cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sungging Ramadhan
Contact Email
jpmanfatama@gmail.com
Phone
+6285877746548
Journal Mail Official
jpmanfatama@gmail.com
Editorial Address
Perum. Griya Kencana Blok 2i No.68 Mojosarirejo Driyorejo Gresik Jawa Timur
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Published by CV SWA Anugrah
ISSN : -     EISSN : 30310369     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit tiap bulan dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah tenang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan berbangsa saat ini. Pertama, isu tentang Pancasila sebagai falsafah negara dan konsepsi negara hukum yang khas ala Indonesia. Tulisan ini berargumen bahwa negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Negara hukum dalam konsepsi bangsa Indonesia adalah negara hukum dengan dijiwai oleh Pancasila dalam fungsinya sebagai falsafah negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan" : 10 Documents clear
TINJAUAN HUKUM MILITER TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DALAM MASYARAKAT Sijabat, Rosa Refananda Aurianti; Shafarina, Zahra; Abidin, Wiene Jasmine; Tarina, Dwi Desi Yayi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7468

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip fundamental yang menjamin martabat dan kebebasan individu di berbagai aspek kehidupan. Tetapi dalam penerapannya ternyata masih banyak tantangan serta hambatan untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang baik. Pada penelitian kali ini, penulis akan mengkaji bagaimana pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia terutama jika pelakunya adalah salah satu aparat penegak hukum. Pelanggaran kasus Hak Asasi Manusia ini akan mengacu pada studi kasus pembunuhan Imam Masykur dalam kasus Hukum Militer. Imam Masykur merupakan salah satu warga negara Indonesia yang menjadi korban atas pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa pembunuhan yang dilakukan oleh aparat militer. Kasus ini membuka pandangan mengenai dilema hukum di luar konflik militer pada umumnya yakni konflik bersenjata. Melalui pendekatan secara metode normatif, tulisan ini membahas mengenai pendekatan dan tantangan yang terjadi pada fokus atau penerapan hukum militer dalam aspek sosial kehidupan hukum militer kepada masyarakat sipil. Berdasarkan hasil penelitian dari kasus ini menunjukan adanya ketimpangan atau ketidaksesuaian dalam penerapan praktik hukum militer terhadap Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci: Pelanggaran, Hak Asasi Manusia, Hukum Militer
PERJUANGAN UKRAINA DALAM MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN PASCA KONFLIK DENGAN RUSIA Dila, Nazwa Anvella; Azmina, Fayza; Manurung, Rayhan Amri; Tarina, Dwi Desi Yayi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7469

Abstract

Konflik antara Ukraina dan Rusia telah menjadi isu krusial dalam konteks geopolitik Eropa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya Ukraina dalam mempertahankan kemerdekaannya pasca perang dengan Rusia, khususnya setelah invasi besar-besaran yang dimulai pada Februari 2022. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif terhadap data historis dan kontemporer, termasuk laporan media, dokumen resmi, dan studi akademis. Hasil temuan menunjukkan bahwa meskipun menghadapi tantangan besar, Ukraina berhasil membangun solidaritas nasional yang kuat dan mendapatkan dukungan internasional yang signifikan, yang berkontribusi pada ketahanan negara dalam menghadapi agresi. Penelitian ini menyoroti pentingnya identitas nasional dan dukungan global dalam perjuangan Ukraina untuk mempertahankan kedaulatannya. Kata kunci: Agresi; Identitas Nasional; Kedaulatan; Konflik; Rusia; Ukraina
IDENTIFIKASI PUTUSAN MA NO.765K/P.SUSBPSK/2014 TENTANG WANPRESTASI PADA PEMBELIAN MOBIL MELALUI LEASING Syakira, Qistina; Simanjuntak, Rahel Rezky; Khairunia, Syifa Zahrani; Fayza, Zenitri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7551

Abstract

Artikel ini membahas wanprestasi dalam perjanjian leasing melalui studi kasus putusan Mahkamah Agung No. 765K/P.SUSBPSK/2014. Penelitian ini menganalisis hubungan hukum antara Jekki Saputra dan PT Adira Dinamika Multi Finance terkait penarikan mobil akibat keterlambatan pembayaran. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, untuk menganalisis hukum yang berlaku. Hasilnya menunjukkan bahwa keputusan BPSK dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan Negeri Muaro, yang lebih berwenang, sehingga putusan pengadilan yang harus dilaksanakan. Penelitian ini menekankan pentingnya kepastian hukum dalam perjanjian leasing. Kata Kunci: Leasing, Perjanjian, BPSK, Pengadilan
PERBUATAN MELAWAN HUKUM PADA PERJANJIAN KERJASAMA YANG DIBUAT OLEH MUHAMMAD NUZUL SEBAGAI PIHAK DALAM PERJANJIAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3198 K/Pdt/2010 Debby Nauli Rafeyfa S.; Tiara Frianita Putri; Gusti Bintang Maharaja; Kayla Namira R. F. Balfas; Sulastri, Sulastri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7557

Abstract

This study aims to analyze unlawful acts in a cooperation agreement based on Supreme Court Decision Number 3198 K/Pdt/2010, involving Muhammad Nuzul as a party to the agreement. The research focuses on identifying the elements of unlawful acts, including actions violating laws, causality, damages incurred, and errors or negligence committed. This study also discusses the court's considerations in resolving the case, including violations of the Notary Public Act, non-compliance with the validity requirements of agreements, and unfair profit distribution. The findings reveal that Muhammad Nuzul's actions constitute unlawful acts, involving abuse of office, violations of formal agreement procedures, and misuse of funds detrimental to other parties.
PERJANJIAN SEWA MENYEWA BENDA BERGERAK: TIMBULNYA WANPRESTASI AKIBAT PEMINJAMAN MOBIL Gabriela Priscila Br Sitepu; Venesia Anandita Mulya; Luqiana Halawati; Ruth Destyaningrum; Dwi Aryanti Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7558

Abstract

In everyday life, of course, there will always be legal events that occur, even for a party who owns objects (lessor) often conducts what is called a lease agreement to the lessee. Lease agreements arise because of the existence of legal subjects who are born to carry out these events. The lease agreement involves an agreement on movable or immovable property belonging to the owner of the object (lessor) to the tenant (lessee) which in the case of this agreement also has applicable terms and conditions given to the tenant. For the lessee, if he commits a default that results in negligence in terms of delaying payments, borrowing and even causing damage to the object, he must be responsible for resolving this matter. In this case, CV. GH Tour and Travel is a place to rent a rental car vehicle. However, it turns out that the object of the lease experienced negligence in the form of delays in returning and damage to car parts and car parts which ultimately made the CV. GH Tour and Travel suffered material and immaterial losses so that because of this damage the tenant must pay losses. Therefore, the emergence of this case will be the subject of discussion to be able to follow up this case in the form of a useful study to be read carefully for all of us.
ANALISA TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI TANAH DI BAWAH TANGAN PADA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 152/Pdt.G/2021/PN Bks Putri Kinanti; Rafi Rangga Saputra; Chris Matthew Tobing; Indah Kusuma Wardani; Muhammad Abdul Aziz Hasibuan; Alya Rahmawati; Mauladiana Qibtiya; Melisa Nurjaya; Wardani Rizkianti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7560

Abstract

A private land sale and purchase agreement is a written contract between two parties without the involvement of an authorized public official. Although legally, a private land sale and purchase agreement meets the requirements set out in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, which governs the legal validity of contracts, such an agreement carries significant consequences in terms of proof and may be subject to challenges regarding its validity. This study aims to examine, analyze, and address the validity of private land sale and purchase agreements under the provisions of named contracts as regulated in the Indonesian Civil Code, the legal protection afforded to the parties involved in such agreements, and the evidentiary mechanisms for resolving disputes arising from private land sale and purchase transactions. The findings of this research reveal that, while the sale is substantively valid, in terms of agrarian legal formalities, a private land sale and purchase agreement is not considered fully complete, as it is not executed through a Land Deed Official (PPAT) deed. Therefore, to protect the parties involved in a private land sale and purchase agreement, it is essential to strengthen the agreement through proper legal authorization.
PERSAINGAN USAHA Moira Shafeeya Sumadibrata; Najwa Haniyah Nasution; Prastiwi Pramudya Putri; Samuel Alberto Hutahayan; Sulastri, Sulastri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7562

Abstract

Competition in business is an important aspect of maintaining a healthy and competitive business climate. Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in Indonesia aims to prevent harmful business practices such as monopolies and cartels. However, despite the existence of this regulation, its implementation still faces challenges, particularly in terms of law enforcement and the understanding of business actors. This study aims to analyze the implementation of competition law in Indonesia, focusing on the role of the Indonesian Competition Commission (KPPU) in enforcing this law. The research uses a qualitative approach with literature studies, legal document analysis, and interviews with legal practitioners. The findings show that although significant efforts have been made to oversee competition, there are still shortcomings in law enforcement and coordination among related institutions. This study recommends strengthening the capacity of the KPPU and law enforcement officers, as well as the need for more intensive education for business actors to improve compliance with regulations on healthy business competition.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI KIOS (Nomor 18/PDT.G/2016/PN.KPG) Ravikah Amelia; Osihanna Meita Kasih; Sefrina Linda Adilla Putri; Angelica Nathaniella; Sulastri, Sulastri
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7564

Abstract

This study aims to analyze the decision of the Kuningan District Court in the case of breach of contract regarding a sale and purchase agreement for a kiosk, case number 18/PDT.G/2016/PN.KPG. The primary focus of this research is to identify how Indonesian civil law addresses and provides solutions to breach of contract disputes in the context of a sale and purchase agreement, as well as to evaluate the accuracy of the application of relevant legal principles in the court's ruling. Using a normative legal approach, the study examines the legal reasoning employed by the judge in assessing the non-fulfillment of contractual obligations and the legal consequences of breach of contract for the parties involved. The findings show that the court's decision upholds justice by carefully considering the evidence presented by the parties and referring to the applicable legal provisions, particularly regarding compensation and the fulfillment of contractual duties. This study is expected to contribute to a better understanding of contract law application in Indonesia and offer recommendations for resolving similar disputes in the future.
IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI STRATEGI PENINGKATAN TOLERANSI DI ERA MODERN INDONESIA Mario Jonathan Kusuma; Ibthisam Luthfi Rahman; Muhammad Wildanu Rabbani; Muhammad Zulfi Suryafalah; Nazila Rachma Ramadhani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7569

Abstract

This study examines the implementation of Pancasila values as a strategy to enhance interfaith tolerance in Indonesia within the modern era, characterized by globalization and digital technology. Using a qualitative descriptive approach, data were collected through literature review and social observations. The findings reveal that despite being the state ideology, the application of Pancasila continues to face challenges, including religious radicalism, misinformation on social media, and weak public literacy regarding Pancasila values. The study highlights the crucial role of education in internalizing Pancasila values from an early age, particularly through curricula that emphasize tolerance and unity. Additionally, active participation by communities, interfaith organizations, and the use of social media as platforms for disseminating messages of peace is essential for fostering harmonious relationships. However, major obstacles such as the politicization of religion and inconsistent enforcement of laws against intolerance were also identified. As a solution, the study also recommends strengthening character education based on Pancasila, public campaigns on tolerance, and collaboration among governments, communities, and religious leaders. With a comprehensive strategy, implementing Pancasila values can serve as a robust foundation for building a tolerant and harmonious nation.
EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI WILAYAH KOTA BANDA ACEH Maulana, Osama Bintang; Astini, Dewi; Fazzan, Fazzan; Aidy, Zul; Rahmah, Siti
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v8i7.7591

Abstract

Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tujuan dalam pembahasan ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana balap liar yang dilakukan di wilayah kota Banda Aceh, untuk mengetahui faktor penyebab terjadi balap liar semakin menjadi. Serta untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku balap liar di wilayah kota Banda Aceh. Penelitian ini memperoleh data dalam penulisannya yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan dimaksudkan untuk memperoleh data primer dilakukan dengan wawancara para responden dan informan. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penindakan dilakukan untuk mencegah kegiatan balap liar ini dan memberi pengarahan tentang bahayanya aksi balap liar kepada pelaku dan masyarakat. Dapat diketahui bahwa efektivitas penanggulangan balap liar oleh Polresta Banda Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah terlaksana dengan cukup efektif. Faktor-faktor yang menentukan efektivitas penanggulangan balap liar antara lain faktor sosialisasi tentang larangan balap liar, faktor masyarakat, faktor patroli di tempat-tempat yang rawan terjadi balap liar, faktor kerjasama antara pihak kepolisian dengan pemerintah kota. Bagi masyarakat, sebaiknya memberi peringatan secara lisan maupun tulisan agar remaja mengetahui bahwa kegiatan mereka mengganggu ketentraman warga masyarakat. Bagi remaja, sebaiknya mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan dapat dijadikan pertimbangan, agar kegemaran dan pengembangan bakatnya tidak mengganggu orang lain. Bagi Pemerintah daerah, agar mampu mengatasi masalah tersebut dengan cara yang bijak. Sebaiknya diadakan pertemuan antara warga masyarakat, remaja yang melakukan balap liar dan pemerintah daerah sebagai mediator dan pembuat keputusan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan More Issue