Jurnal Ilmiah Fenomena
Jurnal Ilmiah FENOMENA terbit pertama kali tahun 2007, dengan frekwensi 2 kali setahun pada bulan Mei dan November, Jurnal ini memuat tulisan yang berupa artikel, hasil penelitian yang ada hubungannya dengan bidang hukum. Kami tertarik dengan topik yang terkait secara umum dengan masalah Hukum di Indonesia. Focus dan ruang lingkup penulisan artikel ini meliputi: isu-isu topikal dalam Hukum Perdata, Hukum Acara Perdata, Hukum Dagang, Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Internasional, Hukum Administrasi, Hukum Perlindungan Anak, Hukum Adat, Hukum Islam, Hukum Agraria, dan Hukum Lingkungan.
Articles
131 Documents
<![CDATA[PENYALAHGUNA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Hadiyanto, Ide Prima]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 15 No 2 (2021): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v19i2.1465
<![CDATA[Penegak hukum dalam melakukan penangkalan dan penanggulangan terhadap suatu tindak pidana sangat diharapkan masyarakan agar lebih ditingkatkan. Penyalahgunaan narkotika yang semakin meluas belakangan ini diberbagai kalangan masyarakat Indonesia, merupakan bentuk ketergantungan, yakni bagi pengguna lebih tertuju pada ketergantungan akan Narkotika itu sendiri, sedangkan bagi pelaku yang berorientasi bisnis, hasil keuntungan yang mudah dan cepat, menyebabkan ketergantungan bisnis Narkotika mendasari kegiatan maupun tindakannya. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan penyalahgunaan narkotika menurut UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika. bagaimana penegakan Hukum penyalahgunaan Narkotika menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian ini menggunakan metode pendekatan masalah secara konseptual (Conceptual Approach) dan Undang-Undang (Statute Approach). Sumber datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan uraian pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahguna Narkotika, yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum (korporasi) dan di dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 21 ayat 4 dijelaskan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pembenian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PRINSIP ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yulianto, Irwan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama menjelaskan kondisi penyimpangan asas non ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, kedua menjelaskan konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan ultra petita dibandingkan dengan asas non ultra petita menurut ketentuan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur dan situs internet. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), hasil analisis data disajikan secara deskriptif, yakni memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan peramasalahan yang relevan dengan penelitian ini secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil penellitian menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita: Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk di judicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku; Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution), sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif; Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang; Petitum yang termuat dalam setiap permohonan yang mengatakan agar “hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya”, menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita demi tercapainya keadilan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK GADAI TANAH PERTANIAN ]]>
<![CDATA[Halim, Abdul]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 14 No 1 (2020): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Gadai tanah pertanian merupakan suatu transaksi antara dua belah pihak yang saling sepakat dengan adanya pemberian sejumlah uang dan penyerahan tanah pertanian sebagai jaminan untuk dikelola oleh pemberi uang. Gadai tanah pertanian diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria (UUPA). Jika waktu gadai berlangsung telah mencapai 7 tahun, maka tanah tersebut kembali kepada pemiliknya tanpa ada uang tebusan. Jika pemegang hak gadai tidak melaksanakan kewajiban mengembalikan tanah tersebut setelah 7 tahun, maka pemberi hak gadai dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri setempat, sehingga pemegang hak gadai dapat dijatuhkan hukuman oleh hakim yang diatur dalam Pasal 10 Undang – Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG JUJUR, BERSIH DAN BERMORAL ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 10 No 2 (2016): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemilihan Umum diselenggarakan dalam rangka untuk memilih pejabat Negara yang akan memimpin jalannya roda pemerintahan. Dalam konstitusi juga telah termuat bahwa dalam memilih pejabat Negara baik dalam hal pejabat eksekutif yang meliputi presiden serta kepala daerah tingkat satu dan tingkat dua serta pejabat legislatif yang meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maupun Pusat, dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam pemilihan umum seringkali ditemui calon kepala daerah melakukan hal-hal yang melanggar undang-undang, ditemui juga beberapa masalah dalam penyelenggaraannya, pelanggaran yang sering terjadi seperti halnya kampanye hitam atau black campaign. Pada penelitian ini, penulis ingin mengetahui tentang sanksi apa yang dikenakan pada para pelanggar undang-undang pemilu, dan prosedur penetapan serta pelantikan kepala daerah pasca terpilih.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN HUKUM BAGI KORBAN INVESTASI DIGITAL ILEGAL ]]>
<![CDATA[Nugroho, Yudistira]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 17 No 1 (2023): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v21i1.2908
<![CDATA[Banyaknya kasus penipuan berkedok investasi yang menyasar para pengguna media sosial atau masyarakat digital, maka dari itu perlunya sebuah edukasi bagi masyarakat harus bertindak ketika menjadi korban investasi digital ilegal. perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana investasi online menjadi dua macam yaitu; Perlindungan hukum preventif yaitu pihak dari kepolisian, otoritas jasa keuangan dan yayasan lembaga perlindungan konsumen lebih mengedepankan proses pencegahan sebelum tindak pidana tersebut terjadi, yaitu dapat berbentuk penyuluhan hukum terkait investasi bodong, dan perlindungan hukum represif yaitu dengan melakukan proses hukum acara pidana yang berlaku demi mewujudkan cita-cita hukum sendiri. Peraturan mengenai investasi online secara umum terdapat dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Faktor sarana dan fasilitas masih terdapat kekurangan dari segi sistem dan teknologi yang digunakan dalam mencari pelaku dan aliran dana berkenaan dengan investasi bodong, Faktor hukum karena sampai saat ini belum ada yang mengatur secara khusus mengenai investasi online, Faktor aparat penegak hukum dilihat dari dua variable yaitu kualitatif masih sedikit sdm penegak hukum yang mengerti dalam bidang ITE dan kuantitatif jumlah aparat penegak hukum yang berkaitan dengan ITE jumlahnya belum sesuai dengan daftar susunan personel atau bisa di bilang masih kurang, Faktor budaya di dalam faktor ini masih banyak masyarakat yang ingin kaya dengan instan atau tamak tetapi tidak melihat resikonya tinggi.]]>
<![CDATA[DEKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA URGENSI ADVOKAT SEBAGAI SUB-SISTEM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sudiyono, Sudiyono]]>;
<![CDATA[Fadilah, Shahibul]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 10 No 1 (2016): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Urgensi advokat yang merupakan penegak hukum sebagai sub-sistem dalam system peradilan pidana harus kita sejajarkan dengan sub-sistem lainnya (hakim, jaksa, polisi dan sipir). Maka dari itu penulis skripsi ini menelaah lebih lanjut keberadaan advokat terutama mengenai : Pertama, membahas mengenai bagaimana eksis tensi advokat dalam system peradilan pidana di Indonesia, apakah eksistensinya menghambat efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaan peradilan atau bahkan melengkapi arti kata lahirnya advokat malah memper jelas dan membuat terang peradilan di Indonesia yang sebagai mana kita ketahui bahwa tujuan hukum yaitu keadilan substantif. Kedua, untuk mengetahui perubahan system peradilan pidana di Indonesia akibat keberadaan Advokat, maka penulis mengkaji lebih jauh lagi khususnya dalam peranan serta fungsi advokat itu sendiri khususnya sebagai penasehat hokum dalam perkara pidana, baik yang terdapat dalam UU Advokat maupun aturan lainnya, yang hilirnya ada kejelasan posisi advokat sebagai sub-sitem dalam system peradilan pidana. Kemudian tidak lupa pula penulis menyandingkan dengan mengkaji sub-Sistem dalam sistem peradilan pidana Indonesia lainnya yaitu polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut umum, hakim sebagai pengambil keputusan hukum, dan sipir penjara sebagai pelaksana sanksi hukuman pidana.]]>
<![CDATA[STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DI LUAR KAWIN BERDASARKAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Uraidi, Ali]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 16 No 2 (2022): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v20i2.2400
<![CDATA[Status Hukum Anak Yang Lahir Di Luar Kawin Berdasarkan Hukum Islam Skripsi Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Abdurrachman Saleh Situbondo. Arus modernisasi seperti zaman sekarang tidak bisa ditinggalkan lag oleh ummat manusia, apa lagi di bantu dengan kecanggihan informasi tekhnoligi, maka dengan begitu nilai-nilai budaya barat mudah merasuk ke dalam lini kehidupan yang selanjutnya membawa paham liberal membawa dampak terhadap perkembangan pola pergaulan sosial anak-anak atau remaja muda zaman sekarang. Terabaikannya norma hukum aturan sosial kemasyarakatan serta norma agama berdampak kepada hal-hal yang tidak dikehendaki, salah satunya adalah kehamilan di luar kawin Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi cara pandang Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawianan. Terhadap permasalahan andak yang lahir diluar perkawinan. dengan pokok masalah (1) Apa yang dimaksud dengan status anak yang lahir diluar kawin menurut Hukum Islam. (2) Bagaimana Kedudukan anak tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan pengumpulan data observasi dan analisi isi supaya penulis mampu menjawab penelitian tersebut Temuan penelitian menunjukkan bahwa: dalam sudut pandang kedua Hukum tersebut menunjukan bahwa mempunyai Kesamaan Hukum dan Perbedaan Hukum terhadap anak yang lahir di luar perkawinan.]]>
<![CDATA[JAMINAN HARI TUA DALAM PERSPEKTIF PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBAYARAN MANFAAT JAMINAN HARI TUA ]]>
<![CDATA[Yulianto, Irwan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 17 No 2 (2023): NOVEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v21i2.3776
<![CDATA[Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan atau mulai Mei 2022. Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip Hukum Jaminan Hari Tua dalam Perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua bahwa Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 mengembalikan ketentuan yang ada di Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, terutama terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena PHK, di mana manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan. Jika ada yang mengundurkan diri atau terkena PHK tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT. Kendala utama bagi peserta jaminan hari tua dan pencairannya bahwa kurangnya SDA untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan kurangnya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan salah paham mengenai haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua. Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua mulai berlaku setelah 3 bulan terhitung sejak tanggal diundangkan atau mulai Mei 2022. Tipe Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembahasan penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Prinsip Hukum Jaminan Hari Tua dalam Perspektif Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua bahwa Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 mengembalikan ketentuan yang ada di Permenaker Nomor 19 Tahun 2015, terutama terkait klaim manfaat JHT bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta terkena PHK, di mana manfaat JHT dapat diambil secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 (satu) bulan. Jika ada yang mengundurkan diri atau terkena PHK tidak perlu menunggu sampai usia 56 tahun untuk mengklaim JHT. Kendala utama bagi peserta jaminan hari tua dan pencairannya bahwa kurangnya SDA untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan kurangnya sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan dan salah paham mengenai haknya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kata Kunci: Jaminan Hari Tua, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua]]>
<![CDATA[TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA ATAS BERKURANGNYA UKURAN TANAH YANG TELAH BERSERTIFIKAT AKIBAT BENCANA ALAM ]]>
<![CDATA[Sudiyono, Sudiyono]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 13 No 1 (2019): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kewajiban umat manusia untuk mengelola dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di atasnya.Secara magis religius manusia diciptakan dari tanah, di atas tanah manusia hidup, mencari nafkah, di atas tanah manusia melaksanakan ibadah untuk menyembah Yang Maha Pencipta, dan pada akhirnya manusia akan kembali ke tanah jika mautnya sudah menjemputnya. Sedangkan secara ekonomis.Metode penelitian Empiris dan Normatif penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan Kepala Desa, beberapa bukudan internet.Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Situbondo. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa tanah pertanian secara musimandan cara penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.]]>
<![CDATA[ASAS ULTIMUM REMIDIUM PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP ]]>
<![CDATA[Yulianto, Irwan]]>
<![CDATA[ FENOMENA Vol 16 No 1 (2022): MEI ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36841/fenomena.v20i1.1968
<![CDATA[Penelitian yang berjudul Asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dilatar belakangi oleh semakin banyaknya kasus tindak pidana lingkungan hidup serta adanya asas Ultimum Remidium yang dianggap menghambat fungsi hukum pidana di dalam Undang-Undang no 32 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui bagaimana aturan pemberlakuan asas Ultimum Remidium pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua untuk mengetahui bagaimana rumusan Sanksi Adminitratif pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Metode yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif yang merupakan penelitian studi kepustakaan, yaitu penelitian tentang peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan isi dari materi yang dibahas. Berdasaran hasil penelitian dapat disimpulkan pertama: Pasal 100 ayat 2 Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup m enerapkan asas ultimumiremedium yang mana tercantum dalam penjelasan pada angka 6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menjadikan pemberlakuan penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir apabila pemberlakuan penegakan hukum administrasi telah dianggap gagal. Kedua: Sanksi administrasi lingkungan adalah tentang efektifitas dan efisiensi dalam penegakan hukum lingkungan. Adapun berbagai macam jenis sanksi administratif yaitu : Teguran tertulis, Paksaan pemerintah, Pembekuan izin lingkungan, Pencabutan izin lingkungan.]]>
