cover
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Articles 3,823 Documents
Literatur Review : Penerapan Etika Guru Dalam Perkembangan Budaya Sekolah Di Era Digital Yasmin Anikoh; Galang Eka Radito; Miftakhul Hawaji; Nur Khasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6646

Abstract

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap dunia pendidikan, khususnya dalam perilaku dan etika profesi guru di era modern. Guru dituntut untuk mampu mengintegrasikan aspek teknologi secara profesional sekaligus menjaga nilai-nilai etika dalam berinteraksi di ruang virtual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran etika profesi guru dalam membentuk budaya sekolah yang positif di tengah perkembangan budaya digital, serta menganalisis strategi dan tantangan yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan adalah kajian literatur terhadap berbagai studi terkait etika digital, budaya sekolah, dan profesionalisme guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesi guru dalam penggunaan teknologi digital sangat penting untuk menjaga integritas, moralitas, dan profesionalisme, sekaligus membangun budaya sekolah yang etis dan adaptif. Diperlukan langkah strategis seperti penguatan literasi digital berbasis etika, revitalisasi kode etik, dan kolaborasi lintas pihak guna meningkatkan kompetensi dan kesadaran etika guru. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik pendidikan dalam upaya mewujudkan lingkungan belajar yang profesional, berkarakter, dan bermoral di era digital. 
Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum Perdata serta Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Penegakan Pidana Pajak: Studi Kasus 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg Dedi Guyup Prasojo; Dimas Ari Saputra; Febri Aditiya Nur Wahid; Hikmatyar Ramadhani Mustofa Ilham; Sholihul Hakim
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6649

Abstract

Pajak adalah pendapatan utama negara yang memiliki peran penting dalam pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, hukum pajak tidak dapat dipisahkan dari cabang hukum lain, khususnya hukum perdata dan hukum pidana. Penelitian ini membahas hubungan hukum pajak dengan hukum perdata terkait status dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut oleh wajib pajak, serta penerapan asas ultimum remedium dalam tindak pidana perpajakan melalui studi kasus Putusan Nomor 733/Pid.Sus/2024/PN.Smg. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui analisis terhadap peraturan-undangan, putusan pengadilan, dan berbagai sumber pustaka yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana PPN yang telah dipungut wajib pajak bukan merupakan milik pribadi, melainkan hak negara yang sementara berada dalam penguasaan wajib pajak sebelum disetorkan ke kas negara. Dari sisi hukum perdata, kewajiban perpajakan muncul karena adanya hubungan hukum berupa transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Selain itu, ketentuan pidana dalam hukum pajak pada dasarnya digunakan sebagai langkah terakhir setelah upaya administratif tidak lagi efektif, terutama apabila ditemukan unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara. Dengan demikian, hukum pajak saling berhubungan erat dengan hukum perdata dan ketentuan pidana pajak tetap harus memperhatikan asas ultimum remedium .
Peran Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Penegakan Hukum Lalu Lintas Di Polres Karanganyar Suci Tri Anggita Purnamasari; Melinda Foristi Fatmawati; Mangir Nur Cahyaning Tyas; Arya Virga Utama; Desmita Azzara; Imam Al-Ghozali Hide Wulakada
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6650

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran E-TLE dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum lalu lintas, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Karanganyar. Penelitian menggunakan metode hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan konseptual dan historis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan personel Satlantas Polres Karanganyar serta studi dokumentasi terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-TLE berperan signifikan dalam menciptakan proses penindakan yang objektif, meminimalisir praktik pungutan liar, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Adapun hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kamera pengawas, inakurasi data kendaraan, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa penerapan E-TLE sejalan dengan prinsip good governance dan merekomendasikan penguatan infrastruktur, pembaruan basis data kendaraan, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat
Analisis Yuridis Sengketa Penetapan Paslon: Benturan Kewenangan KPU Kota Pekanbaru dan Panwaslu dalam Perspektif UU Pilkada Amandha Rezqy; Azyahra Fatma Putri; Asyifa Chusnaeni; Febri Aditiya Nur Wahid; Ayu Meilani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6656

Abstract

Penelitian ini membahas sengketa penetapan pasangan calon dalam Pilkada Kota Pekanbaru Tahun 2017 yang menimbulkan benturan kewenangan antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Sengketa muncul setelah KPU menetapkan pasangan Bibra-Said sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS) karena alasan kesehatan, sedangkan Panwaslu membatalkan keputusan tersebut dan memulihkan hak politik pasangan calon. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi hukum dari perbedaan penafsiran mengenai syarat “mampu secara jasmani dan rohani” dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serta mengkaji kewenangan Panwaslu dalam memberikan perlindungan terhadap hak politik peserta pemilu. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran KPU cenderung menggunakan pendekatan medis yang diskriminatif dengan menganggap disabilitas sebagai bentuk ketidakmampuan untuk memimpin. Sebaliknya, Panwaslu menggunakan pendekatan hak asasi manusia dengan menitikberatkan pada kemampuan fungsional calon, bukan semata-mata kondisi fisik. Putusan Panwaslu mencerminkan adanya mekanisme checks and balances dalam sistem pemilu sekaligus menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai standar kesehatan calon kepala daerah agar tidak terjadi multitafsir dan praktik diskriminatif dalam Pilkada.
Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SMKN 4 Yogyakarta Linna Haryani; Hasanah Setyowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6660

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMKN 4 Yogyakarta. Pengelolaan Dana BOS yang baik sangat penting untuk mendukung kegiatan operasional sekolah serta meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah, Bendahara BOS, Kepala Tata Usaha, dan Wali Murid SMKN 4 Yogyakarta. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pengujian kualitas data dilakukan dengan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS di SMKN 4 Yogyakarta telah dilaksanakan dengan baik melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, pelaporan, dan pengawasan sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Transparansi pengelolaan Dana BOS juga telah diterapkan melalui publikasi informasi penggunaan dana pada papan pengumuman dan website sekolah sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan Dana BOS tergolong tinggi karena tidak adanya keluhan yang signifikan. Namun demikian, masih terdapat hambatan berupa perubahan petunjuk teknis pada pertengahan tahun dan keterlambatan pencairan dana BOS yang berdampak pada pelaksanaan kegiatan sekolah.
Peran Stakeholder dalam Penyelesaian Konflik Lahan Parkir di Palembang Square Ahmad Yusuf Pratama; Laura Fransiska L.Tobing; Zenzu Joni Ar; Maretha Lekahena; M.Bagas Pratama Putra; M. Rifqi Fahjri; Ricky safriyanto
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6663

Abstract

Perbedaan kepentingan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan tempat parkir seringkali memicu konflik, terutama di daerah perkotaan dengan tingkat mobilitas yang tinggi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peran pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik pengelolaan parkir di Lapangan Palembang, Kota Palembang. Penelitian ini dilakukan melalui tinjauan pustaka dengan meneliti berbagai sumber ilmiah yang berkaitan dengan teori pemangku kepentingan, manajemen konflik, dan tata kelola parkir. Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan empat karakteristik utama: kekuasaan, urgensi, legitimasi, dan kedekatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola parkir memainkan peran paling dominan karena mereka memiliki tingkat kekuasaan, legitimasi, dan urgensi yang tinggi dalam pengambilan keputusan dan pengendalian operasional parkir. Selain itu, petugas parkir, organisasi masyarakat, pengguna parkir, pedagang, petugas keamanan, dan warga setempat memiliki berbagai tingkat pengaruh terhadap dinamika konflik. Sementara itu, Dinas Perhubungan dan Dinas Ketertiban Umum bertindak sebagai pengawas dan pengatur dalam menjaga ketertiban dalam praktik pengelolaan parkir. Oleh karena itu, penyelesaian konflik membutuhkan koordinasi, komunikasi, dan kerja sama antar pemangku kepentingan agar pengelolaan parkir dapat beroperasi secara lebih tertib, efektif, dan berkelanjutan.
Tanggung Jawab Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial Terhadap Enaga Kerja Outsourcing : (Studi Putusan 11/Pdt.Sus-PHI/2025/PNTjk) Tamara Putri Handayani; Lina Maulidiana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6667

Abstract

Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya praktik sistem outsourcing yang berpotensi merugikan tenaga kerja, khususnya terkait kepastian status hubungan kerja dan pemenuhan hak-hak normatif tenaga kerja. Dalam praktiknya, pekerja outsourcing sering mengalami pergantian perusahaan penyedia jasa secara berulang tanpa perubahan jenis pekerjaan dan tempat kerja, sehingga menimbulkan sengketa hubungan industrial antara tenaga kerja dan korporasi.
Pengaruh Motivasi Karir, Motivasi Ekonomi, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Mengikuti Sertifikasi Chartered Accountant (CA) Kadek Dea Arsensia; Ni Luh Gede Erni Sulindawati; I Gusti Ayu Purnamawati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6669

Abstract

Perkembangan dunia kerja dan meningkatnya tuntutan profesionalisme di bidang akuntansi mendorong pentingnya kepemilikan sertifikasi profesi bagi lulusan akuntansi. Namun, minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti sertifikasi Chartered Accountant (CA) masih tergolong rendah akibat berbagai faktor. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi karier, motivasi ekonomi, dan tingkat pemahaman akuntansi terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti sertifikasi Chartered Accountant (CA). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif kausal. Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha, dengan sampel sebanyak 100 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner secara daring menggunakan Google Form. Teknik analisis data yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi karier, motivasi ekonomi, dan tingkat pemahaman akuntansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha dalam mengikuti sertifikasi Chartered Accountant (CA). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa faktor motivasional dan kognitif memiliki peran penting dalam meningkatkan minat mahasiswa terhadap sertifikasi profesi akuntansi.
Program Kuliah Kerja Nyata Akhlakul Karimah Berdampak Melalui Edukasi Pencegahan Bullying, Pernikahan Dini, dan Pemberdayaan Taman Pendidikan Al-Qur’an di Dusun 1 Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu Yurike Elanda; Vona Suci Marisma; Chindy Suharti; Muhammad Bahrul Ulum. Z; Nira Rahmawati; Egi Anggraeni; Zalfaa Nisrina; Delvira Septina Zarina; Senorita Senorita; Nasywa Zulfa Salsabila
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6670

Abstract

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) berbasis Akhlakul Karimah dilaksanakan di Dusun 1 Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu. Program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan sosial dan pendidikan di masyarakat, yaitu pencegahan pernikahan dini, bullying pada remaja, serta penguatan literasi dasar dan pendidikan karakter di Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA). Kegiatan dilaksanakan secara terintegrasi melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan pemerintah pekon, sekolah, kader kesehatan, ustadz/ustadzah TPA, dan masyarakat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan edukatif, diskusi interaktif, penggunaan media visual seperti leaflet dan video animasi, pendampingan literasi di TPA, serta perlombaan keagamaan sebagai penguatan nilai akhlakul karimah. Selain itu, dilakukan program pendukung berupa penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) untuk pemanfaatan lahan kosong dan peningkatan kesadaran kesehatan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta. Pada edukasi pencegahan bullying di SMPN 2 Gading Rejo terjadi peningkatan skor pengetahuan dari 57% menjadi 67,6%, dengan 64% peserta berada pada kategori baik setelah intervensi. Pada edukasi pencegahan pernikahan dini terjadi peningkatan rata-rata skor pengetahuan dari 50% menjadi 86,5%, dengan 80% peserta masuk kategori baik setelah penyuluhan. Program TPA juga menunjukkan hasil positif berupa peningkatan kemampuan anak dalam mengenal huruf, membaca dasar, serta meningkatnya motivasi belajar melalui metode interaktif. Program TOGA berhasil mengubah lahan kosong menjadi kebun tanaman obat yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, program KKN ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, membentuk sikap positif, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Meskipun terdapat keterbatasan seperti pendanaan, waktu pelaksanaan yang singkat, dan adaptasi sosial budaya, program ini memiliki potensi keberlanjutan yang baik melalui kolaborasi antar pemangku kepentingan.
Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Gowa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam Perspektif Siyasah Syariah Muhammad Akram
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 3 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i3.6671

Abstract

Penelitian ini mengkaji tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Gowa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 dalam perspektif Siyasah Syariah. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan empiris, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi melibatkan petugas SPPG, kepala sekolah, guru, dan siswa. Hasil penelitian menunjukkan program berjalan tertib, tepat sasaran, dan akuntabel melalui koordinasi lintas sektor antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG), sekolah, dan tenaga kependidikan. Program memberikan dampak positif terhadap gizi, kesehatan, konsentrasi belajar, dan kehadiran siswa. Telaah Siyasah Syariah menegaskan kebijakan MBG selaras dengan prinsip kemaslahatan umum, perlindungan jiwa (hifz al-nafs), keadilan, dan pemerataan. Program ini mendukung kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas generasi secara nyata sesuai dengan nilai-nilai pemerintahan Islam.