cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,405 Documents
PERLINDUNGAN HAK CIPTA VIDEO LIVE TIKTOK YANG DI-REUPLOAD PADA PLATFORM LAIN Alyssa Maydina Putri; Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1638

Abstract

Kajian ini bertujuan menjabarkan pengaturan hak atas video yang diunggah di TikTok menurut UU Hak Cipta serta mengidentifikasi masalah penegakan hukum terkait penayangan ulang video live TikTok tanpa izin. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan fakta. Hasil kajian menunjukkan bahwa video TikTok tergolong Karya Sinematografi yang dilindungi hak cipta sesuai Pasal 40 UU Hak Cipta. Namun, penegakan hukum menghadapi kendala signifikan, seperti ketidakjelasan aturan terkait penayangan ulang video live, lemahnya implementasi hukum, dan sulitnya pembuktian pelanggaran di ranah digital. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dan platform digital terhadap perlindungan hak cipta memperparah situasi. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi yang lebih spesifik dan responsif terhadap perkembangan teknologi, serta penguatan peran aparat penegak hukum dan edukasi publik untuk melindungi hak pembuat konten secara optimal di tengah maraknya pelanggaran hak cipta di media sosial. Langkah konkret seperti penyusunan pedoman teknis dan kolaborasi antar lembaga penegak hukum juga penting untuk mempermudah proses penindakan. Perlindungan hukum yang kuat akan mendorong kreator konten lebih aktif berkreasi tanpa rasa khawatir atas pencurian karya. Selain itu, peran platform digital dalam mencegah pelanggaran hak cipta harus ditegaskan melalui kebijakan internal yang mendukung penegakan UU Hak Cipta
PERAN PANCASILA DALAM MEMBENTUK KARAKTER BANGSA DI ERA GLOBALISASI Putri Sary Margaret Julianti Silaban; Ferdi Huta Barat; Ricky Lumban Gaol; Marlon Purba
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1639

Abstract

Pancasila sebagai dasar negara berarti bahwa Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan peraturan bahkan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala hukum yang berlaku di Indonesia serta menjadi pedoman dalam sistem pemerintahan dan budaya. Konsep ini menegaskan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan serta kebijakan yang dibuat harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila yang telah disusun dengan sebaik mungkin tanpa menyampingkan kondisi bangsa Indonesia. Selain sebagai dasar dan pedoman peraturan perundang-undangan negara Indonesia, Pancasila memainkan peran penting dalam membentuk karakter bangsa di tengah arus globalisasi yang terus berkembang secara pesat. Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia memiliki peran yang penting dalam membentuk suatu karakter bangsa, terutama di tengah tantangan era globalisasi. Dalam konteks ini, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi maupun landasan filosofis, tetapi juga sebagai pedoman dalam pembentukan suatu karakter bangsa dan memperkuat identitas nasional. Globalisasi membawa pengaruh budaya dan nilai-nilai asing yang dapat mengikis jati diri bangsa. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, menjadi sangat penting. Melalui pendidikan formal maupun informal, nilai-nilai Pancasila dapat ditanamkan sejak dini agar generasi muda memiliki pemahaman yang kuat terhadap identitas nasional mereka. Melalui pendidikan dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila juga diharapkan dapat membentuk individu yang tidak hanya kompetitif di tingkat global, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas bangsa. Dengan demikian, Pancasila berkontribusi dalam membangun bangsa yang berkarakteryanh sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila, dan mampu beradaptasi di era global tanpa tertinggal arus kemajuan globalisasi.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN JUDI ONLINE DI INDONESIA Reza Dwi Saputra; I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1640

Abstract

Pesatnya perkembangan teknologi menjadikan kegiatan perjudian secara online yang awalnya hanya permainan hiburan, kini menjadi sumber permasalahan hukum yang ada di kalangan masyarakat Indonesia karena permainan ini banyak dijadikan sebagai sumber pendapatan bagi mereka. Penulis menuangkannya ke dalam jurnal ilmiah mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Judi Online di Indonesia yang dimana pokok pembahasan jurnal ini berisikan mengenai langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh unit cybercrime dan ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana judi online di Indonesia. Penyalahgunaan teknologi yang terjadi saat ini menimbulkan kejahatan modern berupa judi online yang memanfaatkan jaringan internet sebagai media kejahatan. Hal ini menjadi masalah besar dan di Indonesia sudah menyebar luas sebab dioperasikan secara online sebagai sarana untuk melakukan kejahatan tersebut. Sebagai masyarakat Indonesia sudah sepatutnya memberikan dukungan agar persoalan perjudian secara online ini diselesaikan. Melalui tulisan ilmiah ini penulis memberikan pemahaman bagaimana penegakan hukum dan ketentuan hukum yang mengatur mengenai fenomena kejahatan judi online yang sedang marak terjadi di masyarakat.
AN ANALYSIS OF THE MAIN CHARACTER’S PSYCHOLOGICAL CONFLICT IN THE NOVEL “9 SUMMERS 10 AUTUMNS: FROM THE CITY OF APPLES TO THE BIG APPLE” BY IWAN SETYAWAN Lukman Nurwahit; Agita Violy; Rosyiadiastuti
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1641

Abstract

The purpose of this study is to identify and analyze conflict comprehensively in a novel. Object of this research is the novel “9 Summers 10 Autumns: From The City of Apples to The Big Apple” by Iwan Setiawan tells the story of a boy from little village who pursues his dreams in United State of America. This study discusses the psychological conflict experienced by main character, especially the conflict that happens when he has been solving the problem to reach every target what he wants. The study uses a qualitative method to determine how to analyze and collect research data, which is used to determine psychological experience. The result of this study found that as a condition when someone has been born is not a reason to create a big dream, sometimes this condition also gives trouble in relationship with friend of the same age and always haunted by feelings of guilt so punishing himself and experience the inner conflict. The data collection which we obtained from the observation, documentation, and combined. As well as the technique of analysing data which used is qualitative data analyzing, it is Reading or studying the data, Learn the keyword and write model was found. The wisdom of this study was a parents should support every dream from their children and did not give some tight limitation that made kids felt hards to achieve their dreams.
PENTINGNYA LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE  PADA KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Ni Putu Inten Puspitasari; Ni Nengah Adiyaryani
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1642

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pentingnya peran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya korban kekerasan dan/atau pelecehan seksual. Para korban kekerasan seksual seringkali sering kali sulit untuk mengakui bahwa mereka adalah korban, terutama jika mereka berasal dari berasal dari latar belakang yang kurang beruntung atau miskin. Situasi ini membuat mereka merasa lebih semakin tertindas dan tidak memiliki akses terhadap keadilan. Hak untuk mendapatkan keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum adalah hak asasi setiap individu, tanpa memandang ras, suku, agama, atau status sosial. Oleh karena itu, kehadiran Oleh karena itu, kehadiran LBH sangat penting dalam membantu korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan kembali hak-haknya yang dilanggar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana penulis mengumpulkan data dari studi kasus, wawancara dengan pihak-pihak terkait, dan analisis terhadap peraturan yang berlaku. Fokus dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas LBH dalam memberikan bantuan hukum kepada korban-apakah benar-benar melayani masyarakat atau hanya berfungsi sebagai lembaga formal. Temuan-temuan menunjukkan bahwa meskipun LBH memainkan peran penting dalam memberikan akses terhadap keadilan bagi korban, namun masih ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan sumber daya yang terbatas, kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dan hambatan birokrasi. Oleh karena itu, Oleh karena itu, penguatan kapasitas LBH dan penerapan kebijakan yang lebih efektif yang lebih efektif diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga ini dapat menjalankan perannya secara optimal.
ETIKA BISNIS DALAM MAZHAB HANBALI: ANALISIS TERHADAP PRINSIP KEJUJURAN DAN KEADILAN DALAM BISNIS Fitriyah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1644

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana etika bisnis dalam mazhab hanbali: analisis terhadap prinsip kejujuran dan keadilan dalam perdagangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data kepustakaan Hasil penelitian menjelaskan bahwa Prinsip keadilan mendistribusikan keuntungan secara proporsional, menghindari eksploitasi, dan menjamin kesetaraan. Praktik riba, gharar, dan maisir diharamkan, serta tanggung jawab sosial perusahaan ditekankan. Prinsip kejujuran meliputi kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, larangan menipu, kualitas barang yang baik, transparansi informasi, penghindaran sumpah palsu, pembangunan kepercayaan, peningkatan reputasi, dan loyalitas pelanggan. Kejujuran dianggap sebagai sumber kebaikan dan keberkahan dalam Islam, sehingga pelaku usaha Muslim harus menjauhi eksploitasi dan riba. Prinsip keadilan mencakup keseimbangan hak dan kewajiban, transparansi informasi, tanggung jawab sosial, regulasi pemerintah, dan bisnis berkelanjutan untuk melindungi hak semua pihak, menciptakan sistem ekonomi yang adil, dan memberikan manfaat bagi semua pihak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaku usaha diharapkan dapat menjalankan bisnis secara adil dan etis, memberikan manfaat bagi semua pihak, karena mazhab Hanbali memandang keadilan sebagai bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis.
PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG JUAL BELI DAN RELEVANSINYA DALAM BISNIS E-COMMERCE Putri Zulianah
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1645

Abstract

Prinsip keadilan dan kejujuran adalah dasar pemikiran Imam Syafi'i tentang hukum jual beli Islam. Beliau berpendapat bahwa keberadaan barang yang diperjualbelikan, kesepakatan antara penjual dan pembeli, dan ijab qabul adalah semua komponen yang harus ada dalam transaksi jual beli. Di zaman sekarang, kemajuan teknologi telah membuat berbagai aspek kehidupan menjadi lebih mudah, seperti membeli sesuatu. Dengan kemudahan dan fleksibilitas yang belum pernah ada sebelumnya, e-commerce kini menjadi salah satu pilar utama perekonomian global. Namun, prinsip-prinsip hukum kontrak yang berlaku seringkali dihadapkan pada transaksi online, terutama dari sudut pandang Islam. Pertanyaan tentang keabsahan jual beli yang dilakukan melalui platform e-commerce yang didasarkan pada hukum Islam masih relevan, terutama jika syarat dan rukun jual beli terpenuhi. Dalam menentukan apakah transaksi digital sesuai dengan hukum Islam, pemikiran Imam Syafi'i dapat digunakan sebagai referensi. Beberapa platform e-commerce telah menetapkan kebijakan untuk memastikan transaksi aman dan mencegah penipuan. Dalam jual beli online, rukun dan syarat Islam seperti ijab qabul, kejelasan produk, dan kesepakatan harga dapat disesuaikan. Oleh karena itu, agar transaksi berjalan dengan lancar dan sesuai dengan prinsip syariah, platform e-commerce harus memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada pelanggan benar dan dapat diandalkan.
PENGARUH METODE KONVERSI SUARA SAINTE LAGUE DALAM HUKUM PEMILU INDONESIA Jeremy Hottio Bayu Siagian; Jimmy Zeravianus Usfunan
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1646

Abstract

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengkaji salah satu metode konversi suara DPR yang digunakan di Indonesia dalam pemilihan umum untuk melakukan pemilihan legislatif. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan dengan menggunakan sumber-sumber hukum, buku, dan juga sejarah daripada pengaturan pemilu di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa walau untuk bisa mendapatkan kursi di DPR, partai politik harus mendapatkan minimal 4% dari jumlah suara sah untuk bisa diikutkan dalam perhitungan kursi DPR (Pasal 414 UU Nomor 7 Tahun 2017 atau UU Pemilu), mereka akan tetap dikonversi dengan menggunakan metode Sainte Lague atau dengan menggunakan bilangan pembagi 1:3:5:7 dan seterusnya (Pasal 415 UU Nomor 7 Tahun 2017). Metode ini digunakan agar pembagian jumlah suara dapat dibagi dengan rata dengan partai yang memenuhi persyaratan pasal 414 UU Pemilu. Namun, apakah benar metode ini memenuhi keresahan agar setiap partai termasuk partai kecil bisa mendapatkan kesempatan untuk mengisi kursi di DPR?.
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA SINEMATOGRAFI TERHADAP POTONGAN FILM YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK I Gede Taruna Santosa
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1647

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap sebuah potongan film yang diunggah pada aplikasi TikTok meskipun tanpa tujuan komersial, serta upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta jika terdapat dugaan pelanggaran hak cipta atas ciptaannya. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan undang-undangan (statute approach) dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini ialah bahwa tindakan mengunggah sebuah potongan film pada aplikasi TikTok meskipun dengan dalih tanpa tujuan komersial merupakan suatu tindakan yang melanggar hak cipta. Makna dari tujuan komersial perlu dicermati lebih dalam agar tidak menimbulkan kekaburan norma di masyarakat. Film atau karya sinematografi merupakan ciptaan yang dilindungi berdasarkan ketentuan Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI DI INDONESIA I Gede Taruna Santosa
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 3 No. 3 (2025): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v3i3.1648

Abstract

Penelitian ini mengkaji mekanisme penyelesaian sengketa terhadap dugaan pelanggaran hak cipta karya sinematografi di Indonesia berdasarkan perspektif yuridis normatif. Kajian difokuskan pada analisis terhadap kerangka regulasi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implementasinya dalam sistem penegakan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa terhadap dugaan pelanggaran hak cipta karya sinematografi dapat ditempuh melalui mekanisme litigasi di Pengadilan Niaga dan non-litigasi melalui alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian mengidentifikasi adanya kelemahan dalam implementasi penegakan hukum hak cipta karya sinematografi, terutama terkait dengan penyebaran konten melalui platform digital. Hasil analisis terhadap putusan pengadilan menunjukkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi dan interpretasi unsur kerugian ekonomi dalam penyelesaian sengketa hak cipta.

Filter by Year

2023 2026