Jurnal Ilmiah Fenomena
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK (DIGITAL SIGNATURE) DALAM PERSIDANGAN HUKUM ACARA PERDATA ]]>
<![CDATA[Hadiyanto, Ide Prima]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7294
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik (Digital Signature) dalam sistem Hukum Acara Perdata di Indonesia di tengah pesatnya digitalisasi dokumen. Meskipun dokumen elektronik (termasuk yang ditandatangani secara digital) diakui keabsahannya, sering timbul perdebatan di persidangan mengenai kedudukannya sebagai alat bukti otentik atau di bawah tangan. Permasalahan sentral yang diangkat Adalah : Bagaimana tinjauan yuridis terhadap kekuatan pembuktian Tanda Tangan Elektronik dalam persidangan perdata, serta apa saja tantangan yang dihadapi hakim dalam menilai keabsahan dan keasliannya berdasarkan hukum pembuktian Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (normative legal research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan sertifikat elektronik tersertifikasi memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan tanda tangan basah pada akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU ITE. Namun, dalam praktik persidangan, sering terjadi pergeseran penilaian di mana hakim cenderung menganggapnya sebagai alat bukti surat di bawah tangan jika validitas teknisnya diragukan atau gagal dibuktikan. Tantangan utama terletak pada aspek non-repudiasi dan kebutuhan akan ahli forensik digital untuk memverifikasi keaslian, yang seringkali belum terintegrasi optimal dalam prosedur persidangan perdata.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PIDANA NOMOR 438/Pid.Sus/2020/PN CBI TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ]]>
<![CDATA[Nugroho, Yudistira]]>;
<![CDATA[Fidayanti, Fajriya Riski]]>;
<![CDATA[Nabil, Mohammad Insan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7278
<![CDATA[Perdagangan orang diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Perdagangan orang didefinisikan sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang rentan, penjeratan utang, atau pemberian imbalan untuk memperoleh persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas individu tersebut. Tujuan penelitian dalam hal ini adalah untuk menganalisis tentang (1) Apa saja pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perdagangan orang (2) Apa akibat hukum kepada terdakwa dalam tindak pidana perdagangan orang dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN CBI. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis Nomorrmatif dengan pendekatan undang-undang dan deskriptif analitis dengan data yang diperoleh dijelaskan dengan menggambarkan masalah hukum yang ada. Hasil yang akan diperoleh dari penelitian yakni (1) pelaku terbukti secara sah dan bersalah berdasarkan unsur yang dimuat dalam pasal 11 Jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomormor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang (2) pelaku dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 tahun serta pidana denda sebesar Rp. 150.000.000,- dengan ketentuan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan apabila denda tidak dibayar.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PABRIK TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI ]]>
<![CDATA[Firdaus, Danis]]>;
<![CDATA[Oktavianti, Rindang Gici]]>;
<![CDATA[Jasuli, Mohammad]]>;
<![CDATA[Ramadhon, Risqi Putra]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7303
<![CDATA[Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pabrik sebagai pelaku usaha yang menghasilkan limbah, serta menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) menjadi dasar penting dalam menegakkan hukum lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta peningkatan kesadaran hukum pelaku industri untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.]]>
<![CDATA[PROBLEM KONSTITUSIONAL DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 65/PUU-XXI/2023 ATAS JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM ]]>
<![CDATA[Syah, Ainun Fitri]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7319
<![CDATA[Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, di mana pemilihan umum berfungsi sebagai wujud konkret dari pelaksanaan kedaulatan tersebut. Pemilu tidak hanya dipahami sebagai simbol demokrasi, melainkan juga sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyalurkan hak politiknya dalam menentukan arah pemerintahan. Pemilu dalam pelaksanaanya harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil guna menjamin tegaknya nilai-nilai demokrasi sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945. Namun pelaksanaan prinsip tersebut menghadapi tantangan ketika muncul persoalan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Putusan tersebut menimbulkan perdebatan karena menyinggung batasan kegiatan kampanye di fasilitas publik seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Ketidaksinkronan antara norma dan penjelasan pasal menimbulkan problem konstitusional yang berdampak pada ketidakpastian hukum serta berpotensi melemahkan prinsip keadilan pemilu. Penelitian ini berupaya menelaah secara mendalam aspek konstitusional yang muncul dari putusan tersebut serta dampaknya terhadap integritas dan keadilan penyelenggaraan pemilu. Kajian ini juga bertujuan mengurai bagaimana Mahkamah Konstitusi menafsirkan batasan kebebasan berekspresi dalam konteks kampanye politik yang tetap harus sejalan dengan prinsip negara hukum dan nilai-nilai demokrasi. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap penguatan kepastian hukum dan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas di Indonesia.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS HAK GUNA KAMPANYE PRESIDEN PASAL 299 AYAT (1) UU PEMILU, POTENSI PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN PENYELENGGARAAN PEMILU: PERSPEKTIF DEMOKRASI KONSTITUSIONAL ]]>
<![CDATA[Jazil, Syokron]]>;
<![CDATA[Syakdiyah, Halimatus]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7376
<![CDATA[Setiap lima tahun terakhir Indonesia mengadakan pesta demokrasi yang dikenal dengan pemilihan umum (pemilu) yang salah satunya ialah memilih calon presiden dan wakil presiden. Setiap calon legislatif sudah pasti memiliki tim khusus dalam berkampanye, oleh sebab itu setiap individu-pun berhak melakukan kampanye terhadap caleg yang mereka percaya dapat memberikan yang terbaik untuk negara, tidak terkecuali presiden yang sedang menjabat terhadap calon presiden dan wakil presiden periode selanjutnya yang akan menggantikan kedudukannya sebagai kepala pemerintah sekaligus kepala negara. Hal yang demikian diatur dalam pasal 299 ayat (1) UU/7/2017 tentang pemilihan umum menyatakan presiden dan wakil presiden berhak melakukan kampanye. Yang menjadi perbincangan publik terkait presiden yang melakukan kampanye sebagai bentuk aksi dukungan nyata terhadap salah satu paslon yang dikhawatirkan dalam kampanye tersebut ada unsur penyalahgunaan kekuasaan dengan kedudukannya yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap negara beserta penduduknya. Demikian tersebut memiliki kemungkinan adanya penyalahgunaan fasilitas negara, bukan tidak mungkin paslon yang didukung presiden menduduki kursi kemenangan sebab keterlibatan kampanye presiden. Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap problematika hak guna kampanye presiden berdasarkan pasal 299 ayat (1) UU No. 7 tahun 2017 terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemilu perspektif teori demokrasi konstitusional?. Penelitian dikaji secara yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 109/Pid.B/2025/PN SIT TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN ]]>
<![CDATA[Yulianto, Irwan]]>;
<![CDATA[Riantika, Putry Mely]]>;
<![CDATA[Wicaksono, Dafino Izzan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7311
<![CDATA[Tindak pidana pencurian diatur di dalam pasal 362 KUHP untuk pencurian biasa Mengatur tentang perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Pencurian adalah pengambilan barang milik orang lain secara tidak sah, tanpa izin, dan dengan niat untuk menguasai barang tersebut secara permanen. Tujuan dalam penelitian dalam hal ini adalah untuk menganalisis tentang (1)Apa akibat hukum pada terdakwa pelaku pencurian menurut putusan nomor 109/Pid.B/2025/PN Sit (2) Apakah pertimbangan hakim dalam putusan nomor telah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian metode yuridis normatif dengan pendekatan undang undang dan deskriptif analitis dengan data yang di peroleh di jelaskan dengan menggabarkan masalah hukum yang ada. Hasil yang akan di peroleh dari penelitian ini yakni (1) pelaku terbukti secara sah dan bersalah berdasarkan unsur yang di muat dalam pasal 362 KUHP tentang tindak pidana pencurian (2)pelaku di jatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) bulan telah sesuai dengan hukum pidana dan ketentuan pasal 362 KUHP.]]>
<![CDATA[PEMBERAT PIDANA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Supriyono, Supriyono]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7371
<![CDATA[Kejahatan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial korban. Indonesia telah menerapkan pemberatan pidana melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 sebagai bentuk perlindungan maksimal terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pemberatan pidana dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan seksual anak di bawah umur. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberatan pidana berupa penjara, denda, kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku memiliki esensi preventif dan represif, meskipun masih terdapat kendala implementasi di lapangan. Kesimpulannya, pemberatan pidana telah memberikan penguatan perlindungan hukum, namun masih memerlukan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaannya.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS HUKUM HAK ASASI MANUSIA DALAM PUTUSAN NO 145 PK/PID.SUS/2016 TENTANG HUKUMAN MATI ]]>
<![CDATA[Oktavianti, Rindang Gici]]>;
<![CDATA[Rahmat, Rahmat]]>;
<![CDATA[Efendi, Ahmad Fani]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7310
<![CDATA[Penelitian ini membahas penerapan hukuman mati dalam Putusan Mahkamah Agung No. 145 PK/Pid.Sus/2016 yang dijatuhkan kepada Fredi Budiman atas keterlibatannya dalam jaringan penyelundupan narkotika internasional. Permasalahan utama adalah apakah hukuman mati dalam perkara ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menyikapinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman mati dalam kasus ini telah diputuskan melalui proses hukum yang sah, mempertimbangkan ancaman terhadap keselamatan masyarakat, dan mencerminkan perlindungan hak hidup kolektif. Kesimpulannya, putusan tersebut tidak bertentangan dengan HAM karena dijatuhkan secara proporsional dan adil, serta menjadi bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketertiban hukum dan keamanan publik.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN OLEH PT AFI FARMA TERHADAP KONSUMEN SIRUP PARACETAMOL MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Mutmainah, Siti]]>;
<![CDATA[Atmanegara, Oktavira Ayu]]>;
<![CDATA[Agustin, Winda Ayu]]>;
<![CDATA[Hadiyanto, Ide Prima]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7312
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tanggung jawab hukum PT Afi Farma atas dampak buruk yang dialami konsumen akibat konsumsi sirup paracetamol, berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999). Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Perusahaan farmasi wajib bertanggung jawab atas keamanan produk yang mereka hasilkan. Dalam kasus PT Afi Farma, ditemukan penggunaan Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di atas ambang batas yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak. Berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 19 UUPK, PT Afi Farma memiliki kewajiban hukum untuk memberikan kompensasi kepada konsumen. Pasal 28 mengatur sanksi administratif hingga pidana bagi pelanggaran standar mutu. Penelitian ini menyoroti pentingnya kerangka hukum untuk melindungi konsumen melalui tindakan preventif dan represif yang diawasi oleh BPOM. Temuan ini berkontribusi pada penguatan mekanisme perlindungan konsumen dan peningkatan akuntabilitas perusahaan farmasi di Indonesia.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS KEABSAHAN ANAK ANGKAT SAH ATAS MENERIMA WARIS MENURUT HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Muqsith, Abdurrahman]]>;
<![CDATA[Zhafarina, Gian Neva]]>;
<![CDATA[Nadia, Isma]]>;
<![CDATA[Abrori, Sandi]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7419
<![CDATA[Setiap jiwa insani, Mempunyai keturunan adalah impian setiap pasangan, dan menjadi hal lumrah pasangan suami-istri yang tidak dikehendaki memiliki anak melakukan praktik pengangkatan anak. Sehingga merumuskan persoalan mengenai kedudukan anak angkat atas warisnya dan juga terkait akibat hukum seperti apa yang akan di terima anak angkat jika tidak menjadi ahli waris. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh dari studi literatur yang melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis yuridis normatif digunakan untuk mengevaluasi hasil penelitian secara mendalam. Temuan dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat dalam perspektif hukum islam tidak bisa menjadi ahli waris karna anak angkat sah ini tidak memutus hubungan darahnya kepada orang tuanya. Sedangkan status anak angkat dalam pewarisan yaitu meggunakan jalan hibah atau wasiat wajibah agar terpenuhi hak-haknya anak angkat. Saran yang dapat penulis berikan dalam hal ini yaitu perlunya pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang mengaturnya dan menjaga anak angkat tersebut juga melakukan pemeliharaan yang baik dan benar dengan memenuhi hak-hak dari seorang anak angkat.]]>
