cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Fiandi
Contact Email
intelekcendikiawannusantara@gmail.com
Phone
+6285274823488
Journal Mail Official
ariffiandi03@gmail.com
Editorial Address
Jorong Nyiur, AGAM, Sumatera Barat
Location
Kab. agam,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara
Published by PT Intelek Cendikiawan Nusantara
ISSN : -     EISSN : 30464560     DOI : -
Core Subject : Education,
Other
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara (JICN) adalah Jurnal Multi Disiplin Semua Bidang Ilmu sebuah publikasi yang melayani sebagai wadah bagi penelitian interdisipliner dan kolaboratif di berbagai bidang ilmu. Jurnal ini memperoleh keunggulan dengan mencakup berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu sosial, hukum, pertanian, pendidikan, ekonomi, manajemen, sejarah, komputer, kesehatan, sains alam, ilmu sosial, bahasa, humaniora, dan ilmu lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 3,569 Documents
 333   334   335   336   337 
Analisis Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Komoditas Emas PT. Antam (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst) Taufik Indra Maulana; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi pada pengelolaan komoditas emas di badan usaha milik negara merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara serta mengganggu tata kelola perusahaan yang seharusnya berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Perkara yang diputus dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst memperlihatkan adanya keterlibatan beberapa pihak dalam pelaksanaan kerja sama penjualan dan pembelian emas batangan pada PT ANTAM Tbk yang diduga dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam putusan tersebut, terdakwa Herman dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam pengelolaan komoditas emas PT ANTAM serta mengkaji pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap pelaku berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Pertanggungjawaban pidana dikenakan karena terdakwa terbukti turut serta melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara melalui penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan transaksi komoditas emas. Putusan tersebut juga menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, pengawasan internal yang efektif, serta penegakan hukum yang konsisten guna mencegah terulangnya tindak pidana korupsi di lingkungan badan usaha milik negara.
Membangun Identitas Melalui Teks: Perjalanan Panjang Sejarah yang Indonesia-Sentris Muhamad Zikri; Etmi Hardi; Haldi Patra
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji proses panjang transformasi penulisan sejarah (historiografi) di Indonesia, dari pendekatan kolonial yang Neerlando-sentris menuju historiografi nasional yang berperspektif Indonesia-sentris. Selama berabad-abad, penulisan masa lalu Nusantara dimonopoli oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai alat legitimasi politik yang meminggirkan peran masyarakat pribumi dan memicu inferioritas mental. Melalui metode tinjauan pustaka (literature review), tulisan ini menelusuri bagaimana kesadaran dekolonisasi pemikiran sejarah mulai bangkit dan memuncak pada Seminar Sejarah Nasional Pertama tahun 1957. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa perombakan narasi sejarah—seperti perubahan pelabelan tokoh perlawanan daerah dari "pemberontak" menjadi "pahlawan"—bukanlah sekadar upaya meluruskan fakta peristiwa. Lebih jauh dari itu, pergeseran teks ini merupakan sebuah pertarungan makna yang digunakan secara strategis untuk merajut persatuan dan memulihkan martabat bangsa. Kajian ini menyimpulkan bahwa kemandirian dalam menulis masa lalu adalah syarat mutlak dalam proyek pembangunan karakter dan identitas nasional, dengan tantangan ke depan untuk menyajikan sejarah yang lebih kritis, objektif, dan merangkul peran seluruh lapisan masyarakat.
Strategi Advokasi Kebijakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bogor Rifqi Galan Firdaus; Denny Hernawan; Neng Virly Apriliyani
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bogor masih ditandai oleh rendahnya partisipasi masyarakat, meskipun kebijakan dan program telah dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi advokasi kebijakan yang dilakukan DLH Kota Bogor, bagaimana peran pemangku kepentingan, serta apa saja faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis strategi advokasi kebijakan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori strategi advokasi kebijakan Coffman & Beer (2015) dengan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor telah melaksanakan strategi advokasi kebijakan pengelolaan sampah kepada kelompok publik (public), pemengaruh (influencers), dan pengambil keputusan (decision makers) melalui sosialisasi, edukasi lingkungan, kampanye kebersihan, program Bank Sampah, pemanfaatan media digital, serta koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Strategi tersebut telah mampu meningkatkan kesadaran (awareness) dan dukungan (will) sebagian masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Namun, perubahan dalam bentuk tindakan nyata (action) masih belum optimal karena rendahnya partisipasi masyarakat, kebiasaan membuang sampah sembarangan, keterbatasan sarana dan prasarana, serta belum maksimalnya kolaborasi dan komunikasi partisipatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komunikasi partisipatif, peningkatan kolaborasi lintas sektor, penyediaan fasilitas pendukung, serta evaluasi berbasis perubahan perilaku agar pengelolaan sampah di Kota Bogor dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan
Uang Panai’ Tinggi dan Dampaknya terhadap Pemenuhan Hak-Kewajiban Pasutri: Analisis Hukum Islam Dini Mariani; Abbas Baco Miro; Syafaat Rudin
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tradisi uang panai' di Desa Pattiroang, Kecamatan Kajang, telah bertransformasi dari bentuk penghormatan kepada perempuan menjadi alat penentu posisi sosial dan prestise keluarga. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh beban tinggi uang panai' terhadap pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri setelah menikah dalam sudut pandang hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, sosiologi hukum, dan maqashid al-syari’ah, dengan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik uang panai' sering kali mengandung elemen takalluf (tekanan di luar batas kemampuan) yang berdampak pada pelanggaran prinsip hifz al-mal akibat utang passolo dan sikap israf (pemborosan). Beban finansial di awal pernikahan terbukti menghalangi pemenuhan nafkah yang sesuai, yang pada akhirnya merusak prinsip mu’asyarah bil ma’ruf. Situasi ini juga mengancam hifz an-nasl karena dapat memicu konflik, penundaan usia menikah, dan bahkan perceraian. Disimpulkan bahwa praktik ini perlu direformasi melalui asas taisir (kemudahan) dan wasathiyyah (jalan tengah) sehingga nilai tradisi tetap terjaga tanpa mengorbankan kesejahteraan keluarga. Dianjurkan kepada pemerintah desa dan tokoh agama untuk memperkuat pendidikan mengenai pernikahan yang logis dan mendukung musyawarah adat yang berimbang
Kebijakan Dividen sebagai Pertimbangan Investor dalam Menentukan Keputusan Investasi Saham Muammar Khaddafi; Bunga Adelia Andini Marpaung; Meita Yohana Berutu; Ignasia Angginta
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan dividen adalah salah satu alat yang sangat penting bagi perusahaan dan juga memberikan sinyal signifikan yang memengaruhi perilaku di pasar saham. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki secara mendalam fungsi kebijakan dividen sebagai pertimbangan utama bagi para investor ketika membuat keputusan investasi pada saham, terutama di tengah perubahan pasar yang terus berkembang dan era digitalisasi keuangan. Dengan menggunakan metode tinjauan literatur sistematik dan sintesis dari berbagai penelitian sebelumnya, studi ini mengeksplorasi bagaimana profitabilitas, ketersediaan arus kas bebas, tingkat utang, dan pertumbuhan aset saling berinteraksi dalam mempengaruhi kebijakan dividen, yang pada gilirannya dapat mengurangi risiko kegagalan investasi akibat informasi yang tidak simetris. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa kebijakan dividen bukan hanya berperan sebagai variabel independen yang secara langsung mempengaruhi keputusan investor, tetapi juga berfungsi sebagai variabel pemoderasi yang memperkuat efek positif likuiditas dan ketepatan dalam keputusan investasi perusahaan terhadap nilai perusahaan. Di sisi lain, temuan juga mengungkapkan adanya trade-off di mana perusahaan yang memiliki peluang investasi yang tinggi cenderung menahan laba, yang berdampak pada penurunan pembayaran dividen dalam jangka pendek. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsistensi dalam pembayaran dividen dapat menjadi indikator kredibilitas manajemen yang efisien dalam mengurangi ketidakpastian terkait imbal hasil bagi investor. Implikasi praktis dari penelitian ini menyarankan agar para investor menggabungkan analisis kebijakan dividen dengan metrik likuiditas dan kepatuhan pada transparansi laporan keuangan untuk meningkatkan keputusan mereka dalam portofolio.
Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Pemenuhan Hak Warga Negara atas Pelayanan Publik yang Berkualitas: Perspektif Keadilan dan Kemanfaatan Hindera Wahyudin; Muhammad Aini
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan instrumen hukum strategis yang ditetapkan oleh negara guna memastikan ketersediaan dan kualitas layanan dasar yang menjadi hak konstitusional warga negara. Meskipun SPM telah diatur dalam berbagai regulasi, praktik pelayanan publik di daerah masih menunjukkan kesenjangan yang signifikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan SPM dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta relevansinya sebagai instrumen pemenuhan hak warga negara atas pelayanan publik berkualitas. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Bahan hukum bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah; data implementasi merujuk pada Laporan Kepatuhan SPM Ombudsman RI Tahun 2023 sebagai data resmi terkini yang tersedia pada saat penelitian ini dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, pengaturan SPM membentuk hierarki regulasi yang kohesif dari UUD 1945 hingga Permendagri Nomor 100 Tahun 2018; kedua, terdapat gap implementasi yang substansial rata-rata hanya 57,4% daerah yang memenuhi standar minimal terutama di daerah tertinggal, yang mengindikasikan bahwa SPM belum sepenuhnya berfungsi sebagai jaminan hak warga negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan mekanisme sanksi, peningkatan kapasitas fiskal daerah, dan reformasi sistem pemantauan menjadi prasyarat bagi efektivitas SPM sebagai instrumen pemenuhan hak konstitusional
Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Jasa Pemurnian dan Pelekatan Merek Logam Mulia Pada PT. Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst) Gusti Satya; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi pada sektor badan usaha milik negara tidak selalu diwujudkan melalui penggelapan aset negara ataupun penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Perkembangan praktik korupsi menunjukkan adanya pola penyimpangan yang dilakukan melalui pemanfaatan kewenangan jabatan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha perusahaan. Pengambilan kebijakan bisnis yang tidak didasarkan pada ketentuan internal perusahaan maupun prinsip tata kelola yang baik berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara sekaligus melahirkan pertanggungjawaban pidana bagi pejabat yang memiliki kewenangan tersebut. Oleh karena itu, batas antara kebijakan bisnis yang sah (business judgment) dengan penyalahgunaan kewenangan menjadi persoalan hukum yang memerlukan analisis secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan ketentuan hukum pidana korupsi terhadap penyelenggaraan jasa pemurnian emas dan kegiatan pelekatan merek Logam Mulia pada PT Aneka Tambang Tbk Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst. Selain itu, penelitian ini menganalisis konstruksi pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana korupsi serta dasar pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa selaku General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk periode Januari 2021 sampai April 2022. Putusan tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan dakwaan primair sebagaimana Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum dalam perkara a quo memperlihatkan pentingnya pembatasan penggunaan kewenangan pejabat BUMN melalui mekanisme tata kelola perusahaan yang efektif, pengawasan internal yang memadai, serta kepatuhan terhadap regulasi perusahaan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam lingkungan korporasi negara tidak hanya berfungsi sebagai instrumen represif untuk menjatuhkan sanksi pidana, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas pengelolaan aset negara, meningkatkan akuntabilitas pengambilan keputusan bisnis, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan usaha oleh badan usaha milik negara.
Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dalam Penerbitan Kontra Bank Garansi Pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst) Muchammad Aryanto; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak hanya terjadi dalam bentuk penyalahgunaan anggaran, tetapi juga dapat terjadi melalui penyimpangan dalam proses pemberian fasilitas penjaminan yang mengabaikan prinsip kehati-hatian. Salah satu perkara yang mencerminkan kondisi tersebut adalah Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst yang melibatkan Dwi Agus Sumarsono selaku Direktur Operasional Komersial PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) atau PT Askrindo. Perkara ini berkaitan dengan penerbitan Kontra Bank Garansi (KBG) kepada PT Kalimantan Sumber Energi (PT KSE) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perbuatan melawan hukum dalam penerbitan Kontra Bank Garansi, mengkaji pertanggungjawaban pidana para pihak yang terlibat, serta menganalisis penerapan ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Nomor 110/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku serta jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta referensi pendukung lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Kontra Bank Garansi dilakukan dengan mengabaikan ketentuan internal PT Askrindo mengenai besaran agunan, analisis kelayakan (due diligence), dan prinsip kehati-hatian. Persetujuan penggunaan agunan yang tidak sesuai SOP, pemberian fasilitas kepada PT KSE meskipun persyaratan belum terpenuhi, serta adanya penerimaan keuntungan oleh pihak tertentu menjadi dasar bahwa tindakan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Putusan ini juga menunjukkan pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) dan penguatan sistem pengawasan internal pada BUMN agar penyalahgunaan kewenangan dalam penerbitan fasilitas penjaminan tidak kembali terjadi
Tinjauan Hukum terhadap Gagal Bayar PT. Jiwasraya dalam Perspektif KUHD dan Undang-Undang Perasuransian (Studi Kasus PT. Jiwasraya) Shafa Najwa; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai gagal bayar PT Jiwasraya dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Kasus Jiwasraya menjadi perhatian penting karena menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan perusahaan asuransi yang berdampak langsung terhadap pemegang polis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum perjanjian asuransi, bentuk perlindungan hukum bagi pemegang polis, serta solusi yang sesuai dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dalam penyelesaian kasus gagal bayar tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHD mengatur perjanjian asuransi sebagai hubungan hukum yang harus dilaksanakan dengan itikad baik, sedangkan Undang-Undang Perasuransian menegaskan pentingnya perlindungan terhadap pemegang polis, prinsip kehati-hatian, dan tata kelola perusahaan yang baik. Namun, dalam praktiknya, kasus Jiwasraya memperlihatkan lemahnya pengawasan dan ketidaksesuaian antara norma hukum dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, tanggung jawab perusahaan, serta perlindungan hukum yang lebih efektif agar hak-hak pemegang polis dapat benar-benar terjamin.
Pengaruh Prestasi Belajar, Pengalaman Magang dan Efikasi Diri (Self-Efficacy) terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Putri Marsanda Br Sinuraya; Nurmala Nurmala; Faisal Matriadi; Azhar Azhar
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Prestasi Belajar, Pengalaman Magang, Dan Efikasi Diri (Self-Efficacy) Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Angkatan 2022 Prodi Manajemen FEB Universitas Malikussaleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan cara membagikan kuesioner kepada 72 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan perangkat lunak Statistical Program For Product And Service Solution (SPSS) versi 25. Di mana semua variabel tersebut akan digunakan menggunakan skala likert. Dan pengujian hipotesis dilakukan melalui uji parsial (uji t) dan uji simultan (uji F). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Prestasi Belajar, Pengalaman Magang, Dan Efikasi Diri (Self-Efficacy) Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Angkatan 2022 Prodi Manajemen FEB Universitas Malikussaleh. Penelitian ini menunjukkan Prestasi Belajar, Pengalaman Magang, Dan Efikasi Kerja (Self-Efficacy) secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Angkatan 2022 Prodi Manajemen FEB Universitas Malikussaleh.

Page 335 of 357 | Total Record : 3569

 333   334   335   336   337 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 04 (2026): AGUSTUS - SEPTEMBER 2026 Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026 Vol. 3 No. 02 (2026): APRIL - MEI 2026 Vol. 3 No. 01 (2026): Februari - Maret 2026 Vol. 2 No. 6 (2025): Desember 2025 - Januari 2026 Vol. 2 No. 5 (2025): Oktober - November 2025 Vol. 2 No. 4 (2025): AGUSTUS - SEPTEMBER 2025 Vol. 2 No. 3 (2025): JUNI-JULI 2025 Vol. 2 No. 2 (2025): APRIL - MEI 2025 Vol. 2 No. 1 (2025): Februari - Maret 2025 Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025 Vol. 1 No. 5 (2024): OKTOBER-NOVEMBER 2024 Vol. 1 No. 4 (2024): AGUSTUS - SEPTEMBER 2024 Vol. 1 No. 3 (2024): JUNI - JULI 2024 Vol. 1 No. 2 (2024): APRIL - MEI 2024 Vol. 1 No. 1 (2024): FEBRUARI - MARET 2024 More Issue