cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Haris Munandar
Contact Email
harismunandar@gmail.com
Phone
+6221-52921242
Journal Mail Official
legislasi@yahoo.com
Editorial Address
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Jakarta Selatan Jakarta - Indonesia
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Legislasi Indonesia
Published by Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham RI
ISSN : 02161338     EISSN : 25795562     DOI : https://doi.org/10.54629/jli.v17i4
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Legislasi Indonesia merupakan jurnal ilmiah yang memuat artikel-artikel hasil penelitian, kajian dan pemikiran dalam bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dikelola dan diterbitkan oleh Direktorat Pengundangan, Penerjemahan, dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Diterbitkan empat kali dalam setahun yaitu bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Jurnal Legislasi Indonesia diharapkan menjadi salah satu media untuk mempublikasikan pemikiran dari para praktisi perundang-undangan dan hukum, para fungsional perancang peraturan perundang-undangan di seluruh kementerian atau lembaga non kementerian maupun yang menaruh perhatian terhadap isu-isu legislasi di Indonesia. Jurnal Legislasi Indonesia (Volume 1) diterbitkan Tahun 2004 berbentuk Media Cetak. Bulan April 2017 Jurnal Legislasi Indonesia mendapatkan ISSN Elektronik dari LIPI (ISSN : 2579-5562/ONLINE) dan mulai bulan Januari Tahun 2018 Jurnal Legislasi Indonesia dipublikasikan melalui elektronik.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 560 Documents
 10   11   12   13   14 
Mengeksplorasi Krisis Kebijakan dan Perlindungan Bagi Anak-Anak Terhadap Sexual Grooming Di Ruang Maya Saputra, Dandi Ditia; Rifqi Noval, Sayid Mohammad; Jamaludin, Ahmad
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i2.1058

Abstract

Pesatnya perkembangan internet yang sejalan dengan pertumbuhan penggunannya, hingga mengakibatkan meningkatnya kerentanan terhadap anak. Para pelaku kekerasan seskual kian beradaptasi dengan kemudahan yang diberikan internet guna mengeksploitasi kerentanan anak, sehingga menghasilkan modus operandi baru yang dapat disebut sebagai sexual grooming. Maka, penelitian ini berupaya melihat seberapa besar dampak yang sedemikian rupa diakibatkan oleh sexual grooming dari ketiadaan peraturan yang memadai, serta menemukan alternatif kebijakan yang dapat mencegah kekerasan seksual dengan mengkriminalisasi sexual grooming. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang juga bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, kerentanan anak terhadap kekerasan seksual yang dilakukan secara daring meningkat seiring dengan masifnya penggunaan internet, yang mengakibatkan para pelaku beradaptasi dengan internet untuk melakukan kekerasan seksual guna menghindari penolakan dan pengungkapan. Kedua, sampai saat ini, hukum positif Indonesia masih belum mampu mendefiniskan serta melarang sexual grooming untuk mencegah kekerasan seksual, Indonesia hanya memiliki aturan yang melarang dan meminta pertanggugjawaban pelaku atas akibat dari sexual grooming.
KEPEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERDOMISILI DI INDONESIA Sumanto, Listyowati
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v14i4.127

Abstract

Hukum Tanah Indonesia sangat berbeda dengan hukum yang berlaku di berbagai negara lain. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria adalah undang-undang pokok yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah, yang menetapkan beberapa jenis hak atas tanah untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan tujuan peruntukkannya. Makalah ini memberikan gambaran umum tentang hal-hal penting yang berkaitan dengan kepemilikan tanah di Indonesia. Hanya warga negara Indonesia yang diperbolehkan memiliki tanah Hak Milik. Kepemilikan properti orang asing merupakan isu yang menarik. Pembatasan untuk pembeli hunian oleh orang asing juga ditinjau. Indonesia dan banyak negara memiliki batasan kepemilikan asing atas properti di wilayahnya. Orang asing yang ingin menggunakan atau membeli tanah, rumah atau apartemen untuk keperluan apapun perlu mengetahui fakta ini.  
BEBERAPA CATATAN TENTANG LAHIR DAN KINERJA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN INDONESIA Aziz, HM
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v6i3.327

Abstract

Judicial review was actually initiated by Muhammad YaminBPUPKI Meeting in 1945 but was not accepted. Judicial reviewis one of the authorities of the Constitutional Court (MK), theidea can be considered as the forerunner of the Court. In 1949KRIS established a place for judicial review in the form ofconstitutional review of legislation, local levels of the stateconstitution, while the Federal law can not be contested, andcontinued in the 1950 Constitution, as a reflection of the system/ understanding of parliamentary supremacy. The idearesurfaced at the end of the Old Order government but in theform of legislative review/political review of the MPRS, but MPRSfailed to make it happen. It was not until the reform era in the2000 legislative review manifested through TAP MPR No. III/MPR/2000, then with the establishment of the ConstitutionalCourt on the 1945 changes in 2001-2002 have a concrete formand translated into Law Number 24 Year 2003 concerning theConstitutional Court. In a short time the Court as one of theprincipals of judicial power grows and develops into adistinguished institution and the state can resolve the politicalissues and constitutional law including dispute resolution interstate authority, disputes the general election (legislative andpresidential election/vice president), and testing legislationrelative decision acceptable to all parties to the dispute, becauseit is considered quite fair and balanced, and does not causesocial and political upheavals in society. Also related to therespect, protection and enforcement of human rights is a basicright for citizens, among other things during to sham deathpolitically and civil.
Peran Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam Mendukung Penyesuaian Kebijakan Hukum di Daerah Salamat, Yusuf
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v21i3.1190

Abstract

AbstrakSalah satu kunci Pemerintah dalam mendukung penyebarluasan selain sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 88 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta dengan perubahannya, namun dalam kajian penulis mendapati bahwa substansi pengaturan dalam beberapa Pasal di dalam Keputusan Presiden tersebut sudah tidak sesuai  dengan kebutuhan hukum saat ini, mengingat keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, sehingga dengan kewenangannya Keputusan Presiden tersebut perlu untuk di evaluasi dan disesuaikan kembali dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga berdampak pada positif bagi Pemerintah di Daerah dalam kewajiban mendukung sosialisasi dimaksud. Dan dalam penulisan ini penulis juga mengkaji keterkaitan Satgas dengan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam hal ihwal kegentingan memaksa dan melihat dalam upaya pemerintah di daerah pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode penulisan secara normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. 
KEKUATAN PEMBUKTIAN PEMERIKSAAN SETEMPAT (GERECHTELIJKE PLAATSOPNEMING) DALAM PEMERIKSAAN SENGKETA PERDATA Ambarita, Marselinus
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v18i3.744

Abstract

The local examination (gerechtelijke plaatsopneming) is a medium which is provided by the laws and regulations for the judge or the judge panel to clarity a fact or object that is being disputed, in which the local examination or the trial which is conducted by the judge or the judge panel at the object’s spot where is being disputed. The local examination it self is regulated in the Article 153 HIR/Article 180 RBg and also in the circular letter of Indonesia Supreme Court (Surat Edaran Mahkamah Agung/SEMA RI) Number 7 of 2001 on The Local Examination. The local examination has a function to match the plaintiff’s postulates of private lawsuit about the dispute’s object of the private lawsuit which is area just for the land dispute, such as the surface measure, position by mentioning its details as roads, village, sub districts, and then it borders with whose properties. The matters are pointed to ease the judge or the judge panel in deciding the judge decision whether the private lawsuit could be granted or rejected, or whether the private lawsuit itself is obscuur lebel (unclear) so that it is unacceptable.
PENYEDERHANAAN PARTAI DALAM SISTEM MULTIPARTAI: TIDAK KONSISTEN Abidin, Zainal
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v5i1.291

Abstract

.
HUKUMAN MATI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA (DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF) (THE DEATH PENALTY FOR PREPARATORS OF THE NARCOTICS CRIME ON LAW AND HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE (IN A JURIDICAL NORMATIVE REVIEW)) Permaqi, Farhan
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v12i4.419

Abstract

Hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika merupakan salah satu hukuman yangselama ini di tentang oleh berbagai negara di dunia internasional khususnya di negaraIndonesia, begitu besar reaksi masyarakat, bangsa, dan negara bahkan dunia internasionaldalam menanggapi dan mengintervensi terhadap penjatuhan sanksi hukuman mati tersebutdengan berbagai alasan dasar bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukuman yangsangat kejam, sadis dan tidak bermartabat.
PEMBATALAN AKTA PERJANJIAN IKATAN JUAL BELI TANAH KAVLING TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN NOMOR: 535/PDT.G/2015/PN.SBY Sujono, Imam
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v17i4.603

Abstract

Abstrak Objek pembahasan dalam Tinjauan Yuridis ini adalah Putusan Nomor : 535/Pdt.G/2015/PN.SBY dalam perkara sengketa Pembatalan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli No. 33 yang dibuat dihadapan Notaris Wahyudi, SH, tertanggal 15 Februari 2012 setelah Ronawati Wongso sebagai pembeli tanah kavling melunasi pembayaran atas pembelian tanah kavling kepada PT. Darmo Green Land sebagai penjual tanah kavling. Penulisan Tinjauan Yuridis putusan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan kepada norma yuridis hukum atas objek yang diteliti mulai duduk perkara sengketa, fakta hukum, pertimbangan majelis hakim sampai dijatuhkan  putusan terhadap perkara Pembatalan Akta Perjanjian lkatan Jual Beli. Tinjauan Yuridis  ini  menekankan bahwa salah satu tugas utama pengadilan yaitu membuat putusan atas sebuah perselisihan yang memberi kemanfaatan terhadap kedua pihak yang berselisih. Putusan yang dijatuhkan idealnya dapat memberikan kemanfaatan secara positif, agar  putusan yang dibuat oleh pengadilan mampu menjadi sebuah putusan yang berwibawa dan bijaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim sangat cermat dan berhati-hati dalam mengambil pertimbangan hukum. Sehingga, putusannya mencerminkan keadilan dan bersesuaian dengan norma hukum yang ada. Kata kunci : Pembatalan Perjanjian, Akta Perjanjian, Ikatan Jual Beli, Jual Beli Tanah Kavling, Tinjauan Yuridis Putusan  Absract The object of discussion in this Juridical Review is Decision Number: 535 / Pdt.G / 2015 / PN.SBY in the case of dispute Cancellation of Purchase Agreement No. 33 that was made in front of Wahyudi, SH, as Notary dated February 15, 2012 after Ronawati Wongso as the buyer of land plots settled payment for the purchase of land plots to PT. Darmo Green Land as a seller of land plots. Writing the Judicial Review this ruling uses the method of normative legal research based on the legal juridical norms of the object under study, starting to sit on disputes, legal facts, judges' deliberations until a verdict is handed down on the case of cancellation of the Deed of Sale Agreement. This Juridical Review emphasizes that one of the main tasks of the court is to make a decision on a dispute that benefits both parties. Decisions handed down should ideally be of positive benefit, so that decisions made by the court are capable of being authoritative and wise. The results showed that the panel of judges was very careful and careful in taking legal considerations. Thus, the decision reflects justice and is in accordance with existing legal norms. Key Words :  Juridical Review, Cancellation of Purchase Agreement, Legal Research, Decision, Legal Norms
POLITIK HUKUM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI INDONESIA Maryam, Rini; Sitorus, Tiopan B.
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v15i3.223

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji politik hukum berupa arah kebijakan yang melatarbelakangi lahirnya berbagai regulasi pengelolaan lahan gambut di Indonesia. Beberapa catatan yang penulis termukan bahwa politik hukum pengaturan pengelolaan lahan gambut sangat bervariasi dan sudah mengarah kepada pembangunan berkelanjutan. Sedangkan pengaturan terkait pengelolaan lahan gambut masih terdapat inkonsistensi terhadap UU 32/2009. Inkosistensi tersebut meliputi aspek: 1) Perencanaan; 2) Pengendalian;   3) Pemeliharaan; dan (4) Sanksi Administratif. Tulisan ini menggunakan metode penelitian normatif  dengan  pendekatan peraturan perundang-undangan(statute approach) dan pendekatan historis (historical approach).
KEHUTANAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, EKOSISTEM DAN HUKUM (FORESTS IN INDONESIA IN PERSPECTIVE ECONOMIC, LEGAL AND ECOSYSTEM) Wiriadinata, Wahyu
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v9i1.382

Abstract

Hutan dan kehutanan merupakan sektor strategis, karena hutan di Indonesiamerupakan paru-paru dunia dan dapat menjaga keseimbangan ekosistem.Rusaknya hutan di Indonesia dapat mengganggu dan menimbulkan rusaknyalingkungan hidup. Kenyataannya hutan di Indonesia khususnya di Kalimantantelah menyusut dan rusak. Heterogenitas hayatinya pun menyusut pula. Halini disebabkan karena peladangan rakyat berpindah, penebangan/ pembalakanliar, penebangan oleh pemegang Hak Pengelolaan Hutan (HPH) illegal danpembakaran hutan.

Page 12 of 56 | Total Record : 560

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 4 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2025 Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025 Vol 22, No 2 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2025 Vol 22, No 1 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - April (2025) Vol 21, No 4 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2024 Vol 21, No 3 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2024 Vol 21, No 2 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2024 Vol 21, No 1 (2024): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2024 Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023 Vol 20, No 3 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2023 Vol 20, No 2 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2023 Vol 20, No 1 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2023 Vol 19, No 2 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia Volume 19 Nomor 2 - Juni 2022 Vol 19, No 4 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2022 Vol 19, No 3 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2022 Vol 19, No 1 (2022): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2022 Vol 18, No 4 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2021 Vol 18, No 3 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2021 Vol 18, No 2 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2021 Vol 18, No 1 (2021): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2021 Vol 17, No 4 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2020 Vol 17, No 3 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2020 Vol 17, No 2 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2020 Vol 17, No 1 (2020): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2020 Vol 16, No 4 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2019 Vol 16, No 3 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2019 Vol 16, No 2 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2019 Vol 16, No 1 (2019): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2019 Vol 15, No 4 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2018 Vol 15, No 3 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2018 Vol 15, No 2 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2018 Vol 15, No 1 (2018): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2018 Vol 14, No 4 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2017 Vol 14, No 3 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2017 Vol 14, No 2 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2017 Vol 14, No 1 (2017): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2017 Vol 13, No 4 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2016 Vol 13, No 3 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2016 Vol 13, No 2 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2016 Vol 13, No 1 (2016): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2016 Vol 12, No 4 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2015 Vol 12, No 3 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2015 Vol 12, No 2 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2015 Vol 12, No 1 (2015): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2015 Vol 9, No 2 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2012 Vol 9, No 1 (2012): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2012 Vol 8, No 2 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2011 Vol 8, No 1 (2011): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2011 Vol 6, No 4 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2009 Vol 6, No 3 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2009 Vol 6, No 2 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2009 Vol 6, No 1 (2009): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2009 Vol 5, No 4 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2008 Vol 5, No 3 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2008 Vol 5, No 1 (2008): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2008 Vol 2, No 1 (2005): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2005 Vol 1, No 3 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2004 Vol 1, No 2 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Juni 2004 Vol 1, No 1 (2004): Jurnal Legislasi Indonesia - Maret 2004 More Issue