cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sungging Ramadhan
Contact Email
jpmanfatama@gmail.com
Phone
+6285877746548
Journal Mail Official
jpmanfatama@gmail.com
Editorial Address
Perum. Griya Kencana Blok 2i No.68 Mojosarirejo Driyorejo Gresik Jawa Timur
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Published by CV SWA Anugrah
ISSN : -     EISSN : 30310369     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Causa Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan adalah Jurnal Hukum yang terbit tiap bulan dalam setahun. Jurnal ini menerima naskah tenang hasil penelitian maupun kajian literatur tentang mengangkat dan menyajikan beberapa isu hukum yang kontekstual dengan kehidupan berbangsa saat ini. Pertama, isu tentang Pancasila sebagai falsafah negara dan konsepsi negara hukum yang khas ala Indonesia. Tulisan ini berargumen bahwa negara hukum Indonesia yang bertumpu pada Pancasila sebagai falsafah negara bangsa merupakan visi negara. Negara hukum dalam konsepsi bangsa Indonesia adalah negara hukum dengan dijiwai oleh Pancasila dalam fungsinya sebagai falsafah negara.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,426 Documents
 51   52   53   54   55 
PERANAN MEDIA MASSA DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA Melly Rahmawati; Febri Arya Sari; Ega Melani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4248

Abstract

Korupsi merupakan sesuatu tindakan dalam bentuk ke tidak jujuran yang dilakukan oleh seseorang maupun suatu organisasi yang sangat dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan dengan memperoleh banyak keuntungan yang haram atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi dengan tujuan untuk memiliki hasrat besar dalam memperkaya diri sendiri serta merugikan keuangan negara. Dalam Artikel ini penulis menjelaskan bahwa pentingnya peranan media massa dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, serta cara bagaimana media massa memberikan informasi kepada masyarakat dalam mengenai permasalahan korupsi. Media massa memiliki kemampuan dalam menyebarkan informasi secara luas dan cepat untuk masyarakat. Dalam hal tersebut media massa dapat mengungkap praktik korupsi yang terjadi pada berbagai tingkat pemerintahan dan sektor lainnya yang dapat memberikan tekanan moral dan politik kepada pejabat publik dalam bertanggung jawab atas tindakan yang diambilnya. Media massa dapat meningkatkan pemahaman serta kesadaran pada masyarakat dalam mengenai dampak negatif pada kasus korupsi terhadap kesejahteraan bersama.
HUBUNGAN ANTARA HUKUM ADMINISTRASI DAN PRAKTIK LEASING DI INDONESIA: KAJIAN SENGKETA PENYITAAN TIDAK SAH DALAM PERSPEKTIF PTUN Giovanny Syalshabila; Diki Zukriadi; Yudi Kornelis
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4249

Abstract

Dalam konteks hukum administrasi di Indonesia, pertemuan antara prinsip-prinsip hukum administrasi dengan praktik leasing telah menghadirkan tantangan signifikan, terutama dalam penyelesaian sengketa melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Salah satu permasalahan yang mendapat sorotan adalah kasus penyitaan yang tidak sah oleh perusahaan leasing, yang sering kali melibatkan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara hukum administrasi dan praktik leasing di Indonesia, dengan fokus pada sengketa penyitaan tidak sah dalam perspektif Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui studi kasus Johanes Halim dan Syilfani Lovatta Halim, jurnal ini mengungkap interaksi antara kedua bidang hukum tersebut dan peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa. Kasus ini menyoroti pentingnya koordinasi antara hukum administrasi dan regulasi leasing serta peran MK dalam menegakkan keadilan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang mendalam dan solutif bagi para pembuat kebijakan dalam menghadapi dinamika kompleks dalam praktik leasing di Indonesia.
WUJUD PENERAPAN UANG PAKSA ATAU DWANGSOM DALAM SANKSI PTUN Victor Tongam Museka Siregar; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4250

Abstract

Penerapan uang paksa atau dwangsom dalam sanksi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan mekanisme hukuman finansial yang ditujukan untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan dwangsom dalam konteks PTUN, termasuk efektivitasnya dalam penegakan hukum administrasi dan dampaknya terhadap perilaku para pihak yang terlibat. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengevaluasi dasar hukum, prosedur, dan konsekuensi dari pemberlakuan dwangsom. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dwangsom dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk meningkatkan ketaatan pada putusan PTUN, namun juga menimbulkan beberapa tantangan, seperti potensi beban finansial yang berlebihan bagi pihak yang kalah dan perlunya pengawasan yang ketat dalam penerapannya. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam mengoptimalkan penggunaan dwangsom sebagai bagian dari sistem sanksi di PTUN.
MENGURAI JALINAN KONSEP : ONTOLOGI FILSAFAT ILMU DALAM DINAMIKA TEORI DAN PRAKTIK Rosita Dongoran; Fadillah Nazmi; Julhaji Siregar; Sari Khoirunnisa; Fatihutthariq Arrahmani
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4253

Abstract

Ontologi filsafat ilmu merupakan cabang filsafat yang mempertanyakan hakikat dari ilmu pengetahuan itu sendiri, serta hubungannya dengan realitas yang ada di luar pengetahuan tersebut. Studi ini mengkaji pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa yang dapat dikatakan sebagai pengetahuan sahih dan bagaimana pengetahuan ini berhubungan dengan dunia yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki berbagai pandangan ontologis yang ada dalam filsafat ilmu, dari perspektif realisme ilmiah hingga konstruktivisme sosial. Yang memberikan gambaran tentang pentingnya memahami ontologi dalam konteks ilmu pengetahuan modern yang kompleks dan multidisipliner. Penelitian ini menggunakan pendekatan analitis dengan menganalisis berbagai teori dan pandangan ontologis yang telah dikemukakan oleh para filsuf dan epistemolog. Pendekatan kualitatif digunakan untuk membedah argumentasi dari berbagai sudut pandang ontologis yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ontologi dalam filsafat ilmu memiliki implikasi yang dalam terhadap cara kita memahami dan membangun pengetahuan. Berbagai teori seperti realisme ilmiah, konstruktivisme, dan fenomenologi menawarkan perspektif yang berbeda tentang realitas ilmiah dan bagaimana pengetahuan tersebut dapat dikonstruksi atau dipahami. Diskusi mengenai ontologi filsafat ilmu mencakup perdebatan tentang apakah pengetahuan merupakan representasi dari realitas yang objektif atau konstruksi sosial belaka. Implikasi dari teori-teori ini terhadap praktik ilmiah, epistemologi, dan etika ilmiah juga dibahas untuk mengeksplorasi bagaimana ontologi memengaruhi cara kita berinteraksi dengan pengetahuan dan dunia di sekitar kita.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH Nadya Puan Maharani; Tegar Rizkiansyah Robbani; Annisa Alin Yasyifa; Bonita Aurelie Suriadi; Ivan Darmawan
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4254

Abstract

Fokus dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan di Kabupaten Sleman dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan kearsipan daerah. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Artikel ini membahas implementasi pengawasan kearsipan di Kabupaten Sleman yang diamanatkan undang-undang dalam bentuk pembinaan dan pengawasan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan landasan-landasan hukum sebagai acuan, yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.
HARMONI ANTARA KEBEBASAN INDIVIDU DAN PERTANGGUNGJAWABAN MORAL Nouval Dwi Bhara Daksa; Astrid Calista Saraswati Sejahtera; Devi Vanessa Armi Putri; Aida Jihannisa Haidar; Zakia Sofi Salsa Bella Laili
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4257

Abstract

Kebebasan manusia adalah sebuah konsep yang telah menjadi pusat perdebatan filosofis selama berabad-abad. Kaitannya dengan pertanggungjawaban moral menjadi topik yang menarik, karena kebebasan memberikan manusia kemampuan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dalam konteks ini, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana kebebasan individu bertanggung jawab atas tindakan mereka. Sebagian orang percaya bahwa kebebasan mutlak harus diiringi dengan pertanggungjawaban moral yang penuh, sementara yang lain berpendapat bahwa lingkungan dan faktor-faktor lain dapat membatasi kebebasan seorang individu, sehingga mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban moral mereka. Pemahaman tentang hubungan antara kebebasan dan pertanggungjawaban moral memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk hukum, etika, dan psikologi. Dalam hukum, pertimbangan tentang sejauh mana seseorang bertanggung jawab atas tindakan mereka sering kali menjadi dasar bagi penegakan hukum dan pengadilan. Di bidang etika, pertanyaan tentang apakah seseorang benar-benar bertanggung jawab atas tindakan mereka telah menjadi fokus perdebatan filosofis yang dalam.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERAN UPAYA ADMINISTRATIF DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA Ragiel Nur Marvo; Yudi Kornelis; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran upaya administratif dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara di Indonesia. Upaya administratif merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya administratif memiliki peran penting dalam memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa dirugikan untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi, mengurangi beban pengadilan, dan meningkatkan efisiensi penyelesaian sengketa administrasi. Namun, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur upaya administratif dan keterbatasan wewenang lembaga yang menangani upaya administratif.
OPTIMALISASI PERAN PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES EKSESKUSI PUTUSAN PENGADILAN ADMINISTRATIF Sofia Tio Ardana; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4271

Abstract

Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang mengubah Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur dua jenis eksekusi putusan pengadilan tata usaha negara: eksekusi otomatis dan eksekusi hierarkis. Dalam eksekusi hierarkis, pentingnya kesadaran hukum dari pejabat pemerintah untuk melaksanakan putusan peradilan tata usaha negara yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap menjadi fokus utama. Namun, sering kali terjadi bahwa pejabat pemerintah tidak dapat atau enggan melaksanakan putusan tersebut dengan berbagai alasan, yang menyebabkan peradilan tata usaha negara kesulitan dalam memaksa pemerintah untuk mematuhi putusannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan berbasis bahan hukum, yaitu mengkaji konsep-konsep, teori-teori, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta literatur terkait. Ditemukan bahwa beberapa putusan peradilan tata usaha negara tidak dapat dilaksanakan karena kualitas putusan yang kurang memadai dan perubahan keadaan setelah putusan tersebut diambil. Tantangan dalam meningkatkan wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pelaksanaan putusan dipelajari dari perspektif teori sistem hukum, termasuk: 1) adanya norma-norma yang ambigu dan saling bertentangan serta putusan yang sulit dieksekusi (sub-sistem substansi hukum), 2) kekurangan pejabat atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan putusan (sub-sistem struktur hukum), dan 3) rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan (sub-sistem kultur hukum).
ANALISIS PENYALAHGUNAAN WEWENANG PEJABAT PEMERINTAHAN DAN PERAN PENGAWASAN APIP: PERSPEKTIF PTUN Yaomi Tachyata Masning Rhuina; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i5.4283

Abstract

Diskresi yang dimiliki pejabat pemerintahan sangat penting untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dalam situasi yang tidak diatur secara rinci oleh peraturan perundang-undangan. Namun, tanpa pengawasan yang memadai, diskresi ini rentan terhadap penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Penelitian ini mengkaji unsur-unsur penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan serta peran dan kontribusi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam proses pengujian unsur penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Berdasarkan hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan wewenangnya tidak sesuai dengan tujuan yang seharusnya, yang dapat meliputi tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. PTUN berperan penting dalam mengawasi dan memutus sengketa tata usaha negara yang melibatkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Dalam hal ini, PTUN memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan atau tindakan yang melanggar hukum, serta menilai batas-batas diskresi yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan. Pengawasan oleh APIP merupakan langkah awal yang penting dalam proses ini, di mana hasil pengawasan dapat menjadi bukti dalam persidangan di PTUN untuk menguji adanya penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme pengawasan yang efektif dan prosedur hukum yang jelas dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pejabat pemerintahan, serta memastikan pelaksanaan good governance dan rule of law.
KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA ADMINISTRASI PUBLIK BERDASARKAN UU NO. 30 TAHUN 2014 Wahyu Saro Koernadi Lase; Yudi Kornelis; Diki Zukriadi
Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.3783/causa.v5i6.4297

Abstract

Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa administrasi publik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. PTUN memiliki peran penting dalam mengawasi dan menegakkan hukum administrasi guna memastikan tindakan administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artikel ini mengeksplorasi cakupan dan batasan kewenangan PTUN, serta analisis terhadap beberapa kasus sengketa administrasi yang telah diselesaikan oleh PTUN. Melalui pendekatan yuridis-normatif, artikel ini menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi PTUN dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa PTUN memiliki peran yang strategis dalam menjaga prinsip-prinsip good governance, meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam implementasinya. Artikel ini diakhiri dengan rekomendasi untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas PTUN dalam menghadapi dinamika sengketa administrasi publik di masa mendatang.

Page 53 of 143 | Total Record : 1426

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 12 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 11 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 10 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 12 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 11 No. 1 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 9 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 8 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 7 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 6 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 5 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 4 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 3 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 2 (2025): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 12 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 11 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 10 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 10 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 9 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 8 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 5 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 4 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 1 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 9 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 8 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 7 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 6 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 5 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 4 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 3 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 2 (2024): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 12 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 11 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 10 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 9 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 8 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 7 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 6 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 5 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 2 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (2023): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 4 (2004): Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan More Issue