cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 37 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 4 (2025): June" : 37 Documents clear
Kedudukan Hukum Anak dari Hubungan Nikah Siri Bedasarkan Kompilasi Hukum Islam Nur Faizah; M. Zamroni; Dhofirul Yahya
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4133

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum anak dari hubungan nikah siri berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan sebagai sumber data utama. Penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan hukum positif serta pandangan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pengakuan anak, status perwalian, serta hak-hak keperdataan anak hasil nikah siri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah siri sah secara agama apabila memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, namun karena tidak dicatatkan secara hukum negara, maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak secara otomatis mendapatkan pengakuan hukum dari ayah biologisnya. Dalam konteks hukum positif Indonesia, anak dari nikah siri hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, kecuali ada pengakuan atau penetapan pengadilan yang mengakui hubungan keayahannya. Kondisi ini dapat berdampak pada hak-hak anak seperti warisan, nafkah, dan identitas hukum. Oleh karena itu, legalisasi perkawinan melalui pencatatan resmi penting dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang dilahirkan. Temuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial
Politik Hukum Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional: Analisis terhadap KUHP Baru Indonesia Nadianti, Eltasya; Ali Kusumo, Bambang
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4135

Abstract

Politik hukum pidana merupakan wujud kebijakan negara dalam membentuk sistem hukum pidana yang efektif serta responsif terhadap perkembangan masyarakat. Artikel ini bertujuan mengkaji arah serta isi dari politik hukum pidana dalam konteks pembaruan KUHP yang telah disahkan pada 2022. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap materi KUHP terbaru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revisi KUHP mencerminkan upaya kodifikasi ulang hukum pidana nasional yang disesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat Indonesia. Namun demikian, sejumlah pasal seperti penghinaan terhadap Presiden serta pengakuan terhadap hukum adat (living law) menuai kritik karena dinilai berpotensi melanggar prinsip-prinsip HAM universal. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang progresif terhadap arah politik hukum pidana dalam KUHP baru agar tetap sejalan dengan prinsip konstitusional dan demokratis.
Pendekatan Hukum terhadap Pencucian Uang Melalui Akuntansi Forensik: Inovasi dalam Pembuktian Tindak Pidana Ekonomi Nadianti, Eltasya; Ali Kusumo, Bambang
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4137

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi pemanfaatan akuntansi forensik dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya dalam pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang. Fokus kajian diarahkan pada peran strategis akuntansi forensik dalam membantu aparat penegak hukum mengidentifikasi, menelusuri, dan membuktikan aliran dana ilegal secara sistematis dan berbasis data. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, dengan pendekatan kualitatif dan studi perbandingan terhadap praktik internasional, khususnya di Amerika Serikat, di mana akuntansi forensik telah lama digunakan sebagai alat bantu dalam penegakan hukum kejahatan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi forensik di Indonesia masih terbatas karena belum adanya landasan hukum yang kuat yang mengatur pengakuan formal terhadap profesi akuntan forensik dalam proses peradilan pidana. Meski demikian, akuntansi forensik terbukti memiliki potensi besar dalam mengatasi hambatan pembuktian, terutama dalam menelusuri transaksi keuangan yang kompleks, seperti layering dan penggunaan rekening atas nama pihak ketiga. Selain itu, penggunaan teknologi audit seperti Computer-Assisted Audit Techniques (CAATs) memungkinkan proses analisis data transaksi skala besar secara akurat dan efisien. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka regulasi nasional, pengembangan kapasitas profesional akuntan forensik, serta peningkatan kerja sama lintas sektor antara aparat hukum dan ahli keuangan. Dengan langkah tersebut, akuntansi forensik dapat berkontribusi signifikan dalam mengefektifkan penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang.
Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah di Indonesia Wulandari, Arlenne Devillya; Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4146

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sistem pengawasan yang telah diterapkan LPS, menentukan seberapa baik sistem tersebut bekerja untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan menentukan bagaimana sistem tersebut memengaruhi aktivitas keuangan Islam di Indonesia. Berdasarkan beberapa sumber pustaka yang relevan, penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka kualitatif untuk menyelidiki efektivitas dan mekanisme pengawasan LPS. Menurut temuan penelitian, LPS memiliki peran penting dalam mengawasi operasi bisnis, membuat keputusan investasi, dan menciptakan produk keuangan Islam. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Islam didukung oleh efisiensi pengawasan yang diberikan LPS. Peran DPS sangat vital dalam memastikan kepatuhan syariah dan menjaga integritas transaksi, melalui analisis kebijakan prouduk, audit berkala, evaluasi internal dan eksternal serta memberikan rekomendasi kebijakan dan pengendalian resiko. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa masalah yang dihadapi DPS, seperti mekanisme pengawasan yang tidak seragam di berbagai Lembaga Keuangan Syariah, kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian di bidang keuangan dan syariah, serta kurangnya kerja sama antara DPS dengan LPK lainya, termasuk BI dan OJK. Disarankan agar LPS menciptakan teknologi untuk pengawasan, meningkatkan keterbukaan dalam penyampaian informasi publik, dan memperkuat kemampuannya melalui pelatihan berkelanjutan guna meningkatkan efektivitas pemantauan. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem keuangan syariah yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan di Indonesia
Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas Tunawicara yang Bekerja sebagai Driver Ojek Online Alifah Uswatun Hasanah; Aris Yuni Pawestri
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4244

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas tunawicara yang bekerja sebagai driver ojek online . Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer,sekunder dan tersier sebagai sumber dalam penelitian hukum yang dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, antara lain bahan hukum primer seperti Undang-Undang, bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, jurnal penelitian dan ensiklopedia hukum selanjutnya ada bahan hukum tersier yaitu korespondensi melalui aplikasi elektronik pada penyedia jasa driver ojek online bagian humas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasinya masih terdapat kekosongan hukum belum adanya peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang khusus mengatur perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas khususnya disabilitas tunawicara dalam sektor informal seperti driver ojek online sehingga berdampak pada belum optimalnya jaminan hukum bagi penyandang disabilitas tunawicara dalam sektor pekerjaan
Analisis Hukum Sebagai Kewajiban Kontraktor dalam Pembayaran Upah Pekerja: Teras Samarinda Tahap Pertama Aulya, Muhammad; Sasmitha, Rahmat Mubaroh Mulya; Yosua, Ricard Michail; Fakhri, Arsyad Raziq; Pratama, George Christian; Susanti, Erna; Tombi, Johan Tri Noval Hendrian
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4245

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum kontraktor atas keterlambatan pembayaran upah pekerja pada Proyek Teras Samarinda Tahap Pertama. Sebanyak 84 pekerja belum menerima upah dengan total tunggakan sekitar Rp500 juta, meskipun proyek telah diresmikan dan bernilai Rp36,9 miliar. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, kontraktor wajib membayar upah tepat waktu. Keterlambatan ini menunjukkan lemahnya manajemen keuangan dan pengawasan pemerintah dalam menjamin hak-hak pekerja. Penelitian ini menekankan pentingnya penerapan solusi seperti penguatan perencanaan keuangan, penggunaan escrow account, digitalisasi sistem pembayaran, dan pengawasan yang ketat untuk mencegah pelanggaran serupa. Studi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan serta perlindungan hukum bagi pekerja.
Perlindungan Hukum Bagi Anggota Koperasi atas Pembebanan Suku Bunga Hutang di atas Ketentuan Batas Maksimal Suku Bunga Febby Cahya Ainur Rahma; Yunita Reykasari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4253

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hokum anggota koperasi serta pertanggugjawaban koperasi terhadap pembebanan bunga hutang diatas ketentuan batas maksimal dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi yakni sebesar 24% per tahun. Salah satunya terletak pada Koperasi Serba Usaha CV. CEVA JAYA MAKMUR yang berada di Dusun Krajan Karangharjo Silo Kaputen Jember yang membebankan bunga sebesar 30% per 10 minggu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan metode pendekatan menggunakan peraturan perundangan dan konseptual. Adapun hasil dari penelitian ini yakni perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang diatur dalam Permenkop hanyalah bersifat sanksi administratif, sehingga hal tersebut tidaklah cukup untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anggota koperasi. Bentuk tanggung jawab koperasi jika membebani anggota dengan suku bunga hutang diatas batas maksimal suku bunga, hanyalah bersifat tanggung jawab administratif koperasi terhadap pemerintah. Tanggung jawab koperasi terhadap anggota koperasi tidak diatur secara eksplisit. Seharusnya pertanggungjawaban untuk melakukan sesuatu harus dibebankan pada koperasi seperti mengembalikan kerugian atau mengganti kerugian yang dialami oleh anggota
Kekuatan Hukum Perjanjian Elektronik dalam Perspektif KUH Perdata dan UU ITE Septiari, Ni Luh Gede Mella; Ujianti, Ni Made Puspautari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4320

Abstract

Penelitian ini membahas kekuatan hukum perjanjian elektronik dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Perkembangan teknologi digital mendorong penggunaan kontrak elektronik dalam berbagai transaksi, yang memunculkan pertanyaan tentang keabsahan dan kekuatan mengikatnya secara hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian elektronik memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya terkait kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Selain itu, berdasarkan UU ITE, kontrak elektronik memiliki kekuatan hukum yang mengikat selama dibuat dengan sistem elektronik yang andal dan memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan permasalahan hukum, terutama terkait pembuktian, autentikasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi antara hukum kontrak konvensional dan regulasi digital modern untuk memperkuat kepastian hukum terhadap perjanjian elektronik di Indonesia.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Akun Orang Lain yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Layanan Transportasi Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi Syafrulian, Chiara; Agusalim; Suherman, Asep
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4338

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam layanan trasnportasi online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan cara menentukan kesalahan dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna akun orang lain yang melakukan tindak pidana dalam layanan transportasi online. Jenis penelitian hukum normatif, sifat penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, prosedur pengumpulan bahan hukum studi pustaka dan pengolahan bahan hukum yaitu mengidentifikasi konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip hukum, dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan pelindungan data pribadi, menggunakan analisis kualitatif deduktif. Berdasarkan analisis penelitian ini bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang menggunakan akun transportasi online milik orang lain untuk melakukan tindak pidana penggelapan adalah pidana penjara sekitar 18 hingga 19 tahun dan pidana denda sekitar 17 hingga 20 miliar rupiah. Menentukan kesalahan dalam perbuatan ini, dapat dilihat dari beberapa unsurnya yaitu perbuatan melawan hukum, usur kesalahan (kesengajaan/kealpaan), kemampuan bertanggung jawab, dan tiada alasan pemaaf. Diharapkan agar dapat dilakukan harmonisasi dan sinkronasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur aspek teknologi informasi, pelindungan data pribadi, dan hukum pidana konvensional dan mengembangkan assessment yang lebih objektif dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pemahaman terhadap konsekuensi hukum dari perbuatan, serta ada tidaknya upaya untuk menyembunyikan atau menutupi jejak digital sebagai indikator kesengajaan dalam melakukan tindak pidana.
Perbandingan Hukum Pidana Pengaturan Right To Be Forgotten Dalam Cyberpornography Antara Indoneisa Dengan Australia Fadhilah, Trimeilinda; Agusalim; Suherman, Asep
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 4 (2025): June
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v2i4.4340

Abstract

Kejahatan cyberpornography terjadi melalui penyebaran konten bermuatan pornografi di platform digital, baik dalam bentuk teks, gambar, suara, maupun video yang dapat diperjualbelikan. Penelitian ini merupakan studi hukum normatif yang dilakukan melalui pendekatan kepustakaan, dengan menelusuri peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder lainnya. Fokus utama penelitian ini adalah analisis prinsip Right to be Forgotten (hak untuk dilupakan) di Indonesia dan Australia. Meskipun kedua negara telah mengatur prinsip tersebut, penerapannya di Indonesia masih bergantung pada proses litigasi yang memakan waktu dan biaya besar. Sebaliknya, Australia telah menerapkan mekanisme yang lebih sederhana melalui portal penghapusan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum di Indonesia melalui percepatan dan penyederhanaan mekanisme pengajuan penghapusan data pribadi, termasuk kemungkinan pembentukan lembaga mediasi khusus atau lembaga independen yang memiliki kewenangan hukum dan operasional dalam pengawasan serta penegakan perlindungan data pribadi.

Page 3 of 4 | Total Record : 37

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue