Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Civilia, Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan, sebuah jurnal akademik yang berfokus pada studi kewarganegaraan yaitu pendidikan kewarganegaraan (kurikulum, pengajaran, media pembelajaran, dan evaluasi), pendidikan politik, pendidikan hukum, pendidikan moral, dan pendidikan multikultural. Kami tertarik pada kajian yang melintasi garis disiplin dan berbicara kepada pembaca dari berbagai perspektif teoretis dan metodologis.
Articles
403 Documents
<![CDATA[PENGAKUAN PERSAMAAN HAK MEWARISI DI MASYARAKAT BALI DALAM PUTUSAN NOMOR 35/PDT/2016/PT.DPS ]]>
<![CDATA[Nabilah Ardelia P.]]>;
<![CDATA[Asmi Rizaldy P.K]]>;
<![CDATA[Moh Sayyedi]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.184
<![CDATA[Peneliti mengangkat permasalahan mengenai perwujudan asas kesamaan hak dan parimirma dalam pembagian warisan pada masyarakat patrilineal Bali dan Batak dikarenakan ketidaklengkapan norma (incomplete Norm) terhadap asas tersebut dengan sistem pewarisan yang ada pada hukum waris adat terutama sistem pewarisan berdasarkan keturunan khususnya patrilineal. Sehingga menyebabkan perbedaan acuan yang digunakan para pihak dalam menuntut hak mewaris. Adapun jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang diteliti diperoleh melalui penelurusan kepustakaan yang dianalisis dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi analogis. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketauhui bahwa para hakim telah mewujudkan asas kesamaan hak dan parimirma dalam memutus perkara pembagian warisan pada masyarakat patrilineal. Sehingga menurut hakim, anak perempuan pada masyarakat bali dan batak berhak mendapatkan warisan dari kedua orangtuanya. Hal ini membuktikan bahwa pada sistem pewarisan masyarakat Bali dan Batak telah mengalami perkembangan budaya pada masyarakatnya karena menuju kearah persamaan kedudukan antara pria dan wanita yang mana tidak membedakan pembagian warisan berdasarkan gender.]]>
<![CDATA[Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat dalam Persfektif Hukum Agraria Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Alrizky Ekiawan]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.204
<![CDATA[Salah satu permasalahan yang sering terjadi dalam transaksi jual beli sebagai kegiatan peralihan hak atas tanah adalah jual beli tanah tanpa sertifikat. Padalah sertifikat tanah adalah tanda bukti yang sah dan kuat atas kepemilikan tanah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana praktik jual beli tanah tidak bersertifiikat dan bagaimana status hukumya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatam yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah tidak bersertifikat, dimana transaksi jual beli dilakukan melalui cara kekeluargaan dan kwitansi sebagai bukti pembayaran. Padahal hal tersebut beresiko dan berakibat hukum, seperti tidak terbentuknya peralihan hak atas tanah ataupun tidak sahnya peralihan terkait serta tiadanya penjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum.]]>
<![CDATA[Analisis Sistem Kebijakan dan Perlindungan Pemerintah Ketenagakerjaan Terkait Kesejahteraan bagi Tenaga Kerja dalam Perspektif Hukum di Indonesia ]]>
<![CDATA[Nur Aliefia Septiani]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.205
<![CDATA[Perlindungan terhadap tenaga kerja sangat krusial untuk dikaji pada hal pelaksanaannya hal ini bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa subordinat atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh bersama lingkungannya, dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha yang dijalankan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sistem kebijakan dan perlindungan Pemerintah ketenagakerjaan terkait kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam persfektif hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menganalisis perauturan hukum yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan ketenagakerjaan sudah dilakukan oleh pemerintah melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun dalam pelaksannya masih perlu pengawasan. Kesimpulannya adalah perlindungan hukum ketenagakerjaan bagi tenaga kerja oleh pemerintah sudah cukup baik.]]>
<![CDATA[Pembaruan Hukum Mengenai Pelibatan Mahkamah Konstitusi Dalam Amandemen UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Andriyansyah]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.206
<![CDATA[Perubahan UUD 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan, bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang ‘tambal sulam’ dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena ‘elitis’ dan kurang partisipatif, maka perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja yang dalam hal ini adalah MPR. Oleh karna itu, penting kirannya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan UUD NRI 1945 yang partisipatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa urgensi pelibatan mahkamah konstitusi dalam perubahan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bagaimana upaya pembaruan hukum agar dalam Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melibatkan Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal, antara lain: Pertama, terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen ke-empat; Kedua, Eksistensi MPR sebagai lembaga politik; ketiga, Pelaksanaan prinsip Checks and Balance System; Keempat, Perwujudan MK sebagai The Guardian of Constitution. Bahwa Prospektif pelibatan MK dalam perubahan UUD NRI 1945 adalah dengan menekankan pada political good will dari MPR untuk menyusun mekanisme perubahan UUD NRI 1945 dengan melibatkan MK sebagai lembaga negara yang memberikan Sertfikasi Konstitusi dari hasil kajian perubahan yang dilakukan oleh Komisi konstitusi sebelum mendapatkan persetujuan dari MPR untuk ditetapkan sebagai hasil perubahan UUD 1945 yang baru. hasil dari mekanisme perubahan konstitusi dengan melibatkan MK ini ditujukan untuk menghasilkan perubahan konstitusi yang bersifat the people of the constitution.]]>
<![CDATA[Sistem Penerimaan Upah Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) ]]>
<![CDATA[Rismawati Fauzy]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.209
<![CDATA[Sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, manusia bekerja untuk mendapatkan upah. Sistem upah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) merupakan hal yang sangat penting dalam suatu hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerjanya karena memuat segala konsekuensi yang menjadi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Hasil penelitian ditemukan bahwa perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah untuk memberikan kepastian bagi mereka yang melakukan pekerjaan yang sifatnya terus-menerus tidak akan dibatasi waktu perjanjian kerjanya. Hak atas upah yang timbul dari perjanjian kerja, dan merupakan salah satu hak dalam hubungan kerja. Hak ini secara konstitusional telah diatur dan dilindungi dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.]]>
<![CDATA[Ahli Waris Pengganti menurut KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat ]]>
<![CDATA[Mannallizein]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.210
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem ahli waris pengganti dan untuk mengetahui bagian masing-masing ahli waris pengganti menurut Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Adat, Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Adat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian adalah Sistem kewarisan di dalam KUHPerdata dikenal dengan tiga macam sistem penggantian tempat yaitu: Penggantian dalam garis ke bawah, penggantian dalam garis ke samping dan penggantian dalam garis menyimpang yang di mana terdapat pada pasal 842-845 KUHPerdata yang membahas tentang ahli waris pengganti. KHI pasal 185 mengenai ahli waris pengganti atau biasa disebut dengan mewali yang di mana ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya dia masih hidup. Sistem kewarisan tempat dalam hukum Adat Bali tidak ada, tetapi anak tertua laki-laki berhak atas harta warisan yang ditinggalakan oleh pewaris yang sepenuhnya menguasai, mengelola dan memungut hasilnya dikuasai oleh anak tertua laki-laki dengan hak dan kewajiban mengurus,memelihara adik-adiknya]]>
<![CDATA[Analisis Potensi Pelanggaran Iklan Shopee 11.11 Big Sale Versi Tukul Arwana ]]>
<![CDATA[Firyal Aqila]]>;
<![CDATA[Oktaviana Anggraini]]>;
<![CDATA[Uus Khusnul Khotimah]]>;
<![CDATA[Jamiati KN]]>;
<![CDATA[Velda Ardia Murdiana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 1 (1): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.211
<![CDATA[Mengiklankan produk dipasaran dalam jangkauan yang sangat luas. Kini iklan dapat kita temukan diberbagai macam platform. Iklan-iklan yang dinilai kontroversial sering kali dibuat untuk membentuk identitas produk dimasyarakat, agar produk tersebut mendapat perhatian dari masyarakat. Salah satunya Shopee, Shopee yang merupakan e-commerce di Indonesia mempromosikan brand-nya melalui iklan yang dianggap kontroversial. Pada tahun 2020 lalu, shopee sempat mengiklankan brand atau produknya di televisi dengan bertajuk 11.11 Big Sale yang dibintangi oleh salah satu artis atau pelawak Indonesia yaitu Tukul arwana. Namun karena iklan tersebut yang kontroversial dan dianggap telah melanggar etika penyiaran Indonesia, akhirnya iklan tersebut harus diturunkan. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengkaji iklan yang melanggar etika periklanan dan menerapkan prinsip tersebut pada iklan Big Sale Shopee 11.11 versi Tukul Arwana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji masalah etika seputar iklan Shopee 11.11 Big Sale untuk Tukul Arwana. Jenis penelitian terapan ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Peneliti mencari beberapa referensi untuk mendukung penelitiannya dan mengikuti proses dokumentasi, observasi, dan analisis untuk memperoleh data.]]>
<![CDATA[Jaminan Hukum Atas Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Pada Pekerja di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ferry Supriyadi]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.212
<![CDATA[Kebutuhan hidup layak merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh hukum dasar Negara Republik Indonesia Yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang berbunyi “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Selain itu Kebutuhan Hidup Layak juga merupakan standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam satu bulan. Maka sudah seharusnya ada jaminan hukum yang pasti untuk mengatur hak pekerja tersebut. Penulisan ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dan hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, serta penggunaan penafsiran gramatikal tektual-autentik-sistematis dan sosiologis. Hasil penelitian ditemukan bahwa Penetapan nilai KHL dilakukan selama 5 tahun sekali maka penetapan UMP dilakukan setiap satu tahun sekali, hal ini diatur dalam Pasal 2 Permenaker Nomor 21 Tahun 2016. Pada dasarnya kecukupan pemenuhan KHL bergantung pada apa yang mereka (para pekerja) butuhkan dengan seberapa besar upah bekerja yang mereka dapatkan. Jika terdapat korelasi yang baik antara keduanya maka KHL sudah pasti tercukupi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Korban dari Tindak Perdagangan Anak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ruswan Surna Permana]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 3 (2022): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i1.213
<![CDATA[Fenomena tindak pidana perdagangan anak sudah cukup lama berkembang di berbagai Negara termasuk juga Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perdagangan anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan penedekatan Undang- Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ditemukan bahwa faktor-faktor penyebab perdagangan anak diantaranya adalah faktor ekonomi, sosial, budaya, dan yuridis. Adapun, bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang memberikan bantuan hukum terhadap anak yang bertujuan agar hak-hak anak sebagai korban perdagangan orang dapat terpenuhi dalam proses peradilan pidana dengan menuntut hak atas ganti rugi, hak atas restitusi, maupun hak atas kompensasi yang dapat dilihat dari aspek kemanusiaan dan hak-hak asasi anak tersebut.]]>
<![CDATA[Supremasi Hukum Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Rival Apriliandi]]>;
<![CDATA[Teddy Lesmana]]>
<![CDATA[ Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 (2023): Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Publisher : <![CDATA[Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.572349/civilia.v2i2.214
<![CDATA[Seorang anak dapat melakukan tindak pidana atau kejahatan, hal ini karena mereka belum matang secara logika dan kedewasaannya. Pengaturan tentang anak sebagai pelaku tindak pidana sendiri diatur Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normative (legal research) dengan pendekatan yang digunakan yaitu metode pendekatan yuridis empiris (field research). Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat dua cara yaitu melalui diversi yaitu dengan dialog serta penyelesaiannya diluar pengadilan dan restoratif justice yaitu dengan menempuh jalur pengadilan. Metode penyelesaian yang diutamakan oleh UU SPPA adalah melalui diversi. Namun dala penerapannya masih belum maksimal, terutama melalui diversi.]]>
