cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 311   312   313   314   315 
Konvergensi Asas Kemanusiaan dalam Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam Dimas Ilham Mubarok; Rahtami Susanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4178

Abstract

Artikel ini menganalisis konvergensi asas kemanusiaan antara Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Islam dalam pengaturan konflik bersenjata. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, kajian ini menunjukkan bahwa meskipun HHI dan Hukum Islam lahir dari sumber dan konstruksi epistemologis yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan tujuan substantif, yaitu perlindungan martabat manusia dan pembatasan penderitaan dalam perang. Dalam HHI, asas kemanusiaan tercermin melalui prinsip perlakuan manusiawi, larangan penderitaan berlebihan, serta keseimbangan antara kepentingan militer dan perlindungan kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan. Sementara itu, dalam Hukum Islam, asas kemanusiaan berakar pada konsep karāmah al-insāniyyah dan maqāṣid al-sharīʿah, khususnya perlindungan jiwa, yang membatasi penggunaan kekerasan dan melarang tindakan melampaui batas. Temuan ini menegaskan bahwa asas kemanusiaan memiliki karakter universal dan berfungsi sebagai fondasi etis-yuridis lintas sistem hukum dalam membangun hukum perang yang beradab dan berperikemanusiaan.
Peran Justice Collaborator dalam Penanggulangan Kejahatan Terorganisir: Tinjauan Yuridis-Kriminologis dalam Sistem Peradilan Pidana Februardo Prasetyo; Andika Wijaya; Rizky Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.4500

Abstract

Kejahatan terorganisir merupakan bentuk kejahatan yang memiliki struktur kompleks, tertutup, dan berdaya rusak tinggi sehingga sulit diungkap melalui mekanisme penegakan hukum konvensional. Dalam konteks tersebut, keberadaan justice collaborator menjadi instrumen strategis dalam sistem peradilan pidana untuk membuka jaringan kejahatan dari dalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran justice collaborator dalam penanggulangan kejahatan terorganisir melalui perspektif yuridis-kriminologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung oleh pendekatan kriminologi untuk memahami perilaku pelaku yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, pengaturan justice collaborator telah memberikan dasar perlindungan dan insentif hukum bagi pelaku yang kooperatif, namun dalam praktik masih menghadapi problem ketidakpastian hukum dan disparitas perlakuan. Dari sudut pandang kriminologi, justice collaborator berperan sebagai aktor kunci dalam memutus rantai kejahatan terorganisir melalui mekanisme pengungkapan internal, meskipun berpotensi menimbulkan dilema etik dan risiko viktimisasi sekunder. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan konsistensi penerapan justice collaborator agar sejalan dengan tujuan penegakan hukum yang berkeadilan, efektif, dan berorientasi pada pencegahan kejahatan terorganisir
Tindak Pidana Ketenagakerjaan dalam Pekerjaan Terburuk Anak: Kritik Normatif atas Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb Rinnyta Shiyam; Rio Arif Pratama Rio
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.4658

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan hukum pidana ketenagakerjaan dalam perkara mempekerjakan anak pada pekerjaan terburuk dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 88/Pid.Sus/2019/PN.Ptsb. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara pengaturan normatif mengenai larangan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk dan penerapannya dalam praktik peradilan. Hukum ketenagakerjaan Indonesia secara tegas membedakan antara larangan umum mempekerjakan anak dan kriminalisasi khusus terhadap perbuatan mempekerjakan anak dalam pekerjaan terburuk sebagai norma lex specialis yang bertujuan memberikan perlindungan maksimum bagi anak sebagai kelompok rentan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan anak serta putusan pengadilan, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri atas doktrin hukum dan jurnal ilmiah nasional. Analisis dilakukan secara preskriptif dengan membandingkan norma yang seharusnya diterapkan (das sollen) dengan norma yang diterapkan dalam praktik peradilan (das sein). Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menerapkan ketentuan umum larangan mempekerjakan anak tanpa mengkualifikasikan secara memadai sifat dan lingkungan pekerjaan yang secara normatif memenuhi kriteria pekerjaan terburuk bagi anak. Ketidaktepatan kualifikasi delik tersebut berimplikasi pada penjatuhan sanksi pidana yang belum sepenuhnya proporsional dengan tingkat bahaya perbuatan, serta melemahkan fungsi perlindungan dan pencegahan dalam rezim hukum pidana ketenagakerjaan. Selain itu, putusan ini menunjukkan ketidakkonsistenan dengan sistem hukum ketenagakerjaan dan berpotensi membentuk rujukan yudisial yang kurang tepat dalam penanganan perkara sejenis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama dalam perkara ini tidak terletak pada ketiadaan norma hukum, melainkan pada penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Penerapan norma khusus mengenai pekerjaan terburuk bagi anak secara konsisten dan proporsional merupakan prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan efektivitas perlindungan anak dalam penegakan hukum pidana ketenagakerjaan.
Evaluasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Nadiatu Rahmah; Irfan Khaeruji; Lestari; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.4926

Abstract

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) memiliki peran strategis dalam meningkatkan daya saing organisasi di era globalisasi dan transformasi digital. Namun, evaluasi program pengembangan SDM sering kali dilakukan secara parsial dan hanya berfokus pada aspek tertentu, seperti hasil pembelajaran atau pengembalian finansial. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka evaluasi program pengembangan SDM yang komprehensif dengan mengintegrasikan lima dimensi utama, yaitu pencapaian tujuan dan sasaran, efektivitas materi dan metode, dampak terhadap kinerja karyawan, kepuasan peserta dan stakeholder, serta efisiensi biaya dan sumber daya. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Literatur ilmiah sepuluh tahun terakhir serta karya teoritis utama dianalisis dan disintesis secara sistematis untuk membangun kerangka evaluasi yang terintegrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa evaluasi pengembangan SDM perlu dilakukan secara multidimensional dengan menghubungkan hasil pembelajaran, perubahan perilaku, dampak kinerja, persepsi stakeholder, serta akuntabilitas biaya. Pendekatan evaluasi yang terintegrasi memperkuat keselarasan program dengan tujuan strategis organisasi serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program. Kesimpulannya, evaluasi komprehensif menjadi kunci untuk memastikan bahwa program pengembangan SDM memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kinerja organisasi.
Verifikasi Usia Pengguna Media Sosial Melalui Nik Dan Pemindaian Wajah : Tinjauan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia Kania Arbella; Ahmad Reysa Fateya Rahman; Abdurrahim Abdurrahim; Ahmad Mubarak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5261

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah meningkatkan partisipasi anak dalam penggunaan media sosial, yang di sisi lain menimbulkan berbagai risiko seperti paparan konten berbahaya, cyberbullying, serta penyalahgunaan teknologi. Pemerintah Indonesia merespons hal tersebut melalui kebijakan pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, termasuk melalui mekanisme verifikasi usia menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan teknologi pemindaian wajah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme verifikasi usia tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan data pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan berbagai sumber hukum dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan identitas kependudukan dan data biometrik mampu meningkatkan akurasi verifikasi usia pengguna, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran data pribadi, termasuk kebocoran dan penyalahgunaan data sensitif. Selain itu, kebijakan ini juga belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kemungkinan praktik penghindaran oleh pengguna anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem keamanan data yang ketat, serta pendekatan kebijakan yang lebih komprehensif agar perlindungan anak di ruang digital dapat tercapai tanpa mengabaikan hak atas perlindungan data pribadi.
Kegagalan Pembayaran Restitusi Dalam Pelaksanaannya Pada Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Anak Yuli Rahmawati Asril
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5320

Abstract

Ketimpangan antara norma hukum dan realitas eksekusi restitusi dalam perkara perkosaan anak di Indonesia menciptakan fenomena “kemenangan diatas kertas” bagi korban. Data menunjukan kesenjangan tajam antara nilai yang diputus hakim dengan realisasi pembayaran oleh pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai Terjadinya kegagalan pembayaran Restitusi dalam Pelaksanaannya dari pelaku perkosaan terhadap anak korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, ditemukan bahwa terjadinya kegagalan pembayaran restitusi dalam pelaksanaannya adalah pada tahap pra-persidangan, persidangan, pasca-putusan (eksekusi), selain itu terdapat faktor struktural yang memperparah kegagalan pembayaran restitusi. Kedua, Sistem peradilan pidana belum memberikan kepastian hukum terhadap anak korban dari kegagalan pelaksanaan restitusi dikarenakan lemahnya pengawasan dari para aparat penegakan hukum untuk mengawasi pelaksanaan dan mengupayakan pembayaran restitusi. Ketiga, hambatan terhadap kegagalan pembayaran restitusi dari pelaku perkosaan terdapat pada budaya hukum, struktur hukum dan substansi hukum yang belum berjalan maksimal. Oleh karenanya solusi terhadap permasalahan tersebut meliputi perubahan struktur hukum, pemberian dana kompensasi kepada anak korban, dan pemberian kepastian eksekusi pada pembayaran restitusi terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak.
Peran Stakeholder Dalam Memperkuat Kelompok Rentan Pada Usaha Kerupuk Kemplang di Desa Tanjung Pering Devia Tri Wahyuni; Ernia Syah Putri; Dwi Salsabilla; Nia Ramadani; Thita Maharani; Arini Arini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5755

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholder dalam memperkuat kelompok rentan pada usaha kerupuk kemplang di Desa Tanjung Pering. Usaha kerupuk kemplang di desa ini telah berkembang sejak tahun 1988 dan dijalankan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai salah satu sumber mata pencaharian. Sebagian besar tenaga kerja yang terlibat merupakan ibu rumah tangga yang menjadikan pekerjaan ini sebagai kegiatan sampingan untuk menambah pendapatan keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha kerupuk kemplang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian masyarakat desa. Dalam satu hari produksi dapat mencapai sekitar satu kuintal dan dapat meningkat hingga dua sampai tiga kuintal tergantung jumlah tenaga kerja yang terlibat. Produk kerupuk kemplang dipasarkan tidak hanya di wilayah sekitar desa tetapi juga ke beberapa daerah seperti Lampung, Sumatera Selatan, Pekanbaru, dan Jambi. Namun dalam pengembangannya, pelaku usaha masih menghadapi beberapa kendala seperti ketergantungan pada kondisi cuaca saat proses penjemuran, kualitas bahan baku yang tidak selalu stabil, serta keterbatasan perizinan usaha seperti nomor induk usaha, izin BPOM, dan label halal. Peran stakeholder seperti pemerintah desa, BUMDes, dan organisasi masyarakat memiliki kontribusi dalam mendukung usaha ini melalui pelatihan, bantuan peralatan, serta dukungan modal usaha. Namun beberapa bantuan yang diberikan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha sehingga belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan kebijakan yang lebih tepat sasaran agar usaha kerupuk kemplang dapat berkembang secara berkelanjutan serta mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan di Desa Tanjung Pering
Peran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta Dalam Menghadapi Gugatan Pada Eksekusi Lelang Barang Jaminan Kredit Macet dan Hak Tanggungan Amanda Tarisa Mawadda; Berlian Kilauna Cahyanu; Neysela Ananta Putri; Tenesia Meiranika Novitasari; Zefanya Paskalisa Putri; Syifa Rana Tsary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5854

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya gugatan dalam pelaksanaan eksekusi lelang barang jaminan kredit macet di KPKNL Surakarta. Permasalahan yang dikaji meliputi peran KPKNL dalam menghadapi gugatan, bentuk gugatan yang muncul, serta hambatan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, studi dokumen, dan wawancara selama kegiatan magang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gugatan umumnya berasal dari debitur dan pihak ketiga terkait aspek kepemilikan, perjanjian, dan prosedur lelang. KPKNL berperan memastikan pelaksanaan lelang sesuai ketentuan hukum serta meminimalisir sengketa melalui ketelitian administratif dan koordinasi dengan pihak terkait, meskipun masih terdapat hambatan yuridis dan teknis dalam praktiknya.
The Influence Of Gamification Strategies On Purchase Intention : The Moderating Role Of Customer Engagement (A Study Of Kopi Kenangan Asli Users Rafa Nithalaida; M.S. Mahrinasari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5888

Abstract

Gamification in digital marketing is increasingly applied to enhance user interaction and stimulate purchase intention. This study aims to examine the effect of gamification strategies on purchase intention with customer engagement acting as a moderating variable in the relationship. A quantitative approach was employed using structural model analysis and bootstrapping to test the relationships among variables. The results reveal that gamification has a significant effect on customer engagement with a path coefficient of 0.719. Customer engagement also significantly influences purchase intention with a coefficient of 0.345. In addition, gamification shows a significant direct effect on purchase intention with a coefficient of 0.568, indicating a stronger direct influence compared to the indirect effect. The indirect effect through customer engagement is also significant with a coefficient of 0.249, confirming its role as a partial mediator. Based on the Stimulus Organism Response (SOR) theory, gamification acts as the stimulus that shapes customer engagement as the organism, which subsequently leads to purchase intention as the response. Thus, gamification implementation is proven effective in increasing user engagement and strengthening purchase intention
Pertimbangan Hakim dalam Perceraian Akibat Murtad : Studi Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw Mayla Wati Kintoko; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5889

Abstract

Penelitian ini membahas pertimbangan hakim dalam perkara perceraian akibat murtad sebagaimana terdapat dalam Putusan No. 432/Pdt.G/2024/PA.Prw. Isu murtad dalam rumah tangga sering menjadi alasan putusnya perkawinan karena berkaitan dengan hilangnya keharmonisan dan dasar keagamaan dalam ikatan perkawinan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara perceraian akibat perubahan agama salah satu pihak, serta implikasi hukumnya terhadap status perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan aspek ketidakharmonisan, hilangnya tujuan perkawinan, serta dampak perubahan akidah terhadap keberlangsungan rumah tangga. Hakim juga menegaskan bahwa murtad dapat menjadi salah satu alasan kuat terjadinya perceraian apabila menimbulkan mudarat dalam kehidupan rumah tangga

Page 313 of 383 | Total Record : 3823

 311   312   313   314   315 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue