cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 315   316   317   318   319 
Peran Sistem Informasi Manajemen Dalam Mendukung Pengelolaan Koperasi Merah Putih Ulfa Ulaika Zahara Masyrin; Hendra Riofita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6391

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam mendukung pengelolaan Koperasi Merah Putih. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih banyaknya koperasi yang menggunakan sistem manual dalam pengelolaan administrasi dan keuangan, sehingga menyebabkan berbagai permasalahan seperti keterlambatan penyajian informasi, rendahnya akurasi data, serta kurangnya transparansi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur (literature review), yaitu mengkaji berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, serta sumber terpercaya lainnya yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen dan pengelolaan koperasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi. SIM mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi proses administrasi, meningkatkan akurasi dan kualitas informasi, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Selain itu, penerapan SIM juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi, sehingga mampu memperkuat kepercayaan anggota serta meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi. Namun demikian, keberhasilan implementasi SIM dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kualitas sistem, kompetensi sumber daya manusia, dukungan manajemen, serta ketersediaan infrastruktur teknologi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Sistem Informasi Manajemen merupakan faktor penting yang dapat mendukung keberhasilan pengelolaan Koperasi Merah Putih di era digital. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan penerapan SIM melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi, serta komitmen dari seluruh pihak yang terlibat.
Dinamika Pelaksanaan TKA Berbasis Teknologi dalam Membentuk Adaptasi Digital Siswa di SDN Kademangan 01 Novita Farah Chalida; Nur Fitriana Wahyuningtyas; Septian Kartika Cahyani; Syanita Rahma Islaminingtyas; Zabrina Nurfadhila; Surayanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6394

Abstract

Transformasi digital telah mendorong perubahan pada sistem evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, salah satunya melalui implementasi Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang berbasis teknologi sebagai bentuk asesmen digital di abad ke-21. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dinamika pelaksanaan TKA berbasis teknologi di SDN Kademangan 01 serta menganalisis proses adaptasi digital yang dilakukan siswa selama mengikuti tes. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan instrumen angket berskala Likert yang dibagikan kepada 30 siswa kelas VI melalui teknik purposive sampling, dilengkapi dengan wawancara kepada guru sebagai data tambahan. Hasil analisis angket menunjukkan persentase skor sebesar 91,04% yang masuk dalam kategori "Sangat Baik", yang menandakan bahwa siswa mampu mengoperasikan perangkat komputer dengan baik dan tetap fokus selama pelaksanaan tes. Sekolah telah melaksanakan berbagai persiapan yang terencana, mulai dari penyediaan perangkat Chromebook, pelatihan bagi guru dan teknisi, hingga pelaksanaan simulasi berulang untuk siswa. Partisipasi orang tua melalui platform komunikasi digital juga berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan siswa. Masalah teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan ketidakbiasaan awal siswa dalam menggunakan perangkat berhasil diatasi melalui pembiasaan yang konsisten. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan asesmen berbasis teknologi tergantung pada kolaborasi antara kesiapan fasilitas, kompetensi guru, dan proses adaptasi digital siswa yang dilakukan secara terus-menerus.
Legalitas Praktik Digital blacklisting Asisten Rumah Tangga (ART) di Media Sosial: Analisis Benturan Pelindungan Data Pribadi dan Hak Keamanan Pemberi Kerja Farid Akbar Iskandar; Baginda Paras Muda Nasution; Agusmidah; Nita Nilan Sry Rezki Pulungan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6396

Abstract

Praktik digital blacklisting terhadap asisten rumah tangga (ART) melalui media sosial semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan ruang digital dalam hubungan kerja domestik. Praktik tersebut dilakukan dengan menyebarkan identitas, foto, maupun informasi pribadi ART secara terbuka disertai tuduhan atau penilaian tertentu tanpa melalui mekanisme hukum formal. Dalam penelitian ini, digital blacklisting diartikan sebagai praktik penyebaran informasi pribadi seseorang melalui media sosial dengan tujuan memberikan peringatan atau penilaian tertentu kepada publik tanpa melalui mekanisme hukum yang sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum ART dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, legalitas praktik digital blacklisting berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), benturan antara hak privasi ART dan hak keamanan pemberi kerja, serta upaya hukum yang dapat ditempuh oleh ART sebagai korban digital blacklisting. Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan maupun pendekatan konseptual. Temuan ini mengungkapkan bahwasanya praktik digital blacklisting berpotensi melanggar hak privasi, asas praduga tak bersalah, serta ketentuan mengenai pelindungan data pribadi dan perlindungan kehormatan dalam media elektronik. Selain itu, kedudukan hukum pekerja rumah tangga di Indonesia masih ada di dalam posisi yang rentan dikarenakan belum adanya pengaturan undang-undang khusus yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap pekerja domestik. ART yang menjadi korban digital blacklisting pada dasarnya memiliki upaya perlindungan hukum melalui mekanisme pelindungan data pribadi, hukum pidana, gugatan perdata, maupun penyelesaian melalui pendekatan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi maupun perlindungan hukum pada pekerja rumah tangga dalam perkembangan ruang digital modern.
Strategi Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Publik Pada Masa Jabatan Gubernur Sherly Tjoanda Maluku Utara Ivena Callista Putri; Ayunda Putri Athamevia; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6397

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana strategi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara optimal pada masa jabatan Gubernur Sherly Tjoanda di Maluku Utara dapat dikelola secara optimal. Penelitian ini memiliki fokus utama yakni mengevaluasi pengelolaan keuangan publik yang mencakup empat aspek krusial diantara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis melalui studi kepustakaan (library search). Menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengutip dari berbagai artikel ilmiah dan berita daring yang relevan yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan gambaran menyeluruh mengenai pembahasan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pembangunan di Maluku Utara melalui intervensi strategis pada berbagai sektor pelayanan publik telah terjawab melalui penerapan strategi oleh Pemerintah.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bengkulu (Tijauan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak) Alfonsus Asa Lamhot Sinaga; Fitri Anita; Addy Chandra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6403

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap pelaku di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya kasus pencabulan terhadap anak serta adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penegakan hukum di lapangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polri serta orang tua atau wali dari anak yang mendapatkan perlindungan hukum, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengatur sanksi pidana yang tegas serta memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban. Namun, dalam praktiknya penegakan hukum belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, antara lain kesulitan dalam pembuktian, keterlambatan pelaporan, serta kondisi psikologis korban yang mengalami trauma. Selain itu, kendala lain yang dihadapi meliputi keterbatasan jumlah personel penyidik, rendahnya keterbukaan korban dan keluarga akibat stigma sosial, serta adanya hubungan emosional antara korban dan pelaku. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum masih perlu ditingkatkan melalui penguatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pendekatan yang lebih komprehensif terhadap perlindungan korban.
Implementasi Program Sekolah Rakyat di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya Brilliant Khoirul Hanafi; Ika Ayu Fitriani; Prita Aulia Fitriani; Nanda Devi Aqnesia; Maura Dwi Anggita Putri; Ardiyansah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6404

Abstract

Program Sekolah Rakyat merupakan kebijakan prioritas nasional yang didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, bertujuan memberikan pendidikan berasrama gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Penelitian ini mengkaji implementasi program SR di Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 21 Surabaya yang berlokasi di Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakarsantri, Kota Surabaya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka analisis teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (1980), penelitian ini mengevaluasi empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan enam informan, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program berjalan cukup efektif meski menghadapi sejumlah tantangan. Komunikasi dari pusat ke pelaksana berlangsung melalui penunjukan personal tanpa sosialisasi terstruktur, sumber daya manusia dan fasilitas memadai namun masih bersifat sementara, disposisi para pelaksana sangat positif dan menjadi kekuatan utama program, sedangkan koordinasi lintas dinas masih mengalami fragmentasi yang mengakibatkan tumpang tindih bantuan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan mekanisme komunikasi berjenjang, percepatan pembangunan gedung permanen, dan pembentukan forum koordinasi terpusat lintas instansi.
Dinamika Kerentanan Sosial-Ekonomi UMK terhadap Risiko Banjir Perkotaan: Evidence dari Pasar Tejo Agung Kota Metro dengan Pendekatan Livelihood Vulnerability Index Martha Della Puspita; Dedy Yuliawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6409

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kerentanan rumah tangga usaha mikro dan kecil (UMK) terhadap bencana banjir di Pasar Tejo Agung Kota Metro menggunakan pendekatan Livelihood Vulnerability Index (LVI). Penelitian menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan lima modal penghidupan dalam Sustainable Livelihood Framework yaitu modal manusia, sosial, alam, fisik, dan finansial. Data diperoleh dari 73 responden melalui kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan nilai LVI total sebesar 0,5819 yang termasuk kategori kerentanan sedang. Modal finansial menjadi faktor paling dominan yang memengaruhi kerentanan rumah tangga UMK akibat rendahnya pendapatan, minimnya tabungan, dan tingginya ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Modal sosial juga menunjukkan tingkat kerentanan tinggi karena pedagang sangat bergantung pada jaringan sosial dan bantuan komunitas saat banjir terjadi. Selain itu, modal fisik dan modal alam turut memperbesar risiko akibat buruknya sistem drainase serta dominasi bangunan usaha non permanen. Sementara itu, modal manusia memiliki tingkat kerentanan paling rendah karena sebagian besar responden berada pada usia produktif dan memiliki tingkat pendidikan yang cukup baik. Penelitian ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas finansial, peningkatan pengetahuan mitigasi bencana, diversifikasi sumber pendapatan, serta perbaikan infrastruktur pasar untuk mengurangi kerentanan banjir rumah tangga UMK di Pasar Tejo Agung.
Analisis Efektivitas Manajemen Koperasi Merah Putih dalam Meningkatkan Kinerja Usaha Berbasis Prinsip Ekonomi Kerakyatan. Melsa Rahmanda; Hendra Riofita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6410

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya efektivitas manajemen koperasi dalam meningkatkan kinerja usaha anggota, meskipun koperasi memiliki peran strategis dalam sistem ekonomi kerakyatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas manajemen Koperasi Merah Putih dalam meningkatkan kinerja usaha berbasis prinsip ekonomi kerakyatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, dengan subjek penelitian terdiri dari pengurus dan anggota koperasi yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi manajemen koperasi telah berjalan secara fungsional, namun belum optimal secara substantif, terutama pada aspek perencanaan strategis, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, dan sistem pengawasan. Dampaknya terhadap kinerja usaha anggota bersifat positif, tetapi belum merata dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas manajemen koperasi tidak hanya ditentukan oleh penerapan fungsi manajerial, tetapi juga oleh kemampuan adaptasi, inovasi, dan integrasi nilai ekonomi kerakyatan dalam praktik.
Perlindungan Hukum Direktur sebagai Kreditur atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan dengan Perseroan : Studi Putusan Nomor 4712 K/PDT/2024 Davy Putra Prawira; Ahmad Zazili; Depri Liber Sonata; Dewi Septiana; Made Widhiyana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6411

Abstract

Perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan antara direktur dan perseroan yang dipimpinnya menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait keabsahan perjanjian, pembuktian, benturan kepentingan (conflict of interest), serta pemenuhan prinsip fiduciary duty direksi. Penelitian ini menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap direktur selaku kreditur yang mengalami kerugian akibat wanprestasi perseroan dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara lisan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4712 K/PDT/2024. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan studi kasus (judicial case study), menggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif deskriptif. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi direktur diberikan dalam dua bentuk, yakni perlindungan preventif melalui pembuatan perjanjian tertulis, persetujuan RUPS, serta pelibatan pihak independen sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta perlindungan represif melalui gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1243 KUHPerdata. Majelis Hakim pada seluruh tingkat peradilan secara konsisten menolak dalil tergugat mengenai pelanggaran fiduciary duty dengan pertimbangan bahwa pinjaman diberikan dalam kondisi darurat untuk menjaga operasional perusahaan dan membayar hak karyawan, tanpa adanya itikad buruk (bad faith) dari direktur. Putusan ini menegaskan bahwa perjanjian lisan tetap sah dan mengikat sepanjang memenuhi unsur Pasal 1320 KUHPerdata, serta perseroan tidak dapat menggunakan alasan formal seperti ketiadaan perjanjian tertulis atau persetujuan Dewan Komisaris untuk menghindari kewajiban hukumnya yang secara substansial telah terbukti ada. Dengan demikian, penerapan prinsip pacta sunt servanda dan pendekatan keadilan substantif oleh hakim telah memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi direktur selaku kreditur.
Kemitraan Sekolah Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Adiwiyata Di Smp Negeri 17 Surabaya Dewi Sireweni Wandari; Nadia Zanubah Kashof; Nabilla Indra Rukmana; Nailus Sa’adah; M. Fathin Yasir Nuur. S
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6413

Abstract

Permasalahan lingkungan global menuntut adanya integrasi nilai peduli lingkungan dalam sistem pendidikan melalui program Adiwiyata. Namun, dalam implementasinya masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya internal sekolah, sehingga diperlukannya kolaborasi lintas sektor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan mekanisme kemitraan sekolah, dinamika hubungan antar stakeholder berbasis collaborative governance, serta faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan efektivitas program Adiwiyata berbasis Sustainable Development Goals (SDGs) di SMP Negeri 17 Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan validitas data yang diuji melalui triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 17 Surabaya menerapkan pola kemitraan kolaboratif yang melibatkan instansi pemerintah (DLH dan dinas pendidikan), masyarakat, komite sekolah, dan pihak swasta melalui program CSR. Praktik collaborative governance tercermin melalui dialog rutin dan pembangunan kepercayaan (trust building). Faktor pendukung pertama adalah komitmen internal sekolah yang kuat dan dukungan pemerintah daerah, sementara faktor penghambat yang masih ditemukan meliputi anggaran mandiri, kerusakan infrastruktur lingkungan, dan birokrasi yang kompleks. Secara keseluruhan, kemitraan ini terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi warga sekolah dan mengubah perilaku peduli lingkungan siswa, yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian agenda SDGs di sektor pendidikan. penelitian ini merekomendasikan adanya diversifikasi sumber pendanaan dan penyederhanaan alur koordinasi untuk menjaga keberlanjutan program.

Page 317 of 383 | Total Record : 3823

 315   316   317   318   319 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue