cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
andriputrakesmawan@gmail.com
Phone
+6281990251989
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Perumahan Sidorejo, Jl. Sidorejo Gg. Sadewa No.D3, Sonopakis Kidul, Ngestiharjo, Kapanewon, Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55184
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Indonesian Journal of Law and Justice
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 30310016     DOI : https://doi.org.10.47134/lawjustice
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Law and Justice ISSN 3031 0016 is a peer-reviewed scholarly journal dedicated to presenting high quality research in the field of law and justice in Indonesia. The focus and scope of this journal are, Constitutional Law, Criminal Law and Criminology, Civil and Business Law, International Law, Justice and Human Rights. Indonesian Journal of Law and Justice welcomes contributions in the form of research articles, literature reviews, legal notes, and legal essays related to the aforementioned topics. We invite contributions from various perspectives, both academic and practitioner, to enrich discussions and understanding in the field of law and justice in Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 39 Documents
 1   2   3   4 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2025): December" : 39 Documents clear
Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Rokok Elektrik: Perspektif Hukum Kesehatan Yolanda Assyar; Hilman Nur; Aji Mulyana; Trini Handayani
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5029

Abstract

The phenomenon of smoking has become a habit for society. In fact, this smoking habit is difficult to break and is rarely recognised by people as a bad habit. Control of conventional cigarettes and electronic cigarettes, in Indonesia, is very urgent. In this study the author focuses on legal protection for e-cigarette users reviewed based on WHO policy and Law Number 17 of 2023 concerning Health. The research method uses qualitative and document study data collection techniques, as well as a normative juridical approach method. The results showed that legal protection for e-cigarette users from the health aspect through efforts by the government which includes repressive and preventive protection. With the reinforcement through Law No. 17 of 2023 concerning Health and PP No. 28 of 2024 concerning Regulations on the Implementation of the Law on health which regulates the sale and restriction of cigarette advertising, as well as health warnings for cigarette users. The impact of e-cigarette use on health can trigger various diseases such as cancer, affect oral health, brain development, and respiratory disorders. Health protection strategies are realised through regulations issued by the government. The strategy to overcome the use of e-cigarettes in accordance with WHO policy and the Health Law requires cooperation from various parties, not only the government.
Peran Mediasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perikatan Kontrak: Sebuah Tinjauan Yuridis Eva Aulia Budiman; Nadiyah Salma Wirahma; Zihar Iftikhar Alyakin Putra; Anita Kamilah
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5030

Abstract

Mediasi merupakan salah satu bentuk Alternative Dispute Resolution (ADR) atau penyelesaian sengketa alternatif yang menitikberatkan pada upaya perdamaian melalui bantuan pihak ketiga yang bersifat netral, tanpa perlu menempuh proses litigasi di pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perikatan kontrak serta mengevaluasi efektivitas penerapannya dalam praktik hukum perdata di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa mediasi memiliki legitimasi hukum yang kokoh sebagai salah satu sarana penyelesaian sengketa, baik di luar maupun di dalam peradilan perdata. Penerapan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi fondasi utama dalam proses mediasi guna menghasilkan kesepakatan yang sah dan mengikat secara hukum. Akta perdamaian yang diperoleh melalui mediasi memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan jaminan perlindungan hukum bagi para pihak yang bersengketa. Dengan demikian, mediasi memiliki peran strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa perikatan kontrak yang lebih efisien, efektif, dan berkeadilan di Indonesia.
Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi Itaju, Andika; Budhiartie, Arrie; Dewi, Ratna
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5035

Abstract

Penelitian ini membahas fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jambi terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh pelaku usaha. Adapun rumusan maslah dalam penelitian ini 1. Bagaimana pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal? 2. Bagaimana efektivitas sanksi administrasi terhadap ke tidak patuh pelaku usaha atas wajib lapor kegiatan penanaman modal? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini iyalah penelitian hukum secara yuridis empiris. Penelitian hukum yuridis empiris adalah metode penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum berlaku dan berfungsi dalam kenyataan, dengan melihat perilaku masyarakat atau aparat yang terkait, serta dampaknya terhadap pelaksanaan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan secara intensif, masih diperlukan peningkatan koordinasi, sosialisasi, dan penegakan sanksi agar pelaporan LKPM berjalan optimal dan dapat mendorong iklim investasi yang tertib, transparan, dan berkelanjutan di Provinsi Jambi.
Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk: Relevansi Fiqh dalam Asas Kepastian Hukum Victoria, Lisa; Azzahra, Siti Fatimah; Yusup, Firda Maharani; Cahyani, Kalyana Widya; Ayu , Oksel Sekar; Safitri , Fika Cahya; Baidhowi, Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5050

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara menyeluruh mengenai relevansi konsep hukum Islam Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam hukum nasional serta untuk mengetahui bagaimana implementasinya dalam kehidupan hukum terutama dalam Yurisprudensi atau putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif-deskriptif dan pendekatan induktif melalui analisis isi (content analysis) dengan jenis penelitian kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menjelaskan antara konsep Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum menunjukkan banyak kesamaan: keduanya berfokus pada penetapan hukum yang kuat, menghindari spekulasi, dan menuntut pembuktian yang kuat yang berguna dalam praktik hukum positif Indonesia, bukan hanya dalam teori fiqh. Relevansi Kaidah Al-Yaqīnu Lā Yuzālu bi al-Syakk dengan Asas Kepastian Hukum dalam kehidupan hukum dibuktikan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 PK/Pid/2006 yang mengkonfirmasi bahwa saat adanya keraguan dalam pengambilan keputusan, Hakim harus berpegang pada keyakinan hukum yang kuat. Relevansi tersebut menunjukan bahwa prinsip-prinsip hukum islam dapat bekerja sama dengan hukum nasional dalam upaya menegakkan hukum untuk tercapainya keadilan substansif serta kepastian hukum.
Tax Payer Legal Compliance In Scoping Review Dwi, Purwaningtyas; Agus, Suyoso; Nur, Taufik; Novita, Sari
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5057

Abstract

The purpose of this research is to systematically identify and analyze the development of studies on taxpayer legal compliance through a scoping review approach in the context of constitutional law. The research method uses a scoping review by examining scientific literature from various reliable sources over the past ten years. The finding indicate that the degree of taxpayer legal compliance is shaped not only by the clarity and effectiveness of regulatory instruments and law enforcement mechanisms but also by the extent of public confidence in government institutions. The conclusion emphasizes the importance of improving transparent and accountable state financial governance, strengthening the oversight mechanism for the use of the state budget, and optimizing tax law enforcement as an effort to build public trust and improve taxpayer legal compliance in a sustainable manner.
Konstruksi Hukum Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Nasional di Indonesia Wicaksono, Emirza Nur
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5076

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia dalam perspektif hak asasi manusia dan hukum nasional. Fokus utama penelitian ini mencakup pengaturan hukum nasional, kesesuaian dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, serta implementasi kebijakan aborsi dalam praktik medis dan penegakan hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen hukum, literatur ilmiah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, memberikan ruang bagi korban perkosaan untuk mengakses aborsi, implementasinya masih terbatas akibat prosedur administratif yang kompleks, keterbatasan fasilitas kesehatan, rendahnya pemahaman tenaga medis, serta interpretasi aparat penegak hukum yang tidak konsisten. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran hak perempuan atas kesehatan reproduksi dan perlindungan hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konstruksi hukum aborsi yang efektif harus berbasis hak asasi manusia, menjamin akses layanan medis yang aman, menyederhanakan prosedur hukum, serta memperkuat koordinasi antarinstansi dan sosialisasi publik. Temuan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembaruan kebijakan hukum nasional agar hukum dapat berfungsi secara substantif dan humanis dalam melindungi perempuan korban perkosaan.
Analisis Yuridis terhadap Implementasi Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun antara Das Sollen dan Das Sein Aditya Permana, Charis Alif; Dwi Ananda, Saniya Putri; Ramadhani, Aleyka Dwi; Ekawati, Brianita Alya; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) dalam perspektif kesenjangan antara das sollen (ketentuan hukum yang ideal) dan das sein (realitas pelaksanaan di lapangan). Meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif, teknis, dan regulatif yang menghambat pelaksanaan pendaftaran HMSRS secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengembang, serta belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan menjadi penyebab utama kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, digitalisasi sistem pendaftaran, penegakan sanksi administratif terhadap pengembang yang lalai, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan sistem pendaftaran HMSRS di Indonesia dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pemilik satuan rumah susun.
Tinjauan Yuridis terhadap Perjanjian Kerja antara Pekerja Lepas (Freelancer) dan Pemberi Kerja Sandi, Maydi Jack; Adepio, Muhammad Fadel; Syailendra P, Moody Rizqy
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5155

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis bentuk dan implementasi perjanjian kerja antara pekerja lepas (freelancer) dan pemberi kerja di Indonesia serta menilai tingkat perlindungan hukum yang muncul dari pelaksanaan hubungan kerja tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu menggabungkan analisis norma hukum perdata dengan kondisi aktual di lapangan melalui wawancara daring terhadap tiga freelancer dan dua pihak Human Resources Development (HRD) yang berdomisili di Jakarta pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjanjian kerja antara freelancer dan pemberi kerja masih didominasi oleh kesepakatan informal melalui pesan singkat tanpa kontrak tertulis yang komprehensif, sehingga memunculkan ketidakpastian mengenai ruang lingkup pekerjaan, batas revisi, serta sistem pembayaran. Pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak belum mencerminkan prinsip pacta sunt servanda, terlihat dari keterlambatan pembayaran, perubahan instruksi kerja, dan beban pekerjaan tambahan tanpa kompensasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa hubungan kerja freelance belum sepenuhnya sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dan kepastian hukum, sehingga diperlukan penyusunan perjanjian tertulis yang lebih jelas dan standar kontraktual yang dapat diterapkan dalam hubungan kerja non-konvensional. Instrumen kontrak yang komprehensif diperlukan untuk memberikan perlindungan dan keseimbangan kedudukan bagi kedua belah pihak.
Perlindungan Hukum terhadap Hak Perempuan dalam Perkawinan menurut Hukum Islam di Indonesia Jannata, Salsabila; Zahara, Fuzia; Yonanda, Intan; Azzahra, Aulia; Adilano, Abyan; Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5058

Abstract

Legal protection of women's rights in marriage from the perspective of Islamic Law in Indonesia is a crucial aspect in ensuring justice and gender equality within the family environment. This article examines various women's rights in marriage such as the right to dowry, maintenance, consent to marriage, protection from violence, and the right to file for divorce in accordance with the provisions of Law No. 16 of 2019, as an amendment to Law No. 1 of 1974, and the principles set forth in the Compilation of Islamic Law. Although normative regulations accommodate these rights, various challenges remain in practice, particularly due to the strong patriarchal culture, narrow interpretation of religious texts, and lack of legal education for women. The study employs a qualitative approach with juridical and socio-cultural analysis of the application of Islamic law in society. Findings indicate that structural and socio-cultural barriers remain major obstacles to the effective protection of women's rights. Therefore, this article recommends contextual and inclusive fiqh renewal, strengthening law enforcement by religious courts, and public education to raise legal awareness and gender equality. Through the adoption of these recommendations, it is projected that legal protection for women in marriage will be more optimal and in accordance as guided by the principles of justice within Islamic law and Indonesian national law.
Masaail Ushuliyyah fi Al-Ijma’: Ijma’ Sebagai Landasan Dalam Ushul Fiqih dan Implikasinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Hanifah, Aniqah; Manalu, Keren; Fathurrahman, Muhammad; Nuraeni, Verlita; Umala, Moh; Kurniawan, Reggiene; Baidhowi
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5059

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep ijma’ sebagai landasan penting dalam Ushul Fiqih dengan menelaah mekanisme verifikasi kesepakatan ulama, otoritas mujtahid, batas temporalitas ijma’, serta isu kehujjahan dan kodifikasinya dalam literatur fiqih klasik maupun kontemporer. Melalui metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, kajian ini menelusuri pandangan ulama dalam karya-karya ushul fiqih dan melakukan analisis normatif-teologis berdasarkan Al-Qur’an, hadis, dan prinsip dasar hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ijma’ memiliki kedudukan epistemologis dan normatif yang kuat sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur’an dan Sunnah karena berfungsi menjaga konsistensi hukum, stabilitas pemikiran, dan mencegah perbedaan pendapat ekstrem. Namun, problem autentisitas ijma’, perdebatan mengenai kelayakan mujtahid, serta isu temporalitas kesepakatan menjadi tantangan dalam menentukan validitasnya. Dalam konteks modern, ijma’ tetap relevan sebagai mekanisme pengembangan hukum Islam yang adaptif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan umat. Konsep ijma’ mu‘assir ditawarkan sebagai pendekatan alternatif berbasis maqasid al-syari‘ah untuk menghadirkan fleksibilitas hukum tanpa meninggalkan prinsip syariat. Dengan demikian, ijma’ bukan hanya warisan klasik, tetapi juga instrumen dinamis yang berpotensi memperkuat dan menyesuaikan hukum Islam dengan tantangan kontemporer.

Page 2 of 4 | Total Record : 39

 1   2   3   4 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 3 (2026): March Vol. 3 No. 2 (2025): December Vol. 3 No. 1 (2025): September Vol. 2 No. 4 (2025): June Vol. 2 No. 3 (2025): March Vol. 2 No. 2 (2024): December Vol. 2 No. 1 (2024): September Vol. 1 No. 4 (2024): June Vol. 1 No. 3 (2024): March Vol. 1 No. 2 (2023): December Vol. 1 No. 1 (2023): September More Issue