cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Febri Nur hayati
Contact Email
pdmti@unmerpas.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
pdmti@unmerpas.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan Jl. Ir. H. Juanda No. 68 Kota Pasuruan 67129
Location
Kab. pasuruan,
Jawa timur
INDONESIA
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum
Published by Universitas Merdeka Pasuruan
ISSN : 20873409     EISSN : 25810243     DOI : https://doi.org/10.51213/yurijaya.v5i1.92
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Universitas Merdeka Pasuruan adalah Jurnal yang menerbitkan hasil-hasil penelitian atau gagasan ilmiah ilmu hukum dari para dosen ilmu hukum atau praktisi ilmu hukum dari Perguruan Tinggi Negeri maupun swasta bidang Hukum yang memiliki kepedulian guna pengembangan dan kemajuan ilmu hukum itu sendiri. Untuk pertama kali terbit diharapkan pada bulan September 2016 tapi karena sesuatu hal menjadi bulan April 2017. Rencananya frekuensi terbit adalah 4 bulan sekali (3 kali terbit dalam satu tahun) dengan menggunakan Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara On-Line.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 179 Documents
 14   15   16   17   18 
Legalitas Kepemilikan Surat Izin Mengemudi Terkait Kecelakaan Lalu Lintas Arisandy, Rizky Kurniawan; Winarno, Ronny; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.172

Abstract

Surat izin mengemudi (SIM) adalah dokumen yang dikeluarkan oleh polisi kepada orang-orang yang memenuhi persyaratan administratif, sehat jasmani dan rohani, memahami aturan lalu lintas, dan mampu mengemudikan kendaraan dengan aman. Setiap pengemudi harus memiliki SIM untuk kendaraan yang sesuai. Namun, banyak pengemudi di Indonesia tidak mematuhi peraturan mengenai masa berlaku SIM mereka. Menurut teori Von Bury, terdapat hubungan antara masa berlaku SIM dan kecelakaan lalu lintas berat, di mana SIM yang sah dapat mengurangi risiko kecelakaan. Pengemudi dengan SIM yang telah kadaluwarsa dapat menghadapi konsekuensi hukum seperti hukuman atau denda. Statistik menunjukkan bahwa pengemudi tanpa SIM yang sah lebih sering terlibat dalam kecelakaan. Kurangnya kesadaran akan pentingnya memiliki SIM yang sah dan lemahnya penegakan hukum merupakan alasan utama terjadinya pelanggaran. Dalam kecelakaan lalu lintas berat, pengemudi dapat dikenakan hukuman atau denda sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22/2009, jika kelalaiannya menyebabkan kematian.
Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 90/PU-XXI/2023 Terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden Sufajar, Didik; Winarno, Ronny; Ariesta, Wiwin
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.176

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 90/PU-XXI/2023 membahas mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Kasus ini berfokus pada permohonan pengujian undang-undang terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan batas usia minimal 35 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Pemohon mengajukan argumen bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak konstitusi, serta membatasi potensi calon yang lebih muda dan inovatif. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menilai bahwa batas usia tersebut merupakan upaya untuk memastikan kualitas dan pengalaman calon dalam memimpin negara. MK juga menegaskan bahwa ketentuan ini sudah sesuai dengan prinsip negara hukum dan perlindungan hak konstitusi, serta bertujuan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas pemerintahan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak permohonan tersebut dan mempertahankan batas usia minimal sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan ini menunjukkan keseimbangan antara kebutuhan akan pengalaman dan aspirasi demokrasi, serta menegaskan peran penting undang-undang dalam menetapkan kriteria calon pemimpin negara.
Peran Mediator Pada Dinas Tenaga Kerja Dalam Penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja: Studi Di Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan Nissak, Khoirun; Ismail, Yudhia; Humiati, Humiati
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.178

Abstract

Pemutusan Hubungan Kerja yang dialami atas nama Suwito Utomo dan 6 orang lainnya ini merasa dirugikan, sehingga Suwito Utomo dan 6 orang lainnya melaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan terkait dengan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh PT. Bromo Steel Indonesia. Suwito Utomo dan 6 orang lainnya tidak mendapatkan uang pesangon atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan PT. Bromo Steel Indonesia. Sehingga beliau melaporkan atau mengadukan kasus tersebut ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan, dan kasusnya telah tercatat oleh Mediator Hubungan Industrial. Perselisihan Hubungan Industrial yang dialami Bapak Suwito Utomo beserta 6 orang lainnya ini telah melakukan perundingan bipartit dengan PT. Bromo Steel Indonesia, tetapi tidak menemunkan titik temu. Mediator Hubungan Industrial akan melakukan langkah selanjutnya yaitu ke Perundingan Tripartit atau Mediasi. Dalam proses mediasi dilakukan pihak perusahaan PT. Bromo Steel Indonesia bersedia memberikan uang pesangon, tetapi dibayarkan secara berangsur setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) sampai dengan uang pesangon terbayar lunas. Pihak karyawan atau atas nama Suwito Utomo beserta 6 orang lainnya tersebut sepakat dan menerima jika uang pesangon dibayarkan secara berangsur hingga terbayar lunas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian berasal dari data primer yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder yaitu studi Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.  Hasil penelitian dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja antara karyawan dengan PT. Bromo Steel Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan ini ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Dalam pelaksanaan mediasi permasalahan perselisihan hubungan industrial dalam kasus sengketa pemutusan hubungan kerja telah mendapatkan kesepakatan bersama dan telah menandatangani Perjanjian Bersama yang dibuat oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja Kota Pasuruan.
Perlindungan Hukum Atas Jatuh dan Hapusnya Hak Milik Atas Tanah Kepada Negara Akibat Pengalihan Hak Milik Secara Tidak Langsung Kepada Warga Negara Asing Irijanto, Irijanto; Mashuri, Muhammad; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.220

Abstract

Tanah yang berada di wilayah Negara Indonesia adalah salah satu sumber daya alam yang utama. UUPA menjunjung tinggi prinsip kebangsaan. Ini menyiratkan bahwa satu-satunya orang yang memiliki hubungan lengkap dengan wilayah Indonesia adalah warganya. Masuk akal bahwa hanya WNI yang akan diberikan hak kepemilikan terhadap hak milik atas tanah karena konsep kewarganegaraan UUPA khususnya berkaitan dengan kepemilikan tanah. Hanya WNI yang memiliki hubungan penuh dengan tanah, air, dan ruang, sesuai dengan konsep kewarganegaraan UUPA. Pasal 26 Ayat (2) UUPA memiliki substansi agar penguasaan atas tanah di wilayah NKRI tidak jatuh ke tangan orang asing. WNA yang menginginkan untuk mempunyai tanah (hak milik) di Indonesia yang mana hal tersebut adalah bertentangan dengan undang-undang dan konstitusi Indonesia akan berdampak dan mempunyai akibat hukum tersendiri, misalnya perjanjian nominee (pengalihan hak milik tidak langsung) saat bertransaksi jual beli tanah di Indonesia. Hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang nantinya dapat berakibat pada hak milik atas tanah tersebut jatuh pada negara.
Perlindungan Hukum Bagi Pasien Rawat Inap yang Memerlukan Tindak Operasi di Rumah Sakit Untuk Mendapatkan Hak Layanan Kesehatan yang Bermutu Saqofi, M. Mundzir Ishaq; Istijab, Istijab; Budiarti, Dwi
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.221

Abstract

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Manusia melakukan upaya apapun untuk mewujudkan hidup yang sehat. Jasa pelayanan kesehatan memiliki sifat yang khusus sehingga jenis jasa pelayanan kesehatan ini berperan penting dalam fungsi sosial yang tetap harus diutamakan, mengingat pelayanan kesehatan sangat erat kaitannya dengan rasa kemanusiaan yang jelas dijamin oleh undang-undang, karena itu setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang baik dan memadai. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui Perlindungan hukum bagi pasien rawat inap yang memerlukan tindak operasi di rumah sakit untuk mendapatkan hak layanan kesehatan yang bermutu dan akibat hukum bagi rumah sakit yang tidak memberikan pelayanan terhadap hak pasien. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan jenis data sekunder sebagai sumber bahan hukum. Sumber-sumber yang utama dalam penelitian ini melibatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap hak pasien di rumah sakit, penting bagi baik pasien maupun petugas kesehatan untuk menyadari bahwa perlindungan tersebut merupakan kepentingan bersama. Adanya kesadaran ini menciptakan kenyamanan bagi pasien, sekaligus memberikan rasa aman bagi petugas kesehatan, sehingga mereka terhindar dari potensi ancaman hukum dan setiap tindakan pelanggaran dalam konteks pelayanan kesehatan, terutama yang dilakukan oleh rumah sakit, pasti akan berhadapan dengan sanksi. Sanksi ini diberlakukan sebagai bentuk penegakan aturan dan standar pelayanan kesehatan yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga medis. Dalam hal memberikan pelayanan terhadap pasien, rumah sakit memiliki kewajiban etis dan hukum untuk menyediakan perawatan yang optimal. Sanksi yang diberikan kepada rumah sakit yang melanggar kewajibannya adalah berupa sanksi administratif yang terdiri dari sanksi administratif ringan, sanksi administratif sedang, dan sanksi administratif berat.
Perlindungan Hukum Bagi Pengemudi Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Atas Terjadinya Kecelakaan Kerja Ramadhanti, Fitria A’yunina; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.222

Abstract

Permasalahan lalu lintas merupakan permasalahan yang tidak hanya dihadapi oleh negara-negara maju namun juga negara-negara berkembang seperti Indonesia. Tidak hanya mencakup pelanggaran lalu lintas, tetapi juga kecelakaan, kemacetan lalu lintas, dan polusi udara. Terdapat 1.702 pengendara ojek online yang terlibat sebagai korban maupun pelaku dari kecelakaan lalu lintas tersebut. Kesalahan manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan, mengingat hampir semua tabrakan diawali dengan pelanggaran rambu lalu lintas. Pasal 234 Ayat (3) huruf b UU LLAJ bahwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh perilaku korban sendiri atau pihak ketiga. Suatu kemungkinan dapat terjadi pada pengemudi ojek online terbebas dari tanggung jawab atas kerugian fisik yang diderita oleh penumpang karena kecelakaan yang terjadi semata-mata bukan karena kesalahan pengemudi, melainkan korban sendiri. Selain itu, kecelakaan yang sering terjadi akibat dari kesalahan penumpang/pihak ketiga pada umumnya dikarenakan hewan dan/atau orang lain yang tanpa sengaja mengganggu aktivitas kendaraan bermotor.
Pertanggungjawaban Yuridis Maskapai Penerbangan Terhadap Kerusakan Barang Penumpang Dalam Perspektif Tujuan Hukum Sari, Virda Widya; Ismail, Yudhia; Sulatri, Kristina
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i2.223

Abstract

Pertanggungjawaban maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang bawaan penumpang merupakan kewajiban yang harus dipenuhi kepada penumpang. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan yang pada intinya semua kerugian yang dialami penumpang selama penyelengaraan pengangkutan berlangsung menjadi tanggung jawab pengangkut karena disebabkan oleh maskapai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban yuridis maskapai penerbangan terhadap kerusakan barang penumpang dalam perspektif tujuan hukum. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengulas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kasus yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian maskapai penerbangan diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada penumpang yang disebabkan oleh maskapai penerbangan. Terdapat peraturan yang khusus serta regulasi yang cukup jelas terkait bentuk tanggung jawab maskapai penerbangan, namun masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan hukum secara optimal. Dalam perspektif tujuan hukum, nilai keadilan perlu dicapai dalam sengketa antara maskapai dengan penumpang. Peraturan perundangan-undangan dan peraturan lain yang mendukung masih belum spesifik mengatur bagaimana ganti rugi yang harus di berikan kepada penumpang.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA BULLYING DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN Permatasari, Anisah Shintya Ayu; Farida, Farida; Wardani, Zahro; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.228

Abstract

Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana, khususnya terkait kasus bullying. Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, penelitian ini menyoroti fungsi strategis Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang berada di bawah eksekutif. Secara terminologi, bullying dipahami sebagai tindakan agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Secara hukum, perbuatan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana dan dijerat dengan beragam pasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), dan penganiayaan terencana (Pasal 355 KUHP). Selain itu, perlindungan terhadap korban bullying, terutama anak-anak, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip diversi. Penelitian ini menggunakan studi kasus penanganan tindak pidana bullying yang menimpa siswa di Kota Pasuruan, yang korbannya mengalami depresi berat akibat perundungan tersebut. Kemudian kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice (RJ), yang memberikan gambaran tentang perlindungan hukum represif dan preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan. Secara represif, Kejaksaan mempunyai wewenang dalam melakukan penuntutan. Namun, pada kasus yang diatas, Kejaksaan memilih jalur RJ yang sesuai dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari stigma negatif pada pelaku anak, memulihkan kondisi korban, dan mengembalikan harmoni sosial. Secara preventif, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan menjalankan program seperti Jaksa Masuk Sekolah (JMS) untuk memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada pelajar dan masyarakat. Program ini dirancang untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini dan mencegah terulangnya kasus serupa. Dengan demikian, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tidak berfungsi hanya sebagai lembaga penuntut, namun juga menjadi garda terdepan untuk membangun kesadaran hukum dan menerapkan pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pencegahan, sejalan dengan prinsip-prinsip hukum progresif dan restoratif.
KESENJANGAN TATA KELOLA AI DI INDONESIA: ANTARA REGULASI LEMAH DAN IMPLEMENTASI TEKNOLOGI YANG MELESAT Iqbal, Moch.; Trisiana, Ratih
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.229

Abstract

Pertumbuhan teknologi kecedasan bauta (AI) di Indonesia berlangsung secara masif dan signifikan, namun belum diimbangi dengan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh kemudian untuk percepatan implementasi tersebut juga belum diimbangi dengan kerangka tata Kelola dan regulasi yang memadai sehingga artikel ini mengkaji kesenjangan antara kemajuan teknologi AI dan lemahnya kebijakan pengaturannya di Indonesia. Meskipun pemanfaatan AI telah merambah berbagai sektor seperti administrasi public, sistem layanan keuangan, layanan Kesehatan, dan pendidikan, regulasi yang mengaturnya masih bersifat fragmentaris, tidak memiliki kekuatan mengikat, serta belum menjamin perlindungan hak individu dan kepastian hukum yang jelas. Kajian ini menganalisis ketimpangan antara adopsi AI dan lemahnya sistem pengaturan hukumnya di Indonesia.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK WARTAWAN Arif, Arif; Mashuri, Muhammad; Ismail, Yudhia
Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER
Publisher : Universitas Merdeka Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51213/yurijaya.v7i3.231

Abstract

Kebebasan Pers menjadi sebuah keniscayaan dalam negara demokrasi. Lembaga Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunya peranan besar dalam menerjemahkan nilai kebebasan berpendapat, mendapatkan informasi yang valid dan memberikan akses informasi yang terpercayai serta upaya untuk mempersatukan bangsa. Era demokrasi Indonesia membuka keran kebebasan pers yang punya dampak positif, namun juga punya dampak negatif. Banyaknya informasi di era digital yang disampaikan kepada masayarakat tidak semua informasi yang kebenarannya tidak diragukan lagi, namun ada juga informasi yang mengandung berita bohong. Oleh karenanya akibat dari wartawan yang melakukan pemberitaan yang mengandung berita bohong adalah dirugikannya pihak yang bersangkutan. Penelitian ini membahas terkait akibat hukum dari pelanggaran kode etik jurnalistik yang dibungkus dalam analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: 530/Pid.Sus/2021/PN.Bil dan juga tujuan hukum dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Page 17 of 18 | Total Record : 179

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 3 (2025): DESEMBER Vol. 7 No. 2 (2025): Agustus Vol. 7 No. 1 (2025): APRIL Vol. 6 No. 3 (2024): DESEMBER Vol 6, No 3 (2024): DESEMBER Vol. 6 No. 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 2 (2024): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2024): APRIL Vol. 6 No. 1 (2024): APRIL Vol. 5 No. 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 3 (2023): DESEMBER Vol 5, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 5, No 1 (2023): APRIL Vol 4, No 3 (2022): DESEMBER Vol 4, No 2 (2022): SEPTEMBER Vol 4, No 1 (2022): APRIL Vol 3, No 1 (2020): DESEMBER Vol 2, No 1 (2019): APRIL Vol 1, No 1 (2017): APRIL More Issue