cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.H. Umar, Kampung Ceger, Jakasetia, South Bekasi
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
LAWYER: Jurnal Hukum
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29869056     DOI : https://doi.org/10.58738/lawyer
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAWYER: Jurnal Hukum (E-ISSN 2986-9056) adalah jurnal ilmiah peer-review berkualitas tinggi dengan akses terbuka yang diterbitkan dua kali setahun oleh Penerbit Asian Publisher. LAWYER: Jurnal Hukum berfokus pada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa. Aspirasi wawasan regional, nasional maupun internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar (fundamental) namun memiliki unsur kebaruan (updated) sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 78 Documents
 4   5   6   7   8 
Transaksi Pada Agen Brilink Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Uitiuh Tuan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Alda Pong; Darius Mauritsius; Chatryen M Dju Bire
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1652

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsumen dilindungi secara hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui agen BRILink di Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif deskriptif, memanfaatkan data yang dikumpulkan dari wawancara, survei, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dan punitif masih kurang memadai, terutama karena kurangnya visibilitas biaya, kurangnya informasi harga resmi yang mudah diakses, dan pemahaman yang terbatas tentang hak-hak konsumen. Terdapat perbedaan yang mencolok antara tarif resmi yang ditetapkan oleh Bank BRI dan tarif yang dikenakan oleh agen, dengan perbedaan yang tercatat mencapai 300-400%. Tantangan yang menghambat penegakan perlindungan konsumen berasal dari masalah konsumen (seperti rendahnya kesadaran hukum dan keuangan), masalah yang berkaitan dengan agen (termasuk kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab hukum), dan masalah sistemik (terutama kurangnya pengawasan yang efektif oleh OJK dan tidak adanya BPSK di tingkat lokal). Studi ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen, perbaikan mekanisme pengawasan, dan pembuatan sistem pengaduan yang mudah diakses.
Tata Kelola Unit Usaha Ikan Teri Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 7 Maret Di Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Petrus Sina Unarajan; Detji K E R Nuban; Hermanwati A Y Dai
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1653

Abstract

Penelitian ini menyelidiki bagaimana sektor perikanan teri dikelola di Badan Usaha Milik Desa 7 Maret di Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui penelitian hukum empiris kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi, penelitian ini mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan usaha tersebut telah secara efektif menerapkan praktik tata kelola yang baik, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menerapkan metode penangkapan ikan berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Meskipun demikian, masih diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait kuota penangkapan ikan, zonasi, dan konservasi ekosistem laut melalui Peraturan Desa. Efektivitas pengelolaan dibentuk oleh kualitas sumber daya manusia, komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, dan kondisi ekologis. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan inovasi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Hadakewa.
Kontribusi Korban Penipuan Dan Upaya Penanggulangan Kasus Penjualan Tanah Oleh Orang Yang Tidak Berhak Di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang Yeri Adison Djako Pau; Rudepel Petrus Leo; Sigit Prabowo Sonbait
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1672

Abstract

Studi ini meneliti peran individu yang menjadi korban penipuan dan tindakan yang diambil untuk mencegah penipuan tersebut dalam kasus penjualan tanah oleh orang yang tidak berwenang di Desa Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Metode hukum empiris diterapkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data. Informasi dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan kuesioner yang diberikan kepada 65 korban. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban memainkan peran utama dalam kegiatan penipuan dengan terlalu mempercayai orang yang mereka kenal, tidak memeriksa dokumen kepemilikan tanah dengan benar, tidak memverifikasi ahli waris yang sah, dan bergantung pada kesepakatan lisan daripada dokumen resmi yang dilegalisir. Upaya mitigasi memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan edukasi masyarakat tentang hukum untuk mencegah masalah, penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku sebagaimana diatur dalam KUHP, peningkatan proses administrasi pendaftaran tanah, dan kerja sama yang lancar antara instansi pemerintah, kantor pertanahan, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Studi ini menemukan bahwa mengatasi penipuan penjualan tanah memerlukan pendekatan gabungan yang mencakup peningkatan kesadaran di antara para korban, memastikan prosedur yang tepat diikuti, memberlakukan sanksi yang ketat, dan memperkuat sistem tata kelola tanah untuk menjamin keamanan hukum dan melindungi masyarakat.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab dan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdata Ryan Andrea; Dian Herlambang
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1754

Abstract

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Namun, dalam pelaksanaannya sering terjadi wanprestasi yang menimbulkan kerugian dan memunculkan persoalan mengenai tanggung jawab hukum serta pemberian ganti rugi. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum akibat wanprestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) serta mekanisme pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum timbul apabila terdapat perjanjian yang sah, wanprestasi, kerugian, dan hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian. Bentuk pertanggungjawaban meliputi pemenuhan prestasi, pembayaran ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau akibat hukum lainnya sesuai KUHPerdata. Pemberian ganti rugi mengacu pada Pasal 1243–1248 KUHPerdata yang meliputi biaya, kerugian, dan bunga. Penerapan ketentuan tersebut secara konsisten berdasarkan asas kepastian hukum, keadilan, dan itikad baik diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak.
KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH MARITIM PERBATASAN INDONESIA (WINI)-TIMOR LESTE (OECUSSE) BERDASARKAN PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 Hendro Sine Keimalay; Saryono Yohanes; Jeffry A. C. Likadja
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1790

Abstract

Batas maritim antara Indonesia (Wini) dan Timor-Leste (Oecusse) hingga saat ini masih belum terselesaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola kelautan, pemanfaatan sumber daya, dan kerja sama bilateral. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum pengelolaan batas maritim berdasarkan perspektif Teori Negara Kesejahteraan dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perjanjian internasional, dan perbandingan untuk menganalisis instrumen hukum internasional, peraturan nasional, serta doktrin hukum yang relevan terkait pengelolaan batas maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 menyediakan dasar hukum yang komprehensif bagi delimitasi maritim sekaligus mendorong pengaturan kerja sama sementara sambil menunggu tercapainya kesepakatan batas akhir. Penelitian ini berpendapat bahwa penerapan Joint Development Agreement (JDA) merupakan model hukum yang paling tepat bagi batas maritim Indonesia–Timor-Leste, karena memungkinkan pengelolaan sumber daya laut secara bersama tanpa mengurangi posisi hukum masing-masing negara dalam delimitasi maritim final. Model tersebut memperkuat kepastian hukum, mendorong tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, mendukung perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui mekanisme pembagian manfaat yang adil. Konstruksi hukum yang diusulkan mengintegrasikan prinsip penyelesaian yang adil, itikad baik, dan kewajiban untuk bekerja sama dalam UNCLOS 1982 dengan kewajiban konstitusional negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis melalui tawaran kerangka hukum kolaboratif yang mampu menyeimbangkan kedaulatan negara, tata kelola maritim berkelanjutan, dan pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia–Timor-Leste.
Kedudukan Hukum Kesepakatan Mediasi Sengketa Pertanahan Oleh Kantor Pertanahan: Analisis Yuridis Normatif Terhadap Daya Ikat Dan Tindak Lanjut Administratif: The Legal Status of Land Dispute Mediation Agreements Facilitated by the Land Office: A Normative Juridical Analysis of Binding Force and Administrative Follow-up Faishal Muhammad Fakruddin
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1789

Abstract

Land dispute mediation by the Land Office is positioned as a non-litigation settlement mechanism that combines negotiations between the parties with the support of land administration authority. The legal problem lies in the unclear distinction between the function of the Land Office as a facilitator, the binding force of peace agreements as civil agreements, and the administrative actions required to change, improve or cancel land legal products. This research aims to analyze the construction of mediation authority, the legal position of agreements, and the limits of administrative follow-up based on the Indonesian legal system. The research uses normative juridical methods with a statutory approach, conceptual approach and legal synchronization. Primary legal materials include the Basic Agrarian Law, the Arbitration and Alternative Dispute Resolution Law, the Government Administration Law, land registration regulations, the Supreme Court Regulations concerning Mediation Procedures in Court, and the Regulations of the Minister of ATR/Head of BPN concerning Handling and Settlement of Land Cases. The research results show that the Land Office's authority in mediation is facilitative-administrative and is not identical to the authority to adjudicate ownership disputes. A mediation agreement binds the parties as an agreement as long as it fulfills the legal requirements of the agreement, but the consequences for land administration do not arise automatically. Its implementation requires requests and decisions from authorized officials, examination of administrative or juridical defects, protection of third parties in good faith, and compliance with general principles of good governance. Strengthening regulations is needed through differentiating mediation results into civil agreements, data correction and cancellation of legal products, accompanied by measurable and testable follow-up procedures.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 504/PID.SUS/2024/PN. BDG) Dimas Arifianto Suryo; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1848

Abstract

This study aims to analyze the criminal offense of possessing non-plant-based Class I narcotics and the judges' legal reasoning in Bandung District Court Decision Number 504/Pid.Sus/2024/PN Bdg. The research employs a normative legal method utilizing statutory, conceptual, and case-based approaches. The analysis focuses on the application of Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, the substantiation of the offense's elements, and the judges' reasoning in selecting the charge from the alternatives of Article 112 paragraph (1) and Article 114 paragraph (1). The analysis reveals that the defendant was proven to meet the elements of "any person," "without right or unlawfully," and "possessing non-plant-based Class I narcotics." Possession was established by the fact that the defendant retrieved and carried two packages of crystal methamphetamine with a net weight of 4.0534 grams, which laboratory testing confirmed to contain methamphetamine. Although the possession was carried out under the instruction of another party and was temporary in nature, these circumstances did not negate the defendant's factual control over the narcotics. The Panel of Judges selected Article 112 paragraph (1) because there was insufficient evidence regarding a transaction, sale, handover, or intermediation in the narcotics trade. The evidentiary process also satisfied the standards set forth in Articles 183 and 184 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). Thus, the application of Article 112 paragraph (1) is fundamentally consistent with the principles of legality and criminal liability, although the distinction between possession and trafficking requires further elaboration.
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH MELALUI PARATE EKSEKUSI PADA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT MULTIATAMA DANANJAYA Surya Andipa; Mas Agus Priyambodo; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1849

Abstract

In the resolution of non-performing loans, one legal instrument available to the holder of a Mortgage Right is parate executie summary execution, as stipulated in Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. This mechanism empowers the first Mortgage Right holder to sell the mortgaged asset via public auction in the event of debtor default. This study aims to analyze the resolution of non-performing loans through the parate executie mechanism regarding Mortgage Right collateral at PT Bank Perekonomian Rakyat Muliatama Dananjaya, as well as to analyze the legal protection afforded to good-faith debtors during the execution process. The study employs an empirical juridical method utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Data were gathered through literature reviews and field research and analyzed qualitatively. The findings indicate that PT Bank Perekonomian Rakyat Muliatama Dananjaya generally resolves non-performing loans through stages such as collection efforts, persuasive communication, issuance of warning letters, negotiation, and restructuring prior to resorting to parate executie. Parate executie is treated as a measure of last resort when non-litigation resolutions fail and the debtor remains in default. This implementation is fundamentally in accordance with the provisions of Articles 6 and 20 of the Mortgage Rights Law. Legal protection for good-faith debtors is realized through preventive and repressive measures grounded in the principles of good faith, balance, legal certainty, and prudence. Nevertheless, obstacles remain, including lawsuits filed by debtors or third parties, administrative issues regarding the mortgaged asset, the potential for auction proceeds to fall below market value, and a lack of debtor understanding regarding the legal consequences of Mortgage Rights.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN DAFTAR NOMINATIF SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN BIAYA PROMOSI DI PENGADILAN Hermawan Wibisono Putra; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela; Sendi Sanjaya
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1851

Abstract

This study aims to analyze the status of the Nominal List as evidence in disputes at the Tax Court, specifically regarding the conflict between formal administrative defects and the substantiation of the material truth of Promotional Expenses. The research employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and case-based approaches through an analysis of five Tax Court rulings: PUT-006323.15/2018/PP/M.XIA, PUT-005707.15/2019/PP/M.VIIIA, PUT-011363.15/2020/PP/M.XIVA, PUT-006886.15/2020/PP/M.XIIIA, and PUT-003087.15/2023/PP/M.XVIA. The analysis reveals that while the Nominal List serves a crucial function as both an administrative and evidentiary instrument, defects therein do not automatically result in the disallowance of Promotional Expenses. The Panel of Judges has applied varying approaches, ranging from a formalistic stance—treating the Nominal List as an absolute prerequisite—to a "substance over form" approach, which allows taxpayers to substantiate the reality of transactions through invoices, bills, contracts, proof of payment, and other supporting documents. These differing rationes decidendi indicate an absence of a uniform standard regarding the legal consequences of defects in the . Consequently, there is a need for consistent evidentiary practices that treat administrative defects as factors influencing the burden of proof, rather than as automatic grounds for disregarding the material truth of Promotional Expenses.
EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI e-TAX COURT DALAM DIGITALISASI ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK DI PENGADILAN PAJAK Siti Wahyuningsih; Muh. Amin Saleh; Muhenri Sihotang
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i2.1853

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the e-Tax Court implementation regarding the electronic filing of appeals and lawsuits as part of the digitalization of tax dispute administration at the Tax Court. The study employs a normative-juridical method with an empirical (socio-legal) approach, supported by statutory, conceptual, and historical approaches through a comparison of manual and electronic administrative mechanisms. A qualitative-descriptive analysis was conducted using primary, secondary, and tertiary legal materials, alongside administrative data on dispute filings from 2024 and 2025. The results indicate that the e-Tax Court possesses legal legitimacy derived from provisions concerning judicial power, the Tax Court, electronic information and transactions, and technical regulations on electronic hearing administration. Its implementation has brought significant changes to tax dispute administration through the digitalization of filing, document uploading, verification, notification, case monitoring, and the delivery of rulings. Empirically, the electronic mechanism demonstrates shorter resolution times compared to the manual mechanism and is capable of handling larger case volumes with a high rate of timely resolution. However, its effectiveness remains influenced by technological infrastructure, network stability, personnel competence, system security, and user digital literacy. The e-Tax Court effectively supports a judicial process that is simple, fast, efficient, and low-cost, yet it requires continuous strengthening of regulations and infrastructure.

Page 7 of 8 | Total Record : 78

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2026 Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum, September 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2023