cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Articles 690 Documents
Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara Lisbeth Simuru; Moh. Irfan Mufti; Nasrullah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3462

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Child Identity Card (KIA) policy at the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) of North Morowali Regency using George C. Edward III’s policy implementation framework, which emphasizes four key variables: communication, resources, implementer disposition, and bureaucratic structure. The research employs a descriptive qualitative method through in-depth interviews, direct observations, and official document analysis, involving policy implementers as key informants. The findings indicate that the implementation of the KIA policy performs relatively well in terms of implementer disposition, reflected in the high commitment, integrity, and initiative demonstrated by staff in optimizing service delivery. The bureaucratic structure also supports implementation through clear, transparent, and adaptive SOPs, as well as effective cross-sector coordination between Disdukcapil, hospitals, and community health centers through integrated services. However, the effectiveness of implementation is hindered by weak communication, as socialization efforts fail to reach all communities evenly due to budget limitations and low digital literacy in remote areas. Additionally, resource constraints—including limited outreach budgets, insufficient personnel, and frequent technical issues with KIA printing equipment—pose significant challenges. This study concludes that the success of the KIA policy implementation heavily depends on strengthening financial support, improving technical capacity, and adapting communication strategies to the geographic conditions and community characteristics of North Morowali.
Building Collective Identity: A Study of the Narrative of Housing Justice in Zohran Mamdani's Digital Campaign Sheila Merista
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3472

Abstract

This article analyzes how Zohran Mamdani's digital campaign on @ZohranforNYC YouTube channel builds a politicized collective identity among the working class and renters in New York City through narratives of housing crisis and economic justice. This study uses a qualitative approach with content analysis of several campaign videos that were purposively selected because they are considered the most powerful and representative in displaying the issues of high rents, structural inequality, and working-class solidarity. The theoretical framework of Politicized Collective Identity (PCI) from Bernd Simon and Bert Klandermans is used to read how these contents construct three main processes of identity politicization, namely: (1) collective awareness of injustice through the exploration of the experience of the housing crisis as a collective grievance; (2) attribution to the opposite party by positioning the political elite, corporate landlords, and housing policy structures as a source of suffering; and (3) community involvement (triangulation) through visual volunteer mobilization, door-to-door action, and cross-community support that makes housing issues a public interest throughout the city. The study aims to explain how digital political communication can transform scattered everyday complaints into a coherent collective narrative that encourages solidarity and political action. The findings show that the combination of personal narratives, visual symbols of the working class, and inclusive emotional language makes Zohran's YouTube channel not only an electoral campaign space, but also an arena for the formation of collective identities that drive political participation and structural change. The article concludes that politicized collective identity, when articulated through digital media, can become an effective strategy to strengthen the voice of marginalized groups and to reframe local housing crises as moral and political issues that must be addressed collectively.
Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap Pencegahan Kebocoran Data Pribadi dalam Pelayanan Publik Berbasis Digital Dedi Mulyadi; Aji Mulyana; Aurelya Carmenita; Hasna Laksmi Utami; Kaffah Almira Aulia; Mugianing Putri; Nabila Rahma Alia
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3473

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pemerintah dalam mencegah kebocoran data pribadi pada pelayanan publik berbasis digital setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mengidentifikasi faktor-faktor penghambat pelaksanaannya, serta merumuskan upaya strategis penguatan perlindungan data di sektor publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, yang diperkuat oleh data empiris sekunder berupa laporan instansi pemerintah, statistik insiden kebocoran data, indeks SPBE, serta laporan literasi digital periode 2023–2025.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif UU PDP telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif dan sejalan dengan standar internasional dalam perlindungan data pribadi. Namun, implementasinya dalam pelayanan publik digital belum efektif. Hal ini tercermin dari meningkatnya insiden kebocoran data, yaitu 144 kasus pada 2023, 176 kasus pada 2024, dan 198 kasus hingga Oktober 2025. Hambatan utama meliputi lemahnya infrastruktur keamanan teknis, ketidakterpaduan standar pengamanan data antarinstansi, rendahnya kompetensi sumber daya manusia di bidang keamanan siber, minimnya audit keamanan berkala, serta belum berfungsinya Otoritas Perlindungan Data Pribadi secara optimal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan kelembagaan, teknis, dan budaya hukum. Oleh karena itu, direkomendasikan percepatan pembentukan otoritas pengawas independen, penguatan audit keamanan berbasis SPBE, peningkatan kapasitas aparatur negara, serta standardisasi pengamanan data di seluruh instansi pemerintah.
Kewenangan Yuridik Perceraian Perkawinan Campuran di Indonesia – Malaysia dan Dampaknya terhadap Anak dan Harta Anita Kamilah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3474

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsekuensi hukum perceraian dalam perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) dalam perspektif Hukum Perdata Internasional, khususnya terkait dengan kewenangan yuridiksi pengadilan, pengaturan hak pengasuhan anak, serta pembagian harta perkawinan, guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas penyelesaian sengketa yang timbul akibat perceraian tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian bersifat yuridis normatif, spesifikasi penelitian desktiptif analisis, jenis dan sumber data berdasarkan data sekunder yang didukung melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan baham hukum tersier, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif. Hasil Penelitian bahwa perceraian pada perkawinan campuran termasuk dalam perspektif HPI karena didasarkan pada ciri-ciri masalah keperdataan, melintasi batas negara, terdapat unsur asing serta melibatkan lebih dari satu sistem hukum.  Terdapat perbedaan kewenangan yuridik antara kedua negara dalam menyelesaikan perceraian, sedangkan untuk pengasuhan anak maupun pembagian harta perkawinan akibat perceraian baik Indonesia dan Malaysia hampir memiliki persamaan.
Motivasi Peziarah di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demak dalam Perspektif Dakwah Achmad Imron; Muh. Niam; Muhammad Syarifuddin
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3488

Abstract

Penelitian “ini bertujuan untuk mengkaji motivasi para peziarah dalam berkunjung ke makam Mbah Mudzakir serta menguraikan perspektif dakwah terhadap motivasi ziarah di makam Mbah Mudzakir yang terletak di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Ziarah merupakan salah satu praktik ritual dalam Islam yang telah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Secara historis, praktik ziarah dipengaruhi oleh tradisi Sunni yang meyakini adanya karomah para wali sebagai perantara dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan.” Hingga saat ini, makam Mbah Mudzakir masih ramai dikunjungi oleh para peziarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga belas bentuk motivasi yang melatarbelakangi kunjungan peziarah, yaitu wasilah, mencari berkah, mengingat kematian, memperoleh ketenangan batin, dorongan dari orang tua dan teman, mengharap ridha Allah, mengungkapkan rasa syukur, melestarikan tradisi, mengikuti dorongan hati, melancarkan rezeki, memperoleh jodoh, kelulusan ujian, serta sebagai sarana penyegaran diri (refreshing). Secara umum, motivasi ziarah didorong oleh faktor keagamaan dan keinginan untuk mengambil hikmah dari aktivitas tersebut. Motivasi utama peziarah yang mengunjungi makam Mbah Mudzakir di Sayung, Demak, adalah untuk mendoakan, yang menunjukkan bahwa peziarah telah memiliki pemahaman dan pengetahuan mengenai manfaat serta pentingnya ziarah. Selain itu, kegiatan ziarah juga memberikan pembelajaran tentang nilai-nilai ajaran Islam serta memperluas wawasan keagamaan, khususnya dalam menumbuhkan kesadaran dan rasa syukur atas kemahakuasaan Allah SWT.
Politik Agraria dan Ekspansi Perkebunan Sawit di Kawasan Hutan Papua: Studi Kasus Konflik Lahan di Kabupaten Boven Digoel Kayla Azalia Putri Rasono; Devira Egistin; Andini Nathania Putri; Nurdin; Fullah Jumaynah
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3495

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of agrarian politics and the expansion of oil palm plantations in forest areas of Papua, with a specific focus on land conflicts in Boven Digoel Regency. The research examines how agrarian regulations, licensing practices, and power relations between the state, corporations, and Indigenous peoples shape social, economic, and ecological outcomes. This study employs a qualitative approach using a literature review method, drawing on academic journals, policy documents, NGO reports, and legal sources relevant to agrarian governance and oil palm development in Papua. Data were analyzed thematically using the frameworks of Political Ecology and Property Rights Theory to understand structural inequalities and overlapping land claims.The findings indicate that oil palm expansion in Boven Digoel has resulted in extensive deforestation, ecological degradation, and the erosion of Indigenous customary land rights. Non-transparent licensing processes, weak enforcement of environmental regulations, and violations of the Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) principle have intensified land conflicts between Indigenous communities, the state, and corporations. Economically, the expansion has shifted Indigenous livelihoods from subsistence-based forest management to precarious wage labor, increasing dependency and vulnerability. Socially and culturally, land conversion has disrupted sacred spaces, cultural identity, and collective social structures of Indigenous peoples.
Kerjasama Sister City Bandung – Kawasaki Dalam Pengembangan Masyarakat Bebas Karbon di Kota Bandung Tahun 2020-2024 Nasywa Aisyiah Hilda Jannati; Dina
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3498

Abstract

Kerjasama Bandung dan Kawasaki dalam program pengembangan masyarakat bebas karbon tahun 2021-2024 bertujuan mengurangi emisi karbon melalui penghematan energi dan peningkatan mobilitas berkelanjutan. Penelitian ini mengkaji implementasi dan hambatan program kerjasama tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari laporan resmi, dokumen kerjasama, dan studi literatur. Wawancara dengan pemangku kepentingan dilakukan untuk memperdalam informasi. Hasil penelitian menunjukkan Kota Bandung menghadapi tantangan perubahan iklim, terutama konsumsi energi tinggi di sektor publik dan rendahnya efisiensi transportasi. Kota Kawasaki memiliki pengalaman relevan dalam pengembangan kota rendah karbon. Program kerjasama mencakup bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan transfer teknologi melalui mekanisme credit mechanism untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah Jepang. Kendala utama meliputi keterbatasan pendanaan dan regulasi lokal yang belum memadai. Meskipun demikian, kerjasama Bandung-Kawasaki memiliki potensi besar untuk mempercepat transisi Bandung menuju kota rendah karbon.
Kerja Sama Sister City Antara Kota Bandung dan Kota Seoul Pada Program Smart City di Masa New Normal Shafa Kamila Khairunnisa; Dina Dina
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3501

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kerja sama sister city antara Kota Bandung dan Kota Seoul dalam pelaksanaan pengembangan smart city pada masa new normal, dengan fokus pada peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh Seoul Human Resource Development Center (SHRDC). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi untuk menggambarkan proses pelaksanaan serta capaian kerja sama. Analisis dilakukan berdasarkan sebelas indikator kerja sama sister city menurut Sister Cities International. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa indikator belum tercapai secara optimal akibat berbagai tantangan dan hambatan yang muncul pada masa pasca-COVID-19, seperti keterbatasan koordinasi, keberlanjutan program, dan penyesuaian terhadap perubahan kondisi. Meskipun demikian, kerja sama sister city antara Kota Bandung dan Kota Seoul telah menghasilkan capaian konkret yang mendukung pengembangan smart city. Capaian tersebut antara lain terwujudnya Bandung Command Center (BCC) sebagai sistem layanan publik dan pusat informasi terpadu, serta penerapan Advanced Traffic Control System (ATCS) untuk meningkatkan pengelolaan lalu lintas. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama sister city tetap memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendorong pengembangan smart city di Kota Bandung.
Literature Review: Kedudukan dan Fungsi Peraturan Perusahaan dalam Hubungan Industrial Yeski Utami; Luthfan Fahmi; Aziya Husna
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3506

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kedudukan Peraturan Perusahaan sebagai kaidah otonom dalam hubungan industrial serta menganalisis fungsi dan implikasi hukumnya terhadap potensi terjadinya perselisihan hubungan industrial. Penelitian menggunakan metode Systematic Literature Review dengan menelaah literatur ilmiah, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan dokumen Peraturan Perusahaan, yang diperkuat melalui analisis tematik terhadap draft Peraturan Perusahaan PT Lippo Karawaci Tbk sebagai ilustrasi empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Perusahaan memiliki kedudukan strategis sebagai instrumen pengaturan internal perusahaan yang melengkapi hukum ketenagakerjaan yang bersifat heteronom. Peraturan Perusahaan menjalankan fungsi regulatif dalam mengatur hak dan kewajiban para pihak, fungsi preventif dalam mencegah perselisihan hubungan industrial, serta fungsi perlindungan dan harmonisasi kepentingan pengusaha dan pekerja. Namun, penyusunan Peraturan Perusahaan yang tidak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip partisipasi pekerja berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan perselisihan hubungan industrial. Penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas Peraturan Perusahaan sangat ditentukan oleh kepatuhan terhadap kerangka hukum ketenagakerjaan dan penerapan prinsip keadilan dalam hubungan industrial.
Makna Aksi Kamisan Bagi Pemuda di Kota Pekanbaru Ellya Syafriani; Rina Susanti
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3509

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis motif tindakan pemuda dalam keterlibatannya pada Aksi Kamisan Pekanbaru serta memahami makna simbolik yang dimaknai oleh para peserta aksi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuh informan pemuda yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi partisipan, kemudian dianalisis menggunakan teori tindakan sosial Max Weber dan interaksionisme simbolik Herbert Mead. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan pemuda dalam Aksi Kamisan berdasar berbagai motif, seperti dorongan untuk menegakkan nilai-nilai HAM, memperluas jejaring sosial, menjalankan tanggung jawab organisasi, serta pengalaman pribadi sebagai bagian dari korban pelanggaran HAM. Sementara pemaknaan terhadap Aksi Kamisan dikonstruksikan sebagai gerakan konsisten, bentuk perlawanan terhadap impunitas, penegakan media nilai-nilai HAM, dan wadah solidaritas kolektif. Penelitian ini menegaskan bahwa melalui proses interaksi simbolik, Aksi Kamisan menjadi ajang terbentuknya kesadaran sosial pemuda terhadap pentingnya keadilan dan kemanusiaan.