cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bahtiar Imran
Contact Email
bahtiarimranlombok@gmail.com
Phone
+6285337626083
Journal Mail Official
bahtiarimranlombok@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Green Asia Blok I2-04, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Published by CV. Ninety Media Publisher
ISSN : -     EISSN : 30254477     DOI : https://doi.org/10.69916/iuris
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM or abbreviated IURIS NOTITIA is a national journal published by the Ninety Media Publisher since 2023 with E-ISSN : 3025-4477 . IURIS NOTITIA is a peer-reviewed journal with a focus on the field of Legal Studies covering the scope of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Customary law, Anthropological Law, Sociological Law, and other fields related to Legal Studies. All submissions are Single blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. The aims of this journal is provide a venue for academia, researcher and practitioner to publish original research or review on article. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM is a legal journal that published by the Ninety Media Publisher published two times a year are April and October. This journal available in online and printed version. Scope of published article in this journal related to law and society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
URGENSI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI DALAM MENJAMIN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL DAN PEMBELI DALAM TRANSAKSI TANAH Afdal Aperta Safatullah; Mahlil Adriaman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i1.228

Abstract

Transaksi jual beli tanah memiliki implikasi hukum yang signifikan, sehingga membutuhkan instrumen hukum seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk menjamin keabsahan dan kepastian hukum. PPJB berfungsi sebagai perjanjian pendahuluan sebelum Akta Jual Beli (AJB) dapat dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, dalam praktiknya, sering terjadi pelanggaran atau wanprestasi terhadap PPJB yang memicu sengketa hukum antara penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada urgensi PPJB dalam transaksi tanah serta bagaimana instrumen ini dapat memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang terlibat.Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJB yang dibuat dalam bentuk akta autentik oleh notaris memiliki tiga kekuatan pembuktian utama: lahiriah, formal, dan material. Hal ini menjadikan PPJB sebagai instrumen hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan hukum kepada penjual dan pembeli, sekaligus memitigasi risiko sengketa. Akta autentik memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan akta di bawah tangan, sehingga memperkuat posisi hukum para pihak dalam transaksi tanah.
ANALISIS YURIDIS MEDIASI KEMENTERIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DUALISME KEPEMIMPINAN DI IKATAN NOTARIS INDONESIA Haviz, Fauzan; Yulizar Yakub
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i1.233

Abstract

Dualisme kepemimpinan di dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI) mengganggu kestabilan dan profesionalisme notaris di Indonesia. Dalam menghadapi permasalahan tersebut, peran mediasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi penting sebagai salah satu solusi penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mediasi Kementerian Hukum dalam penyelesaian konflik dualisme organisasi INI serta hambatan yang dihadapi dalam proses mediasi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan studi literatur yang berkaitan dengan mediasi dan hukum organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi Kementerian Hukum memiliki potensi besar dalam menyelesaikan konflik, meskipun terdapat beberapa hambatan terkait dengan perbedaan kepentingan antar pihak yang terlibat. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk memperkuat kapasitas mediasi agar lebih efektif dalam meredam konflik di masa depan.
ANALISIS KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MEMBACAKAN AKTA YANG DIBUATNYA DI HADAPAN PARA PENGHADAP Asi Nanda Viona; Yulizar Yakub
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i1.236

Abstract

Penelitian ini membahas kewajiban notaris dalam membacakan akta autentik di hadapan penghadap, yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya akta autentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum sempurna dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini mengkaji dasar hukum kewajiban tersebut dan dampak hukum apabila notaris tidak membacakan akta. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembacaan akta oleh notaris merupakan elemen penting untuk menjamin pemahaman para pihak terhadap isi akta, serta menjaga keabsahan akta sebagai dokumen otentik. Jika kewajiban ini diabaikan, akta tersebut hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, kecuali dalam hal akta wasiat. Pelanggaran terhadap kewajiban ini berpotensi menimbulkan sanksi administratif dan merusak integritas profesi notaris. Penelitian ini menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap UUJN untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan bagi masyarakat, serta merekomendasikan perbaikan dalam pelaksanaan tugas notaris.
KEWENANGAN KEPALA SPBT TNI DALAM PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BBM DI LINGKUNGAN TNI Efri, Arif Hidayat; Rusli, Benni
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i1.238

Abstract

Penelitian ini membahas tanggung jawab Kepala Stasiun Pengisian Bahan Bakar TNI (SPBT TNI) dalam pengelolaan dan pengawasan bahan bakar minyak (BBM) serta pelumas di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kepala SPBT TNI memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan sarana dan prasarana BMP sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2019. Tanggung jawab ini meliputi pengelolaan sarana dan prasarana, pengawasan operasional, pemeliharaan fasilitas, serta penyusunan laporan dan evaluasi kinerja. Namun, terdapat tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia, teknologi, dan masalah teknis yang dapat mempengaruhi kelancaran operasional. Untuk itu, solusi berupa peningkatan kapasitas personel, modernisasi fasilitas, serta kerja sama lintas instansi diperlukan guna memastikan pengelolaan logistik yang efisien dan sesuai dengan regulasi.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK CUTI HAID BAGI PEKERJA PEREMPUAN DALAM REGULASI KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA Alifia Nur Basanti; Fenny Fatriani
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i1.243

Abstract

ABSTRAK Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan terhadap hak cuti haid sangat urgen penerapannya untuk mencegah terjadinya diskriminasi gender dalam lingkup ketenagakerjaan. Sehingga fokus pada penelitian ini adalah mengenai bagaimana UU Ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum, saksi, dan faktor yang menyebabkannya hak cuti haid ini tidak diterapkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum pekerja perempuan serta sanksi bagi pengusaha yang tidak memberikan hak cuti haid. Metode penelitian yang digunakan adlah metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan penelitian yuridis normatif dan pengolahan data analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventifnya adalah dibentuknya UU Nomor 13 Tahun 2003 mengenai Ketenagakerjaan. Sedangkan perlindungan hukum represifnya penindaklanjutan yang ditempuh oleh perusahaan ataupun pekerja atas pelanggaran yang terjadi atas hak cuti haid. (2) Sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran atas hak cuti haid dan upahnya tercantum dalam Pasal 186 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan yakni kurungan pidana selama 1 bulan s.d. lama 4 tahun dan juga dikenakan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) s.d. Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah). (3) Terdapat 3 faktor dari tidak terpenuhinya hak cuti haid bagi pekerja perempuan, yaitu terbatasnya pengetahuan pekerja perempuan atas haknya mengenai hak cuti haid, kurangnya sosialisasi atau pendidikan dari perusahaan dan pemerintah, dan kurangnya pemahaman dari pengusaha mengenai ketentuan yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cuti Haid, Ketenagakerjaan ABSTRACT It is urgent to implement legal protection for female workers regarding the right to menstrual leave to prevent gender discrimination in the employment sphere. So the focus of this research is on how the Employment Law provides legal protection, witnesses, and the factors that cause the right to menstrual leave not to be implemented. The aim of this research is to analyze the legal protection of female workers as well as sanctions for employers who do not provide menstrual leave rights. The research method used is a library research method with a normative juridical research approach and qualitative analysis data processing. The results of this research show that (1) Legal protection for female workers, namely preventive legal protection and repressive legal protection. The preventive legal protection is the establishment of Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Meanwhile, repressive legal protection means follow-up actions taken by companies or workers for violations of menstrual leave rights. (2) The sanctions given if there is a violation of the right to menstrual leave and wages are stated in Article 186 Paragraph (1) of the Manpower Law, namely criminal imprisonment for 1 month to 1 month. 4 years and also subject to a fine of Rp. 10,000,000 (ten million rupiah) up to. Rp. 400,000,000 (four hundred million rupiah). (3) There are 3 factors in the non-fulfillment of menstrual leave rights for female workers, namely limited knowledge of female workers regarding their rights regarding menstrual leave rights, lack of socialization or education from companies and the government, and lack of understanding from employers regarding the provisions contained in statutory regulations. invitation valid in Indonesia. Keywords: Legal Protection, Menstrual Leave, Employment
PERAN JAKSA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MATARAM) Muhammad Ridho Maspriadi; Ufran; Ardiansyah, Ruli
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran jaksa dan hambatan dalam menanggulangi penyalahgunaan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kota Mataram. penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan meetode pendekatan perundang-undangan, kasus dan sosiologis. Data primer pada penelitian ini menggunakan data wawancara dan data sekunder menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara data lapangan dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah analisis secara desktritif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa jaksa berperan melakukan penuntutan secara langsung terhadap pelaku yang di duga menyalahgunakan, menyebarkan narkotika tersebut. Hambatan yang paling sering ditemui oleh Kejaksaan Negeri Mataram yaitu rantai jaringan yang sulit ditemukan maupun diberantas secara penuh.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KONTEN PRANK Viky Dheaurrayyani; Hidayat, Syamsul; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.357

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria konten yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pembuat konten prank. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan terhadap norma hukum positif, asas, dan teori hukum yang relevan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa konten prank di Indonesia memenuhi unsur tindak pidana, antara lain pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), kekerasan seksual non-fisik (Pasal 5 UU No. 12 Tahun 2022, pidana 6 tahun dan/atau denda Rp1 miliar), laporan palsu (Pasal 220 KUHP, pidana 1 tahun 4 bulan), pencemaran nama baik (Pasal 27A UU No. 1 Tahun 2024, pidana 9 bulan dan/atau denda Rp10 juta), serta penghinaan (Pasal 315 KUHP, pidana 4 bulan 2 minggu dan/atau denda Rp4.500).
PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LOMBOK TIMUR Amanda, Alvira Friska; Hidayat, Syamsul; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peranan kepolisian dalam upaya pencegahan peredaran narkotika di Kabupaten Lombok Timur serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Maraknya peredaran narkotika menjadi ancaman serius bagi generasi muda dan stabilitas sosial, sehingga memerlukan tindakan yang efektif dari aparat penegak hukum, khususnya kepolisian. Jenis penelitian ini menggunakan hukum empiris, yang bersifat deskriptif, datanya bersumber dari data lapangan wawancara dengan pihak kepolisian Lombok Timur (primer), dan data kepustakaan (sekunder), dengan analisis kualitatif deskriptif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kepolisian berperan aktif dalam pencegahan melalui sosialisasi di sekolah, pemerintahan, masyarakat, kerjasama antar lembaga, serta kerjasama dengan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala seperti, banyak pengguna narkotika yang sekaligus menjadi pengedar, kurangnya partisipasi masyarakat, terbatasnya alat deteksi dan teknologi, anggran tidak seimbang, serta luasnya wilayah Lombok Timur. Diperlukannya peningkatan kapasitas kelembagaan serta sinergi antara institusi hukum dan masyarakat untuk menanggulangi masalah ini secara komprehensif.
ANALISIS PERAN KOMISI PENGAWASAN PERSAINGAN USAHA DALAM MENCEGAH PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI KASUS AKUISISI TOKOPEDIA OLEH TIKTOK SHOP) Srimufi, Mela; Mahlill Adriaman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.370

Abstract

Akuisisi Tokopedia oleh TikTok Shop memunculkan kekhawatiran atas potensi praktik monopoli dan ketimpangan struktur pasar dalam sektor ekonomi digital yang tengah berkembang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses akuisisi tersebut dilihat dari perspektif persaingan usaha, dan bagaimana peran lembaga pengawas persaingan dalam mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan analisis dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga pengawas persaingan menjalankan fungsi strategis dalam menilai dampak pasar dari transaksi akuisisi yang melibatkan entitas besar di sektor teknologi dan perdagangan elektronik. Dalam kasus ini, lembaga tersebut memberikan persetujuan bersyarat dengan menetapkan lima poin utama, termasuk larangan penyalahgunaan posisi dominan, kebebasan promosi lintas platform, dan perlindungan terhadap pelaku UMKM. Temuan ini menunjukkan adanya upaya aktif negara dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah eksklusi terhadap pesaing kecil. Dampaknya, pengawasan yang efektif tidak hanya melindungi struktur persaingan yang sehat, tetapi juga memperkuat prinsip demokrasi ekonomi serta menjamin keberlangsungan pelaku usaha kecil dalam ekosistem digital nasional yang kompetitif.
PENERAPAN ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT DALAM RANGKA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS (STUDI DI KOTA MATARAM) Wanda; Hidayat, Syamsul; Rahmania, Nunung
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i2.372

Abstract

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia khususnya di Kota Mataram sering terjadi sehingga berbagai kebijakan diterapkan untuk menanggulangginya salah satunya yaitu penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas di Kota Mataram serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan pendekatan perundang- undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Cose Approach). Data primer diperoleh melalui wawancara dengan AIPTU Ekowiyono dan AIPTU Anak Agung Sugih selaku staf penegakan hukum (GAKKUM) Ditlantas Polda NTB, sementara data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan kebijakan lalu lintas dalam penerapan ETLE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE di Kota Mataram secara umum mampu meningkatkan penegakan hukum lalu lintas dengan mendeteksi berbagai pelanggaran seperti tidak memakai helm dan tidak memakai sabuk pengaman. Sistem ini juga membantu mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pelanggar sehingga meminimalkan peluang terjadinya pungutan liar. Namun, penerapan ETLE masih menghadapi hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal seperti surat tilang tidak sampai kepada orang yang tepat, prosedur penyelesaian tilang eletronik yang rumit, terbatasnya jenis pelanggaran yang terdeteksi kamera ETLE, penyebaran kamera CCTV yang belum merata, lemahnya pengawasan awal, kendala identifikasi, hambatan teknis dan tidak dapat mendeteksi pelanggaran sabuk pengaman yang menggunakan kaca gelap. Selain hambatan internal adapun hambatan eksternal yakni ketidaksiapan pengguna jalan terhadap sistem ETLE, sosialisasi pemerintah dan pihak kepolisian yang tidak merata, dan hambatan sosial dan masyarakat.

Page 3 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023