cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
J-CEKI
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 343 Documents
 24   25   26   27   28 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1: Desember 2025" : 343 Documents clear
Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta Karen Guma Mubaraak; Harry Satyadief Putra; Syaefa Zaki Kusuma; Reno Alvindra Zidan; Aidil Rohman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13240

Abstract

Bencana merupakan rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan dan penghidupan dalam masyarakat. Untuk menanggulangi bencana tersebut, diperlukan peraturan yang mengaturnya. Jurnal ini akan membahas tentang bagaimana Karakteristik Konfigurasi Regulasi Pemerintah dalam Menyikapi Penanggulangan Banjir di DKI Jakarta dan peran pemerintah dalam melakukan kewajibannya. Lalu penulisan Jurnal ini berutjuan untuk mengetahui bagaimana regulasi pemerintah yang responsive seharusnya diciptakan. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperhatikan social assessment yang terdiri dari Pertama, indirect social benefits and direct social costs; Kedua, significant uncertainty or risks; Ketigalarge number of beneficiaries and few social cost; dan Keempat targeted assistance. Dalam Jurnal ini, tim penulis menggunakan Pendekatan yuridis normatif.
Hukum Kontrak Dagang Internasional Kedudukan Klausula Arbitrase Terhadap Keabsahan Kontrak Internasional Iswanti Rachmanisa; Rouli Anita Velentina
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13241

Abstract

Klausula arbitrase dalam kontrak dagang internasional memiliki kedudukan yang terpisah dari kontrak utamanya berdasarkan prinsip Separability Clause. Prinsip ini menegaskan bahwa pembatalan kontrak utama tidak serta-merta membatalkan klausula arbitrase, selama klausula tersebut dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum. Melalui Putusan No. 631 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung menegaskan pentingnya penghormatan terhadap forum arbitrase internasional dan memperkuat kepastian hukum bagi para pihak. Penerapan prinsip ini mencerminkan konsistensi Indonesia dalam menjunjung tinggi kebebasan berkontrak serta komitmennya terhadap Konvensi New York Tahun 1958.
Implikasi Penerapan Teori Penemuan Hukum terhadap Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan dalam Praktik Peradilan di Indonesia Irwan Triadi; Azelia Rizki Sarwono
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penerapan teori penemuan hukum terhadap tiga tujuan utama hukum, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam praktik peradilan di Indonesia. Teori penemuan hukum (rechtsvinding) menempatkan hakim tidak sekadar sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penafsir dan pembentuk hukum yang berperan penting dalam mengisi kekosongan, mengatasi ambiguitas, dan menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan kasus (case approach), melalui analisis terhadap bahan hukum primer seperti putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, serta bahan hukum sekunder dari literatur ilmiah terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teori penemuan hukum berimplikasi positif terhadap sistem peradilan di Indonesia. Dalam aspek kepastian hukum, teori ini membantu memberikan kejelasan dan konsistensi dalam penerapan hukum tanpa mengabaikan asas legalitas. Dalam aspek keadilan, teori penemuan hukum memungkinkan hakim mewujudkan keadilan substantif melalui interpretasi yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan konstitusional. Sementara dalam aspek kemanfaatan, teori ini menjadikan hukum lebih fungsional dan adaptif terhadap perubahan masyarakat. Namun, penerapan teori ini juga menuntut kehati-hatian agar kreativitas hakim tidak melampaui batas kewenangan konstitusional. Dengan demikian, keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan menjadi kunci utama dalam mewujudkan praktik peradilan yang progresif dan berkeadilan di Indonesia.
Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu Busran, Busran; Suasa, Suasa; Haryono, Dandan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perhutanan sosial di Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap tujuh informan yang ditentukan secara purposive. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perhutanan sosial belum berjalan efektif. Hambatan utama meliputi lemahnya komunikasi lintas sektor, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, rendahnya komitmen pelaksana, serta belum jelasnya pembagian tugas antarinstansi. Upaya peningkatan koordinasi, kapasitas masyarakat, dan penegakan sanksi menjadi kunci untuk mewujudkan pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Implementasi Restrukturisasi Organisasi Pelayanan Perizinan di Kota Palembang Selvintrin, Selvintrin; Cholidah Utama; Faisol Burlian; KA Bukhori
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13325

Abstract

Restrukturasi organisasi sering kali dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan fungsi dan jalannya organisasi demi terwujudnya pelayanan publik yang efektif akibat dari semakin beragamnya kebutuhan masyarakat di kota Palembang terutama pada bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan maka lembaga pada bidang perizinan yang mengalami perombakan tersebut di mana salah satunya ada pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. Selain itu kemungkinan besar permasalahan tercipta timbul akibat adanya garis konflik banyaknya keragaman organisasi dan peraturan baru yang telah dibentuk diantara organisasi kelembagaan itu sendiri dimana tidak akan berhenti disitu saja sehingga dalam melakukan perubahan organisasi dirasa sangat relatif singkat ini, maka dapat menyebabkan banyaknya pengeluaran anggaran daerah serta jumlah sumber daya manusia yang terbatas dalam menjalankan sistem birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena untuk menggambarkan kelembagaan pemerintah Daerah Kota Palembang dengan diberlakukannya Peraturan Walikota Palembang Nomor 58 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Walikota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang dan terkait dengan formulasi kebijakan mengenai perubahan Organisasi Pelayanan Perizinan dengan kendalanya.Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan metode studi dokumen yang selanjutnya data dikumpulkan lalu dianalisis.
Islamic Ethical Values in Islamic Bank Management: A Literature Analysis of the Concepts of Trust and Justice St. Wijdanah Ram; Jenuri, Jenuri; Muh. Irwin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13331

Abstract

This study examines the ethical foundations of Islamic banking management through the integration of the values ​​of amanah (trust) and 'adl (justice), the main moral pillars of Islam. Despite the rapid growth of the Islamic banking industry, a gap remains between the ideals of Islamic principles and the reality of managerial implementation, where profit-oriented practices often override ethical considerations. Using a qualitative literature research approach, this study systematically reviews the academic literature to explore how the values ​​of amanah (trust) and justice are operationalized within the strategic and managerial frameworks of Islamic banks. The analysis reveals that previous studies tend to discuss these two values ​​separately without highlighting their synergy and interdependence in forming an integrative ethical governance model. Amanah (trust) is embodied in transparency, accountability, and fiduciary responsibility, while justice is reflected in proportional profit sharing, equal treatment, and fair financial inclusion. The integration of these two values ​​within the framework of Sharia governance and stakeholder theory forms a distinctive managerial ethic that distinguishes Islamic banks from conventional systems. This conceptual synthesis provides theoretical contributions to the study of Islamic management as well as practical recommendations for strengthening ethical sustainability in Islamic financial institutions.
Pelanggaran Penggunaan Lampu Strobo dan Rotator oleh Publik Figur: Tinjauan Etika, Regulasi, dan Penegakan Hukum Amalina Hasyyati; Azelia Rizki Sarwono; Slamet Tri Wahyudi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13332

Abstract

Fenomena penggunaan lampu strobo dan rotator secara ilegal oleh artis atau figur publik di wilayah DKI Jakarta menjadi sorotan masyarakat dan aparat penegak hukum. Perangkat yang sejatinya diperuntukkan bagi kendaraan prioritas seperti ambulans, pemadam kebakaran, dan kepolisian ini kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji regulasi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan lampu strobo dan rotator oleh artis, serta menganalisis implikasi etika dan keselamatan audiens. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, melalui analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya, serta praktik yang terjadi dalam masyarakat terutama ketika pelanggaran dilakukan oleh figur publik seperti artis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan strobo dan rotator oleh artis mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan etika sebagai figur publik, serta berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan lain. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan penegakan hukum yang tegas, pengawasan berbasis teknologi, serta edukasi publik mengenai pentingnya etika dan keselamatan dalam berlalu lintas.
Analisis Efektivitas Otomatisasi Tagihan Santri Berbasis Web Terintegrasi WhatsApp Gateway Menggunakan Aplikasi Mumtaz di Pesantren Pagelaran 3 Subang Hidayat, Asep Giman
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13348

Abstract

Pengelolaan administrasi keuangan, khususnya penagihan iuran bulanan (Syahriah) di Pesantren Pagelaran 3 Subang, sebelumnya menghadapi kendala dalam hal efisiensi dan akurasi data. Proses manual yang diterapkan menyebabkan akumulasi tunggakan santri, kesulitan pelacakan riwayat pembayaran, serta keterlambatan penyampaian informasi tagihan kepada wali santri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem otomatisasi tagihan berbasis web yang terintegrasi dengan WhatsApp Gateway menggunakan aplikasi Mumtaz. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan membandingkan alur kerja (workflow) dan data ketepatan pembayaran antara sistem konvensional dan sistem terdigitalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi fitur auto-reminder (pengingat otomatis) melalui WhatsApp mampu meningkatkan respon pembayaran wali santri secara signifikan dan meminimalisir kesalahan manusia (human error) dalam pencatatan keuangan. Selain itu, fitur bukti bayar digital meningkatkan transparansi dan kepercayaan wali santri terhadap institusi. Dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem ini efektif dalam mengoptimalkan manajemen arus kas (cash flow) serta efisiensi waktu kerja bendahara pesantren.
Pengaturan Hukum Terhadap Pelanggaran Kapal Tanpa Awak (Unmanned Surface Vehicles/USVS Atau Autonomous Ships) di Perairan Indonesia dengan Pendekatan Prinsip Responsive Regulation Panjaitan, Pangihutan
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13349

Abstract

Penulisan Tesis ini membahas hadirnya Autonomous Ships di Indonesia merupakan sebuah tantangan sekaligus peluang dalam wilayah laut nasional. Adanya perkembangan teknologi yang melesat harus selalu diimbangi dengan regulasi yang memadai. Beberapa kasus di perairan Indonesia mengenai teknologi Autonomous Ships yang masuk secara ilegal menjadikan ancaman dan belum ada penyelesaiannya serta terdapat kekosonghan hukum dikarenakan Hukum Positif Indonesia belum mengantur terkait Autonomous Ships. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan Autonomous Ships yang ada di Indonesia, bagaimana desain formulasi Autonomous Ships di Indonesia serta menganalisis pengaturan Autonomous Ships menggunakan Teori Hukum Responsif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Indonesia saat ini belum ada pengaturan mengenai Autonomous Ships, sedangkan di Amerika Serikat meskipun belum memiliki peraturan dalam bentuk undang-undang, tetapi memiliki pengaturan administratif dalam lembaga National Oceanic and Atospheric Administration (NOAA) yang berkaca kepada pengalaman serta inisiasi pembahasan UUV secara Internasional. Bentuk formulasi regulasi Autonomous Ships di indonesia dengan membentuk Indonesian Sea and Coast Guard (ISCG) yang dinaungi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dibentuknya formulasi pengaturan Autonomous Ships di Indonesia telah sejalan dengan teori perspektif Hukum Responsif sebagai bentuk respon pemerintah terhadap kepastian hukum masyarakat dalam hadirnya Autonomous Ships kedepannya.
Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Pengelolaan Sarana Prasarana Kelas Digital Berbasis LMS Di MTs Negeri 1 Kota Palembang Fitri, Ida; Else Meina; Afriantoni, Afriantoni; Yulia Tri Samiha
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 1: Desember 2025
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jceki.v5i1.13350

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala madrasah dalam pengelolaan sarana prasarana kelas digital berbasis Learning Management System (LMS) di MTs Negeri 1 Kota Palembang. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap kepala madrasah, wakil bidang sarpras, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif dan transformasional dalam merumuskan visi digital, mengkoordinasikan pengadaan LMS dan perangkat pendukung, serta memastikan pemeliharaan dan evaluasi sarana prasarana secara berkelanjutan. Strategi yang diterapkan meliputi perencanaan berbasis kebutuhan lokal, pemanfaatan dana BOS dan madrasah, serta pelatihan internal bagi guru. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran dan literasi digital tenaga pendidik, yang diatasi melalui kolaborasi eksternal dan penguatan kapasitas SDM. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kebijakan digital madrasah, peningkatan kompetensi kepala madrasah dalam manajemen teknologi, serta alokasi anggaran khusus untuk pengembangan LMS. Sarana pendidikan sangat krusial terhadap mutu pendidikan di MTs N 1 Kota Palembang karena fasilitas yang memadai akan secara langsung mendukung proses belajar mengajar, meningkatkan motivasi dan konsentrasi siswa, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, serta membantu siswa mencapai hasil belajar yang optimal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi madrasah lain dalam mengembangkan kelas digital yang efektif dan berkelanjutan.

Page 26 of 35 | Total Record : 343

 24   25   26   27   28 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue