Articles
179 Documents
<![CDATA[Ragam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Proses Pembentukannya ]]>
<![CDATA[Pramono, Muhammad Nur Wahyu]]>;
<![CDATA[Astuti, Erni Widya]]>;
<![CDATA[Izzulhaq, Muhammad Al-fatih]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.91
<![CDATA[Kepenulisan penelitian bermaksud agar dapat mencari tahu dalam membentuk suatu hukum atau undang-undang, pembentukan, pembentukan peraturan daerah dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU). Teknik dalam melakukan penelitian yaitu melakukan pendekatan hukum normatif atau biasa disebut studi pustaka dan diperkuat dengan pendekatan sejarah atau historis dengan mengevaluasi mekanisme pembuatan Pembentukan Peraturan Daerah dan PERPPU. Menurut temuan penelitian ini, menemukan sudah terdapat regulasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengenai pembentukan PERPPU dan Undang-Undang. Latar belakang pembentukan PERPPU karena kejadian keadaan pemerintah yang sangat mendesak sehingga perlu adanya proses yang singkat dan cepat. Sementara itu, mekanisme pembentukan undang-undang harus sejalan dengan UU No. 12 Tahun 2011. Mengingat persoalan Perppu tidak hanya diserahkan kepada subyektifitas Presiden, Presiden juga mempertimbangkan syarat-syarat obyektif dalam pembentukan Perppu. Pasal ini terdiri dari empat bagian, yaitu: pendahuluan, rumusan masalah, pembahasan, dan kesimpulan.]]>
<![CDATA[KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN SAMPAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN: (Studi di Kelurahan Panggungrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Lestari, Falian Ananda]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.143
<![CDATA[Permasalahan terkait sampah adalah permasalahan yang selalu dihadapi oleh beberapa negara maju serta juga negara berkembang. Permasalahan tentang sampah merupakan permasalahan yang sulit untuk diperbaiki. Seperti halnya di Kelurahan Panggungrejo memerlukan penanganan dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran hukum dari masyarakatnya dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kesadaran hukum bisa dikembangkan berdasarkan indikator – indikator tertera seperti pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum serta juga pola perilaku hukum. Selain indikator harus juga diperhatikan faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat dan juga faktor kebudayaan. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo dalam melakukan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan serta faktor – faktor yang bisa memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kelurahan Panggungrejo untuk melakukan pengelolaan sampah secara berwawasan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih bisa dikatakan belum sepenuhnya baik tetapi masih bisa ditingkatkan untuk mengoptimalkan proses pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Pengetahuan tentang hukum juga harus lebih dioptimalkan agar sesuai dengan Pasal 12 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Hasil penelitian diperoleh oleh peneliti yang berkaitan dengan faktor – faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kesadaran hukum seperti faktor pendidikan masih dibawah rata – rata, faktor sarana yang masih kurang memadai.]]>
<![CDATA[Isu Hukum Deteni Tanpa Status Kewarganegaraan Dilihat Dari Perspektif Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian: (Studi Kasus Deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin Pada Rudenim Surabaya) ]]>
<![CDATA[Dhewi, Dhifa Ayundha Fiztiana Permata]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.144
<![CDATA[Permasalahan terkait orang tanpa status kewarganegaraan atau stateless merupakan permasalahan yang sering dialami oleh beberapa negara. Status kewarganegaraan menunjukkan bahwa terdapat hubungan secara sosiologis dan yuridis antara negara dengan warga negaranya. Isu hukum deteni tanpa status kewarganegaraan terhadap deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin pada Rudenim Surabaya merupakan salah satu bentuk permasalahan hukum di Indonesia yang harus diselesaikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagai refleksi tanggungjawab suatu negara. Bahwa sesuai dengan batas maksimal pendetensian yang termuat dalam Pasal 85 ayat (2) UU No. 06/Thn 2011 adalah 10 (sepuluh) tahun dan setelah itu deteni dapat dikeluarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur hukum dan urgensi dari isu hukum terhadap deteni tanpa status kewarganegaraan atau stateless serta upaya hukum imigrasi dalam status hukum deteni untuk dapat ditempatkan ke negara ketiga yang bekerja sama dengan United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan peraturan perundang-undangan. Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan urgensi serta upaya hukum terhadap penanganan kasus deteni Tan Law Lin als Tan You Lin als Chen You Lin pada Rudenim Surabaya. Perlunya penanganan yang efektif dengan optimalisasi normatif dengan penerapan Pasal 85 ayat 2 UU No.06/Thn 2011 tentang batas pendetensian, dimana pendetensian merupakan sanksi administratif dengan batas waktu 10 (sepuluh) tahun sementara ancaman pidana terberat yang pernah diterapkan dalam UU No.06/Thn 2011 hanya selama 5 (lima) tahun. Indonesia memungkinkan meratifikasi Konvensi 1954 dan Konvensi 1961 dengan alasan kemanusiaan, namun harus mempertimbangkan asas Selevtive Policy diantaranya potensi permasalahan sosial, hukum dan adat masyarakat Indonesia.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Peran Lembaga Perdagangan Internasional Dalam Kebijakan Pengendalian Ekspor dan Impor ]]>
<![CDATA[Sayogya, Muhammad Hadi]]>;
<![CDATA[Istijab, Istijab]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.151
<![CDATA[Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk perdagangan yang meliputi lebih dari dua negara. Dalam proses melakukan transaksi jual beli dalam dunia internasional perlu adanya suatu lembaga yang dapat menaungi, menjaga dan mengatur kegiatan ekspor dan impor melalui lembaga perdagangan internasional. Dalam proses pengaturannya diperlukan suatu regulasi yang dibuat oleh lembaga tersebut dan ditaati oleh masyarakat internasional yang mengakuinya. Pengaturan ini dibuat untuk menciptakan suatu tatanan ekonomi baru dan menjaga stabilitas ekonomi dunia. Perlu adanya penegakan hukum yang pasti untuk mewujudkan kepastian hukum dalam dunia internasional. Hal ini tak terlepas dari lembaga kehakiman tingakat internasional yang melahirkan aturan – aturan pokok yang nantinya dapat dijadikan sebagai dasar pembuatan aturan di tingkat lembaga internasional, lembaga regional maupun di tingkat state atau negara]]>
<![CDATA[Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengatasi Problematika Pinjaman Online Ilegal ]]>
<![CDATA[Anggreani, Puspita Dwi]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ariesta, Wiwin]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.157
<![CDATA[Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya terobosan inovasi baru berupa fintech yang dikemas dalam platform layanan pinjaman online. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat dalam hal pinjaman dana dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Namun, beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh platform pinjaman online kadangkala juga menimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman online. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menerapkan mekanisme Statute Approach dan Case Approach. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mengatasi problematika pinjaman online ilegal yakni melaksanakan fungsi pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha pinjaman online khususnya terkait penetapan suku bunga pinjaman, upaya perlindungan data pribadi konsumen, mekanisme penagihan hutang dan prosedur perizinan usaha layanan pinjol. Sedangkan akibat hukum bagi pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK adalah pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Terhadap Penarikan Objek Jaminan Fidusia ]]>
<![CDATA[Farochah, Lailatul]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.165
<![CDATA[Agunan menjadi alternatif yang ditawarkan debitur kepada kreditur sebagai jaminan dalam kegiatan pinjam meminjamkan uang yang dibuat dalam bentuk perjanjian kredit dalam perjanjian pokok merupakan awal jaminan fidusia. Di Indonesia, lembaga jaminan fidusia berupaya menerapkan kontrol berbasis kepercayaan atas hak milik, sehingga memungkinkan debitur untuk tetap memiliki pengaruh terhadap agunan bahkan setelah status mereka sebagai pemilik berubah. Apabila debitur ingkar terhadap janjinya, maka kreditur dapat menjual agunannya sesuai Pasal 15 Ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Implementasi praktiknya di masyarakat hal ini menimbulkan permasalahan hukum, khususnya yang melibatkan debitur dan debt collector dalam penarikan sepihak (parate executie) oleh kreditur atas objek jaminan fidusia. Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang terbit pada tahun 2021 juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 merupakan perlindungan hukum preventif terhadap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan debitur dan kreditur dirugikan baik materil maupun non-materi. -kerugian materil yaitu akibat parate executie sebagaimana ditegaskan Mahkamah Konstitusi dalam PERMENKEU Nomor 130/PMK.010/2012. Ketika timbul konflik hukum, perlindungan hukum yang represif diberikan dalam bentuk denda, hukuman penjara, dan akibat hukum lebih lanjut. Untuk mengatasi permasalahan main hakim sendiri (parate executie) dalam proses eksekusi dikemudian hari, debitur dan kreditur sepakat untuk menerapkan Pasal 29 UU Jaminan Fidusia yang mendasari pelaksanaan hak eksekutorial.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Pelaporan Pajak Restoran Secara Online Melalui Alat Tapping Box ]]>
<![CDATA[Aslamiyah, Suaibatul]]>;
<![CDATA[Istijab, Istijab]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.166
<![CDATA[Pajak, terutama pajak restoran, memiliki dampak yang substansial terhadap pendapatan daerah karena kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Anda harus membayar pajak jika Anda seorang operator layanan restoran, karena Anda pada dasarnya adalah pemilik restoran. Bagaimana sistem Tapping-Box mempengaruhi pajak restoran adalah subjek dari studi ini. Dalam studi ini, kami melihat konsekuensi hukum dari pelaporan pajak restoran menggunakan perangkat Tapping-Box dan sejauh mana kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan meninjau undang-undang dan peraturan tertentu. Strategi ini menggabungkan pendekatan konseptual yang merujuk pada berbagai kerangka teori dan pengetahuan hukum. Studi ini mengikuti metodologi yuridis normatif. Akibat hukum dalam pelaporan pajak secara online yang penting untuk dipahami oleh pengusaha restoran yang dapat timbul dari penggunaan alat tapping box. Berikut beberapa akibat hukum yang dapat timbul dari penggunaan system ini : Sanksi dan Denda 1) Penghindaran Sanksi. Restoran yang menggunakan aplikasi tapping box secara benar dan tepat waktu dapat menghindari sanksi atau denda yang mungkindikenakan karena pelaporan yang tidak akurat atau tidak tepat waktu. 2) Penegakan Sanksi. Jika ditemukan pelanggaran seperti manipulasi data atau tidak menggunakan aplikasi tapping box sesuai ketentuan, restoran dapat dikenai sanksi administratif maupun pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Anak Terlantar Dalam Perspektif Keadilan Hukum ]]>
<![CDATA[Wicaksono, Bagus]]>;
<![CDATA[Sulatri, Kristina]]>;
<![CDATA[Humiati, Humiati]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.167
<![CDATA[Anak merupakan anugerah dari tuhan yang diberikan kepada orang tua. Oleh karena itu, kesejahteraan anak merupakan tanggungjawab orang tua seperti menyayangi, memberikan nilai-nilai positif, dan keberlangsungan hidup anak. Namun, tidak semua orang tua mengharapkan kehadiran anak saat menjalani rumah tangganya, hal itu terdapat beberapa faktor seperti hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis yang nantinya dapat mengakibatkan perceraian bagi kedua orang tua dan apabila hal tersebut terjadi maka tidak menutup kemungkinan nasib anak kedepannya juga akan diterlantarkan. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang oleh kedua orang tuanya akan tetapi dampak dari penelantaran anak tersebut berpengaruh terhadap keadaan fisik maupun non fisik bagi anak di masa mendatang. Oleh karena itu, anak yang terlantar harus mendapatkan perlindungan hukum sebab anak yang terlantar sering kali mendapatkan kekerasan. Perlindungan hukum terhadap anak yang terlantar terdapat dua perlidungan hukum. secara preventif pemerintah membuat kebijakan terkait terkait perlindungan anak yang tercantum pada Pasal 76B UU No 35 Tahun 2014 dan terdapat lembaga yang menangui anak yang terlantar. Sedangkan perlindungan represifnya terdapat sanksi pada pelaku penelantaran anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 77B UU No 5 Tahun 2014 dan memberikan korban penyediaan kebutuhan pokok berupa sandang pangan, pemukiman, pendidikan, dll. Namun, jika dikaitkan dengan perspektif keadilan hukum pada kasus penelantaran anak, maka pelaku penelantaran anak dalam mempertanggungjawabkan tindakannya tersebut bukan hanya mendapatkan sanksi yang ada pada regulasi tetapi dalam pemberian sanksi pada pelaku terdapat pada pertimbangan hakim. Sanksinya bisa berupa pemberatan atau peringanan.]]>
<![CDATA[PERAN KELURAHAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA TANAH SECARA MEDIASI (NON LITIGASI) (Studi Di Kelurahan Randusari Kota Pasuruan) ]]>
<![CDATA[Yuliana, Yuliana]]>;
<![CDATA[Istijab, Istijab]]>;
<![CDATA[Budiarti, Dwi]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.169
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menjelaskan “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak dengan alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri” memberikan celah metode mediasi (non litigasi). Penulis mengangkat penelitian terkait peran kelurahan terhadap gugatan mediasi (non litigasi) terkait kasus sengketa tanah pada tingkat kelurahan. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Nantinya hasil dari penelitian mengenai peran kelurahan terhadap gugatan mediasi (non litigasi) pada tersebut akan dianalisa menggunakan parameter metode kualitatif. Sehingga nantinya penulis dalam menyelesaikan penelitian ini akan meninjau langsung pada pihak-pihak terkait. Hasil penelitian peran kelurahan penulis mendapati beberapa hal sebagaimana berikut: (1) Mekanisme penyelesaian gugatan mediasi (non litigasi) pembagian hak waris atas tanah dilakukan beberapa kali. Sesuai dengan ketentuan yang ada dimana dalam proses tersebut lebih mengedepankan musyawarah dan mufakat antar pihak. Dimana dalam hal ini pihak kelurahan melakukan pendekatan kekeluargaan tanpa proses paksaan antar para pihak. Para pihak pun dengan kesadarannya dan tanpa tekanan berkenan menyelesaikan gugatan tersebut melalui metode mediasi (non litigasi). (2). Pembagian hak waris atas tanah berdasarkan Keputusan mediasi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Selesainya gugatan para pihak dengan menyepakati surat pedamaian dengan syarat ketentuan pembagian objek sengketa. Sehingga pada surat perjanjian tersebut menjadi syarat yang mengikat untuk dilakukannya pembagian dengan pengawalan dari pihak kelurahan. Selain itu karakter masyarakat Kelurahan Randusari memegang teguh aturan hukum agama. Sehingga dalam penyelesaian dan pembagian objek sengketa para tokoh masyakat memiliki peran yang cukup sentral dalam penyelesaian mediasi (non litigasi) pada Kelurahan Randusari.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Sepeda Listrik Sebagai Transportasi Dalam Berlalu Lintas ]]>
<![CDATA[Halimah, Nur]]>;
<![CDATA[Winarno, Ronny]]>;
<![CDATA[Ismail, Yudhia]]>
<![CDATA[ Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Merdeka Pasuruan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.171
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan teknologi membuat sesuatu kegiatan akan lebih mudah untuk dilakukan. Pada dewasa kini, marak sekali adanya perkembangan dalam dunia transportasi. Kemunculan teknologi berupa sepeda listrik merupakan inovasi dalam dunia otomotif yang sebelumnya menggunakan sepeda konvensional sekarang beralih menggunakan sepeda listrik yang bahan utama penggeraknya menggunakan baterai. Namun, percepatan dalam dunia teknologi tidak sejalan dengan perkembangan peraturan peraturan perundang-undangan. Penggunaan sepeda listrik yang begitu cepat di masyarakat tidak diimbangi dengan adanya peraturan yang memadai. Aturan mengenai penggunaan sepeda listrik bahkan belum diatur dalam peraturan-perundangan maupun aturan lain selain undang-undang. Namun, aturan mengenai penggunaan, keselamatan dan penegakan hukum, melalui karakteristiknya diatur dalam UU LLAJ dan Permenhub RI No. PM 45 Tahun 2020. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan prespektif pendekatan penelitian berupa pendekatan normatif yuridis. Pendekatan normatif ini merupakan produk pelaku hukum yang menggunakan alat pengumpulan data yang terdiri dari dokumen, atau bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut wajib ditaati dan menggunakan aturan mengenai penggunaan lajur tertentu.]]>
