cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2023)" : 10 Documents clear
DISKRESI DALAM PENANGANAN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI COVID-19 DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG Tenggar Miftakhul Akbar; Kadar Pamuji; Abdul Aziz Nasihuddin; Kartono -
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.196

Abstract

Adanya pandemi Covid-19 berdampak besar bagi perekonomian nasional di dunia, terutama Indonesia, maka dari itu Presiden Joko Widodo menggunakan kewenangan atributif dengan mengeluarkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk mengambil kebijakan dan langkah-langkah agar dampak dari adanya pandemi Covid-19 dapat segera teratasi.  Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah diskresi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sudah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, metode pengumpulan data dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penyajian data dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pasal 27 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yang dinilai menimbulkan kekebalan hukum bagi pejabat negara serta menghapuskan unsur “kerugian negara” dalam tindak pidana korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi tidaklah benar, rumusan Pasal 27 tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta pendapat para ahli mengenai diskresi.
PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas) Yaka Dampaka; Tri Lisiani Prihatinah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3505

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam menangani KDRT di Kabupaten Banyumas serta faktor-faktor apa saja yang cenderung memengaruhi peran UPTD PPA dalam menangani KDRT di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode pengolahan data dengan reduksi data, display data dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk teks naratif dengan metode analisis data secara kualitatif model analisis isi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil penelitian. Pertama, peran UPTD PPA Kabupaten Banyumas dalam menangani kasus KDRT di Kabupaten Banyumas sudah sesuai dengan Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak No. 4 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah PPA. Dibuktikan dengan ditanganinya 46 kasus sepanjang tahun 2021. Adapun peran yang dilakukan oleh UPTD PPA Kabupaten Banyumas adalah Pengaduan masyarakat, Penjangkauan korban, Pengelolaan kasus, Penampungan sementara, Mediasi, dan Pendampingan korban. Kedua, faktor-faktor yang cenderung memengaruhi peran UPTD PPA dalam menangani KDRT Kabupaten Banyumas terdiri dari faktor pendukung seperti tersedianya dana, petugas yang sudah terliterasi tentang gender dengan baik dan sudah berpengetahuan tentang KDRT serta sebagian masyarakat sudah terliterasi tentang KDRT. Faktor penghambatnya seperti pandangan patriarkis masyarakat terhadap KDRT, kurangnya SDM, dsb.
ANALISA SISTEM PERADILAN PANCASILA DENGAN SISTEM PERADILAN KONVENSIONAL Pramono Suko Legowo; Muhammad Taufiq
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3481

Abstract

Kepala putusan hakim peradilan di Indonesia berbunyi:  Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa sejatinya adalah  keadilan yang senantiasa harus berhubungan dengan seluruh sila dari Pancasila,   ini adalah keadilan normatif yakni keadilan berdasar Pancasila sebagai norma dasar konstitusi, oleh karena Pancasila berada  dalam Pembukaan UUD 1945 yang adalah sebuah norma perundang-undangan. Berdasarkan pemikiran tersebut diatas inilah keadilan dalam bingkai kepastian hukum sebuah putusan hakim,. Formula ini lain  daripada keadilan abstrak dalam pembahasan teori penegakan hukum, yang selalu dipertentangkan dengan kepastian hukum. Apabila dicermati maka sebenarnya sistem peradilan Pancasila sangat bertentangan  bila dihubungkan dengan kepastian hukum yang dicari dalam sistem peradilan yang dibangun oleh paham Kelsenien, oleh karena konsekwensi logis  sistem hukum positif yang dibangun oleh teori Hans Kelsen, tidak dapat memasukkan keadilan yang dianggap  abstrak dalam sistem hukum yang dibuat, oleh karena keberadaan aliran positivisme hukum adalah dengan maksud memberikan norma kepastian atas pemaknaan hukum yang serba konkret, terukur dan pasti.Kata kunci: Sistem Peradilan Pancasila, Peradilan konvensional.
IMPLEMENTASI HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PRAKTIK PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL (STUDI DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS) Azmi Rafisyah Nurdin; Nayla Alawiya; Nurani Ajeng Tri Utami
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.1370

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pengawasan terhadappraktik pelayanan kesehatan tradisional dan faktor-faktor yang cenderung berpengaruhdalam implementasi hukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisionaldi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan analisis yuridis sosiologis sertaspesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kesehatan KabupatenBanyumas. Penentuan informan penelitian ini menggunakan purposive sampling dansnowball sampling. Jenis sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Pengolahandata menggunakan metode reduksi data, display data dan kategorisasi data, kemudiandisajikan dalam bentuk teks naratif dan matrik data kualitatif serta dianalisis dengan modelanalisis isi dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas belum terimplementasi sepenuhnya dengan baik. Hal ini dibuktikandengan 3 (tiga) parameter meliputi : baiknya implementasi pengawasan keamanan pelayanankesehatan tradisional, belum optimalnya implementasi pengawasan legalitas pelayanankesehatan tradisional, dan baiknya implementasi pengawasan laporan pelayanan kesehatantradsional kepada Dinas Kesehatan. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasihukum pengawasan terhadap praktik pelayanan kesehatan tradisional di Dinas KesehatanKabupaten Banyumas meliputi faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukungberupa adanya peraturan perundang-undangan; tersedianya tenaga pengawas; adanya OPD(Organisasi Perangkat Daerah) yang mengakomodir pelayanan perizinan pengawasan danmenjalin hubungan dengan asosiasi yang terkait dengan pelayanan kesehatan tradisional;tersedianya sarana dan prasarana; terdapat kepercayaan yang baik dari masyarakat terhadappengembangan asuhan mandiri tanaman obat keluarga; kedisiplinan Dinas Kesehatan dalammengecek laporan pelayanan kesehatan tradisional. Faktor penghambat berupa tidak adanyaSOP atau prosedur yang baku untuk mengatur apabila menemukan penyimpangan dantindakan hukum atau sanksi yang belum begitu tegas; tidak pahamnya programmer diPuskesmas terhadap peraturan yang berlaku; belum terlaksananya sosialisasi lintas sektorat;belum semua Penyehat Tradisional tersosialisasi dengan adanya STPT (Surat TerdaftarPenyehat Tradisional); kurangnya anggaran Puskesmas untuk mendukung peningkatanprogram pelayanan kesehatan; pandemi Covid-19 yang menjadi tantangan untukmenyesuaikan fasilitas; adanya kendala Penyehat Tradisional dalam mengurus perizinan;banyaknya pelayanan kesehatan tradisional yang belum terdaftar; banyaknya layanankesehatan tradisional yang melanggar peraturan perundang-undangan; rendahnyakedisplinan pelayanan kesehatan tradisional dalam mengurus pendaftaran.Kata Kunci : Implementasi Hukum; Pelayanan Kesehatan Tradisional; Pengawasan.
SEBAB – SEBAB TERJADINYA PROSTITUSI ONLINE DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DARI PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (Studi di Wilayah Hukum Polresta Banyumas) Riko Sabam Setiawan; Budiyono Budiyono; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3488

Abstract

Prostitusi online merupakan kegiatan yang dilakukan Pekerja Seks Komersial (PSK) melalui media sosial untuk mempromosikan diri mereka secara bebas dalam bertransaksi, komunikasi dengan seseorang yang ingin menggunakan jasanya. PSK menggunakan aplikasi chat seperti Line atau Whatsapp setelah ada kesepakatan maka disepakati tempat dan waktu bertemu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di  Banyumas  dan untuk mengetahui penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis, bersifat deskriptif, Lokasi Penelitian di wilayah hukum Polresta Banyumas. Pengumpulan data primer dengan wawancara, data sekunder studi kepustakaan. Data disajikan dalam bentuk uraian, data di analisis secara kualitatif.  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, faktor–faktor penyebab terjadinya prostitusi online di   Banyumas yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari diri wanita itu sendiri antara lain karena rasa frustasi yang disebabkan oleh kondisi keluarga yang tidak harmonis karena ekonomi yang tidak berkecukupan, serta akibat perceraian sehingga wanita menjadi korban yang rawan terjerumus dalam prostitusi. Faktor eksternal adalah faktor dari luar wanita yang mempengaruhinya untuk melakukan pelacuran, pengaruh lingkungan pergaulan, dan kegagalan kehidupan keluarga atau perceraian. Penanggulangan prostitusi online yang telah dilakukan oleh Polresta Banyumas, yaitu penanggulangan secara preemtif, preventif, represif dan kuratif. Sedangkan hambatan yang dihadapai Polresta Banyumas dalam penanggulangan prostitusi online adalah dari aspek struktur, substansi, dan kultur.Kata Kunci: Prostitusi Online, Penanggulangannya, Perspektif Kriminologi.
Peran WHO dalam Memberikan Panduan terhadap Peraturan di Indonesia terkait Penanganan Penyebaran Penyakit dari Limbah Medis Covid-19 Baginda Khalid; Lintang Ario Pambudi
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.6741

Abstract

Masalah pengolahan limbah medis menjadi salah satu perhatian utama banyak negara di dunia. Limbah medis berkontribusi dalam mempercepat penyebaran banyak penyakit menular, dan penting untuk melakukan studi tentang pengelolaan limbah ini, termasuk pengolahan limbah medis. Sebagai anggota WHO, Indonesia juga perlu menangani masalah ini. Fokus utama dari tulisan ini adalah implementasi peran WHO dalam mengatasi masalah tersebut, khususnya dalam menetapkan peraturan pengolahan sampah di negara-negara anggota WHO, khususnya Indonesia. Tulisan ini akan difokuskan untuk menganalisis penerapan berbagai undang-undang pengelolaan sampah di tingkat internasional dan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan kajian melalui ilmu sosiologi, lingkungan, dan kesehatan serta pendekatan hukum normatif. Hasilnya menunjukkan berbagai regulasi di tingkat internasional dan nasional, seiring dengan peran penting WHO dalam penanganan limbah medis di era Covid-19. Kerjasama internasional ke nasional sangat diperlukan, terutama antara berbagai elemen masyarakat, untuk meningkatkan kesadaran akan dampak buruk limbah medis.Kata kunci: Regulasi Limbah Medis, WHO, Covid-19, Pencegahan Penyakit
TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN NOMOR 18/PUU-V/2007 TENTANG PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA Dimas Arya Wardhana
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3495

Abstract

Hukum dibentuk untuk menjaga keseimbangan kepentingan masyarakat, sehingga tercipta ketertiban dan keadilan yang dapat dirasakan oleh semua masyarakat, dalam rangka menegakan Hak Asasi Manusia dibuatlah undang-undang yang yang mengatur hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). UU Pengadilan HAM telah dijalankan salah satunya dengan dibentuknya pengadilan HAM ad hoc oleh Dewan Perwakilan Rakyat untuk memeriksa dan mengadili kasus pelanggaran HAM yang berat yang salah satunya terjadi di Timor-timur. Dalam prakteknya, diadilinya Eurico Guterres dianggap dengan sengaja dan melakukan provokasi membiarkan terjadinya penyerangan dan akhirnya oleh Pengadilan Ad Hoc HAM Jakarta Pusat dijatuhi putusan 10 tahun, maka dari itu Eurico Guterres mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, kerugian yang diderita adalah hak dan kewenanganya yang didalamnya termasuk hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan hukum dan kepastian hukum yang hilang karena berlakunya UU Pengadilan HAM, khususnya karena Pasal 43 ayat (2)  beserta penjelasanya. Penelitian ini akan menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Nomor 18/Puu-V/2007 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan model pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian menunjukkan Dasar pertimbangan Hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 18/PUU-V/2007 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dimana dalam pasal 43 ayat (2) beserta penjelasanya tidak sesuai dengan fungsi legislative dan fungsi eksekutif, serta setelah berlakunya putusan ini memberikan norma hukum baru yaitu dalam pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc, DPR harus memperhatikan hasil penyelidikan Komnas HAM dan hasil penyidikan oleh Jaksa Agung.
Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19 Maria Mu'ti Wulandari; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.6736

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat usaha mikro dalam hal ini UMKM terkena dampak langsung terhadap kegiatan usahanya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,67% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada dapat menghimpun 60,5% dari total investasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kewirausahaan nasional dalam koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah menganalisis terkait peraturan-peraturan dan publikasi mengenai koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap memiliki berdaya saing dalam memajukan perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekenomian di Indonesia, sehingga memerlukan kolaborasi yang sinergis antar pihak yang terkait.
Legal Protection Against Internet Banking Users (Mobile Banking) From Cyber Crime Efforts Yeremia Juan Dewata
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.79

Abstract

There have been many violations of the law regarding personal data via the internet and also regarding the financial risks suffered by bank customers. There are rules that protect bank customers using internet banking from cyber crime threats and what legal measures are taken by bank customers using internet banking if the customer's personal data is not protected or experiences personal data leakage. The research design or structure used by the author in this study is the Library Research. There are several laws and regulations governing the personal data of customers as well as banks and bank customers who feel aggrieved by the spread of customer personal information data. Whereas legal protection efforts have been carried out but have not reflected the principle of balance which is really needed. Bank customers who feel disadvantaged due to the distribution of customer personal information data that is used by third parties. The need for better legal protection for customers.Key Words : Consumer, Legal, Banking
ANALISIS YURIDIS PERGANTIAN JENIS KELAMIN DALAM HUKUM ISLAM (Tinjauan Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2022/PN Pwt) Muhammad Irsyad Haryanto; Tri Lisiani Prihatinah; Haedah Faradz
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.3501

Abstract

Pada dasarnya manusia diciptakan dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Realita atau kenyataan yang berkembang dalam masyarakat modern saat ini, telah banyak ditemui problematika pergantian kelamin. Pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal baru yang ada di Indonesia dan mempunyai perdebatan. Penelitian ini menarik untuk dikaji dan dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/Pdt.P/2022/PN. Pwt terkait adanya permohonan yang dilakukan oleh Pemohon yaitu Faqieh Al Amien mengenai permohonan pergantian jenis kelamin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjustifikasi unsur-unsur pergantian jenis kelamin dan untuk menganalisis akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam menolak permohonan penggantian jenis kelamin pada penetapan pengadilan nomor 30/pdt.p/2022/PN.Pwt dan bagaimana akibat hukum bagi seseorang yang telah melakukan penggantian jenis kelamin menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan doktrinal, spesifikasi penelitian menggunakan perspektif analisis, sumber data menggunakan data sekunder dengan metode penyajian dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis dan rapih. Metode analisis yang digunakan yaitu normatif kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa pertimbangan hukum hakim yang menyatakan bahwa Pemohon melakukan pergantian jenis kelamin merupakan suatu hal yang bertentangan dengan norma agama dan norma masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, dalam pertimbangan hukum hakim itu sendiri tidak menjelaskan secara rinci peraturan apa yang dilanggar baik dari hukum positif di Indonesia sendiri maupun dari hukum Islam sehingga hakim dalam memutuskan hanya berdasarkan fakta yang terjadi dalam persidangan. Akibat hukum dari adanya pergantian jenis kelamin juga berdampak pada hubungan Pemohon itu sendiri dengan masyarakat sekitar, keabsahan suatu perkawinan, dan dalam hal pembagian kewarisan itu sendiri.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue