cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6282211345348
Journal Mail Official
jurnalcendekiailmiah@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Cendekia Ilmiah
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28285271     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. J-CEKI terbit 6 kali dalam setahun atau tiap 2 bulan sekali. J-CEKI menerbitkan artikel bidang Humaniora dan Ilmu Sosial. Humaniora: Bahasa dan Linguistik, Sejarah, Sastra, Seni Pertunjukan, Filsafat, Agama, Seni Rupa. Ilmu Sosial: Ekonomi, Antropologi, Sosiologi, Ilmu Komunikasi, Ilmu Pendidikan, Ilmu Politik, Hukum, Psikologi, Geografi, Studi Budaya dan Etika, Studi Gender dan Seksualitas, Studi Area, Arkeologi, dan bidang terkait lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 3,880 Documents
 376   377   378   379   380 
Teologi Kesehatan dalam Pendidikan Islam: Integrasi Spiritual, Ilmu Kedokteran, dan Kesehatan Masyarakat Mazaat, Syahid Bin
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15398

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep teologi kesehatan dalam perspektif pendidikan Islam melalui integrasi nilai spiritual, ilmu kedokteran, dan kesehatan masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan menelaah berbagai sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam memandang kesehatan sebagai amanah yang harus dijaga secara holistik, mencakup dimensi fisik, mental, sosial, dan spiritual. Integrasi teologi kesehatan dalam pendidikan Islam berperan strategis dalam membentuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup sehat berbasis nilai keagamaan. Oleh karena itu, penguatan paradigma integratif antara spiritualitas dan ilmu kesehatan perlu diinternalisasikan secara sistematis dalam kurikulum dan praktik pendidikan Islam.
Implementasi Norma Internasional mengenai Safety at Sea bagi Awak Kapal Perikanan ke dalam Hukum Nasional Siregar, Emiel Salim; Januardani, Taysa; Ningsih, Nuriani; Setiawan, M. Aldi; Suherman, Jaka Karya
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15408

Abstract

Keselamatan di laut (Safety at Sea) bagi awak kapal perikanan merupakan isu krusial mengingat profesi ini dikategorikan sebagai 3D (Dirty, Dangerous, and Difficult). Secara internasional, standar keselamatan telah diatur melalui instrumen International Maritime Organization (IMO) seperti Cape Town Agreement 2012 dan STCW-F 1995, serta instrumen International Labour Organization (ILO) yakni Konvensi ILO No. 188 (C-188). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana Indonesia telah mengadopsi dan mengimplementasikan norma-norma internasional tersebut ke dalam hukum positif nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi STCW-F 1995 melalui Perpres No. 18 Tahun 2019, harmonisasi aturan terkait kelaiklautan kapal perikanan (sebagaimana standar Cape Town Agreement) masih menghadapi dualisme kewenangan antara Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Implementasi norma keselamatan sering kali terbentur pada kesiapan infrastruktur kapal tradisional dan minimnya pelatihan keselamatan dasar bagi nelayan skala kecil. Oleh karena itu, diperlukan integrasi regulasi yang lebih kuat dan percepatan ratifikasi instrumen kunci lainnya untuk menjamin perlindungan jiwa awak kapal perikanan secara komprehensif.
Pemberdayaan dan Pelatihan sebagai Determinan Kinerja Pegawai pada Balai Pengelolaan Taman Budaya Provinsi Jawa Barat Witriyadi, Yudha; Indah, Dewi Yuliati
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15409

Abstract

Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam mendukung efektivitas organisasi sektor publik, termasuk lembaga pengelolaan budaya. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pemberdayaan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan di Dinas Pengelola Taman Budaya Provinsi Jawa Barat. Pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan verifikatif digunakan. Populasi terdiri dari 98 karyawan, yang semuanya diikutsertakan sebagai responden menggunakan teknik sensus sampling. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda, korelasi berganda, dan koefisien determinasi. Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan dan pelatihan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan, kedua variabel tersebut menjelaskan 60,5% varians dalam kinerja karyawan. Secara parsial, pemberdayaan menunjukkan pengaruh yang lebih dominan terhadap kinerja dibandingkan pelatihan, dengan nilai kontribusi masing-masing sebesar 36,11% dan 24,39%. Koefisien korelasi berganda sebesar 0,778 menunjukkan hubungan yang kuat antara pemberdayaan, pelatihan, dan kinerja karyawan. Temuan ini menyoroti pentingnya penguatan strategi pemberdayaan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan di organisasi sektor publik.
Implementasi Penggunaan Media Pembelajaran Digital Berbasis Gamifikasi dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Aisyaroh, Alit Magdalenna; Adiputra, Sofwan; Badrun, M.
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15410

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi media pembelajaran digital berbasis gamifikasi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa di SMP Muhammadiyah Banyuwangi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan gamifikasi melalui platform digital seperti Quizizz dan Kahoot mampu meningkatkan motivasi belajar siswa secara signifikan. Proses implementasi dilakukan secara sistematis melalui empat tahapan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan, guru merancang pembelajaran dengan memanfaatkan elemen permainan seperti poin, tantangan, dan lencana untuk meningkatkan perhatian dan keterlibatan siswa. Tahap pengorganisasian menunjukkan bahwa pengelolaan peran, waktu, dan sumber daya yang efektif mendukung keberhasilan pembelajaran digital. Pelaksanaan pembelajaran berbasis gamifikasi terbukti meningkatkan partisipasi, antusiasme, serta interaksi dan kolaborasi antarsiswa. Evaluasi pembelajaran menunjukkan peningkatan motivasi intrinsik dan ekstrinsik siswa, yang tercermin dari semangat belajar, partisipasi aktif, dan keterlibatan emosional. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung berupa kreativitas guru, dukungan siswa, serta fitur umpan balik dan sistem penghargaan pada platform gamifikasi, sementara kendala meliputi keterbatasan jaringan internet dan perbedaan kemampuan digital guru. Meskipun memiliki keterbatasan pada cakupan dan pendekatan penelitian, temuan ini menunjukkan bahwa media pembelajaran digital berbasis gamifikasi efektif dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dan relevan diterapkan dalam konteks transformasi pendidikan digital.
Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Pengganti Pidana dalam Sektor Perikanan Pasca UU Cipta Kerja Siregar, Emiel Salim; Mayori, Ike Nindya; Rafina Azmi, Dinda; Ananda Nasution, Huzeilia; Nasution, Gusnaila; Iif Azmi, Khairil
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15412

Abstract

Perubahan kebijakan hukum perikanan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa pergeseran fundamental dalam sistem penegakan hukum, khususnya dari dominasi sanksi pidana menuju sanksi administratif sebagai instrumen utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi hukum pengaturan sanksi administratif pengganti pidana dalam sektor perikanan serta menilai efektivitasnya dalam memberikan efek jera dan melindungi keberlanjutan sumber daya perikanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dengan menelaah Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksana seperti PP Nomor 27 Tahun 2021 dan Permen KP Nomor 31 Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium melalui sanksi administratif memang memberikan efisiensi prosedural dan berorientasi pada pemulihan ekonomi negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak, namun efektivitasnya dalam menimbulkan efek jera masih lemah. Denda administratif berpotensi dipersepsikan sebagai biaya operasional oleh pelaku usaha perikanan skala besar, sehingga tidak secara signifikan mengubah perilaku pelanggaran, khususnya praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. Oleh karena itu, artikel ini menegaskan bahwa sanksi administratif belum dapat sepenuhnya menggantikan peran sanksi pidana dalam menjaga wibawa hukum dan keadilan ekologis, sehingga diperlukan penerapan sanksi yang proporsional, progresif, serta tetap mempertahankan ancaman pidana bagi pelanggaran berat atau berulang.
Kepastian Hukum Mengenai Status Hukum "Rumpon" Sebagai Alat Bantu Penangkapan Ikan Dalam Peraturan Perundang - Undangan Siregar, Emiel Salim; Mudthia Rizma, Widdi; Faradilla, Natasya; Alvira, Alvira; Aidia Syahputri, Rahmi; Saskia Putri, Elya
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15427

Abstract

Penggunaan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon (Fish Aggregating Devices) di perairan Indonesia telah memicu kompleksitas hukum antara modernisasi perikanan dan potensi konflik pemanfaatan ruang laut. Secara normatif, rumpon diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021. Namun, status hukum rumpon sering kali memicu perdebatan mengenai hak kepemilikan privat di atas rezim laut yang bersifat open access atau dikuasai negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum terkait status rumpon, perizinan, dan implikasi hukumnya terhadap konflik nelayan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah menetapkan kewajiban Surat Izin Penempatan Rumpon (SIPR), masih terdapat kabut normatif mengenai hak eksklusivitas pemanfaatan ikan di sekitar rumpon yang kerap diklaim sebagai "milik" pemasang rumpon. Hal ini memicu konflik horizontal antar nelayan. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan penegakan hukum administratif dan pidana terhadap rumpon ilegal serta pemahaman hukum bahwa pemasangan rumpon tidak melahirkan hak kepemilikan atas wilayah perairan.
Dinamika Hukum Acara Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Fazri, Rizki; Ramadhan, Rahul; Natasya, Azharin; Mahendra, Aji ikram; Aulia, Muhammad Ferdi
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15459

Abstract

Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai penjaga konstitusi sekaligus pelindung hak konstitusional warga negara. Perkembangan hukum acara Mahkamah Konstitusi menunjukkan dinamika yang signifikan seiring dengan meningkatnya kompleksitas perkara dan tuntutan keadilan konstitusional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum acara Mahkamah Konstitusi sebagai instrumen perlindungan hak konstitusional warga negara serta implikasinya terhadap akses keadilan konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif dan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum acara Mahkamah Konstitusi bersifat dinamis dan progresif, tercermin dari fleksibilitas prosedural, pengembangan prinsip peradilan konstitusional, serta peran aktif hakim konstitusi dalam menafsirkan hukum demi perlindungan hak konstitusional warga negara. Namun demikian, dinamika tersebut masih menghadapi tantangan berupa ketidakseragaman penerapan prosedur dan keterbatasan pengaturan normatif. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan dan pembaruan hukum acara Mahkamah Konstitusi secara komprehensif guna meningkatkan kepastian hukum, konsistensi putusan, dan efektivitas perlindungan hak konstitusional warga negara
Analisis Normatif Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) Berbasis Kuota Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Siregar, Emiel Salim; Rangkuti, Ratu Emanda; Khadafi, Muhammad; Nasution, Zulham Ramanda; Andira, Tri Ayu; Aqila, Silvana Bela
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15470

Abstract

Artikel ini menganalisis kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota sebagaimana diatur dalam PP No. 11 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi hukum pembagian kuota penangkapan ikan serta uji kesesuaiannya dengan prinsip “Hak Menguasai Negara” dan asas “sebesar-besar kemakmuran rakyat” dalam Pasal 33 UUD 1945. Hasil analisis menunjukkan bahwa PIT dirancang untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan melalui pengaturan zona, alokasi kuota industri, kuota nelayan lokal, dan kuota non-komersial. Namun, mekanisme pemberian akses melalui lelang atau kerja sama dengan korporasi membuka ruang terjadinya privatisasi akses laut yang dapat menggeser kendali negara dan mengurangi ruang hidup nelayan tradisional. Dengan meninjau lima dimensi Hak Menguasai Negara yang dirumuskan Mahkamah Konstitusi—mengatur, mengurus, mengawasi, mengelola, dan kebijakan—dapat disimpulkan bahwa kebijakan PIT hanya dapat dianggap konstitusional apabila negara mempertahankan kontrol penuh serta memastikan perlindungan prioritas bagi nelayan kecil. Tanpa proteksi tersebut, alokasi kuota yang didominasi pemodal besar berpotensi bertentangan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan tujuan kemakmuran rakyat.
Pengaruh Model Pembelajaran Missouri Mathematics Project (MMP) Berbantuan Powerpoint Terhadap Hasil Belajar Siswa SMPI Nurush Shobah Mumbulsari Rahmawati, Sindi; Al'ayubi, Sholahudin; Siskawati, Fury Styo
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan model pembelajaran berbantuan PowerPoint terhadap hasil belajar siswa kelas VIII SMPI Nurush Shobah pada materi peluang empirik dan peluang teoritik. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran berbantuan PowerPoint memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Media PowerPoint mampu meningkatkan ketertarikan, pemahaman, serta keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran matematika. Oleh karena itu, diperlukan kesiapan siswa sebelum pembelajaran, kreativitas guru dalam memilih dan menerapkan model serta media pembelajaran, serta dukungan sekolah dalam memfasilitasi inovasi pembelajaran dan memberikan perhatian khusus kepada siswa yang memiliki minat belajar rendah.
Implementasi Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Destinasi Wisata Riam Bidarari Mustika, Evaliany; Huda, Rahmatul; Hulaify, Akhmad
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15487

Abstract

Pariwisata halal merupakan konsep layanan yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip syariah, meliputi penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, serta pengaturan layanan yang memperhatikan aspek kesopanan. Di Indonesia, implementasi pariwisata halal mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 108 Tahun 2016 sebagai pedoman normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pariwisata halal serta implementasi prinsip hukum ekonomi syariah pada destinasi wisata Bidadari Riam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pengelola wisata, pengunjung, dan pelaku usaha. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk menilai kesesuaian praktik dengan ketentuan normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata halal di destinasi Bidadari Riam mengalami peningkatan melalui pembangunan fasilitas pendukung serta penerapan sertifikasi halal oleh pelaku usaha. Selain itu, implementasi prinsip hukum ekonomi syariah telah mencakup beberapa aspek utama, seperti ketentuan para pihak dan akad, pengaturan bagi wisatawan, pengelolaan destinasi, serta peran pemandu wisata berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun terdapat perkembangan yang positif, penguatan fasilitas, kelembagaan, dan konsistensi implementasi prinsip syariah masih diperlukan guna meningkatkan daya saing dan keberlanjutan pariwisata halal.

Page 378 of 388 | Total Record : 3880

 376   377   378   379   380 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue