Jurnal Hukum Mimbar Justitia
Focus and Scope Focus of Jurnal Hukum Mimbar Justitia has a main focus on the publication of scientific articles related to various aspects of law, both in national and international contexts. The journal aims to be a platform for academics, legal practitioners, and researchers to share knowledge, research results, and current thinking in various fields of law. Scope of Jurnal Hukum Mimbar JustitiaJournal: The scope of Mimbar Justitia Law Journal includes, but is not limited to, the following areas: Constitutional Law: Articles that discuss legal aspects of constitutions, systems of government, division of powers, human rights, as well as other related topics in the context of specific countries and legal systems. Criminal Law: Topics related to criminal law, including but not limited to criminal theory, crime, criminal procedure, criminal justice, and current crime issues. Civil Law: Articles that discuss civil law in various contexts, such as family law, inheritance law, contract law, property law, and other civil disputes. Business and Economic Law: This scope includes articles that discuss legal aspects related to the world of business and economics, including competition law, business contract law, corporate law, and economic regulation. International Law: Articles that discuss international law, including public international law, private international law, international organisations, international trade, and other global issues. Environmental Law: This covers articles that address legal issues relating to environmental conservation, natural resource protection, environmental law, and corporate social responsibility in an environmental context. Islamic Law: Articles that discuss aspects of Islamic law in various contexts, including Islamic family law, sharia, Islamic economic law, and Islamic legal thought. Customary Law: Articles that discuss customary law in the context of specific cultures and societies, including traditional legal systems, customs, and the protection of customary rights. Health Law: This scope includes articles that address legal aspects related to the field of health, including medical law, medical ethics, pharmaceutical regulation, and patient rights and obligations. Law of the Sea: Articles that discuss the law of the sea, including fisheries law, marine transport law, international conventions on the law of the sea, and other maritime law issues. Space Law: This scope includes articles that discuss legal aspects relating to space exploration, space exploration, regulation of space activities, and the rights and obligations of states in space. The journal also welcomes articles that discuss other topics related to legal science at large. The approach used in analysing the articles is Juridical Normative and Juridical Sociology, to provide comprehensive and in-depth insight into the topics discussed.
Articles
160 Documents
<![CDATA[Analisis Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam Penolakan Klaim Asuransi Jiwa: Studi Kasus Putusan No. 628 PDT.G/2019/PN.JKT.BRT ]]>
<![CDATA[Urrizqiyah, Nida]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5105
<![CDATA[Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, kelalaian pihak tertanggung yang tidak membayar premi berhadapan dengan klaim tertanggung atas risiko yang dihadapinya menimbulkan persoalan bagi perusahaan asuransi dalam memenuhi klaimnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor apa saja yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip exceptio non adimpleti contractus oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap penolakan klaim tertanggung dan bagaimana akibat hukumnya. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, faktor yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip exceptio non adimpleti contractus diantaranya yaitu adanya perjanjian timbal balik, adanya kewajiban dari masing-masing pihak, adanya pembuktian wanprestasi, permohonan mengenai penangguhan kewajiban dan diimplementasikan dalam proses hukum, Exceptio Non Adimplati Contractus merupakan bantahan atau sangkalan dari pihak tergugat, diterimanya eksepsi penyebabkan gugatan penggugat tidak sempurna atau cacat formal sehingga gugatan tidak dapat diterima.]]>
<![CDATA[Keamanan Data Publik: Strategi Perlindungan dalam Infrastruktur Digital Pemerintahan ]]>
<![CDATA[Purnama, I Ketut Adi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v10i2.5113
<![CDATA[Pemerintah mendorong pengembangan teknologi informasi untuk memasukkan sistem informasi terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Namun, penerapan sistem ini menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek perlindungan data. Data yang dikendalikan pemerintah seringkali sensitif. B. Data pribadi warga negara, karena manajemen yang aman diperlukan untuk mencegah risiko penyalahgunaan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kerangka kerja hukum, teknis dan pedoman untuk perlindungan data dalam sistem informasi negara. Studi ini menggunakan undang -undang kontrol yudisial dengan pendekatan hukum dan studi kasus untuk mengimplementasikan sistem perlindungan data di lembaga pemerintah. Hasilnya menunjukkan bahwa sementara peraturan perlindungan data seperti 2022 Nomor Legal 27 ada untuk melindungi data pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan -hambatan ini termasuk infrastruktur teknis yang terbatas, kurangnya kemampuan digital, persepsi tentang pentingnya keamanan data di antara pejabat pemerintah, dan pemantauan penegakan peraturan yang lemah.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Peredaran MMEA dan Rokok Ilegal dalam Perspektif Pemidanaan ]]>
<![CDATA[Warsono, Tri]]>;
<![CDATA[Koswara, Indra Yudha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5161
<![CDATA[Meningkatnya peredaran minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dan rokok tanpa pita cukai menimbulkan potensi kerugian penerimaan negara dari sektor cukai. Padahal, cukai merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Bea dan Cukai memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap barang-barang kena cukai. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum, faktor-faktor yang memengaruhi, serta dampaknya terhadap pemulihan penerimaan negara. Variabel yang diteliti meliputi regulasi, koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, dan tingkat kesadaran masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya penguatan regulasi dan sinergi antar lembaga guna menekan peredaran barang ilegal. Rekomendasi mencakup peningkatan kapasitas pengawasan, termasuk terhadap produk baru seperti rokok elektrik yang semakin populer di masyarakat]]>
<![CDATA[Gugatan Immateriil dalam Konteks Wanprestasi pada Perjanjian di Indonesia ]]>
<![CDATA[Monalisa, Monalisa]]>;
<![CDATA[Hasan, Umar Yudha]]>;
<![CDATA[Yahya, Taufik]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5099
<![CDATA[Ganti kerugian dalam wanprestasi selama ini lebih dikenal dalam bentuk kerugian materiil, sedangkan kerugian immateriil umumnya diasosiasikan dengan perbuatan melawan hukum. Namun, perkembangan yurisprudensi di Indonesia menunjukkan bahwa kerugian immateriil kini mulai diakui dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep dan dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan immateriil akibat wanprestasi. Melalui metode yuridis normatif, ditemukan bahwa gugatan immateriil dikabulkan bila penggugat dapat membuktikan kerugian abstrak yang dialaminya, sedangkan gugatan ditolak bila bukti tidak memadai. Penelitian ini menyoroti pentingnya pembuktian dan dinamika pertimbangan hukum serta sosiologis dalam perkara wanprestasi. Hasil dari penelitian ini kerugian immateriil dapat dikabulkan dalam kasus wanprestasi walaupun tidak diatur secara tertulis didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hakim dalam mengabulkan kerugian immateriil dalam kasus wanprestasi menggunakan pertimbangan sosiologis untuk menguatkan pertimbangan yuridis untuk mengabulkan kerugian immateriil dalam kasus wanprestasi.]]>
<![CDATA[Problematika Pendekatan Hukum Pidana Dalam Kekerasan Seksualitas Di Lingkungan Pondok Pesantren Berdasarkan Pancasila ]]>
<![CDATA[hidayat, agung budi]]>;
<![CDATA[Koswara, Indra Yudha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5054
<![CDATA[Tindakan kekerasan seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren selalu mendapat hambatan dalam proses penegakan hukum melalui jalur Sistem Hukum Pidana, sebagai pengajar yang membina dan mendidik anak didikannya menjadi penerus bangsa berkarakter yang memiliki kepribadian Pancasila, namun hal itu menjadi terbalik saat justru para pendidik bahkan pemilik pondok pesantren terbukti terlibat melakukan tindakan kekerasan seksualitas dengan dengan berbagi cara sehingga kejahatan tersebut terjadi. Sebagai Negara berlandaskan Pancasila dimana Pancasila sebagi sumber segala sumber hukum maka tentunya kepribadian warga negara Indonesia tercermin dalam perilakunya. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana konsep sistem Hukum yang berdasarkan hukum Pancasila dalam memberikan Perlindungan bagi anak terhadap Kekerasan seksualitas di lingkungan Pondok Pesantren dan Penegakan Hukum Pidana terhadap Kekerasan Seksualitas di lingkungn Pondok Pesantren. Hasil Penelitaian bahwa konsep hukum Pancasila Undang Undang Perlindungan Anak telah tercermin melalui kewajiban Pemerintah untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.]]>
<![CDATA[Perlindungan Anak Dari Reviktimisasi Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Viktimologi dan Undang Undang Sistem Peradilan Anak ]]>
<![CDATA[Napitupulu, Martahan]]>;
<![CDATA[Koswara, Indra Yudha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5148
<![CDATA[Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, praktik sistem peradilan pidana kerap kali kurang ramah anak, sehingga menimbulkan risiko reviktimisasi yang menghambat pemulihan korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan hukum pidana berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta mengevaluasi adaptasi konsep Barnahus sebagai model perlindungan anak terpadu di Indonesia. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan teknik analisis deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum perlindungan anak sudah memadai, implementasinya masih menghadapi kendala teknis dan konseptual.]]>
<![CDATA[Problematika Pendekatan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pandangan Teori Keadilan Bermartabat ]]>
<![CDATA[Fatmawati, Dian]]>;
<![CDATA[Koswara, Indra Yudha]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5056
<![CDATA[Perlakuan yang tidak sesuai dengan hak penyandang Disabilitas masih terjadi dalam sistem Peradilan Pidana, hal ini tentunya menjadi tanggung jawab bersama yang ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat dalam Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana agar memiliki hak yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana kaum disabilitas berhadapan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dengan Perspektif Teori Keadilan Bermartabat dan Bagaimana Jaminan Negara terhadap hak - hak Penyandang Disabilitas Dalam Proses Sistem Peradilan Pidana Pidana di Indonesia. Hasil Penelitaian bahwa teori keadilan bermartabat memiliki relevansi yang tepat dengan memanusiakan manusia bagi kaum disabilitas melalui terbitnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak Penyandang Disabilitas dan negara melakukan ratifikasi atau pengesahan Konvensi tentang Hak - hak Penyandang Disabilitas sebagai wujud Tanggung jawab negara untuk mewujudkan perlindungan hukum yang sama dihadapan Sistem Peradilan Pidana.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Kewajiban UMKM Naik Kelas Sebagai Pendamping Usaha Berjenjang ]]>
<![CDATA[Zafriana, Lusi]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5154
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan strategis dalam perekonomian nasional, namun implementasi kebijakan pembinaan berjenjang pada program UMKM Naik Kelas belum memiliki dasar hukum yang eksplisit. Penelitian ini bertujuan mengkaji legalitas kewajiban mentoring antar pelaku usaha dalam perspektif hukum administrasi negara dan hukum publik. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta kebijakan pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban mentoring masih bersifat soft law dan belum memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko pelanggaran asas legalitas. Untuk itu, diperlukan reformulasi kebijakan melalui revisi Undang Undang, penyusunan peraturan pelaksana, penetapan standar nasional mentoring, serta pemberian insentif yang adil bagi UMKM mentor. Kesimpulan dan rekomendasi, penguatan dasar hukum mentoring mutlak diperlukan untuk menjamin keadilan administratif dan efektivitas pembinaan UMKM secara nasional.]]>
<![CDATA[Pidana Kerja Sosial dalam KUHP Baru: Tantangan dan Harapan Perwujudan Keadilan Restoratif di Indonesia ]]>
<![CDATA[Listiyanto, Apri]]>;
<![CDATA[Panggabean, Mompang L]]>;
<![CDATA[Siregar, Rospita Adelina]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5461
<![CDATA[Diaturnya pidana kerja sosial menunjukan adanya alternatif penghukuman di luar pemenjaraan yang saat ini merupakan bentuk penghukuman yang paling banyak dijatuhkan oleh Hakim sebagai pelaksanaan pemidanaan. Hukuman penjara menjadi salah satu sebab terjadinya over kapasitas yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini berusaha menjawab konsep, implementasi dan tantangan, serta upaya mewujudkan keadilan restoratif melalui pidana kerja sosial, sehingga diharapkan akan manambah khasanah pengetahuan terkait pidana kerja sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat doktrinal melalui pendekatan per Undang-Undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian yang ada dapat ditemukan bahwa pidana kerja sosial adalah salah satu bentuk hukuman yang mewajibkan terpidana dengan hukum berupa pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Pekerjaan sosial ini dapat berupa kegiatan sosial yang bermanfaat bagi Masyarakat, sehingga dapat disimpulkan pidana kerja sosial akan menjadi solusi dalam mewujudkan keadilan restoratif.]]>
<![CDATA[Tantangan Perubahan Dan Perkembangan KUHP Baru di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizki, Aldi]]>;
<![CDATA[Siregar, Rospita Adelina]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Mimbar Justitia Vol 11, No 1 (2025): Vol 11, No 1 (2025): Published 30 Juni 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Suryakancana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35194/jhmj.v11i1.5463
<![CDATA[Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia merupakan proses panjang dan kompleks yang berpuncak pada disahkannya KUHP baru pada tahun 2023. Reformasi ini bertujuan menggantikan KUHP kolonial agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan hukum nasional dan internasional. Artikel ini membahas tantangan normatif dan implementatif dari KUHP baru. Dengan menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan yuridis-normatif, kajian ini dilakukan berdasarkan studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan signifikan mencakup resistensi sosial-politik, ketidaksinkronan dengan regulasi sektoral, keterbatasan kapasitas lembaga penegak hukum, serta kekhawatiran atas perlindungan hak asasi manusia. Salah satu temuan spesifik menunjukkan bahwa pasal-pasal mengenai penghinaan terhadap presiden, kohabitasi, dan pengaturan demonstrasi berpotensi multitafsir dan dapat membatasi kebebasan sipil.]]>
