Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PENERAPAN PROSES DIVERSI DI INDONESIA DALAM KAJIAN PERBANDINGAN ]]>
<![CDATA[Olvy Nurendra Ardhianto]]>;
<![CDATA[Irma Cahyaningtyas]]>;
<![CDATA[Sukinta Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (616.171 KB)
<![CDATA[Pemahaman mengenai upaya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses diversi, yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak buruk akibat adanya suatu tindak pidana, dan upaya untuk mengembalikan kembali pada keadaan semula dengan konsep keadilan restoratif. Hal tersebut didasari oleh adanya hak-hak anak yang harus tetap dilindungi. Proses diversi dilakukan diluar persidangan, hal tersebut bertujuan untuk pencegahan penahanan pada anak. Diversi dilakukan dengan musyawarah yang berakhir pada hasil kesepakatan diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses diversi yang terjadi saat ini di Indonesia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Serta bertujuan untuk membandingkan proses diversi di Indonesia dengan Philipina, sebagai bentuk acuan untuk evaluasi diversi di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian terhadap data sekunder guna mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan serta literatur yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses diversi pada saat ini telah sesuai dengan aturan-aturan yang telah berlaku, namun dalam pelaksanaannya belum dapat dikatakan optimal karena masih ditemukannya aturan yang merujuk pada suatu bentuk diskriminasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS KRIMINOLOGIS PENGGUNAAN MATA UANG ELEKTRONIK BITCOIN SEBAGAI SARANA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ]]>
<![CDATA[Chandra Ardiano]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (677.065 KB)
<![CDATA[Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa melalui Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Penucian Uang mempunyai beberapa titik kelemahan yang dapat mengakibatkan pelaku kejahatan dapat menyamarkan sumber dana ilegal di Bitcoin. Serangkaian modus operandi baru yang mengedepankan keamanan, kecepatan, dan privasi dari keunggulan Bitcoin dipilih oleh pelaku untuk menyamarkan jejaknya di dunia maya. Kajian kriminologis menganalisis dari berbagai faktor. Faktor internal dimana dalam diri seseorang, faktor eksternal bahwa kejahatan bukan faktor yang diwarisi, namun dapat dipelajari oleh orang-orang lingkungan sekitar serta faktor kemajuan teknologi dan informasi yang semakin canggih membuat pelaku dengan mudah melakukan operasi kejahatannya lalu dapat lari tanpa terlacak]]>
<![CDATA[TINJAUAN TENTANG PEMBUKTIAN UNSUR MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Dwi Helmi Pradika]]>;
<![CDATA[Sukinta Sukinta]]>;
<![CDATA[Irma Cahyaningtyas]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1125.112 KB)
<![CDATA[Dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan salah satunya yaitu unsur memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. unsur ini dibuktikan berdasarkan aturan umum pada KUHAP dan berdasarkan aturan khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini menimbulkan adanya permasalahan diantaranya bagaimana pengaturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya”, dan bagaimana praktik pelaksaan dari pembuktian unsur “memperkaya”. Metode pendekatanyang digunakan adalah normatif yuridis, bersifat deskriptif analitis berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka. Untuk menarik kesimpulan menggunakan metode analisis kualitatif. Pengaturan pembuktian dari unsur “memperkaya” memiliki aturan khusus, diantaranya adalah mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk dan sistem pembebanan pembuktiannya. Dalam praktik pembuktian unsur “memperkaya” dilihat dari Putusan Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg. digunakannya “informasi dan dokumen” sebagai perluasan alat bukti petunjuk dapat mempermudah proses pembuktiannya. Namun tidak diterapkannya sistem pembalikan beban pembuktian menunjukan jika tidak semua peraturan mengenai pembuktian unsur “memperkaya” dapat diterapkan secara efektif. Selain itu tidak diaturnya maksud/kriteria “memperkaya” pada undang-undang tersebut dapat berdampak multitafsir dan dapat menimbulkan permasalahan baru.]]>
<![CDATA[PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP ORANG ASING OLEH KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Arina Nafida Rahma]]>;
<![CDATA[Lita Tyesta ALW]]>;
<![CDATA[Amalia Diamantina]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (837.156 KB)
<![CDATA[Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang dijadikan destinasi wisata bagi orang asing, sehingga tidak sedikit pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing di Yogyakarta. Penegakan hukum keimigrasian yang terdiri dari pengawasan dan penindakan keimigrasian di wilayah Indonesia dilakukan oleh Direktorat Jendral Imigrasi yang berada dibawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang kemudian didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dalam hal mengenai keimigrasian yaitu Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pelaksanaan pengawasan keimigrasian dilakukan terhadap warga negara asing dan warga negara Indonesia yang terdiri dari pengawasan lapangan dan pengawasan adminsitratif, sedangkan penindakan keimigrasian yang dilakukan adalah tindakan administratif yaitu deportasi dan pengenaan biaya beban. Hambatan yang dihadapi Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan didasari dari perilaku warga negara asing dan penjamin atau sponsor perusahaan. Upaya yang dilakukan yaitu memberikan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku.]]>
<![CDATA[PRINSIP FAIR USE ATAS COVER SONG DI INSTAGRAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO.28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Arifah Ayundari Dwitriani]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Bagus Rahmanda]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (791.258 KB)
<![CDATA[Tidak semua konten cover song tanpa seizin pemegang hak cipta merupakan pelanggaran hak cipta contohnya pada sosial media Instagram. Syarat-syarat penggunaan wajar atau fair use yang telah dijelaskan dalam UUHC. Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 3 (tiga) syarat agar menyanyikan kembali lagu di media sosial tidak menjadi suatu pelanggaran yaitu jika tidak dikomersialkan, menguntungkan para pemegang hak cipta, serta pencipta tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan konten tersebut. Para konten cover song di media sosial Instagram tidak dapat mengkomersilkan hasil konten menyanyikan kembali lagu tersebut sebab tidak ada kebijakan khusus yang mengatur mengenai monetization konten hak cipta yang diunggah di media sosial sehingga dapat dikategorikan penggunaan yang wajar. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui jalur Litigasi maupun Non Litigasi.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) KOPERASI SIMPAN PINJAM INTIDANA (Studi Kasus Perkara Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg Jo. Nomor 1292 K/Pdt.Sus-Pailit/2020) ]]>
<![CDATA[Aditya Fauzi Indarto]]>;
<![CDATA[Siti Mahmudah]]>;
<![CDATA[Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (900.081 KB)
<![CDATA[Koperasi Simpan Pinjam Intidana diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh para anggotanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam perkara tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menandatangani Akta Perdamaian yang kemudian disahkan/ dihomologasi oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Pihak Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang akhirnya dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam tingkat kasasi, permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Penulis akan mengkaji mengenai pengaturan pergantian kepengurusan koperasi selama pelaksanaan perdamaian dalam PKPU di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, serta alasan pengajuan permohonan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Metode ini menggunakan data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus dengan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan pergantian kepengurusan koperasi dalam masa homologasi tidak diatur dalam UU KPKPU, sehingga pergantiannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu melalui Rapat Anggota. Alasan diajukannya permohonan pembatalan putusan perdamaian (homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg menurut pendirian para Pemohon adalah dilaksanakannya pergantian organ pengurus KSP Intidana yang melaksanakan PKPU, yang menyimpangi Akta Perdamaian. Hal tersebut menurut Penulis dapat dibenarkan atau tidak bertentangan dengan hukum karena dilakukan melalui rapat anggota yang sah yang juga memenuhi ketentuan Pasal 1320 Jo. Pasal 1338 KUH Perdata, serta terdapat kelalaian yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian pembayaran kepada anggota.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBAGIAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERKAWINAN BILA TERDAPAT HIBAH MENURUT UNDANG – UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN KUHPERDATA (Studi Putusan Pengadilan Negri Batam No 325 Pdt.G/2018/PN BTM ) ]]>
<![CDATA[Tasya Putri Rachman]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>;
<![CDATA[Rahandy Rizki Prananda]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (834.568 KB)
<![CDATA[Harta kekayaan dalam perkawinan merupakan salah satu permasalahan dalam hukum perkawinan. Pembagian harta perkawinan menimbulkan masalah saat terjadinya perceraian, serta terdapat hibah didalamnya dan tidak ada perjanjian kawin yang mengatur pemisahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hibah dalam harta kekayaan perkawinan serta mengkaji pembagiannya menurut UUP dan KUH Perdata. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis-normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan harta kekayaan pada perkawinan menurut Undang – Undang No 1 Tahun 1974 membedakan adanya harta bersama dengan harta bawaan yang dijelaskan pada Pasal 35. Menurut KUH Perdata, Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan maka akan terjadi persatuan bulat antara suami dan istri. Jika di dalam harta tersebut suami atau isteri menerima hibah, dan memperjanjikannya dalam perjanjian kawin hibah tidak dapat masuk ke dalam harta persatuan. Jika terjadi perceraian maka pembagiannya dilakukan dengan membagi rata masing – masing suami dan isteri mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 128 KUH Perdata. Maka menurut ketentuan KUH Perdata jika tidak ada perjanjian kawin dan Undang – Undang Perkawinan sama – sama menjelaskan jika hibah yang termasuk ke dalam harta bawaan tidak dapat dibagi dua.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PEMBUKTIAN KASUS KARTEL (STUDI KASUS PUTUSAN KPPU PERKARA NOMOR 08/KPPU-L/2018) ]]>
<![CDATA[Faishal Akbar]]>;
<![CDATA[Marjo Marjo]]>;
<![CDATA[Zil Aidi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (741.147 KB)
<![CDATA[Dalam rangka membuktikan terjadinya pelanggaran Pasal 5 tentang kartel penetapan harga, Pasal 9 tentang kartel wilayah pemasaran, dan Pasal 11 tentang kartel pengaturan produksi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masing-masing pasal mensyaratkan pemenuhan unsur perjanjian. Namun demikian karena kartel biasanya dilakukan secara diamdiam, maka KPPU membutuhkan bukti tidak langsung untuk membuktikan adanya perjanjian kartel di antara pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Bagaimana mekanisme dalam membuktikan kasus kartel, sejak awal perkara ditangani oleh KPPU hingga putusan, ditinjau dari hukum persaingan usaha? (2) Bagaimana efektivitas dan hambatan terhadap penerapan bukti tidak langsung dalam pembuktian kasus kartel, khususnya dalam Putusan KPPU Perkara No. 08/KPPU-L/2018?]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TERDAFTAR DALAM DAFTAR UMUM MEREK TERHADAP PENDAFTARAN MEREK YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1064 K/Pdt.Sus-HKI/2019) ]]>
<![CDATA[Raden Raihan Hijrian]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>;
<![CDATA[Bagus Rahmanda]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (865.899 KB)
<![CDATA[PT. Unichemcandi Indonesia merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi mineral khusus. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT. Unichemcandi Indonesia memberikan tanda pengenal atau disebut merek pada barang hasil produksinya agar dapat dikenal dalam masyarakat. Salah satu merek milik PT. Unichemcandi Indonesia ialah merek DAUN dan telah didaftarkan pada Kementrian Hukum dan HAM. Namun seiring berjalannya waktu, PT. Unichemcandi Indonesia menemukan merek memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek DAUN yang dimilikinya. Terlebih, kelas barang yang menggunakan merek tersebut sama dengan kelas barang yang digunakan PT. Unichemcandi Indonesia dalam menggunakan mereknya. Sudah pasti perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang dan merugikan pihak yang sah. Mengetahui hal tersebut, lantas PT. Unichemcandi Indonesia mengajukan gugatan pembatalan merek terhadap pihak yang diduga sengaja meniru mereknya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu ditinjau lebih dalam lagi terkait perlindungan merek terdaftar di Indonesia, seperti sejauh mana aturan yang diberikan oleh undang-undang hingga kewenangan pejabat yang berwenang melakukan perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini peniliti melakukan penelitian yang akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut membahas dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang nantinya akan disesuaikan dengan teori-teori hukum, pendapat para ahli, literatur tentang hukum, serta aturan yang berlaku. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah bahwa terkait dengan perlindungan hukum terhadap merek telah diberikan dengan telah diundangkannya undang-undang maupun aturan lainnya terkait merek, namun memang dalam penegakannya dianggap masih kurang tegas. Adapun rekomendasi yang dapat diberikan ialah terhadap pejabat yang bertanggungjawab terkait persoalan merek agar lebih teliti dalam memproses pendaftaran merek dengan memeriksanya secara teliti dengan merek yang telah terdaftar sebelumnya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PROSEDUR PERIZINAN LINGKUNGAN BERDASARKAN PP NO.5 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BESERTA HAMBATAN PELAKSANAANNYA ]]>
<![CDATA[Muchamad Ja'abik Fatchullah]]>;
<![CDATA[Budi Ispriyarso]]>;
<![CDATA[Nabitatus Sa’adah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (759.083 KB)
<![CDATA[Pemerintah dalam upaya peningkatan efisiensi pelayanan publik mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menerapkan permohonan perizinan lingkungan melalui Online Single Submission (OSS). Permohonan izin lingkungan dengan ketentuan baru memiliki permasalahan karena adanya kewajiban pembuatan suatu dokumen Persyaratan Teknis (Pertek) tetapi tidak menghadirkan ketentuan bagaimana dokumen tersebut dibuat secara resmi. Pendekatan Penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis dengan analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dalam permohonan izin lingkungan terdapat prosedur yang harus dilaksanakan seperti pendaftaran pada OSS, penentuan KBLI, persetujuan PKPLH, pembuatan dokumen Pertek, pembuatan dokumen AMDAL atau UKL/UPL. Pelaksanaan prosedurnya menggunakan dua metode yaitu metode online dan metode langsung . Terdapat hambatan dalam pelaksanaanya yaitu tidak adanya aturan dokumen pertek dibuat dan banyaknya dokumen pertek yang harus dibuat. Dengan demikian diperlukan adanya perubahan peraturan dari pemerintah untuk mengatasi hambatan yang terjadi dan diperlukan pengoptimalan metode online untuk memaksimalkan sistem ini.]]>
