cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Bahtiar Imran
Contact Email
bahtiarimranlombok@gmail.com
Phone
+6285337626083
Journal Mail Official
bahtiarimranlombok@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Green Asia Blok I2-04, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Indonesia
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM
Published by CV. Ninety Media Publisher
ISSN : -     EISSN : 30254477     DOI : https://doi.org/10.69916/iuris
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM or abbreviated IURIS NOTITIA is a national journal published by the Ninety Media Publisher since 2023 with E-ISSN : 3025-4477 . IURIS NOTITIA is a peer-reviewed journal with a focus on the field of Legal Studies covering the scope of Criminal Law, Civil Law, Constitutional Law, State Administrative Law, International Law, Islamic Law, Agrarian Law, Customary law, Anthropological Law, Sociological Law, and other fields related to Legal Studies. All submissions are Single blind and reviewed by peer reviewers. All papers can be submitted in BAHASA INDONESIA or ENGLISH. The aims of this journal is provide a venue for academia, researcher and practitioner to publish original research or review on article. IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM is a legal journal that published by the Ninety Media Publisher published two times a year are April and October. This journal available in online and printed version. Scope of published article in this journal related to law and society.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 31 Documents
 1   2   3   4 
PELAKSANAAN PEMIDANAAN TERHADAP ANAK Megawati Iskandar Putri; Taufik, Zahratul’ain
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.110

Abstract

Pemidanaan di dalam hukum Indonesia merupakan suatu cara atau proses untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman untuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana ataupun pelanggaran. Pemidanaan adalah kata lain dari sebuah penghukuman. Dengan semakin berkembangnya zaman, pemidanaan kini tidak lagi hanya berfokus pada konsep balas dendam atau efek jera, tetapi juga bagaimaan membina narapidana agar dapat kembali ke masyarakat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tentunya, pemidanaan yang diterapkan kepada orang dewasa berbeda dengan pemidanaan yang diberikan terhadap anak. anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, di atur pemidanaan yang berbeda kepada anak. Mulai dari jenis pidana, proses peradilan, serta pelaksaaan pemidanaan kepada anak. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dirasa perlu untuk mengetahui bagaimana sistem pemidanaan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan pemidanan terhadap anak. Tulisan ini kemudian menggunakan metode penelitian normative dan empiris. Tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih lanjut mengenai pelaksaan pemidaan kepada anak
RESTITUSI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA Yaumi Ramdhani; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.121

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait restitusi bagi warga negara asing yang menjadi korban tindak pidana terorisme di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga utama yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang mekanisme tata cara memberikan bantuan. Kordinasi pemulihan korban dan penetapan katagori sebagai korban berada dalam koordinasi BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme). Mekanisme mendapatkan restitusi sesuai dengan pasal 8 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana
ENVIRONMENTAL CRIME DARI PRESPEKTIF GREEN VIKTIMOLOGY Zafri ramadhoan; Hisyam, Muhammad Muslih; Ramdhani, Yaumi; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana konsep green victimology dari prespektif environmental crime serta bagaimana prespektif green victimology dalam hukum Indonesia. Green viktimology menyarankan definisi korban yang lebih luas yang juga mencakup viktimisasi. oleh aktor non-manusia seperti hewan, pohon, dan sungai. green viktimology berkaitan dengan perspektif eco justice, yaitu keadilan lingkungan dengan manusia sebagai korbannya, keadilan ekologis dengan hewan dan tumbuhan sebagai korbannya, dan keadilan spesies yang korbannya adalah hewan dan tumbuh- tumbuhan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa konsep green victimology ini penting diadopsi untuk kepentingan masa depan bangsa Indonesia khususnya di bidang lingkungan hidup, setelah itu dapat dapat diakomodir pemerintah dan masyarakat juga harus berupaya untuk meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. keadilan untuk dipakai dalam melindungi lingkungan: Keadilan Lingkungan (environmental justice), korbannya adalah manusia; Keadilan Spesies (species justice), korbannya adalah lingkungan tertentu; dan Keadilan Ekologi (ecological justice), korbannya adalah hewan dan tumbuhan
TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN CYBERBULLYING DALAM GAME ONLINE BERBASIS MULTIPLAYER ONLINE BATTLE ARENA (MOBA) Yaumi Ramdhani; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.123

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait aspek cyber bullying dan teknik pencegahan tindak pidana cyber bullying dalam game online berbasis Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). Jenis penelitian ini adalah normatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat batasan interaksi antara pemain game online dalam berupa fitur chat antara pemain, fitur komentar akun, fitur chat global dan voice chat (interaksi suara secara langsung) dalam game online sehingga cyber bullying terhadap korban berbentuk flaming, harassment, dan exclusion. Didalam game online secara garis besar social crime prevention berupa pemahaman manfaat game dan self-control pemain, secara situtational crime prevention berupa pengembangan konsep keamanan aplikasi game, dan community based crime prevention berupa pemberdayaan komunitas-komunitas game online untuk memerang cyber bullying dalam game online berbasis Multiplayer Online Battle Arena (MOBA).
PANDANGAN KRIMINOLOGI ANARKIS TERHADAP SISTEM HUKUM PIDANA (STUDI PEMIKIRAN PIERRE-JOSEPH PROUDHON) Muhammad Farrel Alfarisi; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i1.124

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pandangan kriminologi anarkis terhadap hukum pidana berdasarkan pemikiran Pierre-Joseph Proudhon. Jenis penelitian ini adalah penelitian socio-legal. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana kriminologi anarkis Proudhon, dan bagiamana ia memandang hukum pidana. Setelah melakukan penelitian, penelitian ini memperoleh hasil bahwa kejahatan dapat terjadi karena keburukan yang terlahir sebab sistem properti, sistem ekonomi, dan sistem kuasa serta perangkatnya. Kemudian cara untuk menghentikan kejahatan adalah dengan menghapuskan sistem properti dan mereformasi sistem-sistem dalam sebuah negara, salah satunya adalah dengan merubahnya menjadi sistem federalis progresif. Kemudian kriminologi anarkis Proudhon mengartikan bahwa kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang dapat merugikan orang lain dan juga menciptakan ketidakadilan serta merebut kebebasan orang lain. Lalu, ditemukan sebuah kontradiksi juga pada hukum sehingga hukum perlu digantikan dengan kontrak bebas. Setelah itu, hukuman-hukuman yang ada perlu direformasi seperti penghapusan hukuman mati dan mereformasi sistem penjara.
MENELAAH KEJAHATAN KLITIH REMAJA DI YOGYAKARTA MELALUI ILMU KRIMINOLOGI DALAM PERSPEKTIF PSYCHONALYTIC THEORY Listyorini, Luluk; Salamah, Hanifatus
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.52

Abstract

Kejahatan klitih yang terjadi di daerah Yogyakarta, yang mana kebanyakan pelaku merupakan seorang remaja merupakan suatu tindakan yang sangat memprihatinkan. Dengan membawa senjata tajam berupa pedang, parang, samurai, celurit atau senjata tajam lainnya, mereka melakukan pembacokan atau presentasi kepada pengendara lain yang menjadi sasarannya. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan bahan hukum sekunder dimana data yang diperoleh berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian makalah, artikel, berita terpercaya, dan lain sebagainya. Berdasarkan data yang diperoleh, awal terjadinya kejahatan klitih yang sejatinya hanya sebuah permainan belaka, namun dampak yang dihasilkan sangat merugikan banyak orang. Melalui ilmu kriminologi dalam perspektif teori psikonalitik maka dapat diketahui bahwa sebagian besar remaja yang masih mencari jati diri, mereka menginginkan hal-hal yang bersifat menantang yang dapat memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, diperlukan peran orang tua, lembaga pendidikan, serta pemerintah untuk meminimalisir kejahatan klitih yang banyak dilakukan oleh remaja seperti dengan melakukan penyuluhan terhadap remaja dari SMP sampai SMA tentang kenakalan remaja, melakukan patroli secara intens dan terjadwal khuusnya di malam hari, melakukan razia , memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan klitih dan pembentukan peraturan terbaru mengenai pencegahan tindak kejahatan klitih. mereka menginginkan hal-hal yang bersifat menantang yang dapat memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, diperlukan peran orang tua, lembaga pendidikan, serta pemerintah untuk meminimalisir kejahatan klitih yang banyak dilakukan oleh remaja seperti dengan melakukan penyuluhan terhadap remaja dari SMP sampai SMA tentang kenakalan remaja, melakukan patroli secara intens dan terjadwal khuusnya di malam hari, melakukan razia , memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan klitih dan pembentukan peraturan terbaru mengenai pencegahan tindak kejahatan klitih. mereka menginginkan hal-hal yang bersifat menantang yang dapat memuaskan keinginannya. Oleh karena itu, diperlukan peran orang tua, lembaga pendidikan, serta pemerintah untuk meminimalisir kejahatan klitih yang banyak dilakukan oleh remaja seperti dengan melakukan penyuluhan terhadap remaja dari SMP sampai SMA tentang kenakalan remaja, melakukan patroli secara intens dan terjadwal khuusnya di malam hari, melakukan razia , memberikan sanksi yang tegas kepada setiap pelaku kejahatan klitih dan pembentukan peraturan terbaru mengenai pencegahan tindak kejahatan klitih.
TINJAUAN YURIDIS PENGATURAN RAHASIA DAGANG MENURUT HUKUM POSITIF DI ERA DIGITAL DI INDONESIA Dzulfania, Rishma; Karyati, Sri; Haerani, Ruslan
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.152

Abstract

Di era globalisasi saat ini data informasi dapat dengan mudah didapatkan. Salah satu data yang dapat disimpan secara digital adalah data mengenai informasi rahasia dagang. Rahasia Dagang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 yang berbunyi bahwa, lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomis dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rumusan masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu (1) Bagaimana pengaturan kepemilikan rahasia dagang menurut hukum positif di Indonesia (2) Bagaimana pengaturan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital menurut hukum positif di Indonesia. Oleh sebab itu pelaku usaha harus menyimpan baik-baik rahasia dagangnya agar tidak diketahui oleh masyarakat umum. Rahasia dagang merupakan salah satu unsur yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual. Pemilik dari rahasia dagang mendapatkan hak ekslusif dari ciptaannya. Pemilik dari rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan nilai ekonomi dari pemberian lisesnsi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan yuridis tentang pengaturan rahasia dagang menurut hukum positif di era digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu melakukan proses penelitian yang pada prinsipnya mengacu pada studi kepustakaan yang ada dan berupa peraturan perundang-undangan, putusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian, asas dan prinsip hukum, teori hukum atau pendapat para ahli hukum. Kepemilikan rahasia dagang di Indonesia saat ini hanya diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Perlindungan hukum kepemilikan rahasia dagang di era digital saat ini hanaya mengatur meengenai data informasi yang disimpan secara digital saja. Pengaturan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
KRIMINALISASI PELAKU PENGUNDUH KONTEN PORNOGRAFI ANAK UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI Astuti, Yulia; Ufran
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.189

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami peraturan apa saja yang berkaitan dengan mengunduh konten pornografi anak dan bagaimana kebijakan kriminalisasi terhadap pelaku pengunduh konten pornografi anak untuk kepentingan pribadi di masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan terkait mengunduh konten pornografi terdapat dalam undang-undang pornografi, sedangkan dalam KUHP dan undang-undang lain tidak diatur secara eksplisit. Kriminalisasi pelaku pengunduh konten pornografi anak perlu dilakukan demi menjaga anak dari eksploitasi secara seksual.
SOSIALISASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN JUDI ONLINE DI DESA MUJUR LOMBOK TENGAH Taufik, Zahratul'ain; Rahmania, Nunung; Nirmala, Atika Zahra
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v2i2.239

Abstract

Sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online dilaksanakan di Desa Mujur, Kabupaten Lombok Tengah bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat di Desa Bujur, Lombok Tengah tentang bahaya dan dampak penyalahgunaan narkotika serta langkah pencegahan yang dapat dilakukan. Sosialisasi ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu tahap persiapan, pengenalan isu, pendalaman materi, serta evaluasi. Setiap tahapan menggunakan pendekatan nteraktif dan partisipatif yang berhasil menarik perhatian peserta dan meningkatkan keterlibatan para peserta. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa fenomena penyalahgunaan narkotika dan judi online merupakan perbuatan yang dikenal dari berbagai kalangan masyarakat di Indonesia karena pengaruh teknologi yang mudah diakses sehingga memberi ruang berkembangnya dua fenomena tersebut. Kesimpulannya, sosialisasi ini berhasil mencapai tujuan dengan menggunakan pendekatan yang komperhensif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika dan judi online yang berada disekitar mereka. Kata Kunci: Sosialisasi, Pencegahan, Penyalahgunaan, Narkotika, Judi Online
ANALISIS KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA OTENTIK DI BIDANG PERTANAHAN Srimufi, Mela; Mahlill Adriaman
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v3i1.227

Abstract

Pengelolaan hak atas tanah memiliki peran strategis dalam mendukung kepastian hukum dan pembangunan nasional. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam pembuatan akta otentik yang berkaitan dengan transaksi pertanahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta mengeksplorasi sinergi antara notaris dan PPAT dalam mendukung sistem hukum agraria yang berkeadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat akta pendukung seperti Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Akta Kuasa Menjual, tetapi akta yang menjadi dasar pendaftaran tanah, seperti akta jual beli, hanya dapat dibuat oleh PPAT.Sinergi antara notaris dan PPAT menjadi kunci untuk menciptakan kepastian hukum dalam transaksi pertanahan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi untuk memperkuat kolaborasi kedua profesi, sehingga mendukung sistem hukum agraria yang lebih inklusif dan berkeadilan

Page 2 of 4 | Total Record : 31

 1   2   3   4 

Filter by Year

2023 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2025): Oktober 2025 Vol. 3 No. 1 (2025): April 2025 Vol. 2 No. 2 (2024): Oktober 2024 Vol. 2 No. 1 (2024): April 2024 Vol. 1 No. 2 (2023): Oktober 2023 Vol. 1 No. 1 (2023): April 2023