cover
Contact Name
Muhammad Rifqi Nur Wachid Adi Pratama
Contact Email
emailku.rifqi@gmail.com
Phone
+6287819993212
Journal Mail Official
mediaakademikpublisher@gmail.com
Editorial Address
JL.Tanjung Dusun Sono Sidokerto RT.01 RW.04, Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur (61252).
Location
Kab. sidoarjo,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Media Akademik (JMA)
ISSN : -     EISSN : 30315220     DOI : https://doi.org/10.62281/jma
Jurnal Media Akademik (JMA) merupakan platform publikasi jurnal atau hasil karya suatu penelitian orisinil atau tinjauan pustaka yang ditulis oleh dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum. Ruang lingkup karya yang diterbitkan mencakup Multidisiplin diantaranya: Hukum, Manajemen, Ekonomi, Ekonomi Syariah, Akuntansi, Kewirausahaan, Keagamaan, Bisnis, Budaya, Ilmu Sosial Humaniora, Ilmu Komunikasi, Sastra, Bahasa, Pertanian, Kedokteran, Keperawatan, Peternakan, Perikanan, Politik, Pendidikan, Pengabdian Masyarakat, Ilmu Teknik, Sistem Informasi, Teknik Elektro, Informatika, Desain Komunikasi Visual, dan Seni.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 2,732 Documents
TATA KELOLA PERTANAHAN DALAM MEMENUHI ASAS TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENERBITAN SERTIFIKAT PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN Florence Margareth Hilda Harefa; Muhammad Yamin; Budiman Ginting; Abd. Harris
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.215

Abstract

Persoalan yang timbul pada saat ini adalah realitas pelaksanaan pelayanan pengurusan sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kota Medan dari data dan banyaknya pengaduan secara langsung maupun melalui media massa berupa pelayanan yang berlarut-larut, mempersulit atau diskriminasi pelayanan dan lamanya penerbitan serifikat tanah. Fenomena tersebut menunjukkan belum tercapainya akauntabilitas pelayanan publik yang berkaitan dengan proses, yaitu pemberian pelayanan yang cepat dan responsive. Permasalahan dalam penelitian tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi. Akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Tansparansi dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Jenis penelitian sosiologis hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang digunakan data sekunder dan primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Tata kelola pertanahan yang baik harus memenuhi asas transparansi untuk memastikan keadilan, keberlanjutan, dan efisiensi dalam pengelolaan pertanahan. Masyarakat harus memiliki akses yang mudah dan transparan terhadap informasi mengenai kepemilikan, penggunaan, dan pengalihan tanah. Pemerintah harus menjalankan sistem informasi pertanahan yang terbuka, mencakup data dan dokumen penting seperti sertifikat tanah, batas-batas tanah, dan perizinan, yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. Akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Kantor Pertanahan Kota Medan. Akuntabilitas mengacu pada kewajiban dan tanggung jawab Kantor Pertanahan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Kantor Pertanahan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses penerbitan sertifikat tanah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pelaksanaan tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Medan. Pelaksanaan tata kelola pertanahan dalam memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam penerbitan sertifikat pada Kantor Badan Pertanahan Nasional diatur oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Asas-asas yang diterapkan dalam penerbitan sertifikat meliputi kepastian hak, keadilan, kemanfaatan, kemudahan, dan akuntabilitas administrasi pertanahan. Klusterisasi data aset juga dapat dilakukan untuk mempercepat proses sertifikasi tanah.
PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PADA PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMILIK LAHAN PERSAWAHAN DENGAN PENGELOLA WISATA BIDADARI DI DUSUN PAMAH SIMELIR DESA TELAGAH KECAMATAN SEI BINGAI, KABUPATEN LANGKAT Rabiatul Adawiyah; Suhaidi; Jelly Leviza; Dedi Harianto
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.216

Abstract

Perjanjian kerjasama pengusahaan lahan pertanian/sawah sebagai objek wisata memberikan keadilan dan kepastian hukum. Ini memposisikan Dusun Pamah Simelir, Desa Telagah, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat dalam pengelolaan obyek wisata. Perjanjian ini di luar KUHPerdata, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: Bagaimana Pengaturan Kerjasama pengelolaan Obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat; Bagaimana bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dilihat dari hukum kontrak di Indonesia; Apakah kesepakatan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola Obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat Telah Menerapkan Prinsip Keadilan bagi Menjamin Kepentingan para pihak. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yang didukung dengan sumber data primer dan sekunder, serta dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasannya yaitu pengaturan kerjasama pengelolaan obyek wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir dalam pelaksanaan pengelolaannya memberikan kuasa kepada pengelola wisata. Pemberian hak pengelolaan ini didasari atas perjanjian tidak tertulis dan tidak dituangkan dalam akta tertulis antara kedua belah pihak tersebut. Bentuk kesepakatan tidak tertulis yang dilakukan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir dimana setelah melalui proses perundingan, tercipta kesepakatan mengenai hak dan kewajiban pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari beserta pelaksanaan pembagian hasil dari pengelolaan wisata bidadari. Kesepakatan antara pemilik lahan persawahan dengan pengelola wisata bidadari di Dusun Pamah Simelir berdasarkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak sudah tercermin keadilan walaupun sesungguhnya perlu terdapat perubahan yang harus dilakukan demi tercapainya suatu keadilan secara utuh.
PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SISTEM TAKSIR MENURUT HUKUM ISLAM Razika Azmila; Utary Maharani Barus; Idha Aprilyana Sembiring; Yefrizawati
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.217

Abstract

Keabsahan Jual-beli dilakukan dengan membuat suatu perjajian yang dibuat oleh kedua belah pihak sebagai bukti terlaksanaya jual-beli. Perjanjian dalam jual-beli mempunyai tatacara dan pelaksanaan yang bermacam-macam. salah satunya adalah perjanjian jual beli dengan sistem taksir atau dalam Hukum Islam disebut jual beli jizaf. Jual beli jizaf merupakan kebiasaan masyarakat Kecamatan Tanah Putih dalam melakukan transaksi jual beli tanah yang belum diketahui secara pasti ukuran tanah yang akan menjadi penentu harga jual tanah. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana praktek perjanjian jual-beli dengan sistem taksir di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. ditinjau dari Hukum Islam. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual beli dengan system taksir di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,Provinsi Riau serta Bagaimana upaya penyelesaian sengketa yang ditimbukan dari perjanjian jual beli dengan sistem taksir di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dimana sumber datanya diperoleh dari data primer dan data skunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum, yaitu : bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dan studi lapangan dengan melakukan wawancara dan kuesioner kepada responden. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif Hasil dari penelitian Praktek perjanjian jual beli dengan sistem taksir di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau merupakan suatu kebiasaan masyarakat adat setempat dalam bertransaksi jual beli tanah. Adapun perjanjian jual beli dengan sistem taksir ini ditinjau dari keabsahan rukun dan syarat akad jual beli yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat belum sesuai dengan Hukum Islam, dikarenakan tidak terpenuhinya syarat taksir dalam pandangan Hukum Islam. Akibat hukum dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau pada saat berlangsungnya akad yang sudah dikendaki dan disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela, namun tanah yang menjadi obyek jual beli dengan sistem taksir mengandung kecacatatan sehingga menimbulkan kekeliruan pada sifat akad. Akad semacam ini dalam Hukum Islam dapat dibatalkan. Upaya penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian jual beli dengan sistem taksir di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dilakukan dengan musyawarah. Pihak penjual dan pembeli melakukan mediasi yang dihadiri oleh kepala desa atau ninik mamak sebagai hakim yang memberikan pemahaman sehingga kedua belah pihak yang bersengketa diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian baru atau membatalkan perjanjian jual beli.
STANDAR MANAJEMEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS BELAJAR DI SMPN 40 SURABAYA Novi Shofariyah; Afin Najwa Aulia; Windasari; Agustin Hanivia Cindy
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana standar manajemen pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan kualitas belajar peserta didik di SMPN 40 Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana di lakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi nontekstual. Sampel yang menjadi object penelitian ini yaitu Waka Humas SMPN 40 Surabaya tersebut
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN KOMISARIS YANG TIDAK MELAKSANAKAN RUPS TAHUNAN Lili Wulandari; Runtung; Utary Maharany Barus; Mahmul Siregar
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.219

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisa tanggung jawab serta akibat hukum bagi Direksi dan Komisaris Perseroan yang tidak melaksanakan RUPS tahunan dan melakukan perbuatan melawan hukum, keduanya sama-sama telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam tugasnya sebagai direksi dan komisaris yang mengurus perseroan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah bagaimana tanggung jawab direksi dan komisaris perseroan terbatas yang tidak melaksanakan RUPS tahunan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris di Indonesia, dan bagaimana upaya hukum atas kerugian perseroan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi dan komisaris dalam mengurus perseroan terbatas. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif dengan mendasarkan data kepustakaan sebagai data utamanya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan sekunder seperti literatur, dan bahan tersier seperti kamus. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa tanggung jawab direksi dan komisaris yang tidak melaksanakan RUPS tahunan, dan perbuatan melawan hukum menjadi permasalahan bagi direksi dan komisaris dalam melakukan pengurusan perseroan, akibatnya perseroan mengalami kerugian, kelalaian direksi dan komisaris dalam pengurusan perseroan mewajibkan secara hukum direksi dan komisaris mengambil tanggung jawab penuh secara pribadi sebagaimana ketentuan UUPT 40 Tahun 2007. PT. Damai Jaya Lestari mengangkat Direktur Utama tanpa melalui RUPS, Mantan Direktur Utama PT. Modular Alkesindo selama lima tahun sejak tanggal 1 Februari 2011 sampai dengan 1 Februari 2016 tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan, dan Presiden Direktur pada PT. Sport Glove Indonesia telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan menyalahgunakan wewenang memanipulasi jumlah pencairan uang dengan melakukan transfer ke rekening pribadinya uang perusahaan yang seharusnya diperuntukkan pembayaran gaji pimpinan dan karyawan.
AKIBAT HUKUM DARI MERGER ANTARA GOJEK DAN TOKOPEDIA Vishal Hilmawan Wijaya; Ralang Hartati; Erna Amalia
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 3 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Maret
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i3.226

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya merger gojek dan tokopedia dan akibat hukum yang timbul dari merger gojek dan tokopedia, merger perusahaan sering dilakukan di Indonesia, dimana peraturan mengenai merger tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk perilaku hukum, misalnya meneliti undang-undang yang mengatur tentang merger, yang kemudian data informasi tersebut dianalisis dengan menggunakan beberapa kesimpulan sebagai temuan penelitian, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini dimana penulis mengacu pada norma-norma hukum yang ada pada peraturan perundang-undangan, literatur, pendapat para ahli, makalah-makalah dan hasil penelitian yang berkaitan dengan proses merger, Dari setiap perbuatan yang telah dilakukan pasti ada akibat hukum yang mengikutinya, berdasarkan Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UU Cipta Kerja") yang merubah Pasal 1 angka 9 UU 40/2007. Akibat hukum dari penggabungan itu sendiri Dimana suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan terbatas atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan terbatas lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan terbatas yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan terbatas yang menerima penggabungan.
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS DI PT. UNILEVER INDONESIA Nadya Faisa Ramadhani Putri Buwono; Adinda Natasya Putri; Hanifah Maulidya Kartikasari; Rusdi Hidayat N; Maharani Ikaningtyas
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.227

Abstract

Perencanaan dan pengembangan bisnis adalah salah satu aspek yang diperhatikan perusahaan untuk melakukan perumusan strategi terstruktur dalam pengelolahaan bisnis. Perencanaan dan pengembangan bisnis sebagai upaya memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, terutama PT. Unilever Indonesia, Tbk perusahaan. PT. Unilever Indonesia, Tbk adalah salah satu perusahaan besar di Indonesia yang memproduksi barang kebutuhan sehari-hari. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui analisis lingkungan bisnis, perencanan pemasaran, perencanaan sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan etika bisnis di PT. Unilever Indonesia, Tbk. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif literature review dengan melibatkan studi menyeluruh terhadap berbagai referensi yang relevan dengan topik penelitian. Dari hasil penelitian ini diketahui PT. Unilever Indonesia, Tbk melakukan pengembangan dan perencanaan bisnis melalui lima aspek, yaitu analisis lingkungan bisnis dengan analisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan, perencanaan pemasaran dengan diferensiasi produk, distributor, iklan, dan pemberian diskon, perencanaan sumber daya manusia dengan proses rekruitmen, pelatihan karyawan, dan pemberian intensif, pengembangan teknologi dengan pelaksanaan pengembangan kemasan, dan etika bisnis dengan melaksanakan beberapa etika bisnis. Perencanaan dan pengembangan bisnis yang dilakukan PT. Unilever Indonesia Tbk menunjukkan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan strategis perusahaan.
ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS UNTUK MENINGKATKAN LABA UMKM SOTO AYAM LAMONGAN PAK NOTO Laila Ulfa Izak; Suvriati Vivka Merdana; Dwi Syerli Inda Rahmawati; Rusdi Hidayat N; Maharani Ikaningtyas
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.228

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi analisis kondisi bisnis, strategi perencanaan, dan pengembangan bisnis untuk meningkatkan laba pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Soto Ayam Lamongan Pak Noto. Bisnis kuliner ini merupakan bagian penting dari ekonomi domestik Indonesia, dengan warisan dan reputasi yang kuat. Melalui perubahan lokasi dan warisan dari pemilik aslinya, bisnis ini telah bertahan dan berkembang, menunjukkan ketahanan sektor UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi. Namun, untuk meningkatkan laba dan mempertahankan kompetitivitasnya, diperlukan strategi perencanaan dan pengembangan bisnis yang efektif. Perencanaan bisnis ditekankan sebagai aspek krusial dalam menjaga stabilitas dan kesuksesan bisnis. Dalam hal ini, perencanaan mencakup identifikasi tujuan jangka pendek dan panjang, strategi untuk mencapainya, serta analisis menyeluruh terhadap aspek-aspek seperti industri, pelanggan, dan pesaing. Pengembangan bisnis, di sisi lain, mencakup tahapan identifikasi peluang, formulasi alternatif usaha, seleksi alternatif terpilih, pelaksanaan, dan evaluasi. Strategi pengembangan bisnis, termasuk pengelolaan biaya operasional, kebijakan harga yang tepat, dan efisiensi operasional, diperlukan untuk meningkatkan laba. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penekanan pada penjelasan rinci dan deskriptif. Data diperoleh melalui pengamatan lapangan dan analisis terhadap kasus UMKM Soto Ayam Lamongan Pak Noto, dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam menganalisis fenomena bisnis. Analisis terhadap UMKM Soto Ayam Lamongan Pak Noto menunjukkan strategi perencanaan yang meliputi pengelolaan biaya, kebijakan harga, dan fokus pada efisiensi operasional. Pengembangan bisnis dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan, pembangunan identitas merek yang kuat, dan pemanfaatan strategi operasional yang efisien. Strategi ini membantu meningkatkan laba dan menjaga kompetitivitas bisnis dalam industri kuliner yang kompetitif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perencanaan bisnis yang matang dan pengembangan bisnis yang efektif dapat meningkatkan laba dan mempertahankan kompetitivitas UMKM Soto Ayam Lamongan Pak Noto. Strategi fokus pada efisiensi operasional, pengelolaan biaya, kebijakan harga yang tepat, dan peningkatan kualitas pelayanan menjadi kunci dalam meningkatkan kinerja bisnis dan memperkuat hubungan dengan pelanggan. Dengan demikian, UMKM ini dapat mencapai kesuksesan jangka panjang dalam industri kuliner.
IMPLEMENTASI STRATEGI PEMASARAN DIGITAL DALAM PENGEMBANGAN BISNIS DI ERA DIGITALISASI M. Zidhan Nurul H; Nazla Taslia Farah; Septia Amiwantoro; Faridatun Nikmah; Rusdi Hidayat N; Maharani Ikaningtyas
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.229

Abstract

Perkembangan pesat teknologi digital telah mengubah lanskap bisnis secara global, mempengaruhi cara perusahaan berinteraksi dengan konsumen dan melakukan pemasaran produk serta layanan. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi digital marketing pada pelaku bisnis online, mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam menerapkan strategi pemasaran digital, serta menawarkan solusi untuk mengatasi kendala tersebut dalam konteks pengembangan bisnis di era digitalisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang memberikan wawasan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan, rumusan masalah yang diajukan meliputi: implementasi digital marketing, hambatan dan tantangan dalam strategi pemasaran digital, solusi untuk mengatasi kendala tersebut, efektivitas strategi pemasaran digital dalam meningkatkan visibilitas merek dan memperluas pangsa pasar perusahaan, serta dampak berbagai platform media sosial dan teknologi digital terbaru dalam menghadapi perubahan perilaku konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang penerapan strategi pemasaran digital dalam konteks bisnis online, serta menggali potensi dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi era digitalisasi. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan dan wawasan bagi praktisi bisnis dan peneliti untuk mengoptimalkan pemasaran digital dalam meningkatkan kinerja bisnis mereka di era digitalisasi yang terus berkembang.
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN BISNIS BERKELANJUTAN Aulya Difta Yasah; Sausan Syarifatul Ajuj; Laelly Kusuma Ayu Fardani; Rusdi Hidayat N; Maharani Ikaningtyas
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 2 No. 4 (2024): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi April
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/v2i4.230

Abstract

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan elemen kunci dalam perencanaan dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Stakeholder mencakup individu, kelompok sosial, dan komunitas yang mempunyai hubungan atau kepentingan terhadap organisasi dan berperan penting, baik aktif maupun pasif, dalam mencapai tujuan organisasi. Tugas utama mereka adalah membantu menciptakan kebijakan, aturan atau proyek yang selaras dengan arah pengembangan organisasi atau perusahaan. Inisiatif ini mencakup tiga dimensi utama: ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang semuanya dimasukkan ke dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Dalam konteks bisnis, pemangku kepentingan dapat dikategorikan ke dalam beberapa kelompok besar: pemegang saham, karyawan, pemasok, konsumen, bank atau lembaga keuangan, pesaing, pemerintah, media massa, dan masyarakat umum. Peran mereka berbeda-beda namun saling berhubungan dalam mendukung keberlanjutan perusahaan. Standar pengungkapan yang umum dalam laporan keberlanjutan mencerminkan hubungan perusahaan dengan pemangku kepentingannya selama periode pelaporan. Proses pelibatan ini mencakup identifikasi dan pendefinisian pemangku kepentingan yang relevan, pendekatan perusahaan dalam menangani pemangku kepentingan, frekuensi pelibatan, dan pelaporan mengenai isu-isu utama dan isu-isu yang ditangani.

Page 22 of 274 | Total Record : 2732