cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 312   313   314   315   316 
Penerapan Hukum Waris Islam Pada Keluarga yang Tidak Mempunyai Anak Laki-Laki Shalshabilla Angraini Rozi; Nunung Rodliyah; Elly Nurlaili; Kasmawati; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.5890

Abstract

Penerapan hukum waris Islam pada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki merupakan isu penting dalam praktik pembagian harta warisan di masyarakat. Dalam hukum waris Islam, pembagian harta telah diatur secara rinci dalam Al-Qur’an dan hadis, termasuk bagian untuk anak perempuan, pasangan, dan ahli waris lainnya. Ketiadaan anak laki-laki seringkali menimbulkan permasalahan, baik dari segi pemahaman hukum maupun implementasinya di masyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki, anak perempuan tetap memiliki hak sebagai ahli waris dengan bagian tertentu sesuai ketentuan hukum Islam, sedangkan sisa harta dapat diberikan kepada ahli waris lain seperti orang tua atau kerabat dekat. Selain itu, faktor budaya dan kebiasaan masyarakat turut mempengaruhi pelaksanaan pembagian warisan yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan hukum Islam. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif serta sosialisasi yang lebih luas guna mewujudkan keadilan dalam pembagian harta warisan
Keabsahan Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Dan Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik: Studi Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/Pn Tjk Muhammad Kemal Farizky; Depri Liber Sonata; Selvia Oktaviana; Rohaini; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5928

Abstract

Penelitian ini membahas keabsahan jual beli tanah di bawah tangan serta perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam Putusan Nomor 37/Pdt.G/2025/PN Tjk. Permasalahan bermula dari transaksi jual beli tanpa akta PPAT, meskipun pembayaran telah lunas dan objek dikuasai lama oleh Penggugat, sementara penjual telah meninggal dunia dan kedudukannya beralih kepada ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUHPerdata, jual beli di bawah tangan tetap sah apabila memenuhi syarat Pasal 1320, namun hanya bersifat obligatoir dan belum mengalihkan hak. Menurut hukum pertanahan Indonesia, peralihan hak harus melalui akta PPAT dan pendaftaran. Dalam putusannya, Majelis Hakim memberikan perlindungan hukum dengan mengakui Penggugat sebagai pembeli beritikad baik dan memberikan kewenangan untuk menyempurnakan peralihan hak, sehingga tercapai kepastian hukum.
Navigasi Etis Dan Yuridis Dalam Governansi Digital : Tinjauan Literatur Sistematis Terhadap Integrasi Artificial Intelligence 2020-2025 Muh. Syilfa Nooviar; Muhammad Hidayat L.
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.5967

Abstract

Integrasi kecerdasan buatan (AI) yang cepat ke dalam governansi digital sering kali mengabaikan perlindungan etis dan hukum yang esensial, sehingga menimbulkan risiko signifikan terhadap akuntabilitas demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan etis dan yuridis utama dalam implementasi AI serta mengusulkan kerangka kerja navigasi untuk tata kelola digital yang berkeadilan. Tinjauan literatur sistematis (SLR) dilakukan terhadap 25 artikel jurnal bereputasi yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025 dengan mengikuti standar PRISMA untuk seleksi yang ketat. Analisis mengungkapkan bahwa kekhawatiran etis, terutama bias algoritma dan fenomena "kotak hitam", mendominasi diskursus akademik kontemporer. Temuan menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini sebagian besar masih bersifat antroposentris, sehingga menciptakan celah akuntabilitas yang krusial saat sistem otomatis menggunakan diskresi administratif. Hasil penelitian lebih lanjut menekankan bahwa memastikan explainability algoritma sangat vital untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan otomatis. Selain itu, kesiapan institusi yang bervariasi secara signifikan menuntut pergeseran paradigma dari efisiensi teknosentris menuju tata kelola yang berpusat pada manusia. Pada akhirnya, sinkronisasi regulasi perlindungan data dengan hukum administrasi negara sangat penting bagi masa depan digital yang berkepastian hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi mekanisme "human-in-the-loop" merupakan prasyarat mutlak untuk memastikan bahwa transformasi digital tetap selaras dengan keadilan sosial dan supremasi hukum
Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan Ke – 5 Kekerasan Berbasis Gender di Kota Surabaya Yemima Chrisnanda Prasetyo; Nazwa Ansalna Rahmania; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6238

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia merupakan masalah persisten dengan tren yang tidak stabil, di mana data 12 tahun terakhir menunjukkan lonjakan kasus hingga 792%. Fenomena ini sangat menonjol di Kota Surabaya, yang mencatatkan tingkat laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Jawa Timur, dengan rincian 221 kasus pada tahun 2025 dan 465 kasus kekerasan seksual sepanjang 2019-2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kekerasan berbasis gender (KBG) di Surabaya melalui lensa keamanan manusia (human security) dalam kerangka implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Tujuan ke-5. Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi sejauh mana perlindungan individu, khususnya di ranah privat yang mendominasi 75% total kasus, telah menjamin hak atas rasa aman dan martabat perempuan sesuai amanat Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (library research). Data penelitian bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui laporan resmi pemerintah seperti Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), dokumen kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur, serta artikel ilmiah dan laporan penelitian terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi informasi.
Penerapan Prinsip Strict liability dalam Pertanggungjawaban Perdata atas Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut dalam Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 Arkan Bayun Prasetyo; Selvia Oktaviana; Harsa Wahyu Ramadhan; Dianne Eka Rusmawati; Nenny Dwi Ariani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6266

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip strict liability dalam pertanggungjawaban perdata atas kebakaran hutan dan lahan gambut pada Putusan Nomor 297 PK/Pdt/2024 dalam sengketa antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melawan PT Kumai Sentosa. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui kajian putusan pengadilan serta regulasi lingkungan hidup. Hasil penelitian menunjukkan adanya inkonsistensi penerapan strict liability antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri menerapkan strict liability secara konsisten dengan menitikberatkan perlindungan lingkungan hidup, sedangkan Pengadilan Tinggi menafsirkan Pasal 88 UU PPLH pasca UU Cipta Kerja secara lebih restriktif dengan mensyaratkan adanya hubungan kausalitas langsung dan tindakan aktif pelaku usaha. Namun, Mahkamah Agung menegaskan bahwa perubahan Pasal 88 tidak menghapus esensi strict liability karena tanggung jawab tetap melekat pada pemegang konsesi atas kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah usahanya. Penelitian ini juga menemukan bahwa dari total tuntutan ganti kerugian lingkungan hidup sebesar Rp1,18 triliun, hanya Rp175,1 miliar atau sekitar 14,7% yang dikabulkan. Penolakan sebagian besar komponen ganti rugi didasarkan pada pertimbangan perhitungan ganda, kewajiban negara, dan tidak adanya kerugian ekonomi permanen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Agung memperkuat penegakan hukum lingkungan dan menegaskan eksistensi prinsip strict liability dalam hukum lingkungan Indonesia.
Analisis Perkembangan Fisik dan Psikologi pada Anak Menengah Dania Widia Cahyani; Maryam Khaerani; Nur Destry Fauziah; Semilir Inas Khairani; Widya Florensia Tarigan; Wina Mustikaati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6268

Abstract

Masa remaja adalah masa krusial yang ditandai dengan adanya perubahan pada aspek fisik, dan psikologi yang berpengaruh pada kesiapan individu dalam menuju fase dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan fisik dan psikologis pada anak usia menengah (remaja). Metode penelitian yang digunakan adalah wawancara terstruktur untuk memperoleh data mengenai subjek penelitian kepada seorang siswa kelas VII. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek mengalami perubahan fisik pubertas yang wajar dan dari aspek spiritual, subjek berhasil menginternalisasi nilai agama dari motivasi eksternal menjadi kebutuhan batiniah meskipun terkadang masih terhambat oleh kesibukan. Perkembangan fisik dan psikologis subjek berada dalam keadaan dan positif, yang didukung dengan kemampuan adaptasi diri dan faktor pendukung spiritual yang semakin baik sebagai bentuk dalam menghadapi dinamika pada masa remaja.
Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Minat Jamaah Haji dan Umrah Nurrahmaini; Muhamad Zen; Fatmawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6279

Abstract

Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mendalami dampak strategi pemasaran digital melalui media sosial dalam meningkatkan minat calon jemaah pada biro perjalanan haji dan umrah. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas pemanfaatan platform media sosial, seperti Instagram dan Facebook, dalam membentuk kesadaran merek, merangsang minat calon anggota, dan membangun interaksi positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian perpustakaan untuk mengeksplorasi literatur dan temuan penelitian terkait strategi pemasaran digital dalam industri perjalanan haji dan umrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visualisasi kreatif melalui media sosial memainkan peran kunci dalam membentuk persepsi positif dan meningkatkan minat calon jemaah. Keterlibatan aktif, respon cepat terhadap pertanyaan, dan manajemen umpan balik juga terbukti memperkuat hubungan antara biro perjalanan dan calon jemaah. Meskipun demikian, tantangan seperti manajemen reputasi online dan persaingan yang semakin ketat memerlukan pemantauan aktif, respons proaktif, dan diferensiasi strategi. Kesimpulan penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang peran strategi pemasaran digital melalui media sosial dalam meningkatkan minat jemaah pada layanan perjalanan haji calon dan umrah.
Efektivitas Penerapan Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Anak Dibawah Umur Di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Putu Adi Pratama; I Kadek Ari Putra; I Nyoman Gede Sugiartha
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6287

Abstract

Dengan berbagai banyak kelebihan dari kendaraan bermotor telah membawa masalah dalam perilaku tertib berlalu lintas. Seperti penggunaan kendaraan oleh anak. Perumusan masalah pada riset ini yaitu Bagaimanakah penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas serta angkutan jalan terhadap anak dibawah umur Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung? Bagaimanakah kendala penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Remaja Di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung? Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yang berlokasi di Kantor Kepolisian Resor Badung, Sektor Kuta Utara. Hasil dari penelitian ini yaitu, penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 terhadap anak dibawah umur dapat dikatakan belum efektif dan kendala pelaksanaan UU ini terhadap anak dibawah umur di kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung dipengaruhi oleh faktor internal anak yang mencoba mengendarai motor, faktor lingkungan teman yang mempengaruhi dan lingkungan keluarga yang memberikan fasilitas. Penegak hukum diharapkan lebih tegas dalam memberikan sanksi dan sosialisasi kepada anak yang melanggar, dan kepada orang tua diharapkan memberikan pengarahan tentang larangan mengendarai motor kepada anaknya.
Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Kohabitasi Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Fabiyana Dasoge; Kiki Kristanto; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6296

Abstract

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa pembaruan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui pengaturan delik kohabitasi dalam Pasal 412. Ketentuan tersebut mengkriminalisasi perbuatan hidup bersama sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah dan dikualifikasikan sebagai delik aduan. Kehadiran norma ini menimbulkan berbagai perdebatan yuridis karena berada pada persimpangan antara perlindungan moralitas publik, hak privasi, serta prinsip kebebasan individu dalam negara hukum demokratis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan delik kohabitasi dalam perspektif hukum pidana Indonesia serta menelaah implikasi yuridis yang timbul dari penerapannya. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum lainnya.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan delik kohabitasi dalam KUHP baru dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral, agama, dan ketertiban sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, rumusan norma dalam Pasal 412 masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, prinsip lex certa, dan potensi intervensi negara terhadap ruang privat warga negara. Selain itu, sifat delik aduan absolut dalam ketentuan tersebut menunjukkan adanya upaya pembentuk undang-undang untuk membatasi kriminalisasi agar tidak menimbulkan penyalahgunaan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan formulasi dan implementasi hukum yang lebih proporsional agar tujuan pembaruan hukum pidana dapat tercapai tanpa mengabaikan perlindungan hak asasi manusia dan prinsip keadilan hukum.
Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kedudukan Ibu Kota Negara Nusantara Dalam Perspektif Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dinda Ani Kusumawati; Yacob F. Martono; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6299

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif kedudukan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dalam perspektif sistem ketatanegaraan Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah analisis hukum normatif dengan menggunakan analisis konseptual dan UUD, serta analisis hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara formal, pemindahan ibu kota negara memiliki dasar hukum yang sah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Republik Indonesia Tahun 1945. Namun, secara substansial, terdapat implikasi terhadap prinsip-prinsip konstitusional, khususnya terkait dengan desentralisasi, demokrasi, dan pembagian kekuasaan. Kedudukan Otorita IKN yang berada di bawah Presiden mencerminkan model pemerintahan yang cenderung sentralistik dan berbeda dari mekanisme pemerintahan daerah pada umumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kebijakan pemindahan ibu kota negara memiliki legitimasi hukum, diperlukan penguatan aspek demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip konstitusional.

Page 314 of 383 | Total Record : 3823

 312   313   314   315   316 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue