cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 313   314   315   316   317 
Fenomena Kicau Mania dan Freestyle dalam Perspektif Pendidikan Karakter di UPT SD Negeri Tlogo 02 Rizki Aldiansyah; Fatia Rahma Safaraz Ash; Veronica; sherly; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6315

Abstract

Elementary education today focuses not only on academic learning but also on students’ social behavior development. The Kicau Mania and Freestyle trends are popular among elementary school students and influence their daily interactions. This study aimed to determine the influence of these trends on students’ behavior at UPT SD Negeri Tlogo 02 and their role in supporting character education. This research used a descriptive quantitative method with a Likert scale analysis technique. Data were collected through questionnaires distributed to 30 students selected using purposive sampling. The results showed that most students gave positive responses, with a score percentage of 75.8% categorized as “Good.” Students tended to imitate viral speaking styles and social behaviors but were still able to distinguish between study time and playtime. Teachers also stated that these trends did not significantly disrupt the learning process. In conclusion, the Kicau Mania and Freestyle trends influence students’ behavior and can support character education when guided properly.
Peran Penyidik Dalam Menjamin Transparansi Dan Akuntabilitas Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Dua Oknum Anggota Polres Seluma : (Studi Di Polda Bengkulu) Yansi Charolin; Fitri Anita; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6328

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan terkait keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam tindak pidana narkotika yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran penyidik dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas penyidikan tindak pidana narkotika yang melibatkan dua oknum anggota Polres Seluma di Polda Bengkulu serta kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi prinsip transparansi dan akuntabilitas oleh penyidik serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam penyidikan kasus internal kepolisian. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris (socio-legal research) dengan pendekatan yuridis empiris. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan anggota Propam Polda Bengkulu sebagai data primer, serta studi kepustakaan sebagai data sekunder. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai praktik penyidikan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Polda Bengkulu telah berupaya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas melalui mekanisme prosedural seperti pemberian Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan pengawasan oleh Bidang Propam. Akuntabilitas juga tercermin dari penerapan asas equality before the law, di mana oknum anggota Polri tetap diproses hingga dijatuhi sanksi pidana. Namun, transparansi yang diterapkan masih bersifat administratif (pro-justitia) sehingga keterbukaan informasi kepada publik terbatas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integritas penyidik dan optimalisasi pengawasan guna mewujudkan penyidikan yang transparan dan akuntabel.
Penyelesaian Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ilegal I kadek Ari Putra; I Kadek Surya Darmawan; A.A Sagung Laksmi Dewi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6330

Abstract

Upaya untuk meningkatkan penataan tertib impor dengan menyempurnakan kembali ketentuan-ketentuan di bidang impor merupakan langkah penting untuk menjaga kepentingan Pembangunan ekonomi nasional dari pengaruh negatif pasar global, langkah ini juga dapat mendorong terciptanya kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat dengan iklim usaha yang sangat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Pengaturan Hukum dalam mengatasi maraknya perdagangan pakaian impor ilegal, Pertanggungjawaban Hukum terhadap pelaku penyelundupan pakaian impor ilegal. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, pengaturan hukum dalam mengatasi perdagangan pakaian impor ilegal yaitu Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 untuk menangani tindakan-tindakan menyelundupkan pakaian bekas yang bisa sekaligus melindungi produk dalam negeri. Undang-undang pun dikeluarkan pemerintah untuk memberi sanksi administratif atau sanksi pidana pada mereka yang menyelundupkan pakaian bekas sebagai contoh importir pakaian bekas. Undang-undang menegaskan bahwa barang yang diimpor harus dalam kondisi baru kecuali situasi-situasi tertentu yang sudah diizinkan oleh Menteri Perdagangan
Efektivitas Diplomasi Kemanusiaan PBB Dalam Membuka Akses Bantuan Ke Jalur Gaza Pasca Eskalasi Konflik 2023 Fatma Cici Alensia Lingga; Siti Fajrina
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6334

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas diplomasi kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam membuka akses bantuan ke Jalur Gaza pasca eskalasi konflik 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan data sekunder yang diperoleh dari laporan organisasi internasional serta literatur akademik. Analisis penelitian ini menggunakan konsep diplomasi kemanusiaan yang menekankan pada proses negosiasi, advokasi, dan koordinasi untuk memperoleh akses bantuan, serta perspektif hubungan internasional yang menyoroti pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan dalam menentukan keberhasilan akses kemanusiaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi kemanusiaan PBB berperan penting dalam memfasilitasi akses bantuan, namun efektivitasnya masih terbatas oleh faktor politik dan keamanan. Akses bantuan sangat bergantung pada negosiasi dengan aktor yang mengontrol wilayah konflik. Selain itu, terdapat kesenjangan antara prinsip kemanusiaan dan implementasi di lapangan, serta paradoks di mana peningkatan diplomasi tidak selalu diikuti dengan peningkatan akses bantuan.
Kajian Yuridis Keberlakuan Pasal 111 dan 114 UU Narkotika Pasca KUHP Baru dan Perbandingan Pendekatan Negara Common Law dan Civil Law Kadek Purbhawadi; I Nengah Suastika; Dewa Gede Herman Yudiawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6342

Abstract

Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menimbulkan dinamika baru dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya terkait keberlakuan undang-undang pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika merupakan ketentuan yang mengatur perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, serta mengedarkan narkotika golongan I dengan ancaman pidana yang berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberlakuan Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika dalam kerangka KUHP Nasional serta membandingkan pendekatan penanggulangan tindak pidana narkotika antara negara yang menganut sistem hukum civil law dan common law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 111 dan Pasal 114 UU Narkotika tetap berlaku sebagai lex specialis dan tidak dicabut oleh KUHP Nasional, yang berfungsi sebagai norma penghubung terhadap tindak pidana khusus. Perbandingan dengan sistem hukum civil law dan common law menunjukkan perbedaan pendekatan antara penekanan pada kepastian hukum dan fleksibilitas penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi dan penguatan kebijakan hukum narkotika yang tidak hanya represif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan kejahatan narkotika modern.
Antara Regulasi dan Realitas: Evaluasi Kebijakan Pengurangan Kantong Plastik di Kota Surabaya Cahya Amalia Zahra; Zahra Salsa Billa; Legina Ayu Puspita; Salwa Apsyarini Nabilah; Tauran; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan pengurangan penggunaan kantong plastik di Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2022. Kebijakan tersebut didasari oleh tingginya volume sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Benowo yang mencapai sekitar 1.600 ton setiap hari. Penelitian dilaksanakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya serta Sentra Wisata Kuliner Ketintang guna mengkaji implementasi kebijakan dari sudut pandang pemerintah dan pelaku usaha. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan kriteria evaluasi menurut William N. Dunn, yang menitikberatkan pada aspek efektivitas, efisiensi, serta responsivitas. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kebijakan tersebut telah berjalan dengan baik di ritel modern, tetapi penerapannya di pasar tradisional dan sektor kuliner masih terkendala oleh kebiasaan penggunaan plastik serta tingkat kepatuhan pelaku usaha yang belum merata. Keterbatasan sumber daya pengawas menyebabkan pengawasan belum konsisten. Sebagian masyarakat telah mulai membawa tas belanja sendiri, namun secara keseluruhan, kebijakan ini belum menghasilkan dampak signifikan terhadap penurunan timbulan sampah di TPA Benowo.
Peran Struktur Organisasi Dalam Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Yehezkiel Adventa Indra Nugraha; Bayu anggara; Asroful Aziz; Dava bagus maulana; oktario dwi ridho utomo; Alifabel fausta priyatama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6349

Abstract

Artikel ini mengupas peran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta guna membantu pembaca memahami struktur organisasinya serta cara lembaga tersebut menjalankan misinya. Karena perannya yang meluas melampaui sekadar penyelesaian perkara, sebuah pengadilan militer memerlukan tata kelola kelembagaan yang kuat untuk memfasilitasi administrasi perkara, pelayanan publik, pengawasan internal, serta tugas-tugas manajemen. Oleh karena itu, isu ini sangat penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui analisis dokumen dan pengamatan selama magang. Untuk studi ini, kami meneliti dokumen resmi, undang-undang, dan peraturan, serta mengamati bagaimana berbagai departemen di dalam lembaga tersebut bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Temuan menunjukkan bahwa struktur organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memungkinkan pembagian tugas, modernisasi layanan, akuntabilitas, dan pengawasan. Hakim menjalankan tugas yudisial secara independen; panitera membantu dalam administrasi perkara dan prosedur persidangan; dan unsur kepemimpinan mengarahkan serta mengawasi kinerja lembaga. Sekretariat bertanggung jawab atas urusan yang berkaitan dengan sumber daya manusia, keuangan, perencanaan, fasilitas, dan teknologi informasi. Pengadilan ini memiliki yurisdiksi atas Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah; oleh karena itu, sistem harus ditetapkan dengan jelas agar dapat melaksanakan tugas-tugas tingkat pertama secara kompeten, bertanggung jawab, dan sistematis. Makalah ini menyimpulkan bahwa struktur organisasi yang fungsional meningkatkan keadilan militer dengan mengintegrasikan fungsi administratif dan yudisial.
Intergenerational Interpersonal Conflict in the Workplace at TK Aisyiyah 22 Surabaya Izza Naura Mawaddah; Astin Khoiriyah; Angeli Haura Diva Khansa; Aulia Putri; Revienda Anita Fitrie; Nuh Krama Hadianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6357

Abstract

Saat ini lingkungan kerja semakin diwarnai dengan keberadaan beragam generasi dengan nilai, gaya komunikasi, persepsi, dan etos kerja yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk konflik interpersonal yang muncul sebagai akibat dari perbedaan generasi antara Baby Boomers (Generasi Senior) dan Generasi Z di TK Aisyiyah 22 Surabaya, sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikan konflik yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan dua informan yang dipilih secara purposif  satu dari kelompok Baby Boomers dan satu dari Generasi Z dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan analisis menggunakan model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik antargenerasi terutama bersumber dari perbedaan gaya komunikasi, etos kerja, dan pendekatan terhadap teknologi. Baby Boomers cenderung menyukai pola kerja yang terstruktur, formal, dan berorientasi pada proses, sedangkan Generasi Z lebih mengutamakan efisiensi, fleksibilitas, dan penyelesaian tugas serta hasil yang cepat. Perbedaan ini termanifestasi dalam bentuk miskomunikasi, kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas, dan ketegangan interpersonal yang bersifat sementara. Meskipun demikian, konflik yang muncul umumnya dapat diselesaikan pada hari yang sama melalui komunikasi langsung, keterbukaan bersama, dan mediasi oleh kepala sekolah apabila diperlukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konflik antargenerasi dapat dikelola secara konstruktif melalui sikap saling mengerti, kepemimpinan yang inklusif, dan budaya organisasi yang merangkul keberagaman generasi.
Analisis Yuridis Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berkenaan dengan Konten Deepfake Pornografi Ganda Gotama Minegishi; Made Sugi Hartono; I Nengah Suastika
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6358

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), khususnya teknologi deepfake, telah menimbulkan bentuk baru kejahatan siber berupa penyebaran konten pornografi manipulatif yang mencatut identitas seseorang tanpa persetujuan. Fenomena ini menjadi bagian dari Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang menimbulkan kerugian psikologis, sosial, dan reputasi bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terhadap penyalahgunaan AI melalui konten pornografi berbasis deepfake serta merumuskan upaya perlindungan hukum bagi korban dan jaminan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap KUHP, UU ITE, UU Pornografi, UU TPKS, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang berlaku belum secara spesifik mengatur penyalahgunaan teknologi deepfake dalam konteks pornografi digital. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum mampu menjangkau karakteristik kejahatan berbasis AI, terutama terkait manipulasi identitas digital, unsur non-konsensual, serta tanggung jawab platform digital. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan norma hukum pidana yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan lemahnya perlindungan terhadap korban KBGO. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum pidana yang adaptif, progresif, dan berorientasi pada perlindungan korban guna menghadapi perkembangan teknologi digital modern.
Perlindungan Hukum Pidana Internasional Terhadap Imigran Ilegal Sebagai Korban Kejahatan Perdagangan Manusia Lintas Negara Rina Iswani; Wevy Efticha Sary
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6359

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum pidana internasional terhadap imigran ilegal yang menjadi korban kejahatan perdagangan manusia lintas negara, mengkaji instrumen hukum internasional yang mengatur pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan tersebut, serta menelaah mekanisme perlindungan hukum bagi para korban. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, memanfaatkan dokumen hukum internasional, konvensi, peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan jurnal akademik sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap imigran ilegal sebagai korban perdagangan manusia telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional yang menekankan pencegahan, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan dan perlindungan hak korban. Implementasi perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kerja sama antarnegara, perbedaan sistem hukum, serta lemahnya penegakan hukum terhadap jaringan perdagangan manusia transnasional.

Page 315 of 383 | Total Record : 3823

 313   314   315   316   317 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue