cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hasan Syahrizal
Contact Email
jurnalalzayn@gmail.com
Phone
+6282352818690
Journal Mail Official
jurnalalzayn@gmail.com
Editorial Address
Jalan Sederhana Lorong Lambang Sari No.959, RT 001 RW. 006, Kelurahan Tembilahan Hulu Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, Indonesia
Location
Kab. indragiri hilir,
Riau
INDONESIA
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Published by Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran
ISSN : 30262925     EISSN : 30262917     DOI : https://doi.org/10.61104/alz.v1i2
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Education,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dengan e-ISSN 3026-2917 p-ISSN 3026-2925 Prefix DOI 10.61104. adalah jurnal akses terbuka peer-reviewed dan mengikuti kebijakan single-blind review. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum merupakan hasil penelitian orisinal, ide konseptual, dan kajian terkini dalam ruang lingkup Ilmu Sosial & Hukum, yakni; Ilmu Sosial, Ilmu Ekonomi, Pendidikan, Manajemen, Filsafat, Hukum, Politik, dan penelitian yang relevan. Artikel ilmiah pada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum dapat ditulis perorangan maupun ditulis secara tim dengan maksimal 5 (lima) orang penulis pada satu artikel ilmiah yang akan dipublikasikan, baik berafiliasi pada lembaga di lingkungan yang sama, maupun kolaborasi dari beberapa lembaga. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum adalah jurnal akses terbuka dan akses gratis, penulis dapat mendaftar di website dan tidak dipungut biaya apapun dari proses pendaftaran. Para penulis dari universitas atau yang diteliti dapat mengutip referensi dari jurnal ini dan memberikan manfaat bagi organisasi terkait. Jurnal ini memberikan kesempatan untuk berbagi wawasan mendetail dari akademisi dan praktisi terkait dengan masalah ilmu sosial & Hukum. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun yakni pada bulan Juni dan bulan Desember oleh Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Quran. setiap artikel yang diterima akan direview oleh editor jurnal dan reviewer yang berkompeten di bidang masing-masing. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum akan menerbitkan artikel terpilih di bawah Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 1,031 Documents
 38   39   40   41   42 
Efektivitas Kebijakan Hukum Program Kemandirian Terhadap Pengurangan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan Wahyudi, Ade; R Mawardi, Didiek
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1786

Abstract

Program kemandirian di lembaga pemasyarakatan merupakan strategi pembinaan yang efektif untuk mengurangi angka residivisme melalui penguatan keterampilan kerja, kepercayaan diri, dan kesiapan sosial-ekonomi narapidana pasca bebas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas implementasi program kemandirian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan dalam menghadapi tantangan overcrowding dan keterbatasan sumber daya. Menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kultural, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap petugas pemasyarakatan, narapidana peserta program, serta mitra eksternal, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas warga binaan terlibat aktif dalam pelatihan berbasis pertanian, perikanan, dan tata boga, yang terbukti meningkatkan keterampilan teknis, motivasi kerja, dan peluang kemandirian ekonomi. Namun, hambatan berupa keterbatasan fasilitas, jumlah instruktur, stigma sosial, dan akses kerja yang rendah masih menjadi tantangan signifikan. Temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan fasilitas dan profesionalisme instruktur, serta pendampingan pasca bebas berbasis komunitas untuk memastikan keberlanjutan pembinaan dan optimalisasi reintegrasi sosial mantan narapidana
Faktor Penyebab Tumpang Tindih Kewenangan Pengawasan Laut Wilayah Indonesia Nanga, Antonia Alfiayu Zigha; Araujo, Rojalia Rica De; Moa, Luisiano Grendyroyvan Wera; Arman, Yohanes
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1788

Abstract

Pengawasan laut Indonesia menghadapi tantangan serius akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga yang memiliki mandat serupa. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor utama penyebab tumpang tindih kewenangan dalam pengawasan laut di wilayah perbatasan Indonesia dengan menggunakan pendekatan hukum normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan, lemahnya koordinasi, dan minimnya integrasi data menjadi penghambat utama efektivitas pengawasan laut, yang berdampak pada inefisiensi operasional, kerugian ekonomi negara, penurunan kredibilitas diplomasi maritim, dan ancaman terhadap kelestarian lingkungan laut. Temuan ini menegaskan urgensi pembentukan otoritas maritim tunggal dengan kewenangan koordinatif mengikat dan dukungan integrasi teknologi informasi untuk mewujudkan keamanan, kedaulatan, dan keberlanjutan sumber daya maritim sesuai standar internasional
Perlindungan Hak Narapidana Terhadap Ancaman Kekerasan di Lembaga Pemasyarakatan Irwanto, Meizal; Suwardi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1789

Abstract

Perlindungan hak narapidana dari ancaman kekerasan merupakan isu strategis dalam reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Studi ini bertujuan mengidentifikasi hambatan, menganalisis efektivitas regulasi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang humanis dan berkeadilan bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Way Kanan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis yuridis normatif dan penguatan data empiris melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Hasil menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hak narapidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, implementasinya terkendala oleh overkapasitas, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya mekanisme pelaporan, dan budaya permisif terhadap kekerasan. Ancaman kekerasan yang terjadi bersifat fisik, psikis, verbal, dan struktural, dengan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak serta proses rehabilitasi narapidana. Analisis berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman mengungkapkan kelemahan pada struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum yang memerlukan reformasi menyeluruh
Perlindungan Hukum Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu di Warung Kopi Kota Bengkulu Dynda Noor Farida; Ashibly; Uswatun Hasanah
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1806

Abstract

Perlindungan hak cipta lagu dan musik merupakan elemen penting dalam menjamin hak ekonomi dan moral pencipta, khususnya terhadap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial di sektor usaha seperti warung kopi. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap pengelolaan royalti hak cipta lagu/musik di Kota Bengkulu sesuai PP No. 56 Tahun 2021, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan pelaku usaha dan kesejahteraan pencipta. Menggunakan pendekatan normatif-empiris, data dikumpulkan melalui telaah peraturan perundang-undangan dan wawancara dengan pemilik warung kopi, pengelola LMKN, dan pihak terkait lainnya, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi regulasi telah meningkatkan kepatuhan dan kesadaran hukum sebagian pelaku usaha, tantangan masih ditemukan pada aspek pengawasan, transparansi distribusi royalti, dan resistensi dari pelaku usaha kecil. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, pelaku usaha, dan masyarakat serta pemanfaatan teknologi untuk menciptakan ekosistem industri musik yang adil, transparan, dan berkelanjutan
Penunjukan Notaris Pengganti Sebagai Penerima Protokol Dari Notaris Yang Bermasalah Hukum Anggri Yana; Achmad Faishal
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1811

Abstract

Notaris memiliki peran vital dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum melalui pembuatan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketika notaris menghadapi permasalahan hukum hingga berhalangan menjalankan tugas, penunjukan notaris pengganti atau penerima protokol menjadi krusial untuk menjamin kelanjutan pengelolaan arsip kenotariatan secara sah dan tertib. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum, prosedur, dan tanggung jawab notaris pengganti sebagai penerima protokol dari notaris yang bermasalah hukum, serta mengidentifikasi kendala implementasi dan solusinya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah terkait, dianalisis melalui interpretasi sistematis dan gramatikal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan penyerahan protokol telah tegas diatur dalam UU Jabatan Notaris dan diawasi oleh Majelis Pengawas Notaris, pelaksanaannya sering terkendala lemahnya penegakan sanksi terhadap penolakan tanpa alasan sah. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan regulasi, konsistensi penegakan hukum, dan optimalisasi fungsi pengawasan untuk menjaga wibawa jabatan notaris dan kepercayaan publik.
Asas Keseimbangan Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Perumahan Marisa Humaira; Anang Shophan Tornado
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1812

Abstract

Peningkatan kebutuhan perumahan di Indonesia menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan berkelanjutan, terutama akibat pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan keterbatasan lahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran notaris dalam mewujudkan asas keseimbangan pada pembuatan Akta PPJB, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam praktik, dan merumuskan strategi penguatan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif berbasis kajian literatur, doktrin hukum, regulasi, dan praktik terbaik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas keseimbangan sangat bergantung pada peran aktif notaris dalam memverifikasi keadilan klausul perjanjian, memberikan penyuluhan hukum, serta memastikan adanya kesetaraan hak dan kewajiban. Namun, tantangan seperti dominasi pengembang, lemahnya literasi hukum konsumen, dan keterbatasan pengawasan regulasi seringkali menghambat penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kompetensi notaris, dan reformasi sistem perlindungan konsumen untuk menciptakan ekosistem transaksi perumahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.
Efektivitas Implementasi Standar Pengamanan Pintu Utama di Lapas Kelas IIB Way Kanan M.Pria Tama; R Mawardi, Didiek
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1813

Abstract

Keamanan di lembaga pemasyarakatan (Lapas) merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan, tidak hanya sebatas penghukuman, tetapi juga pembinaan dan reintegrasi sosial narapidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi standar pengamanan pintu utama berdasarkan Permenkumham Nomor 33 Tahun 2015, dengan fokus pada hambatan dan strategi peningkatannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis kualitatif melalui studi pustaka yang komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta triangulasi literatur nasional dan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan jumlah petugas, ketiadaan sistem rotasi dan jadwal kerja yang terdokumentasi, minimnya pemanfaatan teknologi pengawasan, serta rendahnya integritas petugas menjadi hambatan utama implementasi pengamanan. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara regulasi dan praktik lapangan, sehingga efektivitas sistem pengamanan masih tergolong sedang menuju rendah. Penelitian ini merekomendasikan reformasi menyeluruh melalui penambahan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan SOP, digitalisasi sistem pengawasan, serta pembentukan budaya kerja berbasis disiplin dan profesionalisme untuk mewujudkan pengamanan pintu utama yang lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan.
Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Mengupayakan Pemidanaan Alternatif Pada Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Bapas Kelas I Serang Tubagus Haekal Er Ghifari; Umar Anwar; Budi Priyatmono; Ali Muhammad
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1818

Abstract

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum menjadi isu krusial dalam diskursus hukum pidana modern, terutama pada konteks penegakan keadilan berbasis hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam mengupayakan pemidanaan alternatif bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas I Serang. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis temuan dengan teknik analisis tematik (Braun & Clarke, 2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PK memiliki peran strategis melalui penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan, pemberian rekomendasi diversi, pendampingan psikososial, dan pengawasan pelaksanaan sanksi non-penjara. Namun, implementasi prinsip keadilan restoratif sebagaimana diamanatkan dalam UU SPPA masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah PK, minimnya fasilitas rehabilitasi, lemahnya posisi rekomendasi dalam proses hukum, serta resistensi sosial terhadap mekanisme diversi
Analisis Peran Perempuan Sebagai Ahli Waris Dalam Masyarakat Adat Minangkabau: Studi Kasus Tentang Penerapan Hukum Adat dan Hukum Islam di Kabupaten Agam Hafidz Akbar; Teguh Dwi Cahyadi
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1819

Abstract

Pewarisan adat Minangkabau di Kabupaten Agam merepresentasikan sistem hukum yang unik, memadukan nilai-nilai adat dan syariat Islam dalam kerangka pluralisme hukum. Perempuan memegang peran sentral sebagai pewaris pusaka tinggi untuk menjaga kesinambungan garis keturunan matrilineal, sementara harta pusaka rendah dibagi dengan prinsip faraidh sesuai ketentuan syariat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola pewarisan di Minangkabau dengan menyoroti interaksi antara norma adat, ketentuan hukum Islam, dan tantangan sosial modern. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau mampu menjaga harmonisasi antara adat dan syariat melalui musyawarah adat, mediasi keluarga, serta peran Kerapatan Adat Nagari dan ulama. Temuan ini menegaskan relevansi filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” dalam menyelesaikan konflik pewarisan secara damai, inklusif, dan berkeadilan.
Eksploitasi Warga Negara Indonesia di Kamboja sebagai Administrator Judi Online dan Perdagangan Orang: Tinjauan Yuridis terhadap Celah Keimigrasian Indonesia Dicky Laksono; Sohirin; Devina Yuka Utami
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 4 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i4.1822

Abstract

Eksploitasi Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai administrator judi daring di Kamboja menunjukkan adanya kelemahan signifikan dalam kerangka regulasi keimigrasian Indonesia pada era migrasi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis celah yuridis dalam sistem keimigrasian Indonesia dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis praktik terbaik internasional. Pendekatan penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui telaah undang-undang, putusan pengadilan, laporan internasional, dan literatur bereputasi, termasuk Palermo Protocol, Konvensi ILO C029, dan rujukan kebijakan migrasi digital di Malaysia, Filipina, dan Thailand. Hasil analisis menemukan kelemahan mendasar pada kategori visa pekerja digital, minimnya integrasi data antar-instansi, lemahnya SOP deteksi perdagangan orang berbasis teknologi, serta belum optimalnya implementasi protokol perlindungan korban. Studi komparatif dengan kebijakan e-visa berbasis geofencing, lisensi agen ketat, dan emergency repatriation system di negara tetangga menunjukkan potensi penerapan inovasi teknologi dan perlindungan berbasis hak asasi manusia di Indonesia.

Page 40 of 104 | Total Record : 1031

 38   39   40   41   42 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 6 (2025): 2025 Vol 3 No 5 (2025): 2025 Vol 3 No 4 (2025): 2025 Vol 3 No 3 (2025): 2025 Vol 3 No 2 (2025): 2025 Vol 3 No 1 (2025): 2025 Vol 2 No 2 (2024): 2024 Vol 2 No 1 (2024): 2024 Vol 1 No 2 (2023): 2023 Vol 1 No 1 (2023): 2023