cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 34   35   36   37   38 
Pengaruh Kompetensi Pegawai, Good Governance Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung Revi Nurvianti Eliansyah; Ridwan
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1820

Abstract

Kualitas pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, ditandai oleh banyaknya pengaduan masyarakat terkait keterlambatan, ketidakefisienan, dan rendahnya kepuasan layanan. Kecamatan Baleendah sebagai salah satu wilayah padat di Kabupaten Bandung menjadi contoh konkret atas permasalahan tersebut, yang tercermin dari hasil pra-survei masyarakat mengenai ketepatan waktu, keramahan petugas, dan kemudahan akses layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi pegawai, good governance, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas pelayanan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif-verifikatif, melibatkan 100 responden melalui teknik purposive sampling, serta pengolahan data menggunakan regresi linier berganda yang diuji melalui SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai dan good governance berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan publik, sementara sistem pengendalian internal pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Temuan ini memberikan implikasi penting bahwa peningkatan kualitas layanan publik lebih ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik dibandingkan oleh mekanisme pengawasan internal formal.
Menguji Dampak Infak: Sasaran dan Manfaat untuk Umat Lisa, Hendro
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1831

Abstract

Infak dalam tradisi Islam tidak hanya dimaknai sebagai ibadah, tetapi juga sebagai strategi sosial-ekonomi yang berperan dalam mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infak terhadap kesejahteraan umat Islam baik dari sisi material maupun spiritual. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan dengan analisis isi terhadap literatur akademik, jurnal bereputasi, serta dokumen filantropi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infak memiliki peran penting dalam transformasi mustahik menjadi mandiri, memperkuat nilai spiritual, dan menciptakan efek pengganda dalam perekonomian umat. Praktik infak yang terkelola secara profesional dapat meningkatkan kepercayaan publik, memperluas jangkauan distribusi, dan mendorong partisipasi sosial yang lebih inklusif. Oleh karena itu, sinergi antara lembaga zakat, masyarakat, dan negara menjadi elemen kunci dalam optimalisasi infak sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan berbasis nilai-nilai Islam
Epistemologi Integratif Rasulullah SAW: Telaah Prinsip Wahyu-Akal-Empiris sebagai Fondasi Pengembangan Sains dan Teknologi Berbasis Etika Yudhyarta, Deddy
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1846

Abstract

Perkembangan sains dan teknologi modern telah membawa dampak signifikan terhadap kehidupan manusia, tetapi pada saat yang sama juga memunculkan krisis etika akibat terputusnya ilmu dari nilai-nilai spiritual dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam epistemologi integratif Rasulullah SAW yang memadukan wahyu (naqli), akal (‘aqli), dan empiris (tajribiyah) sebagai fondasi etis dalam pengembangan sains dan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, yang mengandalkan data primer dari Al-Qur’an dan hadis shahih, serta data sekunder dari literatur klasik dan kontemporer mengenai filsafat Islam, sejarah sains, dan etika keilmuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga pilar epistemologi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk struktur yang kohesif dan saling melengkapi, di mana wahyu berfungsi sebagai kompas nilai, akal sebagai pengolah nalar ilmiah, dan empiris sebagai alat validasi terhadap realitas. Integrasi ini menghasilkan paradigma keilmuan yang tidak hanya rasional dan inovatif, tetapi juga berakar kuat pada etika dan spiritualitas
Model Deskriptif Perencanaan Strategis dalam Pendidikan Agama Islam: Kajian Teoritis dan Empiris Abd. Syahid; M. Ilyas; Deddy Yusuf Yudhyarta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1847

Abstract

Perencanaan strategis merupakan pilar utama dalam manajemen pendidikan Islam untuk menciptakan lembaga yang adaptif dan berkualitas di tengah dinamika globalisasi. Realitas menunjukkan bahwa sebagian besar madrasah belum menjadikan perencanaan sebagai fondasi tata kelola institusi, sehingga respon terhadap tantangan eksternal sering kali lambat dan kurang terukur. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara teoritis dan empiris konsep, paradigma, strategi, serta langkah-langkah perencanaan strategis dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) dan analisis normatif-deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi perencanaan yang sistematis membutuhkan pemahaman terhadap lingkungan internal dan eksternal lembaga, disertai strategi formulasi yang matang serta pemilihan model dan metode yang tepat. Penguatan aspek perencanaan strategis menjadi urgensi agar lembaga pendidikan Islam mampu bersaing secara berkelanjutan dan menghadirkan sistem pendidikan yang selaras dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan zaman.
Analisis Peran Bawaslu Dalam Mewujudkan Demokrasi Partsipatif Melalui Desa Tangguh Anti Politik Uang Ramadhan Usman
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1419

Abstract

Pemilu yang demokratis membutuhkan pengawasan partisipatif yang kuat dari masyarakat untuk menjamin keadilan dan integritas proses politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam mendorong demokrasi partisipatif melalui program Desa Tangguh Anti Politik Uang. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode konseptual dan analitis yang menekankan pada kajian doktrinal dan regulatif terhadap pengawasan pemilu berbasis komunitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program partisipatif yang telah dijalankan oleh Bawaslu, seperti SKPP, GSRPP, dan Saka Adhyasta Pemilu, masih menghadapi tantangan dalam jangkauan dan keberlanjutan. Pembentukan Desa Tangguh Anti Politik Uang dipandang sebagai strategi potensial untuk memperkuat pengawasan di tingkat desa serta membangun budaya politik yang bersih dan deliberatif. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara Bawaslu dan pemerintah desa dalam memperluas pendidikan politik dan membangun ketahanan warga terhadap praktik politik transaksional
Analisis Yuridis Urgensi Pembentukan Satuan Unit Kerja Rehabilitasi Bagi Militer Penyalah Guna Narkotika Sanggel, Ade C I; Prastopo; Ahmad Jaeni
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1564

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan militer menjadi persoalan serius karena berdampak langsung terhadap integritas, disiplin, dan daya tempur prajurit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pembentukan satuan unit kerja rehabilitasi bagi militer penyalah guna narkotika dan meninjau aspek yuridis dari kebijakan pemidanaan tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, menggunakan data primer hasil wawancara dengan Babinkum TNI dan Deputi Rehabilitasi BNN, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan perlakuan hukum antara sistem peradilan umum dan peradilan militer dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Ketiadaan kebijakan rehabilitasi dalam yurisdiksi militer berpotensi mengabaikan asas kesetaraan di hadapan hukum dan menghambat pemulihan prajurit. Oleh karena itu, diperlukan regulasi khusus berupa Peraturan Panglima TNI yang mengatur mekanisme rehabilitasi di lingkungan TNI. Implikasi dari studi ini diharapkan mendorong reformasi hukum militer yang lebih adil, manusiawi, dan responsif terhadap kebutuhan pemulihan individu serta ketahanan institusional.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Militer yang Melaksanakan Tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Bambang Irawan; Arief Fahmi Lubis; Fitri Apriyanti
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1565

Abstract

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) kerap kali menghadapkan prajurit pada dilema antara menjalankan tugas negara dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada prajurit TNI dalam pelaksanaan OMSP, dengan fokus pada perspektif HAM. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui telaah pustaka terhadap regulasi nasional dan instrumen internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan regulatif, lemahnya pengawasan, dan sering terjadi tumpang tindih kewenangan antara TNI dan Polri yang berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM dan kriminalisasi terhadap prajurit. Penelitian ini merekomendasikan adanya penegasan batas kewenangan, penyusunan standar operasional prosedur yang komprehensif, dan penguatan mekanisme akuntabilitas guna menjamin perlindungan hukum yang adil bagi prajurit dalam kerangka negara hukum
Analisis Yuridis Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya Kepada Prajurit TNI Angkatan Udara Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Anang Rihandono; R. Deltamto Sarwi Diatmiko; Iga Kalaringga Jambose
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1591

Abstract

Pemberian tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya kepada prajurit TNI Angkatan Udara merupakan bentuk apresiasi negara atas pengabdian luar biasa dalam menjaga kedaulatan dan integritas bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur administratif, serta kesesuaian praktik penganugerahan tersebut dengan prinsip hukum administrasi negara, khususnya legalitas, akuntabilitas, dan transparansi. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan dan wawancara terbatas untuk menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta pendapat ahli. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara formal proses penganugerahan telah memiliki dasar hukum yang kuat, praktik di lapangan masih menghadapi kendala berupa ketidakkonsistenan prosedur, lemahnya pengawasan administratif, dan penilaian subjektif. Implikasinya, diperlukan penguatan sistem verifikasi dan pembenahan tata kelola penghargaan agar sejalan dengan prinsip keadilan administratif serta meningkatkan kepercayaan institusional di tubuh TNI
Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Militer Kepada Prajurit TNI Yang Melakukan Perilaku Menyimpang Seksual/ LGBT Chumaidi; Anggiat Lumban Toruan; Suhadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1592

Abstract

Fenomena LGBT di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menimbulkan persoalan serius terhadap moralitas, integritas, dan disiplin militer yang menjadi fondasi utama profesionalisme prajurit. Meskipun TNI telah mengeluarkan beberapa Surat Telegram Panglima yang melarang tegas perilaku LGBT, tidak terdapat ketentuan eksplisit dalam KUHP maupun KUHPM yang mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketimpangan penerapan Pasal 103 KUHPM terhadap prajurit TNI yang terlibat perilaku LGBT serta menilai urgensi pembaruan regulasi militer yang spesifik dan konstitusional. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan analisis peraturan perundang-undangan, asas legalitas, serta studi kasus melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 103 KUHPM terhadap perilaku LGBT tidak tepat secara yuridis karena tidak memenuhi unsur perintah dinas, sehingga sanksi administratif seperti pemberhentian tidak hormat (PDTH) lebih relevan digunakan. Implikasi dari temuan ini menegaskan perlunya reformulasi hukum militer secara menyeluruh agar tidak terjadi kekosongan hukum serta memastikan penegakan disiplin prajurit berjalan adil dan tidak diskriminatif.
Legal Analysis Of The Balance Between Workes Rights And Obligations Based On Law No. 13 Of 2003 Wisudawan Katjong , Rizky; Revie Kurnia Katjong
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 3 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i3.1761

Abstract

The legal relationship between workers and employers in Indonesia still faces normative imbalances due to the dominance of legal-formal approaches in regulating labor rights and obligations. Although Law No. 13 of 2003 guarantees the right to strike as a fundamental labor right, its implementation is obstructed by stringent administrative procedures and restrictive legal interpretations that limit workers’ room for advocacy. This study aims to analyze the normative and positive legal constructions of the balance between workers’ rights and obligations, using a qualitative approach and normative juridical method by examining legislation, legal doctrines, and court rulings. The findings indicate that employers are granted broader discretion in executing lockouts compared to the procedural burden placed on workers to conduct lawful strikes, thereby creating structural inequality legitimized by positive law. The implications of this research highlight the urgency of reformulating labor law to ensure a more just, balanced, and structurally aware framework, allowing the law to serve as an instrument of social emancipation rather than a mechanism of procedural repression

Page 36 of 104 | Total Record : 1031

 34   35   36   37   38 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023