cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 316   317   318   319   320 
Pengaruh Penggunaan Influencer Marketing dan Brand Image Terhadap Niat Beli Pada UMKM Sektor Kuliner di Singaraja Foodcourt Ida Bagus Putu Mahendra; Komang Endrawan Sumadi Putra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6426

Abstract

Pesatnya perkembangan UMKM kuliner di Singaraja mendorong pelaku usaha menerapkan strategi pemasaran digital yang efektif, salah satunya melalui influencer marketing dan penguatan brand image. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh influencer marketing dan brand image terhadap niat beli konsumen pada UMKM sektor kuliner di Singaraja Foodcourt, baik secara simultan maupun parsial. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausal. Sampel penelitian berjumlah 90 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner skala Likert dan dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa influencer marketing, brand image, dan niat beli berada pada kategori tinggi. Secara simultan, influencer marketing dan brand image berpengaruh signifikan terhadap niat beli konsumen. Secara parsial, influencer marketing dan brand image juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat beli. Influencer marketing menjadi variabel yang paling dominan memengaruhi niat beli konsumen pada UMKM sektor kuliner di Singaraja Foodcourt.
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Ni Made Dwi Damayanti; Putu Sukma Kurniawan; I Gd Nandra Hary Wiguna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6427

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, leverage, dan kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba pada perusahaan sektor manufaktur subsector makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022-2024. Variabel manajemen laba sebagai variabel dependen diukur menggunakan pendekatan Discretionary Accruals (DA), sedangkan variabel independen yang meliputi, ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural dari total aset, leverage diukur menggunakan debt to asset ratio, dan kepemilikan manajerial diukur dengan persentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen terhadap total saham yang beredar. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk menentukan jumlah sampel, dari metode tersebut diperoleh jumlah sampel sebanyak 108 observasi penelitian. Metode analisis data data yang digunakan meliputi uji statistic deskriptif, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. temuan ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak selalu menentukan kecenderungan pihak manajemen dalam melakukan praktik manajemen laba. Variabel leverage juga menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa tingkat leverage suatu perusahaan tidak menjadi faktor penentu perusahaan untuk melakukan praktik manajemen laba. Selanjutnya, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh manajemen di suatu perusahaan tidak menjadi faktor penentu pihak manajemen perusahaan melakukan praktik manajemen laba.
Perlindungan Hak Administrasi Kependudukan Terhadap Anak Diluar Perkawinan Dalam Kaitannya Dengan Perwalian Di Kota Bengkulu Viona Salvia Rafa; Uswatun Hasanah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6430

Abstract

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan dalam kaitannya dengan perwalian di Kota Bengkulu. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hak administrasi kependudukan terhadap anak di luar perkawinan serta apa saja kendala pemenuhan hak perwalian bagi anak di luar perkawinan ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme perlindungan hak administrasi kependudukan anak di luar perkawinan melalui lembaga perwalian serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak perwalian tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu serta observasi lapangan di lingkungan Pengadilan Agama Kota Bengkulu. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan teori-teori yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak di luar perkawinan dilaksanakan melalui penetapan perwalian oleh Pengadilan Agama. Prosedur perwalian dibedakan berdasarkan asal-usul kelahiran anak. Anak nikah siri memiliki akses perwalian bilateral di mana ayah biologis dapat menjadi wali setelah melalui tiga tahap yaitu Isbat Nikah, Penetapan Asal-Usul Anak, dan Penetapan Perwalian. Sedangkan anak hasil zina hanya memiliki akses perwalian unilateral yang berada pada ibu kandung atau keluarga pihak ibu, sementara ayah biologis tidak dapat menjadi wali. Kendala yang dihadapi terdiri dari kendala yuridis berupa panjangnya prosedur tiga tahap yang harus dilalui ayah biologis anak nikah siri serta kendala sosiologis berupa stigma sosial dan rasa malu masyarakat yang menghambat orang tua mengurus legalitas perwalian anak di pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hak administrasi kependudukan anak luar kawin sangat bergantung pada status perwalian yang sah dan prosedur perwalian berbeda antara anak nikah siri dan anak hasil zina.
Perlindungan Hukum Nasabah Terhadap Deepfake Fraud Pada Perbankan Digital Di Indonesia Totok Handono; Hasnah Azis; Muhammad Rizki Azhari; Agus Alqodri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6438

Abstract

Perkembangan artificial intelligence (AI) telah memunculkan bentuk baru kejahatan siber berupa deepfake fraud yang mengancam keamanan transaksi perbankan digital dan perlindungan hukum nasabah. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah korban deepfake fraud dalam transaksi perbankan digital di Indonesia serta mengidentifikasi kelemahan regulasi nasional dibandingkan dengan standar internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), belum secara spesifik mengatur ancaman deepfake berbasis AI sehingga perlindungan hukum terhadap nasabah masih bersifat parsial dan belum adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Selain itu, rendahnya literasi keamanan digital masyarakat dan belum optimalnya sistem mitigasi keamanan siber pada institusi perbankan turut meningkatkan risiko deepfake fraud. Dibandingkan dengan Indonesia, Uni Eropa melalui Artificial Intelligence Act dan General Data Protection Regulation (GDPR) memiliki pendekatan regulasi yang lebih preventif dan progresif dalam mengatur penggunaan AI dan perlindungan data pribadi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus terkait deepfake dan AI fraud, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan literasi keamanan siber masyarakat untuk memperkuat perlindungan nasabah dalam sektor perbankan digital.
Analisis Hukum Tindak Pidana Korupsi Melalui Penyalahgunaan Wewenang Di Wilayah Hukum Polres Kaur (Kajian Terhadap Laporan Polisi Nomor: LP/174 A/IV/2022) Muhammad Zahron Treze Terdina; Addy Candra; Himawan Ahmed Sanusi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6439

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Republik Indonesia terus mengalami evolusi seiring dengan perkembangan kompleksitas birokrasi, sistem ketatanegaraan, dan dinamika sosial ekonomi kemasyarakatan. Konstruksi tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan aparatur negara, penyelenggara pemerintahan, dan pejabat publik, pada hakikatnya merupakan representasi paling nyata dari kejahatan kerah putih (white-collar crime). Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dalam konstruksi tindak pidana korupsi tidak dapat dipisahkan dari konsep kewenangan di ranah Hukum Administrasi Negara. Para pejabat publik atau aparatur sipil negara dalam menjalankan roda pemerintahan secara inheren dibekali dengan freies ermessen atau diskresi. Dalam konteks penyidikan tindak pidana korupsi oleh institusi kepolisian, khususnya Polres Kaur, batas demarkasi antara murni kesalahan administratif (administrative flaw) dan tindak pidana korupsi sering kali berpusat pada pembuktian unsur mens rea (niat jahat) dan verifikasi atas dampak berupa kerugian nyata pada keuangan atau perekonomian negara. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggali pola prilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan prilaku nyata. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kasus ini merupakan bentuk pemerasan dalam jabatan yang direncanakan secara sistematis. Dengan memanfaatkan kerentanan posisi tawar perangkat desa yang membutuhkan kepastian hukum, oknum pejabat DPMD dan pengurus PPDI mengubah instrumen perlindungan (NIPD) menjadi instrumen eksploitasi. Penggunaan Pasal 12 huruf e UU Tipikor oleh penyidik Polres Kaur adalah langkah yang sangat tepat secara yuridis karena pasal tersebut secara spesifik menyasar penyalahgunaan kekuasaan untuk memaksa orang lain membayar.
Peran SPDP Dalam Membatasi Kewenangan Penyidikan dan Pemeriksaan oleh Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Stefhanie Thirza Hapsari Setyaning Budi; Primalia Dharma Julandari; Priskila Oktaviani Abriana; San Yudika Ero Hutabarat; Brilian Chris Graciananta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6441

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) sebagai instrumen hukum dalam membatasi kewenangan badan penyidikan serta memperkuat fungsi pengawasan dan pemeriksaan oleh kejaksaan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. SPDP merupakan mekanisme administratif sekaligus yuridis yang memiliki kedudukan penting dalam proses penegakan hukum karena menjadi titik awal koordinasi antara penyidik dan penuntut umum. Dalam praktiknya, keberadaan SPDP tidak hanya berfungsi sebagai pemberitahuan formal dimulainya penyidikan, tetapi juga sebagai sarana kontrol terhadap tindakan penyidik agar pelaksanaan proses penyidikan tetap berada dalam koridor hukum acara pidana, menjunjung asas due process of law, serta melindungi hak asasi tersangka, korban, maupun pihak terkait lainnya. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan dalam praktik penyidikan, seperti keterlambatan pengiriman SPDP, tidak disampaikannya SPDP kepada pihak tersangka dan korban, serta adanya potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penyidik akibat lemahnya mekanisme pengawasan sejak awal proses penyidikan dimulai. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan instrumen penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang berfungsi sebagai bentuk pemberitahuan resmi dari penyidik kepada kejaksaan mengenai dimulainya suatu proses penyidikan tindak pidana. Keberadaan SPDP memiliki peranan strategis dalam menjamin koordinasi antara penyidik dan penuntut umum agar proses penegakan hukum berjalan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Dalam praktiknya, pengiriman SPDP sering kali menimbulkan berbagai persoalan, baik terkait keterlambatan penyampaian, ketidaklengkapan administrasi, maupun implikasinya terhadap perlindungan hak tersangka dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum SPDP dalam proses penyidikan, peran kejaksaan dalam melakukan pengawasan terhadap penyidikan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasi pengiriman SPDP di Indonesia.
Pemanfaatan Ruang Oleh PT. X Berupa Pembangunan Logpond Pada Kawasan Terumbu Karang Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai Yosep Mario Dwi Siswanto; Wisnu Aryo Dewanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6447

Abstract

Pelanggaran perizinan oleh pelaku usaha semakin hari semakin meningkat, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas izin yang diperolehnya. Apabila pelaku usaha tidak bertanggung jawab seperti dalam kasus yang pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang oleh PT. X, maka diperlukan penegakan hukum melalui pengenaan sanksi administratif, bahkan sanksi pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus pelanggaran perizinan pemanfaatan ruang oleh pelaku usaha ditinjau dari Undang-Undang Penataan Ruang, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan dilakukan secara kualitatif melalui peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber-sumber hukum lain yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melalui pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan paksaan pemerintah (besturrdwang), dalam bentuk penghentian sementara kegiatan dan tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup, memenuhi fungsi reparatori yang dimaknai sebagai salah satu jenis sanksi administratif, diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula. Selain itu pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana sebagai sanksi punitif, mengingat pada umumnya peraturan perundang-undangan diakhiri dengan sanksi pidana (in cauda venenum) yang berarti sanksi pidana mengikuti bagi pelanggar hukum administrasi negara. Oleh karena itu pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pemanfaat ruang dapat dikenakan sanksi administrasi yang diikuti sanksi pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait.
Kasih Sayang dan Ketidakadilan Hukum sebagai Realitas Sosial dalam Film Miracle in Cell No. 7 Nadilah Miskah Somahapsari; Ahmad Yusuf Pratama; Muhammad Faiz Naufal; Vieronica Varbi Sununianti; Istiqomah; Deni Aries Kurniawan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6449

Abstract

Film Miracle in Cell No. 7 sering dipahami sebagai kisah hubungan ayah dan anak yang mengharukan, namun juga memuat gambaran kondisi sosial dan proses hukum yang tidak setara bagi kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji representasi ketidakadilan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam film tersebut berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu. Metode yang digunakan adalah literature review kritis dengan menganalisis sejumlah artikel ilmiah relevan yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kajian lebih menekankan aspek emosi dan nilai kemanusiaan, sehingga persoalan ketidakadilan hukum sering dipahami sebagai bagian dari alur cerita. Representasi penyandang disabilitas cenderung dilihat sebagai persoalan personal yang mengundang simpati, bukan sebagai akibat dari kondisi sosial yang tidak setara. Selain itu, proses hukum dalam film digambarkan berjalan secara sepihak tanpa memberikan ruang yang memadai bagi tokoh utama untuk membela diri. Temuan ini dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan sosial terhadap ketimpangan yang berlangsung secara halus, sebagaimana dijelaskan dalam konsep hegemoni oleh Antonio Gramsci. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa film tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga berperan dalam membentuk cara pandang penonton terhadap keadilan dan posisi kelompok rentan dalam masyarakat.
Konsep Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia Nida Nida Ghaida Nabilah; devia Devia; Dini Dini Handayani; Machdum Machdum Bachtiar
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 4 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i4.6453

Abstract

Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) memegang peranan sentral dalam memperkuat daya saing organisasi di tengah pusaran globalisasi dan transformasi digital yang pesat. Lingkungan bisnis yang kian kompleks menuntut praktik pengelolaan sumber daya manusia yang terstruktur, strategis, dan berkelanjutan. Studi ini berupaya menelaah konsep-konsep dasar pengembangan sumber daya manusia, meliputi definisi, peran, fungsi, manfaat, urgensi, serta kompetensi profesional esensial yang dibutuhkan di tengah dinamika global dalam kerangka bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). Metodologi yang mendasari penelitian ini bersifat kualitatif, bersumber dari tinjauan sistematis terhadap literatur yang ada. Informasi dikumpulkan dari teks-teks akademis otoritatif dan berbagai jurnal yang telah melalui proses peninjauan sejawat, baik dalam konteks nasional maupun internasional, kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan melalui sintesis konseptual, bukan melalui pengukuran statistik apa pun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSDM melampaui tanggung jawab administratif dan berfungsi sebagai mitra strategis dalam manajemen organisasi. Ruang lingkupnya mencakup perencanaan tenaga kerja, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, kompensasi, pemeliharaan karyawan, serta proses pemisahan. MSDM yang efektif mampu meningkatkan produktivitas pegawai, menumbuhkan budaya organisasi yang suportif, dan memperkuat posisi kompetitif. Lebih lanjut, kompetensi profesional dalam angkatan kerja global meliputi keahlian teknis dan digital, keterampilan komunikasi lintas budaya, serta kapabilitas kepemimpinan adaptif. Sebagai kesimpulan, penguatan implementasi MSDM dan kompetensi profesional global organisasi menjadi landasan kapasitas institusi untuk mempertahankan kinerja unggul dalam lingkungan global yang semakin kompetitif, menjadikan pengembangannya sebagai keharusan strategis.
Legal Reasoning Hakim terhadap Penerimaan Saksi Testimonium De Auditu dalam Perkara Perceraian Sifa Sofiatul Fikriah; Prahasti Suyaman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6455

Abstract

Penelitian ini mengkaji kedudukan hukum dan pertimbangan hakim terhadap saksi testimonium de auditu dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi. Dengan metode yuridis empiris dan studi kasus Putusan Nomor 738/Pdt.G/2023/PA.Smi, ditemukan bahwa meskipun secara normatif dilarang oleh Pasal 171 HIR, kesaksian ini memiliki kedudukan eksepsional sebagai persangkaan hukum dalam perkara keluarga. Hakim menitikberatkan pada keadilan substantif dan fakta broken marriage dibandingkan kekakuan formalitas pembuktian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan de auditu digunakan sebagai bukti pendukung (corroborative) yang diperkuat dengan fakta objektif seperti pisah rumah dalam waktu lama dan ketidakharmonisan yang nyata.

Page 318 of 383 | Total Record : 3823

 316   317   318   319   320 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue