cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Ulil Albab Al Umar
Contact Email
ahmadulil.asfebi@gmail.com
Phone
+6287831398687
Journal Mail Official
peshum.jurnal@gmail.com
Editorial Address
Slendro rt 02/01,gesi,sragen
Location
Kab. sragen,
Jawa tengah
INDONESIA
PESHUM
Published by CV ULIL ALBAB CORP
ISSN : -     EISSN : 28288017     DOI : 10.56799
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Education Social Sciences
PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora diterbitkan oleh CV. ULIL ALBAB CORP. PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora menerbitkan artikel bidang: (1) Pendidikan: Pendidikan dan Pembelajaran, Pendidikan Karakter, Pendidikan Inklusi, Kurikulum Pendidikan. (2) Sosial: Ekonomi, Sosiologi, Psikologi, Sosial, Budaya, Antropologi. (3) Humaniora: Sastra, Sejarah, Bahasa, Seni, Filsafat, Agama, Hukum. PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Humaniora terbit setiap 6 kali dalam setahun.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 2,002 Documents
 197   198   199   200   201 
Analisis Penguatan Kompetensi Sosial dan Kepribadian Guru Sejarah SMA Bersertifikat Pendidik di Kota Palangka Raya Endar Priyo Sulistiyo
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15602

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya penguatan kompetensi sosial dan kepribadian guru sejarah SMA pasca-sertifikasi pendidik, meskipun sertifikasi dirancang sebagai instrumen peningkatan profesionalisme guru. Dalam praktiknya, sertifikasi lebih banyak berdampak pada aspek administratif dan pedagogik, sementara dimensi sosial dan kepribadian berkembang secara tidak merata. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada analisis penguatan kompetensi sosial dan kepribadian guru sejarah SMA bersertifikat pendidik di Kota Palangka Raya, termasuk faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penguatannya. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh pemahaman komprehensif mengenai penguatan kompetensi sosial dan kepribadian guru sejarah serta faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri di Kota Palangka Raya. Informan penelitian terdiri atas 16 guru sejarah bersertifikat pendidik serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan menggunakan pedoman wawancara dan lembar observasi. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan metode, member checking, serta audit trail. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi pendidik berperan sebagai pemicu awal kesadaran guru sejarah terhadap pentingnya kompetensi sosial dan kepribadian, yang tercermin dalam komunikasi yang lebih dialogis, empatik, dan reflektif. Penguatan dilakukan secara informal serta tidak ada pelatihan khusu terkait penguatan kompetensi sosial dan kepribadian. Penguatan kompetensi tersebut belum berlangsung secara sistematis dan berkelanjutan. Faktor pendukung meliputi kesadaran reflektif guru, dukungan sekolah, dan forum MGMP, sedangkan faktor penghambat mencakup beban administratif, tekanan ekspektasi publik, kesenjangan generasi siswa, serta keterbatasan pembinaan lanjutan pasca-sertifikasi.
Peran Sentra Wahana Kekayaan Intelektual dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual (Hak Paten) pada Perguruan Tinggi Vokasi Rachmat Arnanda; Dhea Tisane Ardhan; Ratna Khoirunnisa; Ifa Saidatuningtyas; Agnes Fitryantica
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15794

Abstract

Perlidungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hal penting untuk melindungi kekayaan intektual (KI) seseorang. Oleh sebab itu, perlindungan HKI dimasukkan dalam kesepakatan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) yang dikenal dengan Trade Related Aspects of Intellectual Property Right (TRIPs Agreement). Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) sebagai salah satu perguruan tinggi klatser utama telah memiliki Wahana HKI yang dikenal dengan nama Wahana HKI, berdirinya Wahana HKI membuat PNJ sebagai lembaga diperlukan komitmennya untuk memfasilitasi berjalannya Wahana HKI untuk melakukan proses perolehan HKI atas berbagai potensi yang dimiliki sangat diperlukan. Dengan kata lain, perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual mutlak harus didukung, difasilitasi, dan dipermudah oleh semua pihak. Hal ini penting untuk dilakukan karena kekayaan intelektual (intellectual property) memiliki nilai-nilai moral (moral values) dan ekonomi (economic values). Jurusan Teknik Mesin merupakan salah satu jurusan yang beberapa tenaga pendidiknya mendapatkan dana hibah untuk menghasilkan riset dan inovasi, berdasarkan hasil riset terdapat 17 hasil riset yang telah didaftarkan paten melalui Wahana HKI. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana peran Wahana HKI dalam memberikan perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang ada pada Jurusan Teknik Mesin PNJ. Metode kualitatif digunakan sesuai dengan kebutuhan peneliti, dimana penelitian dirancang melalui variasi tidak terlalu rumit dengan kedalaman bahasan yang tidak terbatas. Penelitian akan dikelompokan menjadi tiga tahapan yaitu tahapan pra pendahuluan, tahapan lapangan dan tahapan pengolahan data. Proses pengambilan data yang digunakan adalah wawancara dengan narasumber yang dipilih dan focus group.
Integrasi Pendidikan Agama Islam dalam Hubungan Industrial: Penguatan Etika Kerja Islami di Era Transformasi Industri Salam, Zidni Daris; Nursyam, Nursyam; Cholil, Mufida
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.15878

Abstract

Penelitian ini mengkaji integrasi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam hubungan industrial sebagai ikhtiar memperkuat etika kerja Islami di tengah transformasi industri 4.0 yang ditandai meningkatnya konflik industrial dan melemahnya moralitas kerja. Studi ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Analisis difokuskan pada relevansi nilai-nilai kunci PAI—amanah, musyawarah (syura), keadilan (‘adl), dan ukhuwwah—dengan prinsip hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan. Hasil kajian menunjukkan, pertama, PAI menyediakan kerangka normatif yang komprehensif untuk membentuk karakter pekerja dan pengusaha yang bermartabat, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kemaslahatan. Kedua, nilai-nilai Islam berpotensi diintegrasikan secara operasional ke dalam instrumen dan kelembagaan hubungan industrial, seperti Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit, dan Tripartit. Ketiga, integrasi tersebut berimplikasi pada penguatan budaya kerja, peningkatan produktivitas, dan pencegahan konflik kerja. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan kurikulum PAI pada pendidikan vokasi dan perguruan tinggi melalui modul hubungan industrial berbasis nilai Islam.
Rekonstruksi Perlindungan Whistleblower Narkotika Berbasis Maqāṣid al-Sharī‘ah dalam Perspektif Negara Hukum Dirwansyah, Dirwansyah; Muhamad Harun; K.A. Bukhori
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16008

Abstract

This study analyzes the legal protection for whistleblowers in narcotics criminal cases in Indonesia through the perspective of Islamic Constitutional Law (Siyāsah Shar‘iyyah) and the theory of maqāṣid al-sharī‘ah. As an extraordinary crime, narcotics require active public participation, yet whistleblowers often face significant legal and physical risks. This normative legal research uses a statutory and conceptual approach to evaluate Law No. 35 of 2009 on Narcotics, Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, and the 1945 Constitution. The results indicate a normative vacuum and regulatory fragmentation that fail to provide absolute immunity for whistleblowers. From an Islamic perspective, protecting whistleblowers is a constitutional-theological obligation to safeguard the five essential elements (al-darūriyyāt al-khamsah), particularly hifẓ al-nafs (protection of life) and hifẓ al-‘aql (protection of intellect). This study proposes a legal reconstruction that integrates constitutional principles with maqāṣid al-sharī‘ah to ensure comprehensive protection and legal certainty for those reporting narcotics crimes.
Analisis Yuridis Temuan Insidental dalam Praktik Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Ade Rachmad Hidayat; Arne Huzaimah; K.A. Bukhori
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16009

Abstract

This study examines the normative construction of the Indonesian Corruption Eradication Commission's (KPK) wiretapping authority, specifically concerning "wiretapping beyond the main case" or incidental findings. The analysis focuses on the tension between KPK's extraordinary powers in combating corruption and the constitutionally guaranteed right to privacy. Using a normative legal research approach, this study evaluates the conformity of extended wiretapping practices with human rights limitation principles, including legality, necessity, proportionality, and due process of law. Findings reveal normative ambiguity in existing regulations, which could lead to broad discretion and potential violations of constitutional rights. The research proposes an ideal formulation for wiretapping authority limits, emphasizing strict subject and object restrictions, judicial authorization, time limitations, and independent oversight. This framework aims to achieve a balance between effective corruption eradication and the protection of human rights within a democratic rule of law.
Pengaruh Motivasi, Iklim Kerja, dan Kepemimpinan Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Guru SD Kecamatan Mesuji OKI Tyagita Manggiasih Windari; Tri Widayatsih; Suherman, Suherman
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16012

Abstract

This study aims to determine the influence of teacher work motivation, work climate, and principal leadership on the performance of public elementary school teachers in Mesuji District, Ogan Komering Ilir Regency. The type of research used in this study is descriptive research, namely research that aims to describe or explain something according to reality. The approach used in this study is quantitative, namely research that focuses more on the accuracy of the description of each variable and the accuracy of the influence between one variable and another. This research was conducted in Mesuji District, Ogan Komering Ilir Regency, with the subjects of this research being teachers of Public Elementary Schools conducted in Mesuji District, Ogan Komering Ilir Regency with a sample size of 63 respondents. The data used were data from questionnaires and interviews. For the questionnaire instrument trial, a trial was conducted on teachers at four schools in Mesuji District: SDN 1 Pematang Panggang, SDN 2 Pematang Panggang, SDN 1 Sido Basuki, and SDN 1 Pematang Bongor. The validity and reliability were then analyzed using the Statistics Product and Service Solution (SPSS) version 17.0 application. From the multiple linear regression test using the SPSS version 17.0 application on the questionnaire results, it was found that there was a positive relationship between the independent variables, namely work motivation, work climate, principal leadership, and the performance of state elementary school teachers in Mesuji District, Ogan Komering Ilir Regency. The results of the determination coefficient test show that teacher performance can be explained by the variables of teacher work motivation (X1), work climate (X2) and principal leadership (X3) by 65.6%. While the remaining 34.4% of teacher performance (Y) can be explained by other variables that are not studied. As a conclusion of this study is that there is a significant positive influence between teacher work motivation, work climate and principal leadership on teacher performance in the teaching and learning process at Public Elementary Schools in Mesuji District, Ogan Komering Ilir Regency.
Pengaruh Manajemen Praktik Kerja Lapangan dan Bursa Kerja terhadap Kesiapan Kerja Siswa SMK Bangka Barat Rina Maya Sari; Syarwani Ahmad; Nurlina, Nurlina
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16013

Abstract

This study aims to analyze the influence of Field Work Practice (PKL) management and Special Job Exchange (BKK) management on the work readiness of vocational high school students in West Bangka Regency. This research employed a quantitative approach using a survey method. The population consisted of twelfth-grade vocational high school students in West Bangka Regency, with samples determined through proportional random sampling. The research instrument was a questionnaire that had been tested for validity and reliability. Data were analyzed using multiple linear regression to determine both partial and simultaneous effects among variables. The results indicate that PKL management has a positive and significant effect on students’ work readiness. Likewise, BKK management also shows a positive and significant influence on work readiness. Simultaneously, both variables significantly contribute to improving students’ readiness to enter the workforce. Effective PKL management, including proper planning, implementation, and evaluation, along with well-managed BKK services that provide job information and employment access, enhances students’ competencies, professional attitudes, and self-confidence. Therefore, optimizing PKL and BKK management is an important strategy to improve the quality of vocational high school graduates who are ready for employment.
Tinjauan Yuridis Kepemilikan Tanah Tanpa Adanya Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria Radian, Muhammad Luthfi; Dian Utari; Rezki Baskoro
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16032

Abstract

Indonesia Memiliki tanah yang sangat subur, sumber daya alamnya yang melimpah, dan letaknya yang strategis semakin menambah nilai tambah bagi negara ini. Menyadari betapa pentingnya kebutuhan manusia akan tanah, sangatlah penting untuk memiliki sertifikat tanah sebagai landasan hukum yang kuat, juga sebagai jaminan atas kepastian hukum. Walaupun Sertifikat hak milik atas tanah sangatlah penting, akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyakarat yang belum mendaftarkan tanahnya atau belum bersertifikat. Maka dari itu Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan juga untuk memahami mengenai dampak hukum yang timbul akibat kepemilikan tanah tanpa sertifikat resmi selain itu. Penelitian ini menggunakan metode empiris yuridis. Data dikumpulkan dengan wawancara serta bahan bahan hukum seperti peraturan perundang undangan, peraturan pemerintah. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis kebijakan yang relevan dengan tanah tanpa sertifikat. Penelitian ini menemukan bahwa pendaftaran tanah adalah kewajiban hukum. Tanah yang tidak memiliki sertifikat tidak memberikan kepastian hukum kepada pemilik dan dapat menyebabkan sengketa di masa depan. Oleh karena itu, untuk memastikan status hukum kepemilikan tanah, masyarakat dianjurkan untuk segera mendaftarkan tanah mereka.
Kajian Yuridis Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Pasca Pembaharuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Fatih, Chairul Rachman
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16047

Abstract

Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang awalnya berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”, berubah menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Permasalahannya adalah 1) Bagaimana ratio legis lahirnya rumusan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden dan 2) Apakah Presiden dan Wakil Presiden yang sudah pernah menjabat sebelumnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang berbeda dalam Pemilu 2024? Metode dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum kajian yuridis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, penarikan kesimpulan menggunakan logika menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perubahan ini didasarkan pada norma Pasal 7 UUD 1945 sebelum perubahan tidak memiliki kepastian hukum dan multi tafsir dan 2) Pemilu Presiden pada tahun 2024 yang akan datang dipastikan hanya akan diikuti oleh orang-orang yang belum pernah memegang jabatan Presiden dan Presiden sebanyak dua kali, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
Analisis Yuridis Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 dalam Penyelesaian Polemik Royalti Musik di Ruang Publik Dian Utari; Muhammad Luthfi Radian; Deby Christiana
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v5i3.16050

Abstract

Industri musik merupakan bagian penting dari sektor ekonomi kreatif yang memberikan kontribusi ekonomi sekaligus berkaitan dengan perlindungan hak kekayaan intelektual para pencipta. Pemanfaatan karya musik di ruang publik seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban pembayaran royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Dalam praktiknya, mekanisme penarikan royalti musik masih menimbulkan polemik, terutama terkait transparansi pengelolaan royalti, mekanisme pembayaran, serta kewenangan lembaga pengelola. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penarikan royalti musik di ruang publik serta menilai keselarasan norma antara Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenkumham Nomor 27 Tahun 2025 memperkuat tata kelola pengelolaan royalti melalui peningkatan transparansi lembaga manajemen kolektif, pembatasan biaya operasional, serta pengembangan sistem digital Pusat Data Lagu dan Musik. Regulasi ini telah sejalan dengan kerangka hukum hak cipta di Indonesia, namun efektivitasnya tetap bergantung pada implementasi kebijakan, transparansi distribusi royalti, serta peningkatan pemahaman hukum para pengguna karya musik di ruang publik.

Page 199 of 201 | Total Record : 2002

 197   198   199   200   201 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 3: April 2026 Vol. 5 No. 2: Februari 2026 Vol. 5 No. 1: Desember 2025 Vol. 4 No. 6: Oktober 2025 Vol. 4 No. 5: Agustus 2025 Vol. 4 No. 4: Juni 2025 Vol. 4 No. 3: April 2025 Vol. 4 No. 2: Februari 2025 Vol. 4 No. 1: Desember 2024 Vol. 3 No. 6: Oktober 2024 Vol. 3 No. 5: Agustus 2024 Vol. 3 No. 4: Juni 2024 Vol. 3 No. 3: April 2024 Vol. 3 No. 2: Februari 2024 Vol. 3 No. 1: Desember 2023 Vol. 2 No. 6: Oktober 2023 Vol. 2 No. 5: Agustus 2023 Vol. 2 No. 4: Juni 2023 Vol. 2 No. 3: April 2023 Vol. 2 No. 2: Februari 2023 Vol. 2 No. 1: Desember 2022 Vol. 1 No. 6: Oktober 2022 Vol. 1 No. 5: Agustus 2022 Vol. 1 No. 4: Juni 2022 Vol. 1 No. 3: April 2022 Vol. 1 No. 2: Februari 2022 Vol. 1 No. 1: Desember 2021 More Issue