cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nurani Ajeng Tri Utami
Contact Email
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Phone
+62281-638339
Journal Mail Official
jurnal.soedirmanlawreview@unsoed.ac.id
Editorial Address
Gedung Yustisia IV , Law Journal Center Jalan Prof. H.R. Boenyamin No. 708 Purwokerto, Central Java, Indonesia, 53122
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Soedirman Law Review
Published by Universitas Jenderal Soedirman
ISSN : -     EISSN : 2716408X     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Soedirman Law Review merupakan jurnal ilmiah yang fokus pada bidang Hukum. Jurnal ini terbit sebanyak 4 (empat) nomor dalam setahun. Soedirman Law Review menerima naskah karya tulis ilmiah di bidang Hukum berupa hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan di media lain.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 269 Documents
 15   16   17   18   19 
IMPLEMENATASI PASAL 103 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL SEMARANG Mahdian Astira Mawarni; Siti Kunarti; Kadar Pamuji
Soedirman Law Review Vol 2, No 4 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.4.113

Abstract

Indonesia adalah negara hukum menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya peradilan admnistrasi. Lembaga peradilan menjadi sangat penting dalam negara hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat yang melanggar ketentuan hukum. Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) adalah pengadilan khusus (special court) dibidang perburuhan dan pengadilan yang berwenang mengadili sengketa hubungan industrial, Prinsip peradilan yang sedeharna, cepat, dan biaya murah berlaku pada semua badan peradilan, termaksud PHI. Upaya penyelesain melalui pengadilan memiliki jangka waktu selambat-lambatnya 50 hari kerja ini diatur dalam Pasal 103 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Salah satu contoh putusan pengadilan yang prosesnya melebihi 50 (lima puluh) hari kerja putusan yang bernomor register 26/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smg. Pada putusan tersebut sidang pertama berlangsung pada hari Senin 17 September 2018 dan selesai pada Senin 26 November 2018. Sidang tersebut berlangsung melebih waktu yang telah ditentukan dalam UU PPHI. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptf normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif.  Berdasarkan hasil yang diperoleh dari simpulan bahwa Pasal 103 Undangundang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum bisa terlaksanakan dengan semestinya di PHI Semarang, karena adanya faktor-faktor hambatan yaitu faktor hambatan internal dan faktor hambatan eksternal. Dari faktor-faktor hambatan yang terjadi inilah yang menimbulkan dampak dalam proses beracara di PHI Semarang.Kata Kunci: Hubungan Industrial, Sedeharna, Cepat, Biaya Murah
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGGUNAAN SURAT PALSU (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.) Trisya Livy Astari; Antonius Sidik Marsono; Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.71

Abstract

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif alat bukti yang sah menurut undang-undang yang meliputi keterangan saksi, keterangan  ahli,  surat,  petunjuk  dan  keterangan  terdakwa.  Dalam  Perkara  Nomor914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel., salah satu alat bukti surat yang digunakan adalah berupa surat yang diduga palsu. Permasalahannya kemudian adalah bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti surat tersebut, jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP dan Pasal184 KUHAP. Setidaknya permasalahan ini yang menjadi alasan bagi penulis untuk mengambil skripsi dengan judul Pembuktian Tindak Pidana Penggunaan Surat Palsu (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel.Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis kekuatan pembuktian surat palsu dalam tindak pidana penggunaan surat palsu dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan dan dokumenter serta diuraikan secara sistematis. Hasil Putusan Nomor 914/Pid.B./2018/PN.Jkt.Sel diperoleh hasil bahwa tindak pidana penggunaan surat palsu yaitu Kartu Tanda Penduduk, berkaitan dengan adanya alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa tersebut sudah terpenuhinya minimum alat bukti dan terpenuhinya semua unsur Pasal 263 ayat (2) KUHP. Hakim juga melihat fakta-fakta hukum di persidangan dan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana maka dari itu terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggunaan surat palsu. Kata Kunci: Pembuktian, Alat Bukti surat, Penggunaan Surat Palsu
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TUMBUH DAN BERKEMBANG DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKTAN (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta) Meidico Rahmandrian; Dwi Hapsari Retnaningrum; Rani Hendriana
Soedirman Law Review Vol 3, No 4 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.4.159

Abstract

Tiap anak pada dasarnya memiliki hak yang sama, yaitu mendapatkan perlindungan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Namun demikian, dalam realitanya tidak semua anak pada kondisi sejahtera, sebagai contoh anak yang turut hidup, tumbuh dan berkembang di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dikarenakan sang Ibu harus menjalani pidana penjara atau kurungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan lembaga pemasyarakatan dan faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadapnya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan informan penelitian menggunakan metode purposive sampling dan snowball sampling. Data yang diperoleh diolah dengan reduksi data, display data, dan kategorisasi data. Penyajian data dalam bentuk uraian naratif dan  analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di lingkungan Lembaga Pemasayarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta cukup berjalan dengan baik di mana sebagian besar hak anak telah terpenuhi meliputi hak untuk mendapat maknan yang layak dan layanan kesehatan. Adapun faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang tumbuh dan berkembang di dalam LAPAS berkaitan dengan aspek komponen substnasi hukum dan struktur hukum.Kata Kunci : Perlindungan hukum, Anak, LAPAS.
Penerapan Ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya Dyah Iqlima Sekar Kinanty; Suyadi Suyadi; Krishnoe Kartika Wahyuningsih
Soedirman Law Review Vol 2, No 1 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.1.27

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengetahui sesuai tidaknya penerapan ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan di BMT Ben Sejahtera Kroya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis dan sumber data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh dengan studi kepustakaan, dan wawacara, kemudian disajikan dalam bentuk teks naratif dan disusun secara sistematis. Hasil penelitian menunjukan bahwa klausula-klausula dalam perjanjian telah sesuai dan tidak melanggar Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini dapat dibuktikan melalui studi kepustakaan dan wawancara terkait perjanjian pembiayaan murabahah di BMT Ben Sejahtera.Kata kunci: Baitul Maal wa Tamwil; Perjanjian Pembiayaan
PENYELESAIAN SENGKETA NAMA DOMAIN TIKTOK MELALUI WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATIONS ARBITRATION AND MEDIATION CENTER Lintang Ario Pambudi; Nur Wakhid; Mukhsinun Mukhsinun; Haedah Faradz; Weda Kupita; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta; Budiman Setyo Haryanto
Soedirman Law Review Vol 5, No 2 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.2.14191

Abstract

Penggunaan nama domain sebagai sarana perdagangan secara elektronik (electronic commerce) menjadi salah satu strategi bisnis yang dapat menjangkau seluruh pelosok dunia dalam waktu yang singkat. Namun prinsip ini dapat dimanfaatkan oleh seseorang untuk mendapat keuntungan dari keterlambatan pemegang hak atas merek untuk mendaftarkan nama domainnya. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai penyelesaian sengketa nama domain TikTok antara Bytedance Ltd. dan Dubinin Alexey melalui World Intellectual Property Organization (WIPO). Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan sumber data sekunder serta menggunakan metode analisis berupa deskriptif kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam menangani sengketa nama domain TikTok diselesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute di Arbitration and Mediation Center milik WIPO. Penyelesaian sengketa melalui Domain Name Dispute WIPO biayanya lebih terbuka serta mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat karena sengketa harus diputus 14 hari sejak penunjukan panel administratif. Hasil penelitian juga melihat pertimbangan panel administratif memenangkan Bytedance Ltd. karena nama domain yang didaftarkan oleh Dubinin Alexey identik dan membingungkan konsumennya, Dubinin Alexey tidak memiliki hak nama domain tersebut, serta Dubinin Alexey telah mendaftarkan dan menggunakan nama domain TikTok dengan itikad buruk untuk menarik keuntungan komersial.Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Nama Domain, WIPO, Nama Domain Penyelesaian Sengketa.
PENGATURAN FUNGSI PERWAKILAN DIPLOMATIK DALAM MELINDUNGI WARGA NEGARA DI LUAR NEGERI MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Kajian Tentang Penerapan Diplomasi Digital Dalam Pelayanan Kekonsuleran Oleh Perwakilan Diplomatik Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19) Anandita Tasya Ramadhanti
Soedirman Law Review Vol 3, No 2 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.2.136

Abstract

Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi memberikan pengaruh dalampraktik diplomasi, yaitu adanya peralihan dari diplomasi konvensional menjadidiplomasi digital. Adanya pandemi COVID-19 pada saat ini membuat WargaNegara Indonesia (WNI) di luar negeri yang bekerja, tinggal menetap, danbelajar mengalami kesulitan dalam menjalani aktivitasnya. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai fungsi perwakilandiplomatik dalam melindungi warga negara di luar negeri menurut KonvensiWina 1961 dan hukum internasional serta mengetahui pelaksanaan diplomasidigital Indonesia dalam pelayanan kekonsuleran yang dilakukan olehperwakilan diplomatik dalam upaya perlindungan WNI di luar negeri padamasa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatifyang menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakanadalah data primer dan sekunder. Data-data tersebut diperoleh, dianalisis,dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objekpenelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan metode normatif kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa dasar hukumperlindungan warga negara yang dilakukan oleh perwakilan diplomatikmaupun perwakilan konsuler terdapat pada Pasal 3 Konvensi Wina 1961tentang Hubungan Diplomatik dan Pasal 5 Konvensi Wina 1963 tentangHubungan Konsuler. Pelaksanaan diplomasi digital Indonesia pada saatpandemi COVID-19 ini sudah berjalan cukup baik karena segala bentuk danmacam sarana yang dibuat baik oleh Kemenlu RI maupun perwakilandiplomatik itu sendiri sudah memberikan banyak kemudahan dalam upayaperlindungan bagi WNI di luar negeri.Kata Kunci: Diplomasi Digital, Perwakilan Diplomatik dan Konsuler,Perlindungan Warga Negara Indonesia, COVID-19
Tinjauan Yuridis Konsul Kehormatan (Honorary Consul) dalam Hukum Internasional dan Praktiknya di Indonesia Holji Pratama Cakra Dewa; Wismaningsih Wismaningsih; Lynda Asiana
Soedirman Law Review Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2019.1.1.32

Abstract

Hubungan antarnegara secara umum dibagi dalam dua lembaga yaitu lembaga diplomatik dan lembaga konsuler. Hubungan konsuler diatur didalam Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler dan telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982. Pada Konvensi Wina 1963 pejabat konsuler dibagi menjadi dua yaitu pejabat konsuler karir/tetap dan pejabat konsul kehormatan. Konsul Kehormatan tidak memiliki pengertian yang sama menurut hukum di setiap negara. Demikianjuga untuk kekebalan dan hak istimewa sudah melekat secara otomatis pada konsul karir, tetapi mengenai pelaksanaan pemberian kekebalan untuk konsul kehormatan belum diatur secara rinci oleh hukum internasional terutama dalam Konvensi Wina 1963. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan konsul kehormatan dalam hukum internasional dan dalam hukum nasional Indonesia serta praktiknya di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan. Data dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang disusun secara sistematis dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai konsul kehormatan dalam hukum internasional terdapat di dalam Konvensi Wina 1963 Bab III Pasal 58 sampai dengan Pasal 68, perjanjian internasional bilateral antara negara yang mengadakan hubungan konsuler tersebut, dan praktik hukum kebiasaan. Pengaturan konsul kehormatan dalam hukum nasional Indonesia terdapat di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur secara spesifik tentang konsul kehormatan. Pada praktiknya Indonesia sendiri telah membuka konsul kehormatan di beberapa tempat, antara lain di Ramallah, Palestina serta di Auckland, Selandia Baru.Kata Kunci: Hubungan konsuler; konsul kehormatan; kekebalan dan hakistimewa
Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19 Maria Mu'ti Wulandari; Anggitariani Rayi Larasati Siswanta
Soedirman Law Review Vol 5, No 1 (2023)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2023.5.1.6736

Abstract

Pandemi Covid-19 membuat usaha mikro dalam hal ini UMKM terkena dampak langsung terhadap kegiatan usahanya. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini mencapai 64,19 juta dengan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,67% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia mencapai 97% dari total tenaga kerja yang ada dapat menghimpun 60,5% dari total investasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya pengembangan kewirausahaan nasional dalam koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah menganalisis terkait peraturan-peraturan dan publikasi mengenai koperasi dan UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tetap memiliki berdaya saing dalam memajukan perekonomian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peraturan berupa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah membutuhan tahapan dan proses panjang selama hingga pasca pandemi dalam menjaga stabilitas perekenomian di Indonesia, sehingga memerlukan kolaborasi yang sinergis antar pihak yang terkait.
KEDUDUKAN REKAMAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DI MINIMARKET (Tinjauan Yuridis Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr) Raden Fidela Raissa Ramadhanti; Rahadi Wasi Bintoro; Alef Musyahadah Rahmah
Soedirman Law Review Vol 3, No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2021.3.1.120

Abstract

Pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka persidangan mempunyai kedudukan yang penting untuk menentukan dapat atau tidaknya seorang terdakwa dijatuhi suatu pidana. Pembuktian dalam Hukum Acara pidana berpedoman pada Pasal 183 dan 184 KUHAP. Seiring dengan berkembangnya zaman, adanya perkembangan teknologi dan informasi yang sangat pesat serta didukung pula dengan kemajuan ilmu pengetahuan sehingga melahirkan aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur mengenai aktivitas elektronik, termasuk alat bukti elektronik. Closed Circuit Television (CCTV) adalah salah satu dari banyak bukti yang diatur dalam UU ITE. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti di persidangan terhadap tindak pidana pencurian di minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap tindak pidana pencurian di Minimarket dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian preskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder serta pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan serta studi dokumenter. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode normatif kualitatif kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis. Hasil penelitian menujukkan bahwa rekaman CCTV dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr adalah sebagai barang bukti. Walaupun dalam putusan tersebut rekaman CCTV tidak dicantumkan secara eksplisit sebagai alat bukti, tetapi rekaman CCTV dalam putusan tersebut merupakan perluasan dari alat bukti berupa petunjuk menurut Pasal 5 ayat (2) UU ITE, serta dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 284/Pid.B/2019/PN Sbr didasarkan pada aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis.Kata Kunci : Rekaman CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana Pencurian
CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN PSIKIS (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor: 0639/Pdt.G/2018/Pa.Jp) Widi Artono; Haedah Faradz; Mukhsinun Mukhsinun
Soedirman Law Review Vol 2, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.slr.2020.2.2.59

Abstract

Pengertian Perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 Undang-undangNomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanitasebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yangbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun padakenyataannya tujuan perkawinan itu tidak selalu tercapai, bahkan sebaliknyakandas atau gagal ditengah jalan, perkawinan yang keadaannya tidak harmonistidak baik jika dibiarkan begitu saja, demi kepentingan kedua belah pihak suamiisteri,perkawinan yang tidak harmonis dapat diputus melalui perceraian.Perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami-isteri denganputusan pengadilan melalui pemeriksaan di depan sidang pengadilan dan adacukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagisebagai suami-isteri, sebagaimana yang terdapat pada putusan PengadilanAgama Jakarta Pusat Nomor:0639/Pdt.G/2018/PA.JP yang akan penulis teliti.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hukum apa yang hakimgunakan dalam memutus perkara gugat cerai dan akibat hukum dari putusanhakim terhadap kedua belah pihak. Metode penelitian yang peneliti pakai adalahdengan pendekatan Yuridis Normatif, metode pendekatan dengan pendekatanPerundangundangan, pendekatan analitis, spesifikasi penelitian denganinventarisasi hukum positif dan sinkronisasi hukum, sumber data yang digunakandata sekunder, metode pengumpulan data dengan studi pustaka, metodepenyajian data disajikan dalam bentuk uraian atau teks naratif dan metode analisis dengan menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkanbahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan AgamaJakarta Pusat adalah menggunakan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1Tahun 1974 juntco Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975. Juntco Pasal 116 KHI, Peneliti berpendapat bahwa terdapat fakta hukumlain yaitu adanya unsur kekerasan psikis, sehingga alasan perceraian yangtercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juntcoPasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Juntco Pasal 116huruf (d) KHI juga dapat dijadikan sebagai alasan mengabulkan gugatan, yaitusalah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yangmembahayakan terhadap pihak lain.Kata Kunci : Cerai Gugat, Kekerasan Psikis

Page 17 of 27 | Total Record : 269

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 3 (2025) Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 4 (2024) Vol 6, No 3 (2024) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 4 (2023) Vol 5, No 3 (2023) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 4 (2022) Vol 4, No 2 (2022) Vol 3, No 4 (2021) Vol 3, No 3 (2021) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 4 (2020) Vol 2, No 3 (2020) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 1 (2019) More Issue