cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rianda Dirkareshza
Contact Email
riandadirkareshza@zhatainstitut.org
Phone
+6285283990991
Journal Mail Official
kreatif@zhatainstitut.org
Editorial Address
Jl. Pisangan Baru Utara, RT/RW 004/012 Matraman - Jakarta Timur
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif
Published by Zhata Institut
ISSN : 30326532     EISSN : 30325897     DOI : -
Core Subject : Economy, Education, Social,
Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal ini difokuskan pada publikasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh akademisi, khususnya dosen dan mahasiswa. Lingkupnya mencakup semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat, termasuk program-program kreatif dan inovatif yang bertujuan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Jurnal ini bertujuan untuk mendokumentasikan, menganalisis, dan mempublikasikan hasil-hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi masyarakat luas. Jurnal ini terbit setiap bulan Januari, April, Juni, September, dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 24 Documents
 1   2   3 
PENYULUHAN HUKUM HAK TENAGA KERJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN TAHUN 2003 Suherman; Ismail, Nazli bin; Satino; Wahyuningsih, Yuliana Yuli; Putri, Aisyah Nikita Permata
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 2 No 02 (2025): JUNI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v2i02.192

Abstract

Penyuluhan hukum ketenagakerjaan merupakan upaya strategis untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya di kalangan tenaga kerja, mengenai hak-hak normatif yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan khususnya oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menjadi landasan utama dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja di Indonesia. Dalam praktiknya terdapat berbagai macam permasalahan yang sering muncul dalam hubungan kerja, permasalahan tersebut tidak hanya disebabkan oleh lemahnya pengawasan, tetapi juga akibat rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kantor Kelurahan Pangkalan Jati yang bertujuan untuk melaksanakan penyuluhan hukum ketenagakerjaan kepada masyarakat serta menganalisis perannya dalam meningkatkan pemahaman hak-hak tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Penyuluhan ini juga dihadiri oleh Assoc. Prof. Dr. Nazli Bin Ismail yang memberikan tambahan pemahaman bagaimana perlindungan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di Malaysia. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui kegiatan penyuluhan hukum. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak atas upah, jam kerja, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial serta pemahaman mengenai bagaimana tenaga kerja Indonesia di Malaysia juga mendapat perlindungan. Dengan demikian, penyuluhan hukum ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam mewujudkan hubungan industrial yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA MIGRAN INDONESIA DI MALAYSIA Mardiyati, Nursanti; Putri, Aisyah Nikita Permata; Rahayu, Monica Hermala; Romadoni, Rahayu Mulia; Bakhtiar, Handina Sulastrina; Yusup, Ahmad
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.193

Abstract

Migrasi tenaga kerja Indonesia ke luar negeri merupakan fenomena sosio-ekonomi yang berkontribusi signifikan terhadap devisa negara, namun di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait kerentanan calon pekerja migran terhadap eksploitasi. Rendahnya literasi hukum, lemahnya pengawasan lembaga pelatihan kerja (LPK), serta praktik perekrutan non-prosedural menjadi faktor utama yang memperburuk kondisi ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, negara berkewajiban memberikan perlindungan menyeluruh, baik preventif maupun represif, terhadap seluruh warga negara yang bekerja di luar negeri. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang untuk memperkuat perlindungan preventif melalui strategi edukasi hukum interaktif yang ditujukan kepada calon pekerja migran (CPM). Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman CPM terhadap hak dan kewajiban mereka sesuai regulasi, serta mendorong partisipasi aktif dalam pemanfaatan mekanisme pengaduan yang difasilitasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui pendekatan ini, diharapkan terjadi transformasi CPM dari subjek yang pasif dan rentan menjadi subjek hukum yang sadar, aktif, dan berdaya. Manfaat kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh peserta secara langsung melalui peningkatan literasi hukum, tetapi juga mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan hukum preventif dan menekan kasus pelanggaran hak pekerja migran
PENINGKATAN DAYA SAING USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH “NASI BEBEK ALBISRI” DALAM BIDANG KULINER MELALUI PROSES PENDAFTARAN MEREK DAGANG Putri, Kayla Fellicia; Joe, Cleo Patricia; Nareswari, Naura; Lestari, Hera Aprillya Dwi; Saputra, Rafi Rangga; Avesina, Darari Rifqi; Primandana, Devan Fakhriy; Ardiansyah, Aldizar Fikri; Andika, Alif; Haditama, Akbar; Rahayu, Monica Hermala; Dirkareshza, Rianda
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.187

Abstract

Intellectual Property Rights, particularly trademarks, play a vital role in strengthening business identity and competitiveness within the increasingly competitive culinary sector. However, many MSMEs have limited knowledge of the urgency of trademark protection and its registration procedures, making them vulnerable to business imitation risks. This community engagement program was conducted to support the culinary MSME “Nasi Bebek Albisri” in understanding the strategic benefits of trademark registration while providing direct assistance throughout the application process. The method used included counseling sessions consisting of material presentation, interactive discussions, and hands-on guidance during the preparation and submission of trademark documents to the Directorate General of Intellectual Property (DJKI). The results indicate a significant improvement in the MSME’s understanding of trademark functions, legal protection benefits, and administrative procedures involved in registration. Furthermore, the program successfully accompanied the MSME in completing its official trademark filing, thereby enhancing its business competitiveness and ensuring legal protection for its brand identity.
SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI PEDOMAN PENILAIAN KEPATUHAN HUKUM UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG TRANSPARAN Kaharuddin
Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Vol 3 No 1 (2026): JANUARI
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jkreatif.v3i1.204

Abstract

Permasalahan yang dihadapi mitra adalah belum optimalnya pemahaman dan kesiapan aparatur pemerintah daerah dalam mengimplementasikan pedoman penilaian kepatuhan hukum secara sistematis sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik administratif. Pemilihan lokasi mitra sasaran didasarkan pada kebutuhan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel dalam kerangka reformasi hukum daerah. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pendekatan partisipatif yang meliputi sosialisasi konseptual, workshop simulasi penilaian mandiri, serta pendampingan analisis kesenjangan berbasis risiko hukum dan telaah dokumen kebijakan. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip dan indikator kepatuhan hukum serta kemampuan dalam melakukan evaluasi mandiri terhadap kebijakan dan prosedur kerja. Selain itu, kegiatan ini mendorong perubahan sikap menuju praktik kerja yang lebih berorientasi pada integritas, akuntabilitas, dan pencegahan risiko hukum melalui penguatan koordinasi internal. Secara keseluruhan, pengabdian ini memberikan kontribusi dalam memperkuat budaya kepatuhan hukum dan mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

Page 3 of 3 | Total Record : 24

 1   2   3 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 1 (2026): JANUARI Vol 2 No 02 (2025): JUNI Vol 2 No 01 (2025): JANUARI Vol 1 No 02 (2024): JUNI Vol 1 No 01 (2024): JANUARI