cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 317   318   319   320   321 
Manajemen Kinerja Ade Ika; Fatma Sari; Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6456

Abstract

Perencanaan kinerja adalah bagian penting dari manajemen kinerja karena berfungsi sebagai dasar untuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan ini mencakup proses mencapai kesepakatan antara individu dan manajer untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Studi ini membahas ide-ide tentang perencanaan kinerja, penetapan tujuan, standar kinerja, pemantauan, evaluasi, dan pengembangan SDM. Metodologi yang digunakan adalah penelitian kualitatif dan dokumenter, yang mencakup tinjauan berbagai buku dan jurnal ilmiah. Studi ini menunjukkan bahwa untuk menilai kinerja dengan benar, tujuan dan sasaran harus dirumuskan secara khusus, sulit, dan dapat diukur. Keberhasilan kinerja juga dipengaruhi oleh hasil (atau keluaran) dan proses yang digunakan untuk mencapainya. Kepatuhan dijamin melalui pengawasan dan evaluasi kinerja.
Hak Ekonomi Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam: Analisis Gender atas Mahar dan Harta Bersama di Indonesia, Turki, dan Arab Saudi Siti Khodijah MY; Sukiati; Iwan Nasution
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6457

Abstract

Artikel ini membahas hak ekonomi perempuan dalam hukum perkawinan Islam melalui kajian komparatif terhadap tiga negara: Indonesia, Turkey, dan Saudi Arabia. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara fungsi ideal instrumen ekonomi perkawinan khususnya mahar dan harta bersama dengan realitas perlindungan yang diterima perempuan di masing-masing negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang paling efektif melindungi hak ekonomi perempuan bukanlah yang paling formal dalam penerapan syari'ah, melainkan yang paling konsisten dalam mewujudkan keadilan substantif. Indonesia berada di posisi tengah dengan kerangka normatif yang kuat namun implementasi belum optimal; Turkey memberikan perlindungan tertinggi melalui rezim harta bersama yang bersifat otomatis; sedangkan Saudi Arabia justru paradoksikal memiliki kewajiban mahar tertinggi namun perlindungan ekonomi perempuan paling lemah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa hak ekonomi perempuan dalam perkawinan sangat dipengaruhi oleh pilihan sistem hukum negara dan orientasi keadilan gender yang dianutnya.
Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Instrumen Penguatan Demokrasi Di Indonesia Maria Kamelia Kewa Tukan; Sri Ofiliani Naitboho; Koleta Luruk Klau; Yohanes Carlos Kasilas Mei Maru; Djefri Yanto Nodu Kore; Fadil Mas’ud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6458

Abstract

Penelitian ini membahas peraturan perundang-undangan sebagai instrumen penguatan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga peraturan perundang-undangan memiliki peran penting dalam mengatur, melindungi, dan menjaga nilai-nilai demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis fungsi normatif peraturan perundang-undangan dalam mendukung prinsip demokrasi, mengidentifikasi hambatan implementasinya, serta menjelaskan hubungan antara hukum dan demokrasi dalam penyelenggaraan negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian teori, konsep hukum, dan literatur yang relevan mengenai demokrasi serta peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran strategis dalam menjamin hak-hak warga negara, mengatur pelaksanaan kekuasaan negara, menciptakan kepastian hukum, serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, prinsip demokrasi seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum menjadi landasan penting dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat tantangan dalam proses legislasi, seperti rendahnya partisipasi publik, lemahnya harmonisasi regulasi, dan kepentingan politik tertentu yang dapat melemahkan nilai-nilai demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih inklusif, transparan, dan berkeadilan guna memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia.
Peran Regulasi Daerah dalam Menangani Diskriminasi Sosial di Kota Kupang: Perspektif Ilmu Perundang-Undangan dan Hak Asasi Manusia Brampi Soniman Sae; Nining Lestari Da Silva; Benediktus Kusuma Tafuli; Intan Yulintri Sopaba; Welmi Ananda Ngongo; Fadil Mas’ud
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6464

Abstract

Diskriminasi sosial masih menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat perkotaan, termasuk di Kota Kupang. Diskriminasi dapat terjadi tidak hanya melalui tindakan individu, tetapi juga melalui kebijakan daerah yang belum sepenuhnya berpihak pada prinsip kesetaraan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran regulasi daerah dalam menangani dan mencegah diskriminasi sosial di Kota Kupang serta mengkaji pengintegrasian perspektif HAM dalam pembentukan kebijakan daerah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi daerah memiliki peranan penting dalam melindungi kelompok rentan, mewujudkan keadilan sosial, dan menjaga harmonisasi masyarakat multikultural. Namun, pelaksanaan regulasi masih menghadapi hambatan berupa lemahnya penegakan hukum, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketimpangan sosial. Oleh karena itu, integrasi prinsip HAM dalam regulasi daerah diperlukan untuk menciptakan pemerintahan yang adil, inklusif, dan bebas diskriminasi di Kota Kupang.
The Effect Of Social Media Marketing Implementation Capability And Active Presence On Micro Enterprises’ Performance In Bandar Lampung Muhammad Affan; Ayi Ahadiat; Nuzul Inas Nabila
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6468

Abstract

The rapid development of digital technology and social media has transformed the way micro enterprises promote products, communicate with customers, and maintain business visibility. In Bandar Lampung, social media has become an important marketing channel because it provides an accessible, flexible, and relatively low-cost method to reach customers in an increasingly competitive market. However, many micro enterprises still face challenges in implementing social media marketing strategies effectively and maintaining consistent online activity. This study aims to examine the effect of social media marketing implementation capability and active presence on micro enterprises’ performance in Bandar Lampung. This research employed a quantitative explanatory approach using a non-probability purposive sampling technique. Data were collected through questionnaires distributed to micro-enterprise owners and managers, resulting in 105 valid responses. The data were analyzed using descriptive statistics, validity and reliability tests, and multiple linear regression analysis. The results indicate that social media marketing implementation capability and active presence have positive and significant effects on micro enterprises’ performance. Social media marketing implementation capability demonstrated a stronger statistical contribution than active presence. These findings suggest that micro enterprises need to combine structured social media marketing implementation with consistent active presence in order to improve customer relationships, market visibility, and overall business performance.
Status Hukum Akun Anonim sebagai Representasi Identitas Virtual di Indonesia Hiltsa Mutiara Ramadhani; Nasywa Novita Sari
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6470

Abstract

Pesatnya kemajuan teknologi digital telah memicu maraknya penggunaan akun anonim di berbagai platform digital di Indonesia. Akun yang tidak menampilkan identitas asli ini menimbulkan persoalan hukum, terutama terkait dengan kedudukannya sebagai bentuk identitas di dunia maya. Sasaran penelitian ini adalah mengkaji kedudukan hukum akun anonim menurut hukum positif Indonesia serta menganalisis pertanggungjawaban hukum yang ditimbulkan dari penggunaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan peraturan yang berlaku saat ini, seperti UU ITE dan UU PDP, belum memberikan penjelasan yang jelas tentang akun anonim, baik sebagai objek maupun subjek hukum. Ini menunjukkan adanya ketidakjelasan atau kekosongan dalam aturan yang harus segera diperbaiki agar hukum bisa memberikan kepastian dalam mengelola identitas digital. Oleh karena itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah perlu dibentuknya regulasi khusus yang secara jelas menentukan status hukum akun anonim, baik mengenai hak maupun kewajiban hukumnya.
Analisis Yuridis dan Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Verstek dalam Cerai Gugat Nomor 195/Pdt.G/2026/PA.Skh Aisyah Nabella Putri; Mayva Galuh Putri Rahmawati; Herlinda Dwi Septiani; Alvin Kusuma Putra; Kresna Kuncoro; Ayu Kumala Sari Hamidi; Alya Maya Khonsa Rahayu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6471

Abstract

Penelitian ini menganalisis penerapan putusan verstek dan dasar pertimbangan hakim dalam perkara cerai gugat Nomor 195/Pdt.G/2026/PA.Skh di Pengadilan Agama Sukoharjo. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengkaji kesesuaian prosedur dengan Hukum Acara Perdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan verstek telah memenuhi Pasal 125 HIR/Pasal 149 RBg, di mana Tergugat tidak hadir tanpa alasan sah meskipun telah dipanggil secara patut. (2) Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya alat bukti minimal (saksi dan surat) yang membuktikan perselisihan terus-menerus sesuai Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975. Hakim memandang ketidakhadiran Tergugat sebagai bentuk pengakuan diam-diam atas dalil Penggugat selama tidak bertentangan dengan hukum. Putusan ini memberikan kepastian hukum bagi Penggugat dalam mencapai tujuan keadilan.
Evaluasi Program E-Peken Dalam Mendukung Digitalisasi Dan Peningkatan Kesejahteraan Umkm Di Kota Surabaya Winda Dwi Cahyani; Safaura Meysa Putri Adhiatsa; Muhammad Naufal Firzatullah Jatmiko; Cahaya Fatihah; Tauran; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6475

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja program E-Peken dalam mendukung digitalisasi dan pemasaran UMKM di Kota Surabaya. E-Peken adalah platform digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai inovasi untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui sistem perdagangan daring, khususnya pasca pandemi Covid-19. Metode penelitian menggunakan pendekatan evaluasi formal dengan studi literatur, mengacu pada kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Data dikumpulkan dari artikel ilmiah, dokumen resmi pemerintah, dan penelitian sebelumnya. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program E-Peken efektif mendorong digitalisasi UMKM, memperluas akses pasar, dan meningkatkan omzet bagi pelaku UMKM yang aktif menggunakan platform ini. Namun, terdapat kendala seperti partisipasi UMKM yang masih rendah dibandingkan total sasaran, keterbatasan fitur aplikasi, kurangnya sosialisasi dan pendampingan, serta minimnya partisipasi masyarakat umum sebagai konsumen di luar Aparatur Sipil Negara. Secara keseluruhan, program ini dinilai cukup tepat dan relevan sebagai solusi transformasi digital UMKM di Surabaya serta mendukung pemulihan ekonomi lokal. Rekomendasi diarahkan untuk optimalisasi program melalui peningkatan sosialisasi, pengembangan fitur aplikasi, perkuatan kolaborasi antarinstansi, dan perluasan strategi pemasaran agar manfaat dapat dirasakan lebih luas dan merata oleh seluruh pelaku UMKM.
Ironi Penegakan Hukum: Analisis Sanksi terhadap Oknum Satpol PP dalam Kasus Pencabulan Anak Radhiah Zarahmah; Erna Dewi; Rini Fathonah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6476

Abstract

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan serius yang menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika pelaku berasal dari kalangan aparatur pemerintah daerah yang seharusnya berperan sebagai pelindung masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan oleh oknum Satuan Polisi Pamong Praja di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana aparatur dan perlindungan hukum terhadap anak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yuridis, melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat melalui Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun implementasinya masih menghadapi kendala struktural dan kultural dalam sistem peradilan pidana. Penegakan hukum terhadap oknum aparatur pemerintah harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu untuk menjamin prinsip equality before the law serta memberikan perlindungan dan pemulihan yang optimal bagi anak sebagai korban.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Proses Penyidikan Di Polres Kota Bengkulu Welvi Dwi Reftalobi; Dwikari Nusristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6478

Abstract

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dalam proses penyidikan di Polres Kota Bengkulu, serta untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan tersebut. Anak merupakan subjek hukum yang rentan dan memerlukan perhatian khusus guna menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan studi kasus non-yudisial. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan di Polres Kota Bengkulu, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai fenomena hukum yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak di Polres Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Langkah-langkah perlindungan meliputi penerapan upaya diversi dan keadilan restoratif (restorative justice), penggunaan Ruang Pemeriksaan Khusus Anak (RPKA), serta pendampingan oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Bapas. Namun, terdapat beberapa hambatan signifikan dalam pelaksanaannya, antara lain: terbatasnya jumlah personel Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di Bapas Kelas I Bengkulu, kendala geografis wilayah Provinsi Bengkulu yang luas, Penelitian ini menyarankan adanya penambahan tenaga fungsional di Bapas serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung proses rehabilitasi sosial anak.

Page 319 of 383 | Total Record : 3823

 317   318   319   320   321 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue