cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pringati Singarimbun
Contact Email
pringatis@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
031262646@ecampus.ut.ac.id
Editorial Address
Kompleks PGRI No. 46A Gunung Pangilun RT 001/RW 001 Kel. Kampung Olo Kec. Nanggalo Padang 25143, Padang, Provinsi Sumatera Barat.
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Socio-political Communication and Policy Review
Published by CV. Lenggogeni Data Publishing
ISSN : -     EISSN : 30465141     DOI : https://doi.org/10.61292/shkr
Core Subject : Economy, Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Socio political Communication and Policy Review is an academic journal that focuses on research and analysis in the fields of social, humanities, communication, and policy. The journal aims to be an intellectual platform that provides a platform for researchers, academics, and practitioners to share thoughts, research findings, and critical views related to various aspects of social life and policy. The journal s topic coverage includes, but is not limited to: Social and Humanities Examines aspects of human life, including culture, history, sociology, anthropology, and psychology. Communication Explores communication dynamics in various contexts, such as mass media, interpersonal communication, organizational communication, and communication technology. Policy: Presents policy analysis in various fields, such as public policy, social policy, education policy, and environmental policy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 172 Documents
 14   15   16   17   18 
Efisiensi Proses Revisi SK Pengangkatan P3K: Studi Kualitatif di Pemerintah Kabupaten Badung Jones, Bara; Wijaya, Komang Adi Sastra
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.268

Abstract

Proses revisi Surat Keputusan (SK) pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Pemerintah Kabupaten Badung masih menghadapi berbagai inefisiensi administratif. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor penyebab revisi SK yang berlarut-larut dan mengevaluasi upaya peningkatan efisiensi birokrasi melalui pendekatan deliberatif. Dengan metode deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Temuan menunjukkan bahwa keterlambatan revisi SK disebabkan oleh kesalahan input data, lemahnya koordinasi antarinstansi, keterbatasan SDM, serta belum terintegrasinya sistem informasi. Permasalahan ini termasuk wicked problem, sehingga tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan birokrasi konvensional. Penerapan kerangka DIAD (Deliberative, Inclusive, Adaptive Dialogue) dan teori kebijakan deliberatif menjadi solusi untuk mendorong dialog lintas aktor, pelibatan partisipatif, dan responsivitas sistem dalam mengatasi dinamika kepegawaian.
Evaluasi Program Pengendalian Inflasi Melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (Tpid) Kota Denpasar Tahun 2024 Mulya, Julian Dinar Rajati; Wirantari, I Dewa Ayu Putri; Girindra, Ida Ayu Githa
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.269

Abstract

The objective of this study is to examine the evaluation of the inflation control program through the Regional Inflation Control Team (TPID) of Denpasar City in 2024. This study uses a descriptive qualitative method and William N. Dunn's evaluation theory. The data sources used are primary and secondary data. The informant selection technique is purposive sampling. Data collection techniques include observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques include data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data is presented descriptively and categorized according to the evaluation theory indicators of William N. Dunn. The research results indicate that the Regional Inflation Control Team (TPID) of Denpasar City has not yet been fully optimized. This is due to an incomplete information system that has not yet reached all segments of society. Recommendations for improving performance in this study include strengthening cooperation, budget savings and transparency, and improving service systems and online-based information systems. In conclusion, the Regional Inflation Control Team (TPID) of Denpasar City has implemented its programs effectively and successfully contributed to controlling inflation rates in Denpasar City, but it still faces challenges. Therefore, it is hoped that efforts to maximize public awareness and information dissemination will be intensified so that the public can understand the programs implemented by the government. Abstrak tujuan diadakannya penelitian yang ingin penulis capai adalah untuk mengkaji mengenai tentang evaluasi program pengendalian inflasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teori evaluasi dari William N. Dunn. Sumber data yang digunakan adalah sumberdata primer dan sekunder. Teknik penentuan informan adalah teknik purposive sampling. Menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengambilan data. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Data disajikan secara deskriptif yang dikategorisasikan sesuai dengan indikator teori evaluasi dari William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukan bahwa Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut dikarenakan sistem informasi yang belum menyeluruh sehingga belum bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Rekomendasi peningkatan kinerja dalam penelitian ini adalah memperkuat kerjasama, penghematan dan transparansi anggaran dan peningkatan sistem pelayanan dan sistem informasi berbasis online. Kesimpulannya adalah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar telah melaksanakan program kegiatan dengan baik dan berhasil memberikan dampak positif terhadap pengendalian angka inflasi di Kota Denpasar namun masih mengalami kendala. Maka dari itu diharapkan untuk lebih memaksimalkan terkait sosialisasi dan pemberian informasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui program yang dibuat oleh pemerintah. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Inflasi, Pemerintah, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Denpasar
Efektivitas Layanan BISA Helpline dalam Tujuan Menekan Angka Bunuh Diri di Provinsi Bali Samodra, Nadyannisa; Wijaya, Komang Adi Sastra; Yudharta, I Putu Dharmanu
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.270

Abstract

The phenomenon of increasing suicide rates in Bali Province is a serious problem that demands effective handling, especially in the midst of limited mental health services. BISA Helpline is present as one of the community-based initiatives that aims to provide crisis intervention and psychosocial support through online services. This study aims to analyze the effectiveness of the BISA Helpline service in reducing the suicide rate in Bali using five indicators of effectiveness according to Campbell, namely: program success, goal success, satisfaction with the program, output and input levels, and overall goal achievement. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through interviews, observations, and documentation of related parties, including volunteers, service users, and institutional partners such as the Denpasar City Health Office. The results of the study show that the BISA Helpline is effective in reaching vulnerable groups and providing quick and easy access to assistance, even though it is faced with challenges in the form of limited human resources, technology, and consistency of volunteer quality. Key recommendations from the study include increasing volunteer training, strengthening digital infrastructure, and expanding cross-sector collaboration to support the sustainability of community-based crisis services. Abstrak Fenomena meningkatnya angka bunuh diri di Provinsi Bali menjadi permasalahan serius yang menuntut penanganan efektif, khususnya di tengah keterbatasan layanan kesehatan mental. BISA Helpline hadir sebagai salah satu inisiatif berbasis komunitas yang bertujuan memberikan intervensi krisis dan dukungan psikososial melalui layanan daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas layanan BISA Helpline dalam menekan angka bunuh diri di Bali dengan menggunakan lima indikator efektivitas menurut Campbell, yaitu: keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat output dan input, serta pencapaian tujuan secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk relawan, pengguna layanan, dan mitra institusional seperti Dinas Kesehatan Kota Denpasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BISA Helpline efektif dalam menjangkau kelompok rentan dan menyediakan akses bantuan yang cepat dan mudah, meskipun dihadapkan pada tantangan berupa keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, serta konsistensi kualitas relawan. Rekomendasi utama dari penelitian ini mencakup peningkatan pelatihan relawan, penguatan infrastruktur digital, serta perluasan kolaborasi lintas sektor guna mendukung keberlanjutan layanan krisis berbasis komunitas. Kata Kunci: BISA Helpline, bunuh diri, efektivitas layanan, kesehatan mental, Bali
Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Melalui Aplikasi SIPADU Dalam Mewujudkan Smart Village di Desa Dangin Puri Kangin Kota Denpasar Prameswari, Ni Putu Natia; Prabawati, ⁠Ni Putu Anik; Wirantari, ⁠I Dewa Ayu Putri
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.271

Abstract

  The purpose of this study is to determine the quality of electronic-based public services through the SIPADU application in realizing the smart village concept in Dangin Puri Kangin Village. The research method used is e-government quality. The results of this study indicate that the quality of the SIPADU application has been achieved quite well with achievements in the form of being able to provide convenience to the government and users, being able to foster a sense of trust and being able to provide a complete display and content. However, there are still shortcomings, namely that the application has not been consistently relied on by the community, the application is still not functioning optimally, and the government's supporting facilities for the application are still lacking. So through the assessment of these indicators, the smart village concept has not been perfectly achieved. The recommendations that can be given for these problems are the need to create mandatory rules for the use of the application, intensify socialization activities, and optimize supporting facilities for the application. Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kualitas pelayanan publik berbasis elektronik melalui aplikasi SIPADU dalam mewujudkan konsep smart village di Desa Dangin Puri Kangin. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aplikasi SIPADU sudah tercapai cukup baik dengan pencapaian berupa sudah mampu memberikan kemudahan pada pemerintah dan pengguna, mampu menumbuhkan rasa percaya dan sudah mampu menyediakan tampilan dan isi yang lengkap. Namun masih ditemukan kekurangan yakni aplikasi belum diandalkan secara konsisten oleh masyarakat, aplikasi masih belum berfungsi secara maksimal, serta masih kurang maksimalnya fasilitas pendukung aplikasi oleh pemerintah. Sehingga melalui penilaian indikator tersebut maka konsep smart village belum dapat tercapai secara sempurna. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan atas permasalahan tersebut adalah perlu dibuatnya aturan wajib untuk penggunaan aplikasi, menggencarkan kegiatan sosialisasi, dan pengoptimalan fasilitas penunjang aplikasi. Kata kunci: Kualitas Pelayanan, Pelayanan Publik Elektronik, SIPADU, Smart Village.
Implementasi Aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam Mendukung Penanganan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tulungagung Ratitya, Sotya Prima; Prabawati, Ni Putu Anik; Wirantari, I Dewa Ayu Putri
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.272

Abstract

The objective of this study is to determine how the implementation of the Tulungagung Livable Program (PROTAL) application supports the management of slum areas in Tulungagung Regency. This descriptive qualitative study aims to determine how the implementation of the PROTAL application supports the management of slum areas in Tulungagung Regency. Data in this study were collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of PROTAL has been a positive innovation in public service, particularly in efforts to integrate data related to slum areas from communities and villages, based on seven slum indicators. However, in the implementation of PROTAL, several challenges were identified and analyzed using Edward III's policy implementation theory, namely communication aspects, resources, disposition, and bureaucratic structure. The challenges faced include inadequate coordination among relevant parties, limited human resource capacity, overly complex bureaucracy, and a lack of commitment from policy actors. Although PROTAL has generally become an innovation supporting efforts to address slum areas in Tulungagung District, its success depends on improving communication aspects, strengthening all dimensions of resources, enhancing the commitment of policy actors, and simplifying bureaucratic structures. These improvement efforts are expected to support the implementation of PROTAL to run more optimally and sustainably. Abstrak Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi Program Tulungagung Layak Huni (PROTAL) dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung.Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi aplikasi PROTAL dalam mendukung penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PROTAL telah menjadi inovasi positif dalam pelayanan publik, terlebih khusus dalam upaya mengintegrasikan data terkait wilayah kumuh dari masyarakat dan desa, berdasarkan tujuh indikator kumuh. Namun, dalam pelaksanaan PROTAL masih ditemui beberapa kendala yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III, yaitu aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Kendala yang dihadapi mencakup kurang optimalnya koordinasi antar pihak terkait, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, birokrasi yang terlalu kompleks, serta kurangnya komitmen dari aktor kebijakan. Meskipun secara umum PROTAL telah menjadi inovasi yang mendukung upaya penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Tulungagung, keberhasilannya bergantung pada pembenahan aspek komunikasi, penguatan seluruh dimensi sumber daya, peningkatan komitmen aktor kebijakan, serta penyederhanaan struktur birokrasi. Upaya perbaikan tersebut diharapkan dapat mendukung implementasi PROTAL berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, PROTAL, Pelayanan Publik
Strategi Badan Usaha Milik Desa Adat (BUMDA) dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung. (Studi Kasus: Pantai Pandawa dan Pantai Gunung Payung) Hamidah, Ananda Amalia; Prabawati, Ni Putu Anik; Prayana, I Kadek Rian
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.273

Abstract

The purpose of this research is to find out how the strategy of BUMDA Kutuh in developing tourism destinations in Kutuh Village, South Kuta Sub-District, Badung Regency. The type of research is qualitative - descriptive. This research uses the theory of Strategic Planning Process (John Bryson) and SWOT Analysis (Freedy Rangkuti). The results of this study indicate that the indicators of the theory have been optimally implemented by BUMDA Kutuh. SWOT analysis shows that Pandawa Beach and Gunung Payung Beach have the potential to be developed and sustainable but besides that there are challenges that lie in the management of revenue sources. Four key strategic recommendations were generated from the SWOT analysis: (1) Maintaining cooperative relationships with travel agents as one of the efforts to increase the number of visits (SO), (2) Optimizing the relatively large area by providing land or venue rental services for various events (ST), (3) Enforcing regulations by issuing warnings up to sanctions to vendors to encourage compliance with existing rules (WO), (4) Maximizing collaboration with external instructors to enhance vendors' understanding of destination branding (WT). Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi BUMDA Kutuh dalam pengembangan destinasi pariwisata di Desa Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung. Metode penelitian yang digunakan kualitatif – deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori Proses Perencanaan Strategi (John Bryson) dan Analisis SWOT (Freedy Rangkuti). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indikator dari teori sudah optimal dilaksanakan oleh BUMDA Kutuh. Analisis SWOT menunjukkan bahwa Pantai Pandawa dan Pantai Gunung Payung memiliki potensi untuk dikembangkan dan berkelanjutan namun disamping itu terdapat tantangan yang terletak di pengelolaan sumber pendapatan. Menghasilkan empat rekomendasi strategi utama dari analisis SWOT: (1) Menjaga hubungan kerja sama dengan travel agent salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah kunjungan (SO), (2) Optimalisasi luas area yang relative luas melalui penyediaan layanan penyewaan lahan atau venue untuk pelaksanaan berbagai acara atau event (ST), (3) Penegakan peraturan melalui pemberian teguran sampai sanksi kepada pegadang guna mendorong kepatuhan terhadap aturan yang ada (WO), (4) Memaksimalkan kerja sama dengan instruktur luar dalam upaya meningkatkan kapasitas pedagang terkait pemahaman citra destinasi (WT). Kata Kunci; BUMDA Kutuh, Strategi Pengembangan, SWOT, Pariwisata
Strategi Dinas Sosial Dalam Penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi Di Kota Denpasar Aripuspita, Luh Ayu Ellyana; Wirantari, ⁠I Dewa Ayu Putri; Supriliyani, Ni Wayan
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.274

Abstract

The Denpasar City Social Service has duties in the field of social welfare. The purpose to be achieved in this study is to analyze the strategies applied by the Denpasar City Social Service in handling Socio-Economically Vulnerable Women. The research method uses a qualitative method with a descriptive approach and data collection techniques through interviews, observations and documents. The theory used in this research is the Theory of Strategic Management from Wheelen and Hunger which consists of (1) Environmental Scanning, (2) Strategy Formulation. (3) Strategy Implementation, (4) Evaluation and Control. The results of this study indicate that the Strategy carried out by the Social Service is not optimal which can be seen from several indicators, namely Environmental Scanning and Evaluation & Control, this is because there has been no maximum effort made to take advantage of existing strengths and opportunities and no effort to overcome weaknesses and threats. These problems were re-analyzed using SWOT by Freddy Rangkuti which consists of (1) Strengths, (2) Weaknesses, (3) Opportunities, (4) Threats which resulted in the main strategy recommendations, namely: (1) forming joint business groups (KUBE) or small cooperatives that can sell products at local events, (2) holding PRSE Expo (Mini Local Bazaar) programs, (3) providing digital marketing training, (4) holding mobile micro training programs/activities. Abstrak Dinas Sosial Kota Denpasar mempunyai tugas di bidang kesejahteraan sosial. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Denpasar dalam penanganan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teori Manajemen Strategi dari Wheelen and Hunger yang terdiri dari (1) Pemindaian Lingkungan, (2) Formulasi Strategi, (3) Implementasi Strategi, (4) Evaluasi dan Pengendalian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang dilakukan oleh Dinas Sosial belum optimal yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Pemindaian Lingkungan serta Evaluasi & Pengendalian hal ini dikarenakan belum adanya upaya maksimal yang dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada serta tidak adanya upaya untuk mengatasi kelemahan dan ancaman. Permasalahan tersebut dianalisis kembali dengan menggunakan SWOT oleh Freddy Rangkuti yang terdiri dari (1) Strengths, (2) Weakness, (3) Opportunities, (4) Threats sehingga menghasilkan rekomendasi strategi utama yaitu: (1) membentuk kelompok usaha bersama (KUBE) atau koperasi kecil yang bisa menjual produk di event lokal, (2) mengadakan program PRSE Expo (Mini Bazar Lokal), (3) memberikan pelatihan pemasaran digital, (4) mengadakan program/kegiatan pelatihan mikro keliling. Kata Kunci: Perempuan Rawan Sosial Ekonomi, Kesejahteraan, SWOT, Manajemen Strategi
Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali (Studi Kasus Bidang Perdagangan Luar Negeri) Kusnadi, Ni Putu Alecia Riani
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 4 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.277

Abstract

Public service is one of the benchmarks for the quality of government performance in meeting the needs of society. The Department of Industry and Trade of Bali Province, as a strategic public service institution in the industrial and trade sectors, plays an important role in improving public satisfaction. However, based on the results of the Community Satisfaction Survey (SKM) conducted periodically, there are inconsistencies in service quality, particularly in complaint handling, service information, and service duration. This study aims to analyze the influence of public services on community satisfaction. The research uses a quantitative associative approach with data collected through questionnaires. The population of this study consists of service users at the Department of Industry and Trade of Bali Province, with the sample determined using purposive sampling techniques. Data were analyzed using simple linear regression, correlation, and determination tests. The results indicate a significant influence between public service and community satisfaction. Public services that are fast, accurate, accessible, fair, and reliable greatly contribute to increasing public satisfaction with the services provided by the Department of Industry and Trade of Bali Province. Therefore, continuous improvement in the quality of public services is essential to strengthen public trust in government institutions. Abstrak Pelayanan publik merupakan salah satu tolak ukur kualitas kinerja pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali sebagai instansi yang menyediakan layanan publik strategis di bidang industri dan perdagangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat. Namun, berdasarkan data Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan secara berkala, ditemukan adanya ketidakkonsistenan kualitas pelayanan, terutama pada unsur pengaduan, informasi pelayanan, dan durasi pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif asosiatif dengan teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat pengguna layanan di DISPERINDAG Provinsi Bali, dan sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan menggunakan uji regresi linier sederhana, uji korelasi, dan uji determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pelayanan publik terhadap kepuasan masyarakat. Pelayanan publik yang cepat, tepat, mudah, adil, dan andal berkontribusi besar dalam meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus diupayakan secara berkelanjutan guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Kata kunci: Pelayanan Publik, Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Daerah
Pelayanan Publik Berbasis Digital Melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Pada Kantor Urusan Agama Denpasar Utara Wiranda, Ni Made Dea Putri; Wirantari, I Dewa Ayu Putri; Weterani, Ni Putu Karnhura
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.279

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan publik berbasais digital melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) pada kantor urusan agama Denpasar UtaraPenelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode purposive sampling. Peneliti menggunakan teori Electronic Government Quality atau e-gov quall untuk mengukur kualitas dari pelayanan publik berbasis digital dengan enam indikator yaitu ease of use (kemudahan penggunaan), trust (kepercayaan),Functionality of the interaction (fungsi interaksi), reliability (keandalan), content and appearance of information (konten dan tampilan informasi), citizen support (dukungan terhadap pengguna). Berdasarkan hasil penelitian terkait kualitas pelayanan public berbasis digital melalui sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) pada kantor urusan agama Denpasar Utara secara umum dinilai cukup bak. Lima dari eman indikator E-Gov Qual yaitu ease of use, trust, functionality of interaction, content and appearance of information dan citizen support telah berjalan dengan optimal dan mendapat tanggapan positif dari pengguna. Namun demikian pada indikator reliability masih ditemukan kendala khususnya dalam hal aksesibilitas dan ketersedian akses. Rekomendasi penelitian ini adalah agar menyediakan situs website alternatif untuk mengakses layanan SIMKAH guna mengantisipasi gangguan saat sistem utama mengalami lonjakan akses atau mengalami error. Kata kunci : Pelayanan Publik Digital, Kualitas Pelayanan, Sistem Informasi Abstract The purpose of this study is to examine the quality of digital-based public services through the Marriage Management Information System (SIMKAH) at the Office of Religious Affairs (KUA) in North DenpasarThis study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Informants were selected using purposive sampling. The researcher used the Electronic Government Quality (E-Gov Qual) theory to measure the quality of digital public services, which consists of six indicators: ease of use, trust, functionality of the interaction, reliability, content and appearance of information, and citizen support. Based on the research findings, the quality of digital public services through SIMKAH at the North Denpasar Office of Religious Affairs is generally considered to be quite good. Five out of the six E-Gov Qual indicators—ease of use, trust, functionality of interaction, content and appearance of information, and citizen support—have been implemented optimally and received positive responses from users. However, issues remain in the reliability indicator, particularly in terms of accessibility and the availability of system access. The study recommends that an alternative website be provided to access SIMKAH services in order to anticipate disruptions when the main system experiences access overload or technical errors.
Implementasi Fungsi Pengawasan Dalam Perspektif Pemberdayaan Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Meranggi, I Nyoman Trisna Wahyu Raharja; Wijaya, Komang Adi Sastra; Veratiani, Gek Aris
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 5 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.280

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the supervisory function from the perspective of staff empowerment at Class IIA Kerobokan Correctional Facility. The prison faces significant challenges, including severe overcrowding-with an occupancy rate exceeding 254% of its ideal capacity-along with limited human resources and inadequate facilities. A qualitative descriptive approach was used, employing data collection techniques such as interviews, observation, and documentation involving prison staff, inmates, and relevant stakeholders. The implementation framework proposed by George Edward III, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure, served as the basis for analysis. The findings reveal that the supervisory function is not yet optimal due to a lack of human resources, insufficient training, and high workloads. Although communication among staff is generally effective, implementation remains constrained by limited infrastructure and the absence of supportive technologies. While staff exhibit a generally positive disposition, this needs to be reinforced by a more adaptive bureaucratic structure and concrete policy support. Therefore, empowering staff through capacity building, regular training, and the provision of adequate facilities is essential to enhance supervisory effectiveness and the success of inmate rehabilitation programs. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi fungsi pengawasan dalam perspektif pemberdayaan petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan. Lapas ini menghadapi tantangan serius berupa overkapasitas dengan tingkat hunian mencapai lebih dari 254% dari kapasitas ideal, serta keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas lapas, narapidana, dan pemangku kepentingan terkait. Teori implementasi kebijakan George Edward III digunakan sebagai kerangka analisis dengan indikator komunikasi, sumber daya, disposisi (sikap), dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan belum berjalan optimal akibat keterbatasan SDM, kurangnya pelatihan, dan beban kerja tinggi. Meskipun komunikasi antar petugas cukup baik, implementasi pengawasan masih terkendala oleh minimnya fasilitas fisik dan sistem pendukung teknologi. Disposisi petugas yang umumnya positif perlu didukung oleh struktur birokrasi yang lebih adaptif dan dukungan kebijakan yang nyata. Oleh karena itu, pemberdayaan petugas melalui peningkatan kapasitas, pelatihan rutin, dan penyediaan sarana prasarana yang memadai menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan keberhasilan program pembinaan. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan Petugas, Pengawasan, Lapas, Overkapasitas

Page 16 of 18 | Total Record : 172

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 6 (2025) Vol. 2 No. 5 (2025) Vol. 2 No. 4 (2025) Vol. 2 No. 3 (2025) Vol. 2 No. 2 (2025) Vol. 2 No. 1 (2025) Article In Press Vol. 1 No. 6 (2024) Vol. 1 No. 5 (2024) Vol. 1 No. 4 (2024) Vol. 1 No. 3 (2024) Vol. 1 No. 2 (2024) Vol. 1 No. 1 (2024) More Issue