cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sumardi Efendi
Contact Email
fanshurinstitute@gmail.com
Phone
+6285260083890
Journal Mail Official
jurnaljimmi@gmail.com
Editorial Address
Jl. Daud Dariah Komplek Perumahan Cinta Kasih Paya Peunaga Kec. Meureubo Kab. Aceh Barat – Indonesia, Kode Pos 23687
Location
Kab. aceh barat,
Aceh
INDONESIA
JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Published by FANSHUR INSTITUTE
ISSN : 3063427X     EISSN : 30632706     DOI : -
Core Subject : Religion, Economy, Education, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other
JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin merupakan Jurnal yang diterbitkan 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember oleh FANSHUR INSTITUTE: Research and Knowledge Sharing in Aceh. JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin adalah publikasi akademis yang menyajikan karya-karya ilmiah dari mahasiswa Indonesia dalam berbagai disiplin ilmu untuk sebagai syarat kelulusan dari perguruan tinggi. Jurnal ini menjadi platform bagi mahasiswa untuk berbagi penelitian, pemikiran, dan temuan mereka dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu sosial, ilmu alam, hingga ilmu humaniora. Dengan cakupan multidisiplinernya, JIMMI menampilkan artikel-artikel yang mencerminkan keberagaman dan inovasi di kalangan mahasiswa, memberikan kontribusi berharga bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. JIMMI tidak hanya menjadi wadah untuk mengungkapkan potensi akademik mahasiswa, tetapi juga memperkuat jaringan kerjasama antarpeneliti serta mendorong pertukaran ide dan pengetahuan di antara komunitas akademik di seluruh Indonesia.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
Sprit Pancasila Sebagai The Way of Life dan Dasar Tujuan Bernegara Alfianda, Rudy; Kamisan, Kamisan; Sarioda, Sarioda; Amin, Muslihun; Efendi, Sumardi
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i1.102

Abstract

Sprit Pancasila sebagai The Way of Life menunjukkan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai konsep atau doktrin yang terbatas pada teori dan pemahaman, tetapi juga harus dihayati dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Setiap warga negara Indonesia diharapkan untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam bertindak dan berinteraksi dengan sesama. Menggunakan pendekatan   kualitatif,   penelitian   ini menggunakan kajian kepustakaan. Berbagai   referensi   digunakan   terkait   tema   artikel. Dari hasil penelitian disimpulkan Pancasila merupakan dasar dan tujuan bernegara Indonesia. Sebagai dasar, Pancasila menjadi landasan hukum yang mengatur sistem politik, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat Indonesia secara umum. Seluruh undang-undang dan kebijakan di Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
Sanksi Adat Terhadap Jarimah Khalwat perspektif Fikih Jinayah: Studi di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat Hayati, Lisa; MZ, Husamuddin; Efendi, Sumardi
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.107

Abstract

Gampong Tungkop yang merupakan salah satu Gampong yang berada di dalam  Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat. Dalam penyelenggaraan perselisihan adat di Gampong tunduk pada aturan qanun yang berlaku di Aceh, termasuk penanganan sengketa adat dalam bidang khalwat. Penanganannya diselesaikan secara peradilan adat dengan sanksi sesuai dengan ketentuan adat di Gampong Tungkop. Tujuan dari penelitian ini (1) untuk mengetahui pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas, (2) untuk mengetahui kendala pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah  khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas. (3) untuk mengetahui tinjauan fiqih jinayah terhadap pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari 4 orang aparatur Gampong Tungkop dnegan teknik subjek penelitian menggunakan sampel purposive. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop dilakukan melalui persidangan adat Gampong yang dihadiri pelaku khalwat, orang tua dari kedua belah pihak pelaku khalwat, saksi dan aparatur Gampong Tungkop. Sanksi adat yang dijatuhkan terhadap pelaku berupa peringatan, nasehati, membuat surat pernyataan maaf, denda sebesar Rp.5000.000 sampai Rp. 7.000.000,- dan pengusiran dari kampung. (2) Kendala pelaksanaan sanksi adat terhadap jarimah khalwat di Gampong Tungkop Kecamatan Sungai Mas disebabkan masyarakat yang masih kurang kesadaran dalam menjalankan Reusam gampong, kurang kepercayaan masyarakat terhadap peradilan gampong yang dilakukan. (3) Sanksi adat bagi jarimah khalwat berupa peringatan, nasehat, membayar denda dan pengusiran dari kampung halaman merupakan sanksi hukuman katagori sanksi ta’zir. Sanksi adat yang dijathui kepada pelaku khalwat di gampong Tungkop ditentukan oleh aparatur gampong Tungkop sebagai penguasa. Jadi sanksi adat bagi jarimah khalwat di Gampong Tungkop sudah sejalan dengan perspektif dalam fikih jinayah.
Eksistensi Sanksi Qanun Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Aceh Barat Farwili, Inda; Hamdi, Syaibatul
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.113

Abstract

Penelitian ini mengkaji eksistensi dan implementasi sanksi dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Aceh Barat. Qanun ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari bahaya rokok, namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sanksi yang diatur dalam qanun tersebut diterapkan dan dampaknya terhadap kepatuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dan observasi terhadap pelaksana kebijakan, pelanggar, dan masyarakat umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun adanya sanksi yang jelas dalam qanun, implementasinya masih kurang efektif akibat kurangnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut. Kesimpulannya, meskipun Qanun Nomor 14 Tahun 2015 memiliki dasar hukum yang kuat, eksistensi sanksinya belum optimal dalam mengubah perilaku masyarakat terkait merokok di kawasan tanpa rokok. Perlu upaya lebih lanjut dalam hal sosialisasi dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan terhadap qanun ini.
Sanksi Pidana Terhadap Perempuan Pengguna Narkoba: Studi Komparatif Antara Hukum Positif dan Fikih Jinayah Oktavia, Rahmi; Asy'ari, Asy'ari
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.122

Abstract

Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh seorang perempuan menyebabkan perempuan terjerumus untuk mengkonsumsi narkoba. Untuk menimalisir tingkat penggunaan narkoba dari kaum perempuan, maka pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi bagi pemakai sudah ditentukan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut. Dalam aspek fikih jinayah narkoba diqiyaskan pada keharaman khamar, karena setiap yang memabukkan adalah khamar. Jadi dalam Islam, khamar merupakan katagori jarīmah hudūd, maka mengkonsumsi narkoba juga termasuk jarīmah hudūd. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab yang melatar belakangi perempuan sebagai pemakai narkoba. Dan untuk mengetahui sanksi pidana terhadap perempuan pemakai narkoba dalam hukum positif dan Fikih Jinayah. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dengan mengumpulkan dokumen-dokumen, dengan teknik analisis menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kecenderungan seorang wanita sebagai pemakai ada penyebab yang melatarbelakanginya. Adapun penyebab seorang wanita menggunakan narkoba karena ingin kenikmatan yang cepat, faktor internal dari diri seorang wanita tersebut, karena kondisi ekonomi, faktor keluarga, alasan orang lain, faktor kesempatan dan Faktor agama yang tidak kuat. Sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba sudah jelas disebutkan dalam hukum positif di Indonesia dan Fikih Jinayah. Dalam hukum positif di Indonesia sanksi pidana yang dikenakan pada perempuan pengguna narkoba yaitu sanksi pidana penjara, sanksi pidana denda dan sanksi pidana rehabilitasi. Berbeda dalam fikih jinayah, sanksi pidana bagi perempuan pengguna narkoba yaitu disamakan dengan had bagi peminum khamar yaitu cambukan sebanyak 40 kali dan jika berulang lagi cambukan tersebut dapat lebih dari 40 kali sampai 80 kali tergantung pada keputusan penguasa.
Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia Fitri, Fikriya Aniqa; Muftia, Nisaul; Trilia, Irda; Munthe, Abdurrahman Hidayah; Ramlan, Ramlan
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.134

Abstract

Asas legalitas adalah prinsip dasar dalam hukum pidana yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatan yang telah diatur secara jelas dalam undang-undang sebelum tindakan tersebut dilakukan. Di Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang pemidanaan secara retroaktif dan menuntut adanya kepastian hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya memahami penerapan asas legalitas dalam menghadapi perkembangan hukum pidana di era modern, khususnya dengan munculnya kejahatan baru yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep teoritis asas legalitas serta tantangan penerapannya di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) dengan menganalisis literatur hukum, peraturan perundang-undangan, dan pandangan para ahli hukum mengenai asas legalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas legalitas merupakan instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan keadilan, penerapannya sering kali menghadapi tantangan dari perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat untuk menindak pelaku kejahatan berat. Kesimpulannya, diperlukan reformasi hukum pidana yang adaptif namun tetap menjaga prinsip-prinsip asas legalitas agar relevan dengan dinamika sosial dan hukum di Indonesia.
Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan di Indonesia: Tinjauan Pustaka Putri, Nur Kemala; Salam, Alfa; Ramadhan, Ardian; Mulitalia, Mulitalia; Anasti, Masykuri
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i2.135

Abstract

Artikel ini membahas pengaruh teori rehabilitasi terhadap kebijakan pemidanaan di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana prinsip rehabilitatif dapat mengubah pendekatan punitif yang selama ini dominan. Penjatuhan vonis rehabilitasi bagi penyalah guna narkoba juga bisa dinilai pemidanaan yang ideal, karena secara konseptual, rehabilitasi itu dinilai cukup berat dan kenestapaan bagi si penyalah guna narkoba. Tujuan pemidanaan yang umumnya diketahui hanya teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masa mendatang. Melalui metode penelitian kualitatif dan tinjauan pustaka, studi ini mengidentifikasi berbagai sumber yang mencakup literatur, laporan pemerintah, dan regulasi terkait. Teori rehabilitasi menekankan pemulihan individu melalui pendidikan, terapi, dan dukungan sosial, bertujuan untuk mengurangi angka kriminalitas dan memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana. Penelitian menunjukkan bahwa ada pergeseran dalam kebijakan pemidanaan, terlihat pada adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan implementasi program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, tantangan seperti stigma sosial, kurangnya sumber daya, dan pemahaman masyarakat tentang rehabilitasi masih menjadi hambatan signifikan. Hasil penelitian menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas untuk mendukung implementasi program rehabilitasi yang lebih efektif. Kesimpulan dari penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis data untuk mewujudkan sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan berkeadilan, yang tidak hanya menghukum tetapi juga memperbaiki dan mempersiapkan pelanggar hukum untuk kembali ke masyarakat dengan baik.
Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Pidana Adinda, Dwiana; Sari, Meily; Miftahurrahmah, Mulya; Simeulu, Alex; Julian, Farhan
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.136

Abstract

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (Criminal Justice System) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku, masyarakat, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai penyelesaian dan penyelesaian, namun dalam praktiknya masih terdapat ketentuan sanksi pidana penjara terhadap anak, serta di satu sisi, anak yang menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus menjalani masa pidananya sambil melakukan aktivitas lain, sehingga hal tersebut menjadi suatu permasalahan yang menarik untuk dikaji, oleh karena itu perlu dilakukan analisis terhadap pelaksanaan konsep Restotarive justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dan hambatan dalam penerapan konsep Restorative Justice terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Metodologi penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif analitis spesifis yaitu dengan menggambarkan permasalahan yang ada, pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menerapkan aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, dan analisis data kualitatif yaitu dengan menganalisis data tanpa menggunakan statistik dan angka-angka. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh simpulan, bahwa pelaksanaan konsep restotarive justice dalam menyelesaikan kasus anak yang berkonflik dengan hukum dijadikan sebagai tujuan pemidanaan dalam rangka upaya penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan rasa tangung jawab semua pihak, konteks Restorative Justice, yaitu melalui mediasi korban dengan pelaku, yang melibatkan keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak ketiga yaitu pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kesepakatan melalui proses musyawarah guna memulihkan segala kerugian dan luka yang disebabkan oleh peristiwa tindak pidana anak.
Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia Ar, Aris Munandar; Wirda, Wirda; Rusbandi, Aditya Slamet; Zulhendra, Muhammad; Bahri, Saiful; Fajri, Danang
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.140

Abstract

Niat (mens rea) adalah elemen penting dalam hukum pidana Indonesia yang berperan dalam menentukan tingkat pertanggungjawaban pidana seseorang. Tanpa adanya niat atau kesengajaan, tindak pidana cenderung dianggap tidak lengkap, karena hukum pidana mensyaratkan adanya kesalahan batiniah yang melandasi suatu tindakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran mens rea dalam sistem hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menentukan tingkat kesalahan dan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pustaka, di mana berbagai sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah ditelaah untuk memahami penerapan mens rea dalam kasus-kasus pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mens rea memiliki peran krusial dalam memisahkan antara tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan atau niat buruk dan yang terjadi karena kelalaian. Kehadiran mens rea sering kali memperberat hukuman, terutama dalam kasus-kasus berat seperti pembunuhan berencana. Namun, pembuktian niat tetap menjadi tantangan dalam hukum pidana, khususnya dalam kasus-kasus kompleks seperti kejahatan siber. Kesimpulannya, penerapan mens rea berkontribusi signifikan terhadap keadilan dalam proses peradilan pidana di Indonesia.
Efektivitas Sanksi Pidana Terhadap Pengulangan Kejahatan (Residivisme) di Indonesia Hersyanda, Mochammad Daffa; Lubis, Irwan Syahputra; Ikhwan, Novrizal; Septriani, Devina; Haqqi, Mustafa
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.141

Abstract

Tingginya tingkat pengulangan kejahatan (residivisme) di Indonesia menunjukkan bahwa sanksi pidana, khususnya pidana penjara, belum sepenuhnya efektif dalam mencegah pelaku mengulangi tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas sanksi pidana dalam menekan angka residivisme dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengulangan tindak pidana di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka dengan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti data residivisme dari lembaga pemasyarakatan, peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian sebelumnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa pidana penjara sering kali tidak efektif dalam memberikan efek jera, terutama karena kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak dan kurangnya program rehabilitasi yang memadai. Alternatif seperti pidana kerja sosial dan pendekatan restoratif menunjukkan potensi yang lebih baik dalam menekan residivisme, terutama dengan fokus pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial pelaku. Kesimpulannya, untuk mengurangi residivisme di Indonesia, diperlukan reformasi sanksi pidana dengan penekanan pada pendekatan yang lebih humanis dan mendukung rehabilitasi, sehingga mantan narapidana dapat berintegrasi kembali ke masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana.
Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indonesia Setiawan, Deni; Juna, Awan Maulidin; Fadillah, M. Surya; Oktarianda, Sabdia; Zulkarnen, Zulkarnen; Rizal, Agus; Satrio, Ibnu
Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/jimmi.v1i3.144

Abstract

Prinsip proporsionalitas merupakan konsep penting dalam sistem hukum pidana yang memastikan bahwa hukuman yang dijatuhkan seimbang dengan beratnya tindak pidana yang dilakukan. Di Indonesia, penerapan prinsip ini bertujuan untuk mencapai keadilan substantif dan menjaga keseimbangan dalam penegakan hukum. Meskipun prinsip proporsionalitas telah diakui secara normatif, tantangan dalam implementasinya masih banyak ditemukan, seperti adanya disparitas hukuman, ketidakkonsistenan putusan, dan pengaruh tekanan sosial terhadap keputusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan filosofis dan yuridis dari prinsip proporsionalitas serta mengidentifikasi kendala dan solusi dalam penerapannya di Indonesia. Dengan metode penelitian pustaka, kajian ini mengumpulkan dan menganalisis literatur hukum, peraturan, serta studi kasus yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pedoman yang tegas dan terbatasnya pemahaman hakim mengenai prinsip proporsionalitas menjadi hambatan utama dalam penerapannya. Kesimpulannya, untuk memastikan prinsip proporsionalitas diterapkan secara adil, diperlukan pedoman yang lebih spesifik, pelatihan bagi hakim, serta peningkatan transparansi dalam putusan pengadilan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sesuai dengan nilai keadilan yang dijunjung dalam Pancasila dan UUD 1945.

Page 2 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2024 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 3 (2025): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 2 No. 2 (2025): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 2 No. 1 (2025): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 3 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 2 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin Vol. 1 No. 1 (2024): JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin