cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6281261278868
Journal Mail Official
legalinfo@unespadang.ac.id
Editorial Address
JL. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang, Sumatera Barat, Indonesia, 2511
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Ekasakti Legal Science Journal
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 30325595     EISSN : 30320968     DOI : https://doi.org/10.60034/legal
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Ekasakti Legal Science Journal sudah terbit secara electronic sebagai Open Journal System (OJS) sejak tahun 2017 di bawah pengelolaan Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti. Dalam rangka peningkatan pengelolaan jurnal serta liniaritas pengelolaan program studi. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran kritis hasil penelitian orisinal, maupun gagasan konseptual dari para akademisi, peneliti, maupun praktisi yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Tujuan & Ruang Lingkup penulisan (Aim & Scope) dalam Jurnal ini meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 1 (2025): Januari" : 9 Documents clear
Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Poligami Syahrial; Rosadi, Otong; Febria, Thomas
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/7m9dph71

Abstract

Asas perkawinan di Indonesia adalah berdasarkan Pasal 3 UU Npmor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah monogami, yaitu seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan sebaliknya. Namun asas monogami ini tidak bersifat absolut, karena seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu dengan persyaratan tertentu. Apabila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana seperti dalam perkara yang sudah diputus oleh Hakim pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN. Psb dengan putusan pemidanaan. Pada Putusan Nomor: 35/Pid.B/2012/PN.MRS memenuhi unsur Pasal pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Nomor: 23/Pid.B/2019/PN. Psb dipenuhi unsur Barangsiapa; dan unsur mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normative dengan melakukan penelitian hukum yang in-concreto
Efektivitas Pemasangan Rambu Lalu Lintas Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Berlalulintas Wandira, Khintani Zikirillah; Fitriati; Pratama, Bisma Putra
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/06wyv161

Abstract

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas menyebutkan bahwa rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Penelitian  ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Efektivitas pemasangan rambu lalu lintas terhadap kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas di wilayah hukum Sat Lantas Polres Pasaman Barat  belum efektif. Hal ini ditunjukan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Hal ini terlihat pada pemakai jalan yang sering melakukan pelanggaran baik disengaja maupun tidak disengaja karena kelalaian. Kesadaran hukum diukur berdasarkan indikator mengetahui hukum sebagai peraturan sudah tinggi. Berperilaku sesuai dengan hukum yang masih rendah. Yang terakhir ini merupakan indikator adanya kesadaran hukum yang tinggi dan sekaligus dapat dianggap orang yang disiplin terhadap hukum, oleh karena itu mematuhi hukum dalam kenyataan. Rambu lalu lintas dapat melindungi pengguna jalan dari bahaya. Dengan mematuhi rambu lalu lintas, pengguna jalan dapat meningkatkan keselamatan dan keamanannya di jalan raya. Upaya Satlantas Polres Pasaman Barat  dalam meningkatkan  kesadaran hukum masyarakat dalam berlalulintas dengan pemasangan rambu lalu lintas adalah dengan melaksanakan berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pencegahan pelanggaran hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Peranan pelaksanaan kebijakan tersebut dilaksanakan oleh Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Pasaman Barat, yaitu dilakukan dalam bentuk melaksanakan konsep kebijakan operasional yang bersifat preventif dan represif. Bentuk upaya  yang dilakukan tersebut yakni, pertama dengan melaksanakan kebijakan pengawasan operasional. kedua, melaksanakan kebijakan dalam peningkatan koordinasi dengan berbagai dinas terkait seperti dengan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan. Ketiga kebijakan dalam melaksanakan penanggulangan pelanggaran lalu lintas seperti berbentuk razia dan patroli.
Pertimbangan Penyidik Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Penganiayaan Berdasarkan Visum Et Repertum Hendrizon; Benni, Beatrix
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/9zs6zk43

Abstract

Surat merupakan salah satu alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Salah satunya adalah visum et repertum yang merupakan bukti tentang keadaan luka pada fisik korban. Sebagaimana dalam kasus penganiyaan yang ditangani oleh Satreskrim Polresta Padang, terdapat perbedaan penerapan unsur tindak pidana penganiyaan yang disebabkan ketiadaan visum et repertum. Sehingga menarik untuk diteliti terkait pertimbangan penyidik dalam menerapkan unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan visum et repertum. Pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan penelitian inventarisasi hukum, penelitian sistematika hukum dan penelitian asas-asas hukum yang terkait dengan penerapan unsur tindak pidana penganiayaan berdasarkan visum et repertum, di dukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada penerapan unsur yang dilakukan penyidik Satreskrim Polresta Padang dalam penyidikan tindak pidana penganiayaan berdasarkan Visum et repertum.
Implementasi Prinsip Sederhana dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia Halim, Andri; Sunaryo Mukhlas, Oyo
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/hc2n7e50

Abstract

Penelitian mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia memiliki karakteristik unik yang mengacu pada prinsip-prinsip syariah, salah satunya adalah prinsip sederhana. Prinsip ini menekankan proses yang cepat, efisien, dan tidak berbelit-belit dalam rangka mewujudkan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip sederhana dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka, dengan menganalisis berbagai literatur terkait hukum acara syariah, peraturan perundang-undangan, serta fatwa-fatwa yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prinsip sederhana diakui dalam kerangka hukum syariah, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai tantangan, seperti kompleksitas prosedur dan kurangnya pemahaman pelaku ekonomi syariah. Pembahasan lebih lanjut menyoroti pentingnya penyederhanaan prosedur serta pelatihan bagi hakim dan pihak terkait untuk memastikan bahwa prinsip ini dapat diterapkan secara optimal. Kesimpulannya, perlu ada upaya lebih lanjut dalam menyempurnakan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah agar sesuai dengan prinsip sederhana yang diamanatkan dalam syariah.
Tanggung Jawab Hukum Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Untuk Merehabilitasi Korban Berdasarkan Keadilan Restoratif Elfin, Fadillah Heri; Fahmiron
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/qb93m931

Abstract

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang tidak seimbang dengan perluasan jalan raya menimbulkan berbagai permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan, pelanggaran, dan kecelakaan. Dalam kecelakaan lalu lintas, penegakan hukum sering berfokus pada pemberian hukuman kepada pelaku, sementara kepentingan korban dan masyarakat kurang diperhatikan. Pendekatan keadilan restoratif menjadi alternatif yang mengutamakan pemulihan kerugian korban, rekonsiliasi, dan tanggung jawab pelaku secara moral dan material. Implementasi keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021, yang mendorong mediasi dan penyelesaian kasus secara kolaboratif. Studi ini menyoroti penerapan keadilan restoratif oleh Satlantas Polres Tanah Datar dalam menangani 79 kasus kecelakaan lalu lintas pada 2024, termasuk kasus menonjol yang melibatkan mediasi antara pelaku dan korban. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tanggung jawab pelaku kecelakaan lalu lintas untuk merehabilitasi korban berdasarkan keadilan restoratif. Tanggung jawab hukum pelaku kecelakaan lalu lintas dalam menjalankan tanggung jawabnya merehabilitasi korban adalah pelaku kecelakaan lalu lintas memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memperbaiki segala kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya seperti ganti rugi, pemulihan fisik dan psikologis korban, hingga pemenuhan hak-hak pemulihan lainnya yang disepakati oleh pelaku dan korban Kedua, Kendala yang ditemui pelaku kecelakaan lalu lintas dalam menjalankan tanggung jawab hukum merehabilitasi korban adalah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya kemampuan materi pelaku untuk memenuhi hak-hak pemulihan korban, sehingga menghambat terjadinya kesepakatan damai dan mengesampingkan prinsip pemulihan yang menjadi dasar keadilan restoratif, sedangkan kendala eksternal yaitu tekanan sosial dan stigma masyarakat yang sering kali memilih penyelesaian melalui proses hukum peradilan konvensional yang harus memberikan hukuman kepada pelaku dengan seberat beratnya dari pada penyelesaian dengan keadilan restoratif karena korban merasa lebih mendapatkan kepastian hukum dan keadilan.
Pembuktian Tindak Pidana Pemalsuan Penerbitan Covernote Oleh Pegawai Kantor Notaris Dalam Percepatan Pencairan Kredit Perbankan Perdana, Ginta Rikar; Faniyah, Iyah
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/m38nj316

Abstract

Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemalsuan surat atau dokumen, termasuk penggunaan surat palsu. Pemalsuan surat merupakan pelanggaran atas kebenaran atau kepercayaan, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Ancaman pidana penjara dari tindak pemalsuan surat adalah paling lama enam tahun. Berdasarkan ancaman pidana penjara tersebut adapun pada putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN.Pwr dan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN.Krg yang mana putusan Hakim sangat jauh perbedaan masa hukuman pidana penjaranya. Berdasarkan penelitian, pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama: Pembuktian terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan nomor 36/Pid.B/2021/PN Krg putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr adalah pembuktian dengan cara mengkaji satu per satu unsur-unsur pemalsuan surat di persidangan, serta mengkaji alat-alat bukti seperti saksi, surat, dan pengujian laboratorium forensik kriminalistik. Kedua, Penerapan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan penerbitan covernote oleh pegawai kantor notaris berdasarkan putusan 36/Pid.B/2021/PN Krg adalah penerapan pidana berupa pidana penjara sebagaimana pasal yang dilanggar adalah Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sedangkan pada putusan nomor 109/Pid.B/2018/PN Pwr terdakwa dipidana selama 25 (dua puluh lima) hari dengan tuntutan atas pasal yang sama, sehingga penerapan pidana penjara kepada terdakwa terhadap kedua putusan tersebut sebagai efek jera agar kejahatan tersebut tidak terulang kembali.
Efektivitas Pelaksanaan Patroli Dialogis Oleh Satuan Samapta Kepolisian Resor Agam Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Kejahatan Piliang, Julfan; Madjid, Neni Vesna
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/4fr9h192

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di Wilayah Hukum Kabupaten Agam dilakukan dengan mendengarkan langsung keluhan dan masalah yang dihadapi warga, seperti ketidakamanan, kemacetan, atau konflik antarwarga. Polisi mencari solusi yang tepat bersama masyarakat. Keterlibatan aktif dalam dialog, masyarakat akan merasa bahwa kepolisian bukan hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai pelindung dan pemberi layanan. Setiap keluhan yang diterima dicatat dan dianalisis lebih lanjut untuk dijadikan dasar dalam pengambilan tindakan yang diperlukan. Informasi ini juga bisa digunakan sebagai bahan dalam melakukan patroli berikutnya atau sebagai laporan untuk pemerintah daerah jika perlu ada kebijakan tambahan. Patroli dialogis oleh Polres Agam, adalah pendekatan preventif dan proaktif yang berfokus pada interaksi langsung antara polisi dan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan patroli dialogis dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana di  Wilayah Hukum Kabupaten Agam dapat diukur dengan indikator seberapa besar dukungan dari masyarakat, yaitu apakah masyarakat mempercayai aparat keamanan, merasa nyaman dalam berinteraksi dengan mereka, dan mau berpartisipasi dalam menjaga keamanan lingkungan. Berdasarkan data dari Polres Agam, setelah intensifikasi patroli dialogis di beberapa wilayah rawan, terjadi penurunan signifikan dalam jenis tindak pidana seperti pencurian dengan kekerasan, perkelahian antar pemuda, dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran polisi secara reguler dan komunikasi yang baik dengan warga membantu mencegah potensi kejahatan sebelum terjadi. Patroli dialogis berhasil memperbaiki hubungan antara masyarakat dan polisi. Di Kabupaten Agam, patroli ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Ketika warga merasa lebih nyaman untuk melapor dan berdialog dengan polisi, mereka lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait potensi ancaman atau kejahatan di sekitar mereka.
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Jenis Toto Gelap Dari Perspektif Kriminologi Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Dharmasraya Ardi, Syaiful
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/3kcf2j74

Abstract

Tindak pidana perjudian diatur dalam Pasal 303 KUHP juncto Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Tindak pidana perjudian sebagai salah satu jenis penyakit masyarakat cenderung mengalami peningkatan dan yang membuat miris adalah adanya fakta bahwa dari banyaknya pelaku yang ditangkap adalah masyarakat kecil dengan melakukan perjudian jenis toto gelap (togel). Secara kriminologis perlu dicari faktor-faktor penyebab dan upaya untuk menanggulangi praktik perjudian yang semakin tumbuh subur di kabupaten Dharmasraya sebagaimana yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Dharmasraya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan: pertama, faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana perjudian jenis toto gelap di wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya ada 2 (dua), yaitu: (1) faktor internal antara lain: faktor ekonomi, pengangguran, keisengan dan coba-coba, pendidikan, belajar, persepsi kemungkinan kemenangan, persepsi keterampilan dan (2) faktor eksternal antara lain: faktor situasional, lingkungan, dan banyaknya aplikasi perjudian, kedua, upaya yang dilakukan kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana perjudian jenis toto gelap di wilayah hukum Kepolisian Resor Dharmasraya ada 3 (tiga) yaitu: (1) upaya preemtif berupa pemasangan spanduk, dan melakukan sosialisasi serta membagikan selebaran. pencegahan perjudian, (2) upaya preventif oleh individu, dengan cara meningkatkan moral dan ketaqwaan, masyarakat, dengan cara mengadakan acara silaturahim dan tidak menyediakan tempat untuk permainan judi, dan pemerintah, dalam bentuk penyuluhan hukum dan penyuluhan keagamaan serta kepolisian, dengan cara melakukan patroli atau razia rutin, (3) upaya represif berupa pemberian sanksi pidana kepada pelaku melalui mekanisme sistem peradilan pidana oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan.
Konsekuensi Hukum Terhadap Terdakwa yang Melakukan Tindak Pidana Penipuan Secara Berkelanjutan Harita, Marselinus Sogan; laia, eparius
Ekasakti Legal Science Journal Vol. 2 No. 1 (2025): Januari
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/q7a3qt12

Abstract

Tindak pidana penipuan secara berlanjut adalah perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan secara berungkali atau terus menerus. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dan penerapan hukum dalam menjatuhkan putusan pidana penjara terhadap terdakwa yang melakukan tindak pidana penipuan yang di lakukan secara berkelanjutan Nomor 928/Pid.B/2022/PN Pdg). Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang meliputi inventarisasi hukum positif, dengan penelitian secara yuridis dan empiris untuk menemukan hukum yang in concreto dengan pendekatan undang-undang. Pengumpulan data yang dilakukan dengan kepustakaan atau studi dokumen. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). Untuk terwujudnya kepastian hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan secara berlanjut, maka majelis hakim diharapkan melakukan pertimbangan hukum secara cermat dalam memberikan keputusan.  

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2026): Januari Vol. 2 No. 4 (2025): Oktober Vol. 2 No. 3 (2025): Juli Vol. 2 No. 2 (2025): April Vol. 2 No. 1 (2025): Januari Vol. 1 No. 4 (2024): Oktober Vol. 1 No. 3 (2024): Juli Vol. 1 No. 2 (2024): April Vol. 1 No. 1 (2024): Januari