cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Krisis Identitas Dan Tantangan Tata Kelola Koperasi Merah Putih Siti Lathifah; Hendra Riofita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6524

Abstract

Koperasi Merah Putih dikembangkan sebagai strategi penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Namun, implementasinya menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan krisis identitas kelembagaan dan tantangan tata kelola koperasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk krisis identitas serta tantangan tata kelola yang dihadapi Koperasi Merah Putih berdasarkan hasil kajian literatur. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis studi kepustakaan (library research). Sumber data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi ilmiah lain yang relevan dan dapat diakses secara terbuka. Proses seleksi literatur dilakukan menggunakan tahapan Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) melalui proses identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Penelitian menggunakan 15 referensi utama yang dianalisis menggunakan teknik content analysis dan thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis identitas Koperasi Merah Putih dipengaruhi oleh dominasi kebijakan yang bersifat top-down, tingginya intervensi pemerintah, rendahnya partisipasi anggota, serta lemahnya implementasi prinsip koperasi. Sementara itu, tantangan tata kelola meliputi rendahnya transparansi dan akuntabilitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya transformasi digital. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan identitas koperasi, peningkatan partisipasi anggota, penerapan good cooperative governance, dan pengembangan kapasitas kelembagaan menjadi strategi penting dalam mendukung keberlanjutan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.
Analisis Perlindungan Hukum Bagi Karyawan Kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. PLN Kota Bengkulu Davina Salsabilla; Marlinah; Andri Zulpan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6532

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya penggunaan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan hubungan kerja outsourcing dalam dunia ketenagakerjaan yang menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum bagi pekerja kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian perlindungan hukum bagi karyawan kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla dalam pelaksanaan perjanjian kerja di PT. PLN Kota Bengkulu dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang dilakukan di PT. Teguh Cahaya Adilla dan PT. PLN Kota Bengkulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak pada dasarnya telah berjalan cukup baik, yang terlihat dari adanya perjanjian kerja tertulis, pembayaran upah secara rutin, kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta hubungan komunikasi kerja yang kondusif. Faktor-faktor yang memengaruhi perlindungan hukum tersebut meliputi koordinasi antarperusahaan, kesadaran hukum perusahaan, pengawasan kerja, lingkungan kerja, komunikasi, serta pemahaman pekerja terhadap hak-haknya. Namun demikian, masih terdapat pekerja yang belum memahami secara rinci mengenai hak kompensasi PKWT dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum bagi karyawan kontrak PT. Teguh Cahaya Adilla di PT. PLN Kota Bengkulu telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum ketenagakerjaan, meskipun masih diperlukan peningkatan edukasi hukum dan pengawasan agar perlindungan hak pekerja dapat terlaksana secara lebih optimal.
Tinjauan Yuridis Hak Cipta Terhadap Penggunaan Desain Tata Rias Hasil Karya Make Up Artist Oleh Pihak Ketiga Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Putu Lisa Putri Maharani; Si Ngurah Ardhya; I Gusti Ayu Apsari Hadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6533

Abstract

Perkembangan industri kecantikan, khususnya profesi Makeup Artist (MUA), menunjukkan bahwa desain tata rias tidak hanya menjadi keterampilan teknis, tetapi juga bentuk ekspresi artistik yang memiliki nilai ekonomi dan moral. Namun, penggunaan desain tata rias oleh pihak ketiga tanpa izin masih sering terjadi, sementara pengaturan mengenai status hukum desain tata rias sebagai objek hak cipta belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak cipta terhadap desain tata rias Makeup Artist serta bentuk perlindungan hukum terhadap penggunaannya oleh pihak ketiga tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, dengan melakukan perbandingan terhadap pengaturan hukum di Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia desain tata rias belum diatur secara spesifik sebagai objek ciptaan yang dilindungi hak cipta, namun secara interpretatif dapat dikategorikan sebagai karya seni rupa atau seni terapan apabila memenuhi unsur orisinalitas dan kreativitas. Sementara itu, di Amerika Serikat perlindungan terhadap desain tata rias bergantung pada prinsip orisinalitas dan fiksasi dalam medium nyata melalui dokumentasi visual seperti foto atau video. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan kejelasan interpretasi hukum guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan yang lebih efektif bagi karya kreatif Makeup Artist.
Model Pengaruh Keterlibatan Istri Prajurit dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Jalasenastri Pasmar 2 Surabaya melalui Komitmen Organisasi Julia Indah Akbar; Masydzulhak Djamil
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6538

Abstract

Organisasi Jalasenastri sebagai organisasi istri prajurit TNI Angkatan Laut memiliki peran strategis dalam mendukung kesejahteraan keluarga prajurit serta keberhasilan tugas institusi militer. Efektivitas kinerja organisasi Jalasenastri dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya tingkat keterlibatan anggota dan budaya organisasi, yang dalam praktiknya belum selalu menunjukkan hasil yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat keterlibatan istri prajurit dan budaya organisasi terhadap kinerja organisasi Jalasenastri Pasmar 2 Surabaya dengan komitmen organisasi sebagai variabel mediasi.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan metode survei. Data dikumpulkan melalui kuesioner tertutup berskala Likert lima poin yang disebarkan kepada anggota aktif Jalasenastri Pasmar 2 Surabaya menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Structural Equation Modeling–Partial Least Square (SEM-PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan tidak berpengaruh secara langsung dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Sebaliknya, budaya organisasi dan komitmen organisasi terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi. Selain itu, tingkat keterlibatan dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Temuan penting lainnya menunjukkan bahwa komitmen organisasi berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan antara tingkat keterlibatan dan kinerja organisasi, serta antara budaya organisasi dan kinerja organisasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kinerja organisasi Jalasenastri Pasmar 2 Surabaya tidak hanya bergantung pada keterlibatan anggota, tetapi lebih ditentukan oleh penguatan budaya organisasi dan internalisasi keterlibatan tersebut ke dalam komitmen organisasi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam kajian perilaku organisasi serta implikasi praktis bagi pengelolaan dan pengembangan organisasi sosial berbasis keluarga militer secara berkelanjutan.
Kebijakan Penal Dan Non Penal Dalam Tindak Pidana Khusus Di indonesia Tary Rizki Erfandi; Lamria Indah Sitanggang; Yudi Krismen
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6540

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penal dan non penal dalam penanggulangan tindak pidana khusus di Indonesia. Tindak pidana khusus seperti korupsi, narkotika, dan terorisme memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum pidana (penal), tetapi juga langkah-langkah pencegahan (non penal). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penal masih menjadi instrumen utama dalam penegakan hukum, namun belum sepenuhnya efektif tanpa didukung kebijakan non penal seperti pendidikan hukum, penguatan institusi, dan perbaikan sistem sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara kedua pendekatan tersebut untuk mencapai efektivitas dalam penanggulangan tindak pidana khusus.
Analisis Potensi Kebangkrutan Lembaga Pembiayaan yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2020 – 2024 Ni Putu Ayu Yuli Sumadianti; Gede Adi Yuniarta; Lucy Sri Musmini
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6542

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kebangkrutan pada perusahaan subsektor lembaga pembiayaan (multifinance) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020-2024. Penelitian ini menjadi relevan mengingat adanya fluktuasi kinerja keuangan dan peningkatan risiko kredit sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif komparatif dengan membandingkan tiga model prediksi kebangkrutan, yaitu model Ohlson O-Score, Zmijewski X-Score, dan Grover G-Score. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan lembaga pembiayaan yang terdaftar di BEI, dengan teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menghasilkan 16 perusahaan sebagai objek pengamatan selama 5 tahun dengan total 80 observasi. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumentasi laporan keuangan tahunan yang telah diaudit yang diakses melalui website resmi Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan variasi tingkat deteksi potensi kebangkrutan di antara ketiga model: (1) Model Ohlson mengklasifikasikan 88,75% observasi dalam kondisi sehat dan 11,25% dalam kondisi financial distress. (2) Model Zmijewski memberikan hasil yang paling konservatif dengan tingkat deteksi kebangkrutan tertinggi sebesar 16,25%. (3) Model Grover memberikan proyeksi paling optimis dengan mengklasifikasikan 90% observasi dalam kondisi sehat. PT Intan Baruprana Finance Tbk (IBFN) merupakan satu-satunya perusahaan yang secara konsisten terindikasi mengalami potensi kebangkrutan oleh ketiga model selama periode penelitian. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa setiap model memiliki sensitivitas yang berbeda terhadap rasio keuangan tertentu, sehingga penggunaan beberapa model secara simultan sangat disarankan untuk memperoleh hasil analisis yang lebih akurat dan komprehensif bagi para pemangku kepentingan.
Pengembangan Perangkat Pembelajaran Untuk Memaksimalkan Kompetensi Pendidikan Agama Islam Rahmad Ismail Hasibuan; Amanatin Nazwa; Indi Yusmardani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6547

Abstract

Pengembangan perangkat pembelajaran merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di lembaga pendidikan. Perangkat pembelajaran yang meliputi silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berfungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran secara sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pengembangan perangkat pembelajaran serta kontribusinya dalam memaksimalkan kompetensi PAI peserta didik. Penelitian menggunakan metode kajian pustaka (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang relevan mengenai perangkat pembelajaran, kompetensi pendidikan, dan pembelajaran PAI. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip ilmiah, sistematis, relevan, fleksibel, dan kontekstual mampu meningkatkan efektivitas pembelajaran serta mendukung pencapaian kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Selain itu, penerapan model pengembangan perangkat pembelajaran yang tepat dapat membantu guru menciptakan proses pembelajaran yang interaktif, terarah, dan berorientasi pada pembentukan karakter Islami. Implikasi penelitian ini menegaskan bahwa pengembangan perangkat pembelajaran yang berkualitas menjadi salah satu faktor strategis dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI dan pencapaian kompetensi peserta didik secara optimal
Pendidikan Homeschooling pada Anak Korban Perundungan dalam Perspektif Al-Qur’an Ahmad Ahidin; Ahmad Thib Raya; Ahmad Zain Sarnoto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6548

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis homeschooling sebagai alternatif pendidikan bagi anak korban perundungan dalam perspektif Al-Qur’an melalui pendekatan pendidikan humanistik berbasis nilai-nilai Islam. Perundungan di lingkungan pendidikan formal memberikan dampak negatif terhadap kondisi psikologis, emosional, sosial, dan akademik anak, sehingga diperlukan model pendidikan yang mampu menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan potensi peserta didik secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Data dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan konsep pendidikan yang relevan dengan nilai-nilai Al-Qur’an. Hasil penelitian menunjukkan bahwa homeschooling memiliki relevansi sebagai model pendidikan alternatif bagi anak korban perundungan karena menitikberatkan pada pengembangan aspek spiritual, emosional, dan sosial peserta didik. Al-Qur’an menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, hubungan interpersonal yang empatik, serta lingkungan pendidikan yang penuh kasih sayang. Pendekatan humanistik berbasis Al-Qur’an dinilai mampu membantu anak korban perundungan memulihkan rasa percaya diri, mengatasi trauma, dan membangun kembali motivasi belajar melalui internalisasi nilai-nilai Islami seperti kesabaran dan kepedulian sosial. Dengan demikian, homeschooling tidak hanya berfungsi sebagai alternatif pendidikan, tetapi juga sebagai sarana pemulihan psikologis dan pembentukan karakter Islami bagi anak korban perundungan.
Peran Moderasi Gender dalam Hubungan antara Happiness at Work dan Organizational Citizenship Behavior (OCB): Studi pada Karyawan Kurnia Group Alya Atiqa Nurba 'Ani; Nova Mardiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6550

Abstract

Organizational Citizenship Behavior (OCB) merupakan perilaku sukarela karyawan yang berperan penting dalam meningkatkan efektivitas organisasi, khususnya pada industri perhotelan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh kebahagiaan di tempat kerja terhadap OCB dengan gender sebagai variabel moderasi pada karyawan Kurnia Group di Bandar Lampung. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode sensus terhadap 72 karyawan. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Partial Least Squares-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) serta Permutation Multi-Group Analysis (MGA) dengan bantuan SmartPLS 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebahagiaan di tempat kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Selain itu, gender terbukti memoderasi hubungan tersebut, di mana pengaruh kebahagiaan di tempat kerja terhadap OCB lebih kuat pada karyawan laki-laki dibandingkan perempuan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kebahagiaan di tempat kerja dapat mendorong perilaku ekstra-peran karyawan dalam mendukung efektivitas organisasi.
Kajian Yuridis terhadap Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh PT Bank Rakyat Indonesia bagi Pemilik Warung Kelontong di Kecamatan Kota Agung Tanggamus Lampung Stephen Danuarta Simarmata; Sepriyadi Adhan S; Dewi Septiana; Kasmawati; Harsa Wahyu Ramadhan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6551

Abstract

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan instrumen pembiayaan pemerintah melalui subsidi bunga dan penjaminan kredit bagi usaha produktif yang belum bankable. Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai penyalur KUR terbesar berperan penting dalam pembiayaan pelaku usaha warung kelontong di Kecamatan Kota Agung, Tanggamus, Lampung, meskipun masih ditemukan permasalahan kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL). Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian KUR telah memenuhi syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata. Bentuk wanprestasi yang paling dominan adalah keterlambatan pembayaran angsuran, sedangkan penyelesaiannya dilakukan melalui pendekatan non-litigasi berupa komunikasi persuasif, surat peringatan, dan restrukturisasi kredit sebagai penerapan asas itikad baik sesuai Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata.