Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora (ASH) menerbitkan karya hasil penelitian dan kajian ilmiah pada ruang lingkup ilmu sosial dan ilmu humaniora diantaranya: antropologi, kajian bisnis, kajian komunikasi, tata kelola perusahaan, kriminologi, kajian lintas budaya, demografi, kajian ekonomi pembangunan, studi pendidikan dan etika, geografi sosial, studi manajemen teknologi informasi, hubungan industrial, hubungan internasional, studi hukum, studi media, ilmu politik, studi dinamika kependudukan, studi psikologi, studi administrasi publik, sosial kesejahteraan, studi agama dan linguistik. Kami menerbitkan artikel dalam setahun sebanyak 3 nomor (edisi) pada setiap bulan Maret, Juli, dan November.
Articles
28 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2 No 2: Juli 2025"
:
28 Documents
clear
<![CDATA[Implementasi Strategis Marketing Plan Berbasis Observasi Lapangan terhadap UMKM Jajanan Kekinian Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing Di Era Digital ]]>
<![CDATA[Hummaira, Salwa Tsabitah]]>;
<![CDATA[Nabila, Sakilatun]]>;
<![CDATA[Zaini, Khamarul]]>;
<![CDATA[Putri, Miftah Komala]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.460
<![CDATA[Persaingan di era digital menuntut UMKM jajanan kekinian mengadopsi strategi pemasaran digital yang inovatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini mengamati lima UMKM di Kota Serang melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis penggunaan media sosial dan tantangan pemasaran digital. Hasil menunjukkan sebagian besar UMKM menggunakan Instagram dan WhatsApp Business, namun belum maksimal memanfaatkan platform lain seperti TikTok dan e-commerce karena keterbatasan pemahaman dan SDM. Kesimpulannya, strategi pemasaran berbasis observasi lapangan efektif jika didukung pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas digital UMKM.]]>
<![CDATA[Analisis Pendekatan Marketing Mix Usaha Toko Serba 35.000 terhadap Perilaku Berwirausaha ]]>
<![CDATA[Ermawati, Wina]]>;
<![CDATA[Agustina, Yulia]]>;
<![CDATA[Sunisti, Empat]]>;
<![CDATA[Putri, Mitah Komala]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.461
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang menjadi penghambat pertumbuhan usaha took serba 35.000 di Banten. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis, memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui berbagai teknik seperti observasi partisipatif, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD), serta telaah dokumen. Seluruh data kemudian dianalisis menggunakan metode marketing mix untuk menjamin hasil yang efektif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, ditemukan bahwa perkembangan UMKM di lokasi penelitian terhambat oleh beberapa aspek utama, antara lain: kualitas sumber daya manusia (SDM), kelemahan dalam pengelolaan usaha (manajemen), sikap atau pola pikir pelaku wirausahawan, dan pemasaran. Sebagai bentuk solusi atas temuan ini, disarankan untuk dilakukan riset lanjutan dan FGD tambahan guna merancang pola komunikasi dan edukasi yang efektif mengenai pentingnya tata kelola bisnis dan perencanaan strategi yang tepat dalam menjalankan aktivitas usaha.]]>
<![CDATA[Meningkatkan Produktivitas Usaha Lokal Chicken Katsu dan Bento Rumahan melalui Motivasi ]]>
<![CDATA[Herdiansyah, Dheano]]>;
<![CDATA[Putri, Miftah Komala]]>;
<![CDATA[Anggraeni, Aini]]>;
<![CDATA[Roji, Muhammad Abdul]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.465
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk Produktivitas dalam usaha menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam berwirausaha khususnya usaha lokal rumahan yaitu Chicken Katsu dan Bento berawal dari motivasi penjual sehingga bisa menjadi pedoman dan terus mengalir menjadi sumber pendapatan yang menjanjikan hal ini menjadikan dalah satu faktor yang mempengaruhi meningkatnya produktivitas dalam usaha dan menerapkan strategi usaha dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan peningkatan usaha maka produktivitas dan motivasi dari diri sendiri menjadi tolak ukur dan berwirausaha bisa dilakukan dimana saja seperti membuka udaha rumahan.]]>
<![CDATA[Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan ]]>
<![CDATA[Henakin, Anna Stefania Peni]]>;
<![CDATA[Kantikha, I Made]]>;
<![CDATA[Helvis, Helvis]]>;
<![CDATA[Saragih, Horadin]]>;
<![CDATA[Elawati, Tuti]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.466
<![CDATA[Kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persoalan serius yang menuntut kehadiran hukum sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat kebocoran data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik bagi peserta maupun institusi penyelenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori perlindungan data pribadi, teori perlindungan hak atas privasi, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi peserta BPJS menimbulkan akibat hukum berupa potensi kerugian materiel dan immateriel bagi peserta, serta tanggung jawab hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap peserta saat ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan atas kebocoran data pribadi masih belum memadai dan membutuhkan penguatan secara normatif dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPJS dalam mengelola data peserta.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Hukum Kontraktor dalam Perjanjian Pemborongan Jalan Di Kota Tangerang Selatan Berdasarkan Temuan Badan Pemeriksa Keuangan ]]>
<![CDATA[Sirun, Anas]]>;
<![CDATA[Kantikha , I Made]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Zudge , Zulfikar]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.467
<![CDATA[ Adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas proyek pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan, yang menunjukkan adanya kelebihan pembayaran dan ketidaksesuaian mutu pekerjaan dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak. Temuan tersebut menimbulkan permasalahan hukum mengenai bentuk dan batas pertanggungjawaban kontraktor dalam perjanjian pemborongan, terutama setelah kontrak dinyatakan selesai secara administratif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian kerja sama kontraktor jalan terhadap perjanjian pemborongan pembangunan jalan di Kota Tangerang Selatan dengan adanya hasil temuan BPK. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perjanjian dan teori tanggung jawab hukum, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontraktor bertanggung jawab secara hukum atas wanprestasi meskipun proyek secara administratif telah dinyatakan selesai. Pertanggungjawaban hukum tersebut mencakup kewajiban untuk mengganti kerugian negara, serta kemungkinan dikenakan sanksi administratif dan pidana apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum yang lebih lanjut. Temuan ini menegaskan pentingnya pelaksanaan kontrak secara substansial, tidak hanya administratif, serta perlunya penguatan pengawasan teknis dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kesimpulannya bahwa pelaksanaan kontrak tidak dapat semata-mata diukur dari penyelesaiannya secara administratif, melainkan juga harus mempertimbangkan pemenuhan substansial terhadap isi perjanjian dan prinsip itikad baik. Temuan BPK menjadi dasar otoritatif yang mengikat bagi pemerintah daerah untuk menuntut pertanggungjawaban kontraktor secara hukum. Disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan pengawasan substansial atas pelaksanaan proyek, kontraktor mematuhi standar pelaksanaan teknis secara bertanggung jawab.]]>
<![CDATA[Pemidanaan Dampak pada Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/Lh/2023/Pn Btm) ]]>
<![CDATA[Hendy , Fadillah Herly]]>;
<![CDATA[Markoni, Markoni]]>;
<![CDATA[Helvis, Helvis]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>;
<![CDATA[Elawati, Tuti]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.468
<![CDATA[Pencemaran lingkungan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan isu krusial dalam perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai hukum dapat berdampak serius terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran lingkungan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 764/Pid.B/LH/2023/PN.Btm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan teori pemidanaan dan teori penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib melalui prosedur ketat dan berizin, mulai dari pengurangan hingga pemusnahan. Dalam kasus ini, kapal MT. Arca 1 membawa limbah B3 tanpa izin dan berencana membuangnya di wilayah yurisdiksi Indonesia, yang telah melanggar ketentuan hukum dan berpotensi mencemari lingkungan. Pemidanaan terhadap tindakan tersebut dapat dibenarkan dari sudut teori pembalasan maupun pencegahan. Meski proses hukum telah memenuhi asas legalitas dan yurisdiksi, putusan hakim dinilai terlalu ringan karena mengabaikan potensi bahaya pencemaran. Penegakan hukum yang terlalu formalistik tanpa mempertimbangkan risiko ekologis akan menghambat terwujudnya keadilan lingkungan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi teknis dan pengawasan, khususnya terhadap kapal asing yang masuk wilayah yurisdiksi Indonesia]]>
<![CDATA[Implikasi Hukum Akibat Kelalaian dalam Pembuatan Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Tanpa Dihadiri Notaris (Studi Kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025) ]]>
<![CDATA[Mahandry , Prigel Ma'mur]]>;
<![CDATA[Judge, Zulfikar]]>;
<![CDATA[Subiyanto, Achmad Edi]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>;
<![CDATA[Elawati, Tuti]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.469
<![CDATA[Praktik kenotariatan memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik yang memenuhi persyaratan formil sebagaimana diatur dalam UUJN. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kelalaian notaris yang berdampak serius terhadap kekuatan pembuktian akta. Contohnya terhadap perkara dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor: 05/PTS/MPWN/Prov. Jawa Barat/II/2025, notaris terbukti lalai menjalankan kewajiban membaca akta di hadapan penghadap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kelalaian notaris dalam pembuatan akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, tersebut berdasarkan teori akta otentik, teori tanggung jawab profesi, serta teori kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrinal, dan studi putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelalaian notaris dalam prosedur formil mengakibatkan SKMHT kehilangan keotentikannya sehingga turun derajat menjadi akta di bawah tangan. Hal ini berdampak pada lemahnya kekuatan pembuktian dan risiko wanprestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum oleh para pihak yang dirugikan. Dari segi pertanggungjawaban, notaris dapat dikenakan sanksi administratif, tanggung jawab perdata, dan sanksi etik oleh organisasi profesi. Kesimpulannya bahwa kepatuhan prosedur formil adalah prasyarat utama lahirnya akta otentik yang sah. Saran penelitian meliputi penguatan pengawasan Majelis Pengawas Daerah dan peningkatan pembinaan etik terhadap notaris agar kelalaian serupa tidak terulang.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Klausul Take Or Pay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam Antara PT. P dengan PT. S, PT. K, Dan PT. B ]]>
<![CDATA[Purba, Maria Elisabet]]>;
<![CDATA[Kanthika, I Made]]>;
<![CDATA[Judge, Zulfikar]]>;
<![CDATA[Widarto, Joko]]>;
<![CDATA[Elawati, Tuti]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.470
<![CDATA[Klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam lazim digunakan sebagai mekanisme kepastian pendapatan bagi penjual. Namun, persoalan hukum timbul karena klausul tersebut mengharuskan pembeli membayar penuh atas volume gas yang disepakati, meskipun tidak seluruhnya diambil, sehingga menimbulkan potensi ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penyelesaian permasalahan yang muncul akibat dari klausul take-or-pay dalam perjanjian jual beli gas alam yang dapat melindungi kepentingan penjual dan pembeli secara proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, serta mengacu pada teori perjanjian, teori keadilan, dan teori penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausul take-or-pay ini berpotensi menimbulkan ketimpangan jika tidak disusun dengan memperhatikan proporsionalitas hak dan kewajiban para pihak. Kesimpulannya, keberadaan klausul take-or-pay hanya dapat dibenarkan secara hukum apabila disusun dengan mempertimbangkan asas keadilan dan proporsionalitas, serta memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa yang melindungi kepentingan kedua belah pihak secara seimbang. Sarannya Pemerintah dan pelaku industri energi perlu mendorong penggunaan contractual risk-sharing mechanism yang adil dalam klausul ini, termasuk pengaturan tentang kompensasi yang wajar apabila terjadi kegagalan pengambilan gas yang bukan karena kelalaian pembeli.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum terhadap Pt. Sekai Hikari Indonesia Atas Kerugian pada Perjanjian Kerjasama Program Pemagangan Keterampilan Orang Asing ]]>
<![CDATA[Saido, Rochmat]]>;
<![CDATA[Judge , Zulfikar]]>;
<![CDATA[Susetio, Wasis]]>;
<![CDATA[Kantikha, I Made]]>;
<![CDATA[Elawati, Tuti]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.473
<![CDATA[Program pemagangan keterampilan bagi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di Jepang merupakan bentuk kerja sama internasional yang penting bagi peningkatan kompetensi. Namun, perjanjian kerja sama antara PT. Sekai Hikari Indonesia dan Kochi Hitomaru Association Jepang sering menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kerugian akibat wanprestasi peserta magang yang berdampak pada beban tanggung jawab pihak pengirim. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia atas tagihan kerugian yang timbul dalam pelaksanaan program tersebut. Teori yang digunakan adalah teori perjanjian kerja dan teori perlindungan hukum dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitiannya bentuk perlindungan hukum bagi PT. Sekai Hikari Indonesia antara lain melalui klausul pembatasan tanggung jawab, mekanisme pengawasan penempatan, serta perlunya perjanjian tambahan dengan peserta magang yang mengatur ganti rugi secara rinci apabila terjadi pelanggaran kontrak. Kesimpulan bahwa untuk memitigasi risiko kerugian, PT. Sekai Hikari Indonesia perlu membuat perjanjian tersendiri dengan peserta magang serta memastikan harmonisasi ketentuan perjanjian dengan regulasi Jepang. Sarannya diperlukan standardisasi perjanjian kerja sama pemagangan internasional yang lebih komprehensif serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh instansi terkait di Indonesia.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Asas Rebus Sic Stantibus pada Perjanjian Kerjasama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia Antara Sanko Suisan Co, Ltd Dengan Pt. Srijati Gandasari Terhadap Konvensi Apostille ]]>
<![CDATA[Budiman, Budiman]]>;
<![CDATA[Judge , Zulfikar]]>;
<![CDATA[Susetio, Wasis]]>;
<![CDATA[Kantikha, I Made]]>;
<![CDATA[Elawati, Tuti]]>
<![CDATA[ Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Yayasan Almubarak Fil Ilmi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.63821/ash.v2i2.474
<![CDATA[Sulitnya pengurusan dokumen legalisasi antarnegara dalam penempatan tenaga kerja migran Indonesia menunjukkan masih rendahnya pemahaman dan implementasi terhadap Konvensi Apostille 1961, meskipun konvensi tersebut telah resmi berlaku di Indonesia sejak tahun 2022. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum hal pengakuan dokumen hukum oleh negara tujuan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberlakuan apostille terhadap Perjanjian Kerja Sama Penempatan Tenaga Kerja Migran Indonesia antara Sanko Suisan Co., Ltd dan PT. Srijati Gandasari dikaitkan dengan asas rebus sic stantibus. Penelitian ini menggunakan teori perjanjian dan teori kepastian hukum, dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan, dokumen perjanjian, dan konvensi internasional. Hasil penelitiannya bahwa asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar hukum untuk menyesuaikan perjanjian kerja sama internasional ketika terjadi perubahan fundamental yang mempengaruhi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Konvensi apostille memberikan kemudahan dalam pembuktian dokumen tanpa menghilangkan prinsip kehati-hatian dalam perlindungan hukum terhadap pekerja migran. Kesimpulannya penerapan Asas rebus sic stantibus dapat dijadikan dasar untuk meninjau kembali perjanjian apabila terdapat kondisi luar biasa yang memengaruhi pelaksanaan kewajiban para pihak. Saran dari penelitian ini adalah agar BP2MI menyusun pedoman teknis yang mengintegrasikan ketentuan Konvensi Apostille dengan standar perlindungan hukum tenaga kerja.]]>
