cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 36   37   38   39   40 
Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kebijakan Pengembalian Dana dan Kualitas Aplikasi Terhadap Keputusan Pembelian Pratiwi, Sonia; Arie Hendra Saputro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1833

Abstract

Pertumbuhan pesat ekosistem digital di Indonesia telah mendorong perubahan perilaku konsumen dalam berbelanja, dengan e-Commerce menjadi kanal utama. Shopee sebagai platform dominan menghadapi tantangan dalam menjaga kualitas pelayanan, keandalan aplikasi, dan efektivitas kebijakan pengembalian dana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan, kebijakan pengembalian dana, dan kualitas aplikasi terhadap keputusan pembelian konsumen di Kota Bandung. Pendekatan kuantitatif digunakan dengan jenis penelitian asosiatif, melibatkan 100 responden aktif pengguna Shopee yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian divalidasi dan diuji reliabilitasnya, serta dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dan kebijakan pengembalian dana berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, sedangkan kualitas aplikasi tidak berpengaruh signifikan. Secara simultan, ketiga variabel independen memberikan kontribusi sebesar 51,2% terhadap keputusan pembelian. Temuan ini mengimplikasikan pentingnya peningkatan layanan dan kebijakan refund sebagai strategi utama untuk mempertahankan loyalitas konsumen dalam persaingan digital
Dilema Konsiliasi Ketenagakerjaan: Diamanatkan Undang-Undang dan Ditinggalkan Kenyataan Rio Arif Pratama; Nur Fitria Rahani
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1834

Abstract

Perselisihan hubungan industrial merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia ketenagakerjaan, melibatkan pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme dan implementasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi di Provinsi Kalimantan Timur, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan metode ini kurang diminati. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2016 mekanisme konsiliasi tidak berjalan efektif di Kalimantan Timur akibat keterbatasan jumlah konsiliator, ketidakjelasan pembiayaan, dan rendahnya sosialisasi kepada para pihak. Mayoritas perselisihan ketenagakerjaan diselesaikan melalui mediasi yang dianggap lebih praktis dan dikenal luas. Kesimpulannya, konsiliasi berpotensi menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang efektif apabila pemerintah meningkatkan jumlah konsiliator, memberikan pembiayaan yang jelas, serta melakukan sosialisasi yang masif
Peran Kepemimpinan Transformasional dalam Reformasi Pelayanan Publik di Indonesia Neysa Amallia; Zesty Miranda; M. Harviend Gilang Perdana
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1860

Abstract

Reformasi pelayanan publik menjadi agenda penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, namun berbagai kendala seperti pola kepemimpinan birokrasi yang konvensional dan kurang adaptif masih menghambat tercapainya kualitas layanan yang optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepemimpinan transformasional dalam mendukung reformasi pelayanan publik di Indonesia melalui penguatan visi perubahan, motivasi aparatur, dan peningkatan inovasi birokrasi. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka dengan penelusuran literatur akademik dan dokumen kebijakan dari berbagai sumber bereputasi yang relevan dalam kurun waktu sepuluh hingga lima belas tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dengan empat dimensi utama idealized influence, inspirational motivation, intellectual stimulation, dan individualized consideration berpengaruh positif terhadap peningkatan loyalitas pegawai, akuntabilitas birokrasi, dan efektivitas reformasi pelayanan publik meskipun terdapat hambatan struktural dan budaya. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengembangan kapasitas pemimpin publik melalui reformasi sistem rekrutmen, pelatihan berbasis nilai inovasi, dukungan regulasi, serta kemitraan lintas sektor guna mewujudkan pelayanan publik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
Pemenuhan Hak Interaksi Sosial pada Penyintas Bipolar Personality Disorder Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Wawan Muhwan Hariri; Mia Lasmi Wardiyah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1900

Abstract

Pemenuhan hak interaksi sosial bagi penyintas Bipolar Personality Disorder (BPD) merupakan isu penting yang tidak hanya berkaitan dengan aspek psikologis, tetapi juga bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi regulasi tersebut mampu menjamin perlindungan dan inklusi sosial bagi penyintas BPD di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, melalui analisis terhadap regulasi serta wawancara dengan penyintas, keluarga, tenaga kesehatan, dan pemangku kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak interaksi sosial penyintas BPD belum sepenuhnya terpenuhi secara inklusif dan partisipatif. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatannya yang memadukan analisis hukum dan realitas sosial, serta menawarkan pembaruan paradigma hukum yang lebih berkeadilan dan responsif terhadap kelompok rentan. Penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan hak interaksi sosial tidak hanya merupakan isu psikologis, tetapi bagian integral dari hak asasi manusia yang membutuhkan sinergi multisektoral untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif dan nondiskriminatif.
Hukum Sebagai Kenyataan: Teori Sebagai Objek Studi dan Bahan Penelitian Pandam Bayu Seto Aji; Zain Arfin Utama
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1579

Abstract

Hukum sebagai kenyataan sosial merupakan fenomena multidimensional yang memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai produk interaksi sosial yang mencerminkan nilai, budaya, dan sistem kekuasaan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum sebagai kenyataan sosial dalam pengembangan teori hukum dan mengevaluasi efektivitas penggunaannya sebagai objek studi serta bahan penelitian dalam memahami realitas hukum di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis deskriptif melalui studi kepustakaan yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum sebagai kenyataan sosial memiliki peran strategis dalam membentuk teori hukum yang responsif, kontekstual, dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, politik, serta perkembangan global. Selain itu, teori hukum memberikan kerangka analitis yang sistematis untuk menjembatani kesenjangan antara law in books dan law in action sehingga mampu mengatasi kompleksitas praktik hukum di masyarakat multikultural. Penelitian ini menegaskan pentingnya pengembangan sistem hukum yang inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, pluralisme hukum, serta standar regulasi internasional
Kewenangan Jampidmil Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan Dendy Steferry Winanto; Mulyono; Aos Sutisna
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1593

Abstract

Perkara koneksitas yang melibatkan yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer memerlukan mekanisme penanganan yang terkoordinasi, transparan, dan berlandaskan asas kesetaraan di hadapan hukum. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer (JAMPIDMIL) berperan strategis dalam mengintegrasikan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan JAMPIDMIL dalam penyelesaian perkara koneksitas serta implementasinya dalam kerangka keadilan substantif. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis deskriptif-analitis melalui telaah peraturan perundang-undangan, studi dokumen, dan wawancara narasumber ahli hukum militer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan KUHAP telah memberikan pedoman normatif, implementasi di lapangan menghadapi kendala koordinasi, perbedaan penafsiran yurisdiksi, dan hambatan prosedural.
Perlindungan Hukum Bagi Militer Dari Pencemaran Nama Baik Dalam Kasus Peminjaman Uang Melalui Aplikasi Pinjaman Online Edy Kurniawan; P. Windraji; Anis Retnowati
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1603

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mempermudah akses pembiayaan melalui pinjaman online, namun memunculkan risiko pencemaran nama baik yang juga dapat menimpa anggota militer. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi anggota militer yang menjadi korban pencemaran nama baik akibat penggunaan aplikasi pinjaman online berbasis financial technology. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP, UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, dan peraturan OJK memberikan dasar perlindungan hukum melalui jalur perdata, pidana, dan administratif, namun efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten, pengawasan ketat, dan peningkatan kesadaran hukum personel militer. Temuan ini berimplikasi pada perlunya penguatan regulasi, penutupan celah hukum, dan tindakan tegas untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi anggota militer.
Analisis Yuridis Putusan Perkara Insubordinasi di Pengadilan Militer: Studi Perbandingan Putusan Nomor 25-K/PTM/I/2018 Dengan Putusan Nomor 123-PTM.III/XI/2024 Erlina Barus; Maulana Kurnia Darmawan; Suhadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1604

Abstract

Insubordinasi merupakan salah satu pelanggaran berat dalam hukum pidana militer yang mengancam disiplin, hierarki komando, dan kehormatan kesatuan TNI. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara yuridis perbandingan antara Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 25-K/PTM/I/2018 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 123-PTM.III/XI/2024, dengan fokus pada perbedaan penerapan hukum, pertimbangan hakim, dan implikasinya terhadap konsistensi penegakan hukum pidana militer. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan metode komparatif, menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas sanksi meskipun jenis pelanggaran yang dilakukan serupa, di mana faktor sikap terdakwa, dampak perbuatan terhadap kesatuan, dan pertimbangan moral hakim menjadi pembeda utama. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya pedoman pemidanaan yang baku di lingkungan peradilan militer untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh prajurit TNI.
Perlindungan Hukum Data Personel Militer Dalam Era Teknologi Informasi di Lingkungan TNI AD I Putu Arya Wibawa; Rokhmat; Nani Tulak
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1605

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah meningkatkan risiko ancaman terhadap data personel militer, termasuk serangan cyber war, peretasan, dan penyalahgunaan data internal, yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data personel militer di lingkungan TNI Angkatan Darat, mengidentifikasi kelemahan kerangka hukum yang ada, serta merumuskan strategi penguatan perlindungan data di era digital. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif dan preskriptif melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan khusus sektor militer yang memiliki tingkat kerahasiaan tinggi. Implikasinya, diperlukan pembentukan regulasi sektoral yang spesifik, penguatan kebijakan internal, modernisasi infrastruktur keamanan siber, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia TNI AD untuk memastikan perlindungan hak privasi prajurit dan menjaga ketahanan siber militer
Analisis Dominasi Pembeli Dalam Penetapan Harga Kopi di Sidorenggo Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Pendapatan Petani Imron Jamil Anam; Muhammad Saifi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1633

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penetapan harga kopi dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani kopi di Desa Sidorenggo, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang. Fenomena dominasi pembeli, keterbatasan akses pasar, dan rendahnya inovasi produk menjadi tantangan utama yang dihadapi petani. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan penelitian lapangan, melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga kopi didominasi tengkulak dan pedagang besar, sehingga petani kehilangan posisi tawar dan hanya menerima harga di bawah nilai pasar. Selain itu, rendahnya akses terhadap informasi harga, minimnya teknologi pascapanen, dan ketiadaan sertifikasi keberlanjutan menyebabkan kopi Sidorenggo belum mampu bersaing di pasar global. Penelitian ini merekomendasikan strategi peningkatan daya saing melalui pembentukan koperasi petani, pemanfaatan teknologi digital, diversifikasi produk, dan implementasi sertifikasi mutu untuk menciptakan sistem perdagangan kopi yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan.

Page 38 of 104 | Total Record : 1031

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023