cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ludovikus Bomans Wadu
Contact Email
actualinsight21@gmail.com
Phone
+6281233597270
Journal Mail Official
jurnalnomos@gmail.com
Editorial Address
Jalan Abdurahman Saleeh Blok GJ2 Kedungkandang Kota Malang Jawa Timur, Malang, Provinsi Jawa Timur, 65148
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum
Published by Actual Insight
ISSN : 27767442     EISSN : 27750388     DOI : https://doi.org/10.56393/nomos.v1i1.56
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum merupakan terbitan yang didedikasikan untuk memajukan Ilmu Hukum dengan fokus pada orisinalitas, kekhususan, dan kemutakhiran artikel-artikel yang diterbitkan. Jurnal ini bertujuan untuk mendukung perkembangan Ilmu Hukum dengan memberikan wadah bagi publikasi pemikiran hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Dengan melibatkan kontribusi dari mahasiswa dan dosen sebagai akademisi, Nomos berupaya menjadi sumber informasi yang berharga dan mendalam dalam ranah Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 174 Documents
 8   9   10   11   12 
Analysis of Judicial Considerations in the Case of Fake News Dissemination and Its Impact on Public Order Hutauruk, Rufinus Hotmaulana; Sudirman, Lu; Julvina, Julvina
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.2974

Abstract

This research addresses the legal issues surrounding the dissemination of false news, particularly in the case of Decision Number 686/Pid.Sus/2021/PN JKT, which involves the spread of fabricated content on social media. The purpose of this study is to analyze judicial considerations in the legal handling of fake news and its implications on public order. The research employs a normative legal method, using secondary data from the court's decision and analyzing it through document analysis with a case-based and conceptual approach. The results highlight the court's focus on the intentionality of the defendants, their awareness of the false nature of the content, and the potential risks of public unrest. The study concludes that while media freedom is constitutionally protected, it must be exercised responsibly, especially in the digital age, to prevent harm to public order and societal harmony. This case underscores the need for greater media accountability and the balance between freedom of expression and public safety.
Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Kota Pangkalpinang Terhadap Pelaku TPPU Dengan Pemberatan Di Restoran Mie Gacoan Amaliya, Zalva
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3013

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap  pelaku pencurian dengan pemberatan dan bagaimana putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan dalam putusan hakim nomor 210/Pid.B/2024/PN Pgp.  Jenis penelitian hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai hukum doktrinal. Dalam jenis penelitian ini, data sekunder sebagai sumber informasi dapat terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berdasarkan Pasal 363 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seseorang yang melakukan pencurian dengan pemberatan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Hal ini disebabkan karena, selain memenuhi unsur-unsur pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, perbuatan tersebut juga disertai dengan faktor pemberat, seperti dilakukan dalam kondisi tertentu atau dengan cara tertentu. Tindak pidana pencurian diatur dan dibagi dalam beberapa jenis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan hukum yang mengatur pencurian dengan pemberatan hanya terdapat dalam KUHP, karena Indonesia hanya memiliki satu kitab undang-undang yang terkodifikasi mengenai hukum pidana.
Keabsahan Akta Notaris Yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan: Kajian Yuridis Terhadap Akibat Hukumnya Bagi Para Pihak Sari, Wahyu Melati Purnama
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3022

Abstract

Keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris menimbulkan permasalahan hukum yang signifikan dalam praktik kenotariatan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, notaris hanya memiliki kewenangan dalam provinsi tempat kedudukannya. Akta yang dibuat di luar wilayah tersebut dapat dianggap tidak sah dan kehilangan sifat otentiknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Akibat hukum bagi para pihak yang menggunakan akta tersebut meliputi ketidakpastian hukum, potensi pembatalan akta, serta kelemahan dalam kekuatan pembuktian di pengadilan. Selain itu, notaris yang melanggar batas wilayah jabatannya dapat dikenai sanksi administratif hingga pencabutan izin. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan lebih ketat oleh organisasi profesi dan pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan guna menjamin kepastian hukum dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keabsahan akta notaris yang dibuat di luar wilayah jabatan notaris menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan bahwa akta yang dibuat di luar wilayah kewenangan notaris kehilangan sifat otentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan.
Implikasi Reformulasi Delik Penodaan Agama terhadap Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Setiawan, Tomi; Mughits, Muhammad Hamam; Indrawardana, Ira
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3023

Abstract

Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam menjamin perlindungan agama dan kebebasan berkeyakinan di tengah diskriminasi terhadap kelompok minoritas serta konflik antarumat beragama. Penelitian ini bertujuan menganalisis reformulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan implikasinya terhadap kebebasan beragama. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, khususnya terhadap Pasal 18 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun reformulasi bertujuan memperjelas sanksi dan melindungi martabat agama, ketidakjelasan frasa ‘penghinaan agama’ membuka ruang diskresi berlebihan bagi penegak hukum yang berpotensi disalahgunakan. Dominasi tafsir ahli agama tanpa standar objektif memperkuat bias mayoritas dan mengancam prinsip keadilan serta kesetaraan. Penelitian ini merekomendasikan pembatasan ruang lingkup penghinaan agama pada ancaman nyata terhadap ketertiban umum, integrasi prinsip HAM dalam penafsiran hukum, serta penguatan mekanisme judicial review yang independen.
Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Transaksi E-Commerce: Tinjauan Terhadap Penjualan Produk Tiruan Putra, Alfito Bramantia; Santoso, Budi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3024

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam transaksi e-commerce menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya peredaran produk tiruan di platform daring. Produk tiruan tidak hanya merugikan pemilik hak secara finansial dan reputasi, tetapi juga berisiko membahayakan konsumen karena standar kualitas yang tidak terjamin. Tantangan utama dalam perlindungan HKI di e-commerce adalah sulitnya mengidentifikasi dan menindak pelanggar akibat anonimitas penjual serta kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif. Regulasi seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Merek, dan Undang-Undang ITE telah memberikan dasar hukum dalam menangani pelanggaran ini, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, termasuk pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi produk tiruan, penegakan hukum yang lebih ketat melalui kerja sama antara pemerintah dan platform e-commerce, serta edukasi konsumen mengenai bahaya dan dampak pembelian produk palsu. Studi kasus penjualan produk tiruan Casio di Indonesia menunjukkan bahwa sinergi antara pemilik hak, aparat hukum, dan platform e-commerce dapat membantu mengurangi peredaran produk palsu. Dengan langkah-langkah yang tepat, ekosistem e-commerce yang lebih aman dan adil dapat terwujud, mendukung pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan serta melindungi hak inovator dan konsumen.
Mekanisme Perlindungan Hukum Dalam Pelaksanaan Fidusia: Studi Kasus Pada PT. Suzuki Finance Khalda, Hanindya Naufal; Aminah, Aminah
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3025

Abstract

Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang sering digunakan dalam transaksi keuangan, terutama dalam pembiayaan berbasis kredit. Jaminan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dengan tetap memberikan keleluasaan bagi debitur dalam menggunakan objek jaminan. Dalam mekanisme fidusia, kepemilikan benda dialihkan secara hukum kepada kreditur, sementara penguasaan fisiknya tetap berada pada debitur. Keunggulan utama dari jaminan fidusia adalah fleksibilitasnya, terutama dalam pembiayaan kendaraan bermotor, properti, dan peralatan usaha. Namun, implementasi jaminan fidusia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti penyalahgunaan hak eksekusi dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pendaftaran jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep, regulasi, serta permasalahan yang muncul dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas jaminan fidusia sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku serta perlindungan hukum yang diberikan kepada kedua belah pihak. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum dan penguatan regulasi agar jaminan fidusia dapat berfungsi secara optimal dalam sistem pembiayaan nasional.
Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Jaminan Fidusia: Studi Terhadap Sengketa dan Kepemilikan Objek Jannah, Fina Zharotul; Safiqoh, Lailatus; Khotijah, Siti; Raharjo, Jovixa Zachmazzick Satrio; Musadad, Ahmad
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3029

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang akan diberikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian fidusia, dedengan fokus pada studi kasus dari beberapa putusdan pengadilan negeri di Indonesia. Dalam praktiknya, pihak ketiga sering kali terjebak dalam sengketa hukum antara pemberi dan penerima fidusia, yang dapat merugikan kepentingan mereka. Untuk menilai sejauh mana perlindungan hukum yang tersedia bagi pihak ketiga, penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan studi kasus. Melalui analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan, ditemukan bahwa perlindungan hukum bagi pihak ketiga dalam perjanjian fidusia masih belum optimal. Salah satu permasalahan utama adalah lemahnya kepastian hukum terkait hak-hak pihak ketiga terhadap objek fidusia yang dijadikan jaminan. Selain itu, penerapan regulasi yang tidak konsisten semakin merumpit posisi hukum mereka. Temuan penelitian ini menegaskan perlunya reformasi dalam regulasi jaminan fidusia untuk memperjelas hak-hak pihak ketiga serta memastikan kepastian hukum yang lebih baik. Selain itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk pihak ketiga, agar mereka dapat melindungi kepentingan mereka secara lebih efektif.
Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Komparatif Indonesia dan Skotlandia Andini, Delpi Yasmine; Muslim, Ikhwanul; Sunariyo, Sunariyo
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3085

Abstract

Penelitian ini membahas perbandingan sistem peradilan pidana anak antara Indonesia dan Skotlandia dengan latar belakang tingginya angka anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia serta keberhasilan pendekatan kesejahteraan di Skotlandia. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi struktur, prinsip dasar, dan prosedur kedua sistem, serta menganalisis penerapan Konvensi Hak Anak (CRC). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, serta mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer dan literatur, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Children's Hearings (Scotland) Act 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Indonesia masih didominasi pendekatan retributif meskipun telah mengadopsi prinsip keadilan restoratif dimana Indonesia perlu memperkuat kelembagaan dan sosialisasi hukum, sementara Skotlandia menekankan pendekatan kesejahteraan melalui Children’s Hearings System yang bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada pelibatan aktif anak dalam proses pengambilan Keputusan. Kesimpulannya, sistem Skotlandia lebih efektif dalam rehabilitasi anak dan dapat menjadi model bagi reformasi sistem Indonesia.
Peningkatan Kesadaran Hukum Siswa tentang Dampak Lingkungan di Sektor Pertambangan Setiani, Intan Kumala; Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3088

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran PPKn meningkatkan kesadaran hukum siswa 9. Penelitian dilakukan di SMA Negeri 6 Samarinda pada Februari - Maret 2025. Subjek penelitian mencakup guru, siswa, dan kepala sekolah, dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data meliputi pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penyimpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai hukum dan tanggung jawab sosial serta meningkatkan pemahaman siswa kelas 10 SMAN 6 Samarinda tentang hukum lingkungan dan dampak pertambangan. Data diperoleh dari observasi, pretest dan posttest, LKPD, wawancara, serta kuesioner kepada siswa dan guru. Materi mengenai aturan lingkungan dan studi kasus pertambangan membuat siswa lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa pendidikan hukum dalam PPKn bisa meningkatkan kesadaran hukum siswa terhadap isu lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat materi hukum lingkungan dalam kurikulum PPKn dan menggunakan pendekatan pembelajaran yang interaktif.
Mitigasi Bencana Akibat Penambangan Batubara Melalui Pendekatan Regulasi dan Perlindungan Masyarakat Lokal Maharani, Nurani; Suryaningsi, Suryaningsi
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i1.3089

Abstract

Penambangan batubara di Muara Badak seringkali menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memicu bencana yang berdampak buruk bagi masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi upaya mitigasi bencana melalui regulasi yang ketat dan perlindungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PT. Alam Karya Gemilang telah menerapkan langkah-langkah mitigasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti reklamasi lahan dan pengendalian polusi, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi kendala, seperti kurangnya pengawasan yang optimal oleh pemerintah dan keterbatasan sumber daya. Kesimpulannya, meskipun regulasi memberikan kerangka kerja yang solid untuk mitigasi bencana akibat penambangan batubara, tantangan dalam pelaksanaannya masih cukup besar. Karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk memastikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan di wilayah pertambangan. Koordinasi antar lembaga pemerintah serta transparansi dalam pemberian izin menjadi tantangan yang perlu diatasi agar tidak terjadi eksploitasi sumber daya alam yang hanya menguntungkan perusahaan tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Page 10 of 18 | Total Record : 174

 8   9   10   11   12 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Vol. 5 No. 3 (2025): Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Vol. 5 No. 2 (2025): Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Vol. 5 No. 1 (2025): Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Vol. 4 No. 4 (2024): Oktober Vol. 4 No. 3 (2024): Juli Vol. 4 No. 2 (2024): April Vol. 4 No. 1 (2024): Januari Vol. 3 No. 4 (2023): Oktober Vol. 3 No. 3 (2023): Juli Vol. 3 No. 2 (2023): April Vol. 3 No. 1 (2023): Januari Vol. 2 No. 4 (2022): Oktober Vol. 2 No. 3 (2022): Juli Vol. 2 No. 2 (2022): April Vol. 2 No. 1 (2022): Januari Vol. 1 No. 4 (2021): Oktober Vol. 1 No. 3 (2021): Juli Vol. 1 No. 2 (2021): April Vol. 1 No. 1 (2021): Januari More Issue