cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anwar Hafidzi
Contact Email
anwar.hafidzi@uin-antasari.ac.id
Phone
+6285251295964
Journal Mail Official
journalsharia@gmail.com
Editorial Address
Sharia Journal and Education Center Publishing Jalan Gotong Royong, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Indonesia Kode Pos 70711
Location
Kota banjarbaru,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory
Published by Sharia Journal and Education Center Publishing
ISSN : 30310458     EISSN : 30310458     DOI : https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i3.1280
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory (IJIJEL) is a peer-reviewed academic journal that focuses on advancing research in Islamic jurisprudence, economics, and legal theory within the Indonesian context. Published quarterly (March, June, September, and December), the journal serves as a platform for scholars, researchers, and practitioners to explore theoretical and practical developments in Islamic law. IJIJEL welcomes original research articles, conceptual papers, critical reviews, and comparative studies covering topics such as Islamic legal methodology, contemporary jurisprudential issues, legal reform, and interdisciplinary perspectives. The journal aims to foster academic discourse, enhance understanding of Islamic law, and contribute to the integration of Islamic legal principles within Indonesia’s legal and socio-economic systems.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 74 Documents
 1   2   3   4   5 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 4 (2025)" : 74 Documents clear
Penerapan Asas Proposionalitas Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Rizkia, Shalima Nayla; Ramadhan, Muhamad Rizki; Akmal, Syauqi Alghifari; Hosnah, Asmak Ul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan prinsip proporsionalitas oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia dalam meninjau undang-undang sebagai mekanisme krusial untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan perlindungan hak asasi manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 28. Artikel ini menganalisis bagaimana MK menerapkan prinsip ini melalui empat tahap utama: tujuan yang sah, kesesuaian, keharusan, dan keseimbangan (proportionalitas dalam arti sempit), dalam konteks pengujian undang-undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja (Keputusan MK Nomor 22/PUU-XVIII/2020) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menggunakan analisis hukum normatif dan studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah aturan-aturan tersebut telah diterapkan secara konsisten, termasuk tantangan seperti ketidakpastian hukum dan implikasi sosial-ekonomi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi telah menggunakan prinsip proporsionalitas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, penerapannya belum sepenuhnya konsisten, yang berpotensi mempengaruhi perkembangan demokrasi di Indonesia. Rekomendasi dalam artikel ini mencakup kebutuhan akan standar yang lebih jelas dan perbandingan dengan praktik negara lain, seperti Jerman. Secara keseluruhan, studi ini berkontribusi pada diskusi akademis tentang penguatan hukum di era kontemporer.
Dinamika Regulasi Otonomi Daerah Di Indonesia Perspektif Siyasah Syar’iyah Purnama, Muhammad Risam
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1483

Abstract

Regional autonomy is based on three principles: decentralization, deconcentration, and assistance. This study analyzes several regulations related to the sustainability of regional autonomy in Indonesia. Two key issues in the regulations examined in this study are administrative and fiscal decentralization, marked by the enactment of Law Number 35 of 2020, which grants mining business permits to the central government, a matter previously under the authority of regional governments. Furthermore, the allocation of regional levies and taxes to finance national strategic projects (PSN) is regulated by Government Regulation Number 35 of 2023. At the same time, Presidential Instruction Number 1 of 2025 regulates efficiency for regional governments, followed by Government Regulation Number 38 of 2025 concerning the provision of loans by the central government. This research uses a juridical-normative approach with a siyasah syar'iyah perspective, an Islamic concept that governs regulations pertaining to the authority of the government and other elements. This study concludes that the regulations examined are inconsistent with the concept of decentralized government closer to the people and even have the potential to trigger horizontal and vertical conflict. Given this, this study offers several points regarding strengthening regional autonomy ahead of the revision of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Keywords: Regional Autonomy, Administrative and Fiscal Decentralization, Syariah Siyasah.
Comparative Fiqh Analysis: Ibn Hazm and Al-Nawawi Regarding the Validity of Combining Janabah and Friday Bath Ilhami, Achmad Abdi; Faridh, Miftah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1485

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan pendapat dua ulama besar Islam, Ibn Hazm dan Al-Nawawi, tentang menggabungkan pelaksanaan mandi Janabah dan mandi Jumat. Selain itu, penting untuk melacak akar argumentasi keduanya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan komparatif. Bahan hukum primer digali dari buku Al-Muhalla karya Ibn Hazm dan Al-Majmu’ karya Al-Nawawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ibn Hazm tidak membolehkan penggabungan kedua mandi tersebut karena keduanya bersifat wajib, sedangkan Al-Nawawi membolehkannya karena mandi Jumat hukumnya sunnah, (2) Ibn Hazm cenderung tektualis dengan merujuk kepada nash Al-Qur’an, hadis tentang niat, dan keharusan mengikuti panduan Nabi. Sedangkan Al-Nawawi tidak menyebutkan argumentasi spesifik, beliau tampak hanya mengikuti mainstream pemikiran mazhab Syafi’i yang membolehkan pelaksanaan dua jenis ibadah yang sejenis.
RUU Perampasan Aset: Antara Kebutuhan Pemberantasan Korupsi Dan Risiko Kriminalisasi Faralita, Ergina; Bambang, Jam’ul Ihsan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1486

Abstract

Korupsi di Indonesia dipandang sebagai extraordinary crime yang merusak tata kelola pemerintahan dan menggerogoti kepercayaan publik. Mekanisme hukum pidana konvensional yang selama ini berlaku dalam KUHAP dan UU Tipikor terbukti memiliki kelemahan serius, karena perampasan aset hanya dimungkinkan setelah adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, banyak aset hasil tindak pidana korupsi gagal dikembalikan ke negara karena pelaku kabur, meninggal, atau berhasil mengalihkan aset kepada pihak ketiga. Untuk menutup celah hukum tersebut, Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset diperkenalkan dengan mengadopsi mekanisme non-conviction based asset forfeiture (in rem), yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu pemidanaan pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, dan konseptual. Analisis dilakukan terhadap UUD 1945, KUHAP, UU Tipikor, serta naskah RUU Perampasan Aset, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap asas rule of law, prinsip presumption of innocence, dan perlindungan hak kepemilikan yang dijamin konstitusi. Kajian komparatif dilakukan dengan melihat praktik non-conviction based asset forfeiture di Amerika Serikat dan Inggris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU Perampasan Aset memiliki urgensi tinggi dalam pemberantasan korupsi karena mampu mempercepat pemulihan aset negara, memperkuat kerja sama internasional, serta relevan dengan prinsip extraordinary measure dalam menghadapi kejahatan luar biasa. Namun, RUU ini juga mengandung risiko kriminalisasi berupa pembalikan beban pembuktian, lemahnya perlindungan terhadap pihak ketiga, serta potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Dari perspektif hukum tata negara, keberhasilan RUU ini ditentukan oleh kemampuannya menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak konstitusional warga. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset merupakan instrumen penting bagi pemberantasan korupsi, tetapi harus dilengkapi dengan penguatan perlindungan hukum, mekanisme keberatan yang jelas, serta pengawasan peradilan yang ketat agar selaras dengan prinsip negara hukum (rule of law) dan konstitusionalitas UUD 1945.
A Theological Approach to Performance Management in Strengthening Modern Work Ethics in Educational Institutions Ushansyah, Ushansyah; Hamdanah, Hamdanah; Mazrur, Mazrur
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1487

Abstract

Islamic theology based performance management has emerged as a strategic approach to improving the quality of Islamic education in the contemporary era, particularly as institutions such as pesantren are required not only to transmit knowledge but also to cultivate character through exemplification and daily practices. The challenges of globalization, the need to strengthen work ethics, and the demand for enhancing the quality of Islamic educational institutions make the integration of kalam-derived theological values a relevant foundation for performance management. This article employs a descriptive qualitative method with a library research approach, analyzing literature related to performance management, Islamic theological values, and their implementation within Islamic educational institutions. Data were analyzed through processes of reduction, presentation, and conclusion drawing to reveal patterns of theological value integration in educational managerial practices. The findings indicate that performance management incorporating Islamic values such as honesty, responsibility, discipline, and collaboration effectively enhances the work ethic of teachers and students, strengthens organizational culture, and supports holistic character formation. Practical implementations, including maqaṣid al-shari‘ah based evaluation, the development of students’ soft skills, and teacher training grounded in Islamic values, positively influence the effectiveness of Islamic educational institutions. However, challenges such as insufficient training, limited facilities, and resistance to change must be addressed systematically. The implications of this study underscore the importance of reinforcing Islamic performance management policies, enhancing educator capacity, and fostering collaboration among schools, parents, and communities to develop Islamic educational institutions that are excellent, adaptive, and character-driven.
Kajian Hukum Dan Etika Pidana Terhadap Pemeliharaan Satwa Dilindungi: Implikasi Putusan Di Indonesia Azalia, Anashya; Citra, Amelia Kurnia; Permana, Rifka Tria; Hosnah, Asmak Ul
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1489

Abstract

Penegakan hukum terhadap pemeliharaan satwa dilindungi di Indonesia menjadi isu penting dalam konteks perlindungan lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek hukum dan etika pidana yang terkait dengan pemeliharaan satwa dilindungi, serta meninjau implikasi putusan pengadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Kesenjangan antara norma hukum, penerapan sanksi pidana dan juga nilai etika konservasi yang seharusnya melandasi perilaku masyarakat terhadap satwa dilindungi memperlihatkan inkonsistensi dalam penjatuhan hukuman di beberapa putusan pengadilan, baik dari sisi berat-ringannya sanksi ataupun pertimbangan moral terhadap nilai kehidupan satwa. Dari perspektif etika pidana, tindakan pemeliharaan satwa dilindungi tanpa izin tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga mencerminkan krisis moral dalam penghormatan terhadap hak hidup makhluk lain dan tanggung jawab ekologis manusia. Pentingnya sinergi antara penegakan hukum, pendidikan etika lingkungan serta dengan penguatan kesadaran sosial agar perlindungan satwa dilindungi dapat terwujud secara berkelanjutan.
The Dynamics Of The Traditional Economic Dynamics Of The South Tapanuli Community In The Current Modernization Era Replita, Replita; Effendi, Nursyirwan; Ophiyandri, Taufika; Miko, Alfan
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1490

Abstract

Traditional markets in South Tapanuli have an important role in driving people's economic activities, but the modernization and dominance of the modern retail market poses challenges to the sustainability of the local economy. The background of the problems in this study includes the decline in the competitiveness of traditional markets, changes in people's consumption patterns, and limited facilities and policy support. This research aims to analyze the contribution of traditional markets to the sustainable welfare of the local economy, including aspects of traders' income, community involvement, and regional economic turnover. The research method uses a qualitative approach with field studies in several key markets in South Tapanuli, through in-depth interviews with traders, market managers, and consumers, as well as direct observation of trading activities. The results of the study show that traditional markets remain the center of economic and social interaction, able to increase the income of small traders, and become a forum for the distribution of local products that boost the regional economy. However, the sustainability of traditional markets requires improving the quality of facilities, strengthening management, and government policy support to increase competitiveness. This research confirms that traditional markets have a strategic role in maintaining the sustainability of the local economy in South Tapanuli.
The Role of Customary Institutions in the Enforcement of Islamic Law in Padang Lawas Ritonga, Hasir Budiman; Hardana, Ali
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1491

Abstract

The enforcement of Islamic law in Padang Lawas has its own characteristics because it is influenced by the existence of customary institutions that are still strong in people's lives. The background of this research problem departs from the phenomenon of customary practices that often coexist with Islamic law, but its role in resolving various social disputes has not been fully documented and understood. This research aims to analyze the role of customary institutions in the enforcement of Islamic law, understand customary-based and sharia-based case resolution mechanisms, and see the extent of the effectiveness of customary institutions in maintaining social order in Padang Lawas. The research method used is qualitative with a descriptive approach, through in-depth interviews with traditional leaders, scholars, and communities, as well as documentation studies on customary texts and customary deliberative decisions. The results of the study show that customary institutions play a role as the main mediator in resolving disputes between family, inheritance, and violations of social norms by prioritizing deliberation and the principle of restorative justice. In addition, customary institutions are able to harmonize Islamic and customary values so that law enforcement is created that is accepted by the community. This role is considered effective because it is deeply rooted in local culture and has high moral authority.
Menabuh Duff Di Masjid (Studi Komparatif Pandangan Imam Al- Suyuthi Dan Imam Ibnu Hajar Al- Haitami) Agim, Muhammad Ikhwan; Jarajap, Inawati Mohammad Jainie
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1493

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan hukum penggunaan duff (rebana) di dalam masjid, sebuah isu yang berada pada persimpangan antara ekspresi seni dan praktik ibadah dalam Islam. Meskipun seni merupakan fitrah manusia dan dapat berfungsi sebagai sarana kebaikan, penggunaannya dalam ruang sakral seperti masjid memunculkan perbedaan pandangan di kalangan ulama. Fokus penelitian ini adalah menganalisis dan membandingkan pandangan Imam Jalaluddin al-Suyuthi dan Imam Ibnu Hajar al-Haitami mengenai legalitas menabuh duff di masjid. Dengan metode studi literatur komparatif, penelitian menelaah karya-karya klasik kedua ulama dan literatur fikih terkait untuk mengidentifikasi dasar argumentasi, dalil syar‘i, serta batasan-batasan yang mereka tetapkan. Hasil analisis menunjukkan bahwa Imam al-Suyuthi mengharamkan penggunaan duff di masjid sebagai bentuk penjagaan kesucian dan ketenangan tempat ibadah, berpijak pada prinsip sadd al-dzarī‘ah (menutup jalan menuju kemudaratan). Sebaliknya, Imam Ibnu Hajar al-Haitami membolehkan penggunaan duff selama tetap menjaga adab, karena melihat adanya maslahat seperti sarana dakwah dan penguat ukhuwah, selaras dengan pendekatan tahqīq al-masālih. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas pemahaman terhadap keragaman pendapat dalam fikih, sekaligus mendorong sikap bijak dan toleran dalam menyikapi perbedaan, sehingga praktik keagamaan dapat dijalankan dengan landasan ilmiah yang kuat dan penuh hikmah.
Dinamika Pembaharuan Akad Nikah Dalam Komunitas Masisir: Telaah Hukum Keluarga Islam Dan Sadd Al-Dzarī‘ah Nabilah, Zahidah
Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory Vol. 3 No. 4 (2025)
Publisher : Sharia Journal and Education Center Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62976/ijijel.v3i4.1494

Abstract

Penelitian ini membahas dinamika pembaharuan akad nikah di komunitas mahasiswa Indonesia di Mesir (Masisir) yang sebelumnya melangsungkan akad nikah secara agama di hadapan syekh tanpa pencatatan negara. Ketiadaan lembaga pengadilan agama di Mesir menyebabkan pasangan tersebut tidak dapat mengajukan isbat nikah sebagaimana mekanisme yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi tersebut, PPNLN di KBRI Mesir melaksanakan akad nikah baru sebagai langkah administratif agar pernikahan memperoleh pencatatan resmi dan diterbitkan buku nikah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembaharuan akad nikah dilakukan karena kebutuhan legalitas, minimnya pemahaman tentang pentingnya pencatatan pernikahan sejak awal, tabarruk kepada Syekh,, serta keterbatasan struktural berupa tidak adanya pengadilan agama di luar negeri. Proses pembaharuan akad nikah dilakukan melalui akad baru di hadapan PPNLN dengan verifikasi dokumen dan pemenuhan rukun nikah sesuai ketentuan hukum Indonesia. Praktik ini memberikan dampak positif berupa kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan potensi bertambahnya praktik nikah siri. Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, pembaharuan akad nikah sah sebagai langkah administratif, namun bukan bentuk penyelesaian yang ideal karena pencatatan seharusnya dilakukan sejak akad pertama. Sementara itu, dalam perspektif sadd al-dzarī‘ah, pembaharuan akad nikah dapat dipandang sebagai maslahat jangka pendek, namun juga memiliki potensi membuka peluang terjadinya mafsadat berupa bertambahnya praktik nikah siri.

Page 1 of 8 | Total Record : 74

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2026) Vol. 3 No. 4 (2025) Vol. 3 No. 2 (2025) Vol. 3 No. 1 (2025) Vol. 2 No. 4 (2024): This volume covers topics such as women's rights, inheritance law, crime preven Vol. 2 No. 3 (2024): The articles in this volume explore various legal and social topics, including Vol. 2 No. 2 (2024): Implementation and Dynamics of Islamic Law and Civil Law in Indonesia Vol. 2 No. 1 (2024): Contemporary Insights into Islamic Jurisprudence: Exploring Commerce, Culture, Vol. 1 No. 4 (2023): Islamic Law, Religious Court System, and Judicial Decisions in Indonesia Vol. 1 No. 3 (2023): Legal Development of Local Business Transactions and Contemporary Law in Indone Vol. 1 No. 2 (2023): The Development of Islamic Law and Culture in Indonesia Vol. 1 No. 1 (2023): The Development of Fatwa and Islamic Law in Indonesia More Issue