cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sularno
Contact Email
soelarno@unidha.ac.id
Phone
+6288270875130
Journal Mail Official
jurnal.ittc@gmail.com
Editorial Address
Jl. Veteran dalam no.24d, Kota Padang, Sumatera Barat 25112
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik
Published by CV ITTC Indonesia
ISSN : -     EISSN : 30318882     DOI : https://doi.org/10.47233/jkhkp
Core Subject : Education, Social,
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik (JKHKP)(E-ISSN : 3031-8882 ) merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh CV.ITTC INDONESIA. Jurnal ini berfokus kepada kajian Ilmu Hukum dan Kebijakan Publik. Jurnal ini berbahasa Indonesia dan sifatnya terbuka. Semua makalah yang diterbitkan secara online oleh JKHKP terbuka untuk pembaca dan siapapun dapat mendownload atau membaca jurnal tanpa melanggan maupun membayar. JKHKP diterbitkan Dua Kali dalam Setahun; yaitu pada bulan Januari-Juni dan Juli-Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 315 Documents
 12   13   14   15   16 
Perlindungan Hukum terhadap Buruh Wanita menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Studi Kasus PT. AICE Mutiarahmah Yunessa; Yerin Vanessa Grasita; Jennifer Patrecia Elisabeth; Fadhila Virginia Maharani; Lulu Zakkiya Hartanto
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/e13frb21

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap buruh perempuan di Indonesia, dengan fokus pada studi kasus PT. Alpen Food Industri (AICE), khususnya terkait hak reproduksi dan keselamatan kerja. Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, buruh perempuan memiliki hak-hak khusus yang meliputi larangan kerja malam bagi ibu hamil, hak atas cuti haid, hamil, dan keguguran, serta jaminan atas makanan bergizi dan transportasi aman jika tetap dipekerjakan dalam jam kerja malam. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut sering diabaikan. Dalam kasus PT. AICE, ditemukan pelanggaran yang mengakibatkan 14 keguguran dan 6 kematian bayi baru lahir, menunjukkan lemahnya pengawasan dan efektivitas hukum ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi peraturan yang ada serta mengidentifikasi celah hukum dan hambatan struktural dalam pelaksanaannya. Temuan penelitian menegaskan pentingnya penguatan pengawasan ketenagakerjaan oleh pemerintah serta penyempurnaan regulasi dengan sanksi yang lebih tegas untuk menjamin perlindungan hak buruh perempuan secara menyeluruh.
Analisis Kasus Pelanggaran Merek Milo-Camilo dan Dampaknya Bagi UKM Indonesia Uwaisi Mubarok Sandy; Romi Faslah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/28g7d194

Abstract

Background: Trademark infringement cases increasingly threaten Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia, affecting business identity, competitiveness, and financial security. The Milo and Camilo case demonstrates how similar brand names can confuse consumers and harm legitimate businesses. Objective: This research analyzes the impact of trademark infringement on SMEs, examines legal protections, and offers recommendations for strengthening trademark awareness and safeguarding SME business identity. Method: The study adopts a normative juridical and case study approach, using literature reviews, case analysis, and Islamic legal perspectives on intellectual property and business ethics. Results: The findings reveal that Small and Medium Enterprises (SMEs) (1) suffer significant financial and reputational losses due to weak trademark (2) ownership and protection practices. Insufficient understanding and application of legal protection (3) frameworks increase SME vulnerability to market threats. Limited integration of Islamic law (4) principles in intellectual property rights weakens fair business ethics. Frequent infringement (5) cases like the Milo and Camilo dispute highlight the need for proactive trademark registration, legal literacy, and effective dispute resolution. Conclusion: Strengthening trademark protection for SMEs requires improving legal awareness, applying consistent legal frameworks, and promoting ethical business practices based on Islamic law.
Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Studi Kasus Perilaku Transaksional Masyarakat WULANDARI, B.; Abdul Halim; Anggraenie Inka Amyairi; Seli Safitri Julianti
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tbhbww09

Abstract

Praktik politik uang (money politics) merupakan fenomena yang merusak kualitas demokrasi di Indonesia, khususnya menjelang pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh politik uang terhadap perilaku politik transaksional masyarakat serta implikasinya terhadap kesadaran politik dan integritas pemilu. Menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh melalui studi literatur, analisis dokumen, dan wawancara semi-terstruktur di wilayah dengan tingkat prevalensi politik uang yang tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik uang memicu perilaku pragmatis di kalangan pemilih, memperkuat relasi kuasa yang timpang antara kandidat dan masyarakat, serta menciptakan siklus ketidakpercayaan publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, ditemukan bahwa faktor sosial, ekonomi, dan rendahnya pendidikan politik berkontribusi terhadap penerimaan masyarakat terhadap praktik ini.Oleh karena itu, diperlukan reformasi struktural, penguatan regulasi, serta edukasi politik berbasis nilai demokratis dan antikorupsi untuk menekan praktik politik uang dan membangun partisipasi politik yang sehat.
Penerapan Rehabilitasi dan Pengawasan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Seksual Berhubungan dengan Hewan: Studi Kasus Polres Tasikmalaya Yohanes Kevin; Rini Fathonah; Aisyah Muda Cemerlang
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/r8q9af41

Abstract

Fenomena tindak pidana seksual oleh anak dengan hewan (zoofilia) menjadi persoalan serius yang tidak hanya melanggar hukum dan norma kesusilaan, tetapi juga menimbulkan trauma mendalam bagi korban dan pelaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penerapan rehabilitasi dan pengawasan terhadap anak pelaku dalam kasus di Polres Tasikmalaya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara dengan penyidik Polres Tasikmalaya, studi kepustakaan, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya rehabilitasi diawali dengan pengembalian anak ke orang tua sebagai langkah awal pemulihan emosional dan psikologis anak. Selanjutnya, pengawasan dilakukan secara terpadu oleh keluarga dan instansi terkait seperti Bapas dan UPTPPA, yang bertujuan untuk mendukung proses pembimbingan dan pemulihan perilaku anak. Selain itu, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan sekolah, tokoh agama, dan lembaga perlindungan anak menjadi bagian penting untuk memperkuat nilai moral dan sosial anak. Upaya ini didasari oleh teori kontrol sosial dan teori diferensiasi asosiasi, dengan menekankan pentingnya lingkungan suportif bagi anak. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan pendekatan rehabilitatif dan perlindungan anak pelaku tindak pidana seksual menyimpang, serta mendukung prinsip keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam UU SPPA
Peran Kontrak Bisnis Dalam Menjamin Kepastian Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Davina Jihan Nur Aini Bayo; Romi Faslah
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/zg6gcn05

Abstract

Business contracts play a crucial role in ensuring legal certainty in commercial trade transactions. Contracts serve as the legal foundation that clearly and thoroughly defines the rights and obligations of the parties involved, thus preventing ambiguity and potential disputes in the future. With clear and firm contracts, business actors share a common understanding of the agreements made, which substantially reduce the risk of misunderstandings and contract breaches. The legal guarantees provided by contracts also support efficient conflict resolution and offer legal protection for all parties involved. In addition, business contracts encourage business actors to comply with existing regulations and foster trust and stability in commercial relationships. Therefore, business contracts function not onlu as legally binding instruments but also as strategic tools for building a healthy, secure, and sustainable business environment.
Ketika Ijazah Menentukan Demokrasi : Persepsi Masyarakat Terhadap PSU Pilkada Pesawaran Titan Cicilia; Esti Angelita; Feby Fiola Ayu; Zahra Nur Farida; Asshifa Shalihah; Abdul Halim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/y0k81494

Abstract

The Constitutional Court’s decision to mandate a revote (Pemungutan Suara Ulang, PSU) in the 2024 Pesawaran local election due to issues regarding the authenticity of one candidate's diploma has sparked significant democratic discourse. This article aims to explore the perceptions of the public and election organizers regarding the PSU and the role of educational credentials as a determining factor in democratic processes. This study adopts a qualitative case study approach through direct interviews with KPPS (Polling Station Working Committee) members and residents of Pesawaran. Findings reveal that the public generally accepted the PSU as a fair solution (MA, interview, 2025), though some expressed frustration over the political process described as "full of drama." Meanwhile, KPPS members stated that preparations for the PSU were adequate, with logistics well-distributed and personnel properly retrained, though maintaining voter turnout remained a challenge (RD, interview, 2025). Administratively, the diploma is perceived as both a legal and moral requirement for candidacy, aligning with Khairunnisa (2022), who argued that administrative completeness is essential for the ethical and lawful nomination of regional leaders. This case highlights persistent challenges in local democratic governance, particularly in maintaining public trust when a candidate’s formal qualifications are contested. Transparent and rigorous candidate verification processes are crucial to preventing political uncertainty and preserving electoral integrity.
Menguak Realitas, Tantangan, serta Upaya Penanggulangan Kasus Pelanggaran HAM Eksploitasi Anak terhadap Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum dan HAM Salwa Alivia Zahra Harahap; Adisti Satira Febrian; Nayla Rizqika Ramadhani; Jesica Desideria Kusnadi; Fachnani Alia Zahrah; Fakhrani Rafa Fascinar; Muhammad Rizky Pratama; Mulyadi, Mulyadi
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0z5axa32

Abstract

Eksploitasi terhadap anak jalanan di Indonesia merupakan persoalan kompleks yang menyentuh berbagai dimensi, mulai dari lemahnya implementasi hukum perlindungan anak hingga menyentuh ranah pelanggaran hak asasi manusia. Anak jalanan kerap terjebak dalam siklus eksploitasi ekonomi dan fisik yang merenggut hak mereka atas pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak, meski berbagai instrumen hukum, mulai dari UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak hingga ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB telah diadopsi. Artikel ini bertujuan menyingkap realitas eksploitasi yang dialami anak jalanan, menggali akar penyebab seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran hukum orang tua, serta normalisasi budaya eksploitasi, dan menelaah pelanggaran HAM yang terjadi pada mereka melalui kerangka hukum nasional dan internasional. Metode studi literatur digunakan dengan menelaah peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional, serta literatur ilmiah seperti buku dan jurnal ilmiah terkait eksploitasi anak dan HAM. Dari hasil pengamatan, ditemukan bahwa sinergi antar lembaga yang lemah, minimnya program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta pendekatan penegakan hukum yang bersifat jangka pendek menjadi kendala serius. Temuan ini menegaskan bahwa meski regulasi sudah komprehensif, implementasinya masih jauh dari optimal. Perlu adanya penguatan mekanisme pelaksanaan hukum, integrasi kebijakan lintas sektor, perluasan akses pendidikan dan layanan rehabilitasi, serta kampanye edukasi publik yang sistematis guna memutus siklus eksploitasi dan menjamin hak anak jalanan sebagai generasi penerus bangsa.
Kontekstualitas Dalam Implementasi Good Governance: Studi Multi-Kasus Inovasi Dan Tantangan Di Kelurahan Kota Padang Citra Zefanya Hesi; Fadillah Harmi; Khairunnisa Nabilah; Salma Melco Indriani; Jumiati; Boni Saputra
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/wd3q0736

Abstract

The implementation of good governance principles at the sub-district (kelurahan) level plays a crucial role in promoting transparent, accountable, and participatory local administration. This study aims to analyze the implementation strategies of good governance in several sub-districts in Padang City using a qualitative approach, through case studies and literature analysis. Five prior research articles were reviewed to identify patterns, obstacles, and best practices in applying these principles. The findings reveal that digital innovations, such as the e-Kelurahan system and SIRANCAK, have contributed to improving transparency and efficiency. However, limitations remain, particularly in community digital literacy, lack of training, and low public participation. Additionally, issues related to accountability and service ethics—such as informal practices and lack of public oversight—indicate that not all principles are fully implemented. The study emphasizes that good governance strategies must be context-sensitive and adaptive to local social conditions. Synergy between technology, ethical values, and community empowerment is essential to realizing effective and inclusive local governance.
Analisis Penggusuran Dalam Kebijakan Penertiban Aset Daerah Oleh Pemerintah Provinsi Lampung Di Kecamatan Sukarame irwana, amelia; Abdul Halim; Meta Sari; Susiati
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/8y8a9r04

Abstract

    Penertiban aset daerah merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menegakkan tata kelola aset yang tertib, sah, dan berdaya guna. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini seringkali menimbulkan konflik, terutama ketika berkaitan dengan penggusuran warga yang telah lama menempati lahan tanpa kepastian hukum yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penggusuran yang terjadi dalam implementasi kebijakan penertiban aset oleh Pemerintah Provinsi Lampung di wilayah Sukarame. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban aset di Sukarame belum sepenuhnya berpihak pada prinsip keadilan sosial dan hak atas tempat tinggal yang layak. Kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat terdampak serta minimnya solusi alternatif memperparah ketegangan di lapangan. Selain itu, aspek legalitas status lahan dan lemahnya partisipasi publik menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan.  
Analisis Aksi Swadaya Masyarakat Pringsewu Mengenai Jalanan Rusak: Kontenks Ketidakpuasaan Terhadap Pemerintah Laura Gayatri; Yunida Nurlina; Dewi Rahayu; Marlina, Elisa; Salsabila Mutiyah; Tsalitsa Fadilatu Rahmania; Berchah Pitoewas; Abdul Halim
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/z79ckc41

Abstract

Kerusakan parah pada infrastruktur jalan di Kabupaten Pringsewu, Lampung, telah memicu munculnya aksi swadaya masyarakat—khususnya oleh pemuda setempat—sebagai respons non­konvensional atas lambannya penanganan pemerintah daerah. Penelitian ini menginvestigasi motivasi, proses, dan implikasi politik dari inisiatif perbaikan jalan mandiri tersebutd alam konteks ketidakpuasan publik. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam dengan pemuda penyelenggara aksi, tokoh masyarakat, serta aparat desa. Hasil menunjukkan bahwa frustrasi kolektif atas kecelakaan fatal dan kerugian ekonomi akibat jalan rusak mendorong mobilisasi cepat melalui media sosial, penggalangan dana sukarela, dan gotong royong. Aksi ini tidak hanya mereduksi angka kecelakaan secara temporer, tetapi juga berfungsi sebagai kritik tegas terhadap defisit transparansi, akuntabilitas, dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Solidaritas lokal dan penggunaan platform digital terbukti mempercepat koordinasi, sedangkan respon birokrasi yang terseret menjadi pengakuan spontan terhadap legitimasi partisipasi publik. Secara sosiopolitis, temuan menggarisbawahi perlunya mekanisme partisipatif yang inklusif dan penguatan komunikasi publik untuk memulihkan kepercayaan warga. Kesimpulannya, aksi swadaya masyarakat Pringsewu merefleksikan krisis legitimasi pemerintah lokal dan menawarkan model kapital sosial berbasis gotong royong sebagai komplementer bagi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Page 14 of 32 | Total Record : 315

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2023 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2026): Januari-Juni Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Desember Vol. 2 No. 2 (2025): Januari - Juni Vol. 2 No. 1 (2024): Juli - Desember Vol. 1 No. 2 (2024): Januari - Juni Vol. 1 No. 1 (2023): Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik