. Pemindahannya dilakukan melalui kesepakatan administratif bilateral (practical arrangement), tidak didasarkan pada pengaturan hukum nasional yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi kekosongan hukum Transfer of Sentenced Persons (TSP) terhadap kepastian hukum, pemenuhan hak narapidana, dan posisi diplomatik Indonesia dalam kerja sama hukum internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach), melalui kajian terhadap undang-undang, instrumen hukum internasional, doktrin, serta praktik Transfer of Sentenced Persons (TSP) di negara lain seperti Australia, Malaysia, dan Thailand. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi Transfer of Sentenced Persons (TSP) menyebabkan pemindahan narapidana di Indonesia bersifat ad hoc dan bergantung pada diskresi politik serta hubungan bilateral. Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya kepastian hukum, potensi ketidaksetaraan perlakuan antar narapidana, serta terbatasnya posisi tawar Indonesia dalam diplomasi hukum internasional. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan undang-undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara sebagai upaya untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak narapidana, dan penguatan peran Indonesia dalam sistem pemasyarakatan global.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Di Pondok Pesantren Putra Nabil Husein Samarinda Dini Amalia Anggraini; Abdul Kadir Sabaruddin; Rini Apriyani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5031

Abstract

Meningkatnya pemberitaan mengenai kasus perundungan di lingkungan pesantren mengungkap kenyataan bahwa praktik tersebut sesungguhnya kerap terjadi, namun sering luput dari perhatian hukum maupun media. Berangkat dari pengalaman pribadi peneliti sebagai salah satu korban perundungan di pesantren, kondisi tersebut mendorong peneliti untuk menelaah lebih jauh fenomena ini sebagai dasar pemilihan topik penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada pengungkapan faktor-faktor penyebab terjadinya perundungan serta upaya perlindungan yang seharusnya diberikan kepada korban. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan metode kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara menggunakan teknik purposive sampling yakni dengan pihak pesantren, santri, serta lembaga seperti LPKA Kelas II dan PPA Kota Samarinda. Data sekunder berasal dari studi literatur dan regulasi terkait, seperti KUHP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Analisis dilakukan dengan mengaitkan temuan lapangan dengan teori kriminologi dan viktimologi untuk mengungkap pola penyebab dan dampak dari tindak perundungan terhadap santri putra. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan di Pondok Pesantren Nabil Husein Samarinda dipengaruhi oleh faktor struktural, kultural, dan kelembagaan, seperti budaya senioritas berlebihan, lemahnya pengawasan, serta budaya diam yang menghambat pelaporan. Meskipun secara normatif perlindungan hukum terhadap korban telah diatur, implementasinya di lingkungan pesantren belum optimal, baik dalam aspek pencegahan maupun penindakan. Namun demikian, meningkatnya kesadaran hukum dan komitmen pengelola pesantren menjadi langkah awal menuju terciptanya lingkungan pendidikan yang lebih aman dan berorientasi pada perlindungan hak anak.
Penggunaan Smart Contract Di Indonesia Dalam Pandangan Hukum Perdata Revan Rachmad Ramadhan; Deni Slamet Pribadi; Safwan Rizko Ramadoni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5032

Abstract

Perkembangan teknologi blockchain telah memperkenalkan kontrak pintar sebagai perjanjian digital yang secara otomatis mengeksekusi kewajiban. Di Indonesia, implementasinya menimbulkan tantangan yuridis terkait dengan validitas perjanjian dan kepastian hukum. Karakteristik kontrak pintar yang tidak dapat diubah, dapat dieksekusi sendiri, dan anonim dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum kontrak berdasarkan KUHP (KUHP Perdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Peraturan Pemerintah tentang Operator Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Isu-isu utama meliputi kesulitan dalam memverifikasi kapasitas hukum para pihak karena anonimitas blockchain, tidak adanya mekanisme untuk koreksi atau pembatalan, penggunaan mata uang kripto sebagai biaya gas yang dapat bertentangan dengan Undang-Undang Mata Uang, dan penerapan force majeure yang terbatas dalam sistem otomatis. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan hukum dan konseptual, menganalisis materi hukum primer seperti KUHP, UU ITE, PP PSTE, PP PSTE, dan POJK. Studi ini menerapkan Teori Hukum Responsif oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick serta Teori Kepastian Hukum oleh Gustav Radbruch. Data dianalisis secara kualitatif untuk meneliti posisi kontrak pintar dalam hukum perdata Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak pintar belum sepenuhnya memenuhi persyaratan validitas Pasal 1320 KUHP, khususnya mengenai kapasitas hukum. Studi ini merekomendasikan regulasi khusus, sistem identitas digital berbasis KYC, standar audit kode, dan mekanisme penyelesaian sengketa digital yang lebih baik.
Implementation of Maqasid al-Syari’ah in Islamic Banking: Historical Analysis, Urgency, and Review of Al-Daruriyyat Al-Khams Indicators Emi Sri Rahayu Fatimah; Andi Muh. Taqiyuddin BN; Yusril Mahendra; Zulfajrin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5033

Abstract

Maqasid al-Syari'ah is a fundamental pillar of Islamic law, oriented towards achieving human welfare, particularly in the economic sphere. This approach plays a strategic role as a philosophical foundation for the practice, product development, and the system of Islamic banking, enabling them to respond ethically to contemporary business dynamics. This study aims to examine in depth the definition, urgency, classification, and historical trajectory of Maqasid al-Syari'ah, and to analyze its implementation in the current Islamic banking industry. The method used is library research, in which data are collected from primary and secondary sources and analyzed descriptively and analytically. The results of the study indicate that the evolution of Maqasid al-Syari'ah thought transcends the historical phases of pre-codification and codification. This study confirms that the implementation of Maqasid al-Syari’ah in Islamic banking is not merely the fulfillment of formal legal aspects, but rather the embodiment of five main indicators (al-daruriyyat al-khams), namely the protection of religion (al-din), soul (al-nafs), reason (al-’aql), descendants (al-nasl), and property (al-mal). By integrating these values, Islamic banking is expected to mitigate negative practices such as usury, fraud, and corruption, thereby realizing substantive economic justice. The implication is that strengthening the understanding of Maqasid al-Syari’ah is crucial for stakeholders to maintain the integrity, business morality, and competitiveness of Islamic banking amidst rapid global progress.
Pemakaian Softlens dalam Praktik Berhias Masyarakat Muslim Kontemporer dan Relevansinya dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah Istiqomah Nur Hidayah; Retno Wahyuningsih
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5036

Abstract

Perkembangan praktik berhias dalam masyarakat Muslim kontemporer turut melibatkan penggunaan softlens yang tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu penglihatan, tetapi juga sebagai elemen estetika untuk menunjang penampilan. Fenomena ini memunculkan kebutuhan akan kajian hukum Islam yang menilai kebolehan serta batasan penggunaannya dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan dan potensi mudarat terhadap kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum pemakaian softlens sebagai bagian dari praktik berhias dalam perspektif Islam serta menentukan batasan penggunaannya sesuai prinsip syariat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan atau library research. Data diperoleh dari sumber-sumber hukum Islam yang meliputi Al-Qur’an, hadis, kaidah-kaidah fikih, serta literatur fikih klasik dan kontemporer yang relevan dengan pembahasan berhias. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis guna memperoleh gambaran yang sistematis mengenai kedudukan hukum pemakaian softlens. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa pemakaian softlens dalam praktik berhias pada dasarnya berstatus mubah, selama tidak mengandung unsur perubahan ciptaan Allah, tidak menggunakan bahan yang diharamkan, serta tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan mata. Penggunaan softlens dianjurkan bagi individu yang memiliki gangguan penglihatan tertentu dan mengalami kesulitan menggunakan kacamata dalam aktivitas sehari-hari. Adapun penggunaan softlens untuk tujuan estetika semata perlu dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan keamanan, kesehatan mata, serta cara pemakaian dan perawatan yang benar. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum Islam terhadap praktik berhias modern serta sebagai rujukan normatif dan edukatif bagi masyarakat agar lebih bijak, selektif, dan bertanggung jawab dalam menggunakan softlens. Penelitian ini juga memberikan dasar pertimbangan akademik bagi pengembangan fikih kontemporer yang responsif terhadap perubahan sosial umat Muslim kini.
Efektivitas Konseling Kognitif Behavioral dengan Teknik Restrukturisasi Kognitif untuk Meningkatkan Keterbukaan Diri pada Siswa Kelas XI SMA Negeri 2 Busungbiu Desak Putu Novita Arisanti; Dewi Arum Widhiyanti Metra Putri; Kadek Sathya Gita Rismawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5038

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya keterbukaan diri (self-disclosure) pada siswa yang dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional serta mempengaruhi kualitas hubungan interpersonal di lingkungan sekolah. Data awal menunjukkan bahwa sebagian siswa masih merasa takut, malu, dan khawatir dinilai negatif ketika menyampaikan perasaan atau permasalahan pribadi kepada orang lain. Riset ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penerapan konseling kognitif behavioral melalui teknik restrukturisasi kognitif dalam meningkatkan keterbukaan diri siswa kelas XI di SMA Negeri 2 Busungbiu. Riset ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan jenis eksperimen semu (quasi-experimental research) serta menggunakan rancangan pretest–posttest control group design. Subjek penelitian berjumlah 16 siswa yang memiliki tingkat keterbukaan diri rendah dan dibagi ke dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu (quasi-experimental research) yang menerapkan rancangan pretest–posttest control group design. Hasil penelitian menunjukkan nilai signifikansi <0,001 dengan nilai t sebesar 7,184 sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Nilai effect size sebesar 3,592 menunjukkan bahwa perlakuan berada pada kategori sangat tinggi. Dengan demikian, penerapan konseling kognitif behavioral melalui teknik restrukturisasi kognitif terbukti efektif dalam meningkatkan keterbukaan diri siswa.

Page 235 of 245 | Total Record : 2447

 233   234   235   236   237 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue