cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. R.H. Umar, Kampung Ceger, Jakasetia, South Bekasi
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
LAWYER: Jurnal Hukum
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29869056     DOI : https://doi.org/10.58738/lawyer
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LAWYER: Jurnal Hukum (E-ISSN 2986-9056) adalah jurnal ilmiah peer-review berkualitas tinggi dengan akses terbuka yang diterbitkan dua kali setahun oleh Penerbit Asian Publisher. LAWYER: Jurnal Hukum berfokus pada hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum transportasi, hukum lingkungan, e-commerce, hukum tata negara, hukum adat, hukum acara, alternatif penyelesaian sengketa. Aspirasi wawasan regional, nasional maupun internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar (fundamental) namun memiliki unsur kebaruan (updated) sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 65 Documents
 3   4   5   6   7 
Transaksi Pada Agen Brilink Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Desa Uitiuh Tuan Kecamatan Semau Selatan Kabupaten Kupang Alda Pong; Darius Mauritsius; Chatryen M Dju Bire
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1652

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana konsumen dilindungi secara hukum dalam transaksi yang dilakukan melalui agen BRILink di Desa Uitiuh Tuan, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Studi ini menggunakan metodologi hukum empiris dengan kerangka kualitatif deskriptif, memanfaatkan data yang dikumpulkan dari wawancara, survei, dan tinjauan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif dan punitif masih kurang memadai, terutama karena kurangnya visibilitas biaya, kurangnya informasi harga resmi yang mudah diakses, dan pemahaman yang terbatas tentang hak-hak konsumen. Terdapat perbedaan yang mencolok antara tarif resmi yang ditetapkan oleh Bank BRI dan tarif yang dikenakan oleh agen, dengan perbedaan yang tercatat mencapai 300-400%. Tantangan yang menghambat penegakan perlindungan konsumen berasal dari masalah konsumen (seperti rendahnya kesadaran hukum dan keuangan), masalah yang berkaitan dengan agen (termasuk kurangnya pemahaman tentang tanggung jawab hukum), dan masalah sistemik (terutama kurangnya pengawasan yang efektif oleh OJK dan tidak adanya BPSK di tingkat lokal). Studi ini menyarankan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak konsumen, perbaikan mekanisme pengawasan, dan pembuatan sistem pengaduan yang mudah diakses.
Tata Kelola Unit Usaha Ikan Teri Pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) 7 Maret Di Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Petrus Sina Unarajan; Detji K E R Nuban; Hermanwati A Y Dai
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1653

Abstract

Penelitian ini menyelidiki bagaimana sektor perikanan teri dikelola di Badan Usaha Milik Desa 7 Maret di Desa Hadakewa, Kabupaten Lembata, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, yang mengubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Melalui penelitian hukum empiris kualitatif yang melibatkan wawancara dan observasi, penelitian ini mengeksplorasi implementasi prinsip-prinsip tata kelola seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan tanggung jawab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa badan usaha tersebut telah secara efektif menerapkan praktik tata kelola yang baik, mendorong keterlibatan masyarakat, dan menerapkan metode penangkapan ikan berkelanjutan sebagaimana dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Meskipun demikian, masih diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait kuota penangkapan ikan, zonasi, dan konservasi ekosistem laut melalui Peraturan Desa. Efektivitas pengelolaan dibentuk oleh kualitas sumber daya manusia, komitmen pemerintah desa, partisipasi masyarakat, penggunaan teknologi, dan kondisi ekologis. Peningkatan tata kelola kelembagaan dan pengembangan inovasi sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa Hadakewa.
Kontribusi Korban Penipuan Dan Upaya Penanggulangan Kasus Penjualan Tanah Oleh Orang Yang Tidak Berhak Di Kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang Yeri Adison Djako Pau; Rudepel Petrus Leo; Sigit Prabowo Sonbait
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1672

Abstract

Studi ini meneliti peran individu yang menjadi korban penipuan dan tindakan yang diambil untuk mencegah penipuan tersebut dalam kasus penjualan tanah oleh orang yang tidak berwenang di Desa Manutapen, Kecamatan Alak, Kota Kupang. Metode hukum empiris diterapkan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data. Informasi dikumpulkan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan kuesioner yang diberikan kepada 65 korban. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan peraturan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban memainkan peran utama dalam kegiatan penipuan dengan terlalu mempercayai orang yang mereka kenal, tidak memeriksa dokumen kepemilikan tanah dengan benar, tidak memverifikasi ahli waris yang sah, dan bergantung pada kesepakatan lisan daripada dokumen resmi yang dilegalisir. Upaya mitigasi memerlukan pendekatan menyeluruh yang melibatkan edukasi masyarakat tentang hukum untuk mencegah masalah, penegakan hukum yang ketat terhadap pelaku sebagaimana diatur dalam KUHP, peningkatan proses administrasi pendaftaran tanah, dan kerja sama yang lancar antara instansi pemerintah, kantor pertanahan, kepolisian, dan tokoh masyarakat. Studi ini menemukan bahwa mengatasi penipuan penjualan tanah memerlukan pendekatan gabungan yang mencakup peningkatan kesadaran di antara para korban, memastikan prosedur yang tepat diikuti, memberlakukan sanksi yang ketat, dan memperkuat sistem tata kelola tanah untuk menjamin keamanan hukum dan melindungi masyarakat.
Analisis Yuridis Tanggung Jawab dan Ganti Rugi Akibat Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Berdasarkan KUHPerdata: A Juridical Analysis of Liability and Compensation for Breach of Contract in Sales Agreements Under the Indonesian Civil Code Ryan Andrea; Dian Herlambang; Dina Haryati Sukardi
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1754

Abstract

A sale and purchase agreement is a form of obligation that provides legal certainty for the parties involved. However, instances of default (breach of contract) frequently occur during implementation, resulting in losses and raising issues regarding legal liability and the awarding of compensation. This study aims to analyze legal liability arising from default in sale and purchase agreements under the Indonesian Civil Code (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* or KUHPerdata), as well as the mechanisms for awarding compensation to the aggrieved party. The study employs a normative-juridical method utilizing statutory and conceptual approaches. Research data consists of secondary data obtained through literature review and analyzed qualitatively. The findings indicate that legal liability arises when there is a valid agreement, a default, a loss, and a causal link between the default and the loss. Forms of liability include performance of the obligation, payment of compensation, rescission of the agreement, or other legal consequences as stipulated in the Civil Code. The awarding of compensation is governed by Articles 1243–1248 of the Civil Code, covering costs, losses, and interest. Consistent application of these provisions—based on the principles of legal certainty, justice, and good faith—is expected to provide effective legal protection for the parties involved.
KONSTRUKSI HUKUM PENGELOLAAN WILAYAH MARITIM PERBATASAN INDONESIA (WINI)-TIMOR LESTE (OECUSSE) BERDASARKAN PERSPEKTIF UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982 Hendro Sine Keimalay; Saryono Yohanes; Jeffry A. C. Likadja
LAWYER: Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58738/lawyer.v4i1.1790

Abstract

Batas maritim antara Indonesia (Wini) dan Timor-Leste (Oecusse) hingga saat ini masih belum terselesaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam tata kelola kelautan, pemanfaatan sumber daya, dan kerja sama bilateral. Penelitian ini mengkaji kerangka hukum pengelolaan batas maritim berdasarkan perspektif Teori Negara Kesejahteraan dan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, studi ini menerapkan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perjanjian internasional, dan perbandingan untuk menganalisis instrumen hukum internasional, peraturan nasional, serta doktrin hukum yang relevan terkait pengelolaan batas maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNCLOS 1982 menyediakan dasar hukum yang komprehensif bagi delimitasi maritim sekaligus mendorong pengaturan kerja sama sementara sambil menunggu tercapainya kesepakatan batas akhir. Penelitian ini berpendapat bahwa penerapan Joint Development Agreement (JDA) merupakan model hukum yang paling tepat bagi batas maritim Indonesia–Timor-Leste, karena memungkinkan pengelolaan sumber daya laut secara bersama tanpa mengurangi posisi hukum masing-masing negara dalam delimitasi maritim final. Model tersebut memperkuat kepastian hukum, mendorong tata kelola sumber daya yang berkelanjutan, mendukung perlindungan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan melalui mekanisme pembagian manfaat yang adil. Konstruksi hukum yang diusulkan mengintegrasikan prinsip penyelesaian yang adil, itikad baik, dan kewajiban untuk bekerja sama dalam UNCLOS 1982 dengan kewajiban konstitusional negara untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis melalui tawaran kerangka hukum kolaboratif yang mampu menyeimbangkan kedaulatan negara, tata kelola maritim berkelanjutan, dan pembangunan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan Indonesia–Timor-Leste.

Page 7 of 7 | Total Record : 65

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2026 Vol. 3 No. 2 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum, September 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): LAWYER : Jurnal Hukum, September 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): LAWYER: Jurnal Hukum, Maret 2023