cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,823 Documents
 321   322   323   324   325 
Analisis Kebijakan Kerja Layak bagi Pekerja UMKM di Kota Yogyakrta Nathasya Aura Thirrany; Mayada Putri Lalia; Indah Prabawati; Wilda Sumarsyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6558

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran besar dalam mendukung perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya dalam membuka peluang kerja dan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi digital yang semakin pesat, UMKM perlu menyesuaikan diri agar mampu bertahan sekaligus bersaing di tengah perkembangan ekonomi modern. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan pengembangan UMKM di Kota Yogyakarta serta mengetahui kontribusinya terhadap terciptanya pekerjaan yang layak bagi tenaga kerja UMKM. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode studi literatur dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, publikasi pemerintah, serta laporan statistik resmi selama periode 2020–2025. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan proses penyederhanaan data, penyampaian data, dan kemudian menarik kesimpulan. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa digitalisasi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung perkembangan UMKM di Yogyakarta. Program pemerintah, seperti Sibakul Jogja, dinilai mampu membantu pelaku UMKM dalam memperluas pemasaran, memperoleh pendampingan usaha, serta meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Jumlah UMKM yang terlibat dalam program tersebut meningkat dari 253.890 unit pada tahun 2022 meningkat 346.757 unit di tahun 2023, yang mencerminkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan teknologi digital. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hambatan, seperti rendahnya kemampuan literasi digital, minimnya inovasi produk, dan koordinasi antarinstansi yang belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas digital, penguatan inovasi usaha, dan kebijakan perlindungan tenaga kerja perlu terus dikembangkan guna mendukung pertumbuhan UMKM yang berkelanjutan serta terciptanya pekerjaan yang layak.
Strategic Leadership dan Organizational Culture sebagai Faktor Penentu Financial Personnel Performance pada Pelaksanaan Anggaran Mabesal Achmad Zaky; Kusnadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6559

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh strategic leadership dan organizational culture terhadap financial personnel performance pada pelaksanaan anggaran di Markas Besar Angkatan Laut (Mabesal). Pelaksanaan anggaran yang efektif membutuhkan dukungan kepemimpinan strategis dan budaya organisasi yang kuat agar kinerja personel keuangan dapat optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 120 responden personel keuangan di lingkungan Mabesal. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk melihat pengaruh parsial dan simultan antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategic leadership berpengaruh positif dan signifikan terhadap financial personnel performance. Organizational culture juga berpengaruh positif dan signifikan. Secara simultan, kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja personel keuangan dalam pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kualitas kepemimpinan strategis dan penguatan budaya organisasi penting untuk mendukung efektivitas pengelolaan anggaran di Mabesal.
Penegakan Hukum Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Sumarno; Suci Ramadani; Leonard; Alberto Paskah Tarigan; Yoshep Ferdinand Sitompu
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6570

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap korporasi pelaku tindak pidana perpajakan, khususnya mengenai pengaturan pidana korporasi dan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada korporasi. Tindak pidana perpajakan yang dilakukan korporasi, seperti penggelapan pajak, manipulasi laporan keuangan, dan penggunaan faktur pajak fiktif, dapat menimbulkan kerugian besar terhadap pendapatan negara. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang tegas agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pidana korporasi dalam tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Korporasi dapat dikenai sanksi berupa pidana denda, pembayaran kerugian negara, sanksi administratif, serta pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pembubaran perusahaan. Penegakan hukum tersebut bertujuan memberikan efek jera, meningkatkan kepatuhan perpajakan, serta melindungi penerimaan negara.
Implementasi Hukum Perdata terhadap Pengingkaran Janji Kawin sebagai Dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Rangga Winarno; Kasmawati; Dewi Septiana; Elly Nurlaili; Sayyidah Sekar Dewi Kulsum
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6571

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hukum perdata terhadap pengingkaran janji kawin sebagai dasar gugatan perbuatan melawan hukum serta keterkaitannya dengan hukum pidana di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengingkaran janji kawin pada dasarnya tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, namun dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata apabila memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif, tetapi juga mempertimbangkan aspek kepatutan, kesusilaan, dan keadilan sehingga pelaku dapat dibebankan ganti rugi materiil maupun immateriil. Dari perspektif hukum pidana, pengingkaran janji kawin pada prinsipnya bukan merupakan tindak pidana, kecuali apabila sejak awal disertai unsur penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Penerapan hukum pidana terhadap kasus ini dilakukan secara selektif karena adanya kesulitan pembuktian unsur niat jahat dan rangkaian kebohongan. Oleh karena itu, hukum pidana ditempatkan sebagai ultimum remedium, sedangkan penyelesaian melalui hukum perdata dinilai lebih relevan dalam memberikan perlindungan dan kompensasi kepada korban.
Pengaruh Literasi Keuangan, Perceived Of Usefulness, Perceived Ease Of Use Terhadap Niat Menggunakan E-Wallet Dengan Perceived Risk Sebagai Variabel Moderasi Pada Generasi Z Josephine Tirza Grace Sitindaon; Igo Febrianto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6573

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan, perceived usefulness, dan perceived ease of use terhadap niat menggunakan e-wallet dengan perceived risk sebagai variabel moderasi pada Generasi Z, khususnya mahasiswa aktif Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi moderasi (Moderated Regression Analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan, perceived usefulness, dan perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat menggunakan e-wallet. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman keuangan, manfaat yang dirasakan, serta kemudahan penggunaan teknologi, maka semakin tinggi pula niat individu untuk menggunakan e-wallet dalam aktivitas transaksi sehari-hari. Selain itu, perceived risk terbukti memoderasi secara negatif hubungan antara literasi keuangan, perceived usefulness, dan perceived ease of use terhadap niat menggunakan e-wallet. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingginya persepsi risiko dapat melemahkan pengaruh positif variabel-variabel tersebut terhadap niat penggunaan. Oleh karena itu, aspek keamanan dan kepercayaan menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan oleh penyedia layanan e-wallet guna meningkatkan adopsi teknologi keuangan digital pada Generasi Z.
Implementation of Disaster-Resilient Village (DESTANA) Principles Based on Local Wisdom Ani Susanti; Irwan Waris; Irwansyah Kamindang; Darwis; Muhammad Afandi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6578

Abstract

This study aims to explore how the principles of the Disaster-Resilient Village (DESTANA) program are implemented in Bolapapu Village through the integration of local wisdom, as well as to examine how such integration enhances community resilience across different phases of disaster management.This research employed a qualitative design. Data were collected in 2025 through in-depth interviews with 20 informants consisting of village officials, traditional leaders, disaster volunteers, and affected households; participatory observation of disaster preparedness activities and traditional rituals; and document analysis of local regulations, disaster reports, and customary norms. Data analysis followed the Miles and Huberman model, with triangulation applied to ensure validity. The findings reveal four DESTANA principles implemented as efforts to prevent and manage disasters in Bolapapu Village: participation, self-reliance, mutual cooperation, and sustainability. These principles are operationalized through local wisdom practices such as pahombo (communal labor), nosimpali (solidarity and reciprocal relations), and traditional ecological knowledge (reading natural signs). These practices enhance preparedness through early warning mechanisms, accelerate response, facilitate recovery through internal community mobilization, and encourage adaptive customary norms for long-term resilience. This study contributes empirical evidence to the discourse on hybrid resilience by integrating formal disaster risk reduction frameworks with local knowledge systems. The Bolapapu model may serve as a reference for other disaster-prone villages in Indonesia and globally, particularly in regions where customary institutions remain strong.
Urgensi Penghapusan Biaya Visum et Repertum dalam Akses Keadilan Korban Kekerasan Seksual : (Studi Kasus Kalimantan Timur) Ahmad Dwi Rifani; Zahra Auryn Cintany Anaka Puspita Cahyono; Sri Ayu Nurul Fadilah; Indah Prabawati; Firre An Suprapto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6582

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi penghapusan biaya visum et repertum dalam penanganan kasus kekerasan seksual, dengan fokus pada dampaknya terhadap akses keadilan bagi korban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis dokumen kebijakan serta laporan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa visum et repertum memiliki peran krusial sebagai alat bukti utama dalam proses pembuktian hukum, terutama dalam kasus yang minim saksi. Namun, kebijakan pembebanan biaya visum di beberapa daerah, khususnya di Kalimantan Timur, terbukti menjadi hambatan struktural yang signifikan bagi korban dalam mengakses keadilan. Kebijakan tersebut berdampak pada menurunnya tingkat pelaporan kasus, lemahnya pembuktian hukum, meningkatnya beban ekonomi korban, serta menurunnya efektivitas sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Selain itu, ditemukan adanya ketidaksinkronan antara regulasi nasional dan implementasi kebijakan di tingkat daerah. Penelitian ini menegaskan bahwa penghapusan biaya visum merupakan langkah strategis dalam memperkuat akses keadilan, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta menjamin perlindungan korban secara komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang responsif, terintegrasi, dan berorientasi pada korban dalam penyediaan layanan visum secara gratis dan mudah diakses.
Mediasi Cerai Gugat Dipengadilan Agama Bengkulu Selvi Nurdahlia; Marlinah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6590

Abstract

Mediasi secara bahasa Latin “Meiare” memiliki makna mengetahui, peran mediator sebagai sisi penengah mempunyai tugas menengahi dan menyelsaiakan sengketa antara pihak yang berperkara, serta bersifat netral dan tidak memihak pada salah satu pihak. Secara terminologi meiasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan keikutsertaan sisi penengah pada penyelesaian perselisihan selaku konsultasn. Mediasi memiliki tiga unsur adapun unsurnya adalah sebagai berikut: 1. Suatu proses penyelesaian perselisihan dua pihak atau lebih pihak yang berperkara; 2. Dalam penyelesaian perselisihan pihak yang terlibat dari luar yang bersengketa; 3. Pihak yang terlibat penyelesaian perkara berperan sebagai penasihat serta tidak mempunyai kewenangan apa-apa terhadap pengembalian Keputusan. Metode Penelitian Pendekatan penelitian pada jenis penelitian hukum empiris adalah (Socio Legal) yaitu melakukan pendekatan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap dari masyarakat terhadap hukum tertentu. Pendekatan sosial legal lazimnya menggunakan pendekatan Sosia Legal Approach lazimnya dilakukan menggunakan studi kasus (Case Study), berupa Judicial Case Study (pendekatan studi kasus hukum dengan campur tangan pengadilan). Hasil Penelitian 1.Pelaksanaan Mediasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bengkulu adalah pihak penggugat mendaftarkan gugatan terlebih dahulu, apakah mendaftarkan dengan sendiri, dan apakah melalui Penasihat Hukumnya. Apabila sudah mendaftarkan dan membayar biaya perkara, gugatan penggugat sudah didaftarkan, maka pihak Pengadilan Agama Bengkulu melalui juru sita menentukan tanggal sidang untuk dipanggil kedua belah pihak. Setelah sidang yang pertama kali dilaksanakan Hakim majelis meminta untuk dimediasi terlebih dahulu dengan melalui mediator. 2. Hambatan-hambatan Mediasi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bengkulu, Adapun hambatannya adalah pada saat ditentukan tanggal mediasi oleh mediator atas musyawarah penggugat dan tergugat, salah satu pihak tidak hadir di jadwal mediasi, sehingga mediasi ditunda. 
Analisis Pengelolaan Pendapatan Daerah Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Kota Surabaya Ariqah Tania Putri; Evana Gusti Yanuarizta; Eva Hany Fanida; Revienda Anita Fitrie4
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6591

Abstract

Pendapatan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan pembangunandan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Kota Surabaya sebagai kota metropolitan memiliki potensi ekonomi besar yang tercermin dari tingginya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan pendapatan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi literatur dan studi dokumentasi dari berbagai sumber seperti laporan APBD Kota Surabaya, publikasi Badan Pusat Statistik (BPS), dokumen resmi pemerintah daerah, serta jurnal dan artikel ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan PAD melalui peningkatan efektivitas pajak daerah, restribusi daerah, serta inovasi dalam sistem pengelolaan keuangan daerah mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan pembangunan daerah. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah serta penguatan kebijakan fiskal daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
Pertimbangan Hakim dalam Perkara Kekerasan Fisik di Lingkup Rumah Tangga: Kajian Yuridis-Empiris di Pengadilan Negeri Bengkulu Albi Alamin; Dwikari Nuristiningsih; Addy Candra
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6592

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu tindak pidana dengan kompleksitas tersendiri dalam sistem hukum Indonesia, khususnya menyangkut pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara kekerasan fisik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan dasar pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Bengkulu serta hambatan yang dihadapi dalam proses peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan kepustakaan relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pertimbangan yang bersifat komprehensif mencakup dimensi yuridis, sosiologis, dan filosofis. Secara yuridis, hakim menilai pemenuhan unsur Pasal 44 UU PKDRT berdasarkan alat bukti yang sah. Secara sosiologis, perdamaian antara pihak dan hubungan keluarga menjadi pertimbangan. Secara filosofis, putusan diarahkan untuk mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dua hambatan utama yang teridentifikasi adalah keterbatasan bukti akibat sifat privat kejadian KDRT, serta ketergantungan korban secara psikologis dan ekonomi yang sering berujung pada pencabutan laporan atau perubahan keterangan.

Page 323 of 383 | Total Record : 3823

 321   322   323   324   325 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 4 (2026): 2026 Vol 4 No 3 (2026): 2026 Vol 4 No 2 (2026): 2026 Vol 4 No 1 (2026): 2026 Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023 More Issue