cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 141   142   143   144   145 
ILLEGAL FISHING KAPAL VIETNAM AKIBAT OVERLAPPING BATAS MARITIM ZEE INDONESIA DENGAN VIETNAM Romi Gaku Setojati; Lazarus Tri Setyawanta Rebala; Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1114.375 KB)

Abstract

Indonesia sebagai Negara kepulauan telah mengakui UNCLOS 1982. Indonesia memiliki hak berdaulat di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), di Laut Natuna Utara, kapal ikan Vietnam kerap melakukan tindakan Illegal Fishing. Penelitian ini bertujuan mengkaji upaya yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kasus overlapping area di ZEE dan untuk menganalisis dasar penegakan hukum ZEE Indonesia di Laut Utara Kepulauan Natuna. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pengumpulan data menggunakan data sekunder dan menganalisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan berdasarkan UNCLOS 1982, sengketa pada wilayah overlapping di ZEE ini seharusnya diselesaikan dengan suatu persetujuan penentuan batas wilayah ZEE, negara pihak sengketa dapat mengadakan provisional arrangemen untuk meminimalisir sengketa di wilayah Laut Natuna Utara.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PEMULIA (BREEDER’S RIGHTS) DAN HAK PETANI (FARMER’S RIGHTS)MENURUT UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2000 TENTANG PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN Elsya Lucia Gracella; Budi Santoso; Edy Sismarwoto
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (794.406 KB)

Abstract

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sangat diperlukan dalam bidang pertanian di Indonesia. Pengaturan tentang Perlindungan Varietas Tanaman terdapat dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Penyusunan UU PVT seharusnya melindungi hak para pemulia (Breeder’s Rights) dan tidak boleh mencederai hak istimewa petani (Farmer’s Privilege). Akan tetapi, masih ada kasus tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang dalam penyelesaiannya tidak menggunakan UU PVT. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari badan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang PVT dalam UU PVT di Indonesia masih kurang jelas dan seimbang dalam mengatur antara Hak Pemulia (Breeder’s Rights) dengan Hak Petani (Farmer’s Rights). Diketahui pula bahwa masih banyak petani pemulia tanaman yang belum juga mendaftarkan varietas tanaman hasil pemuliaannya, dikarenakan rumit dan mahalnya pendaftaran PVT.
PEMBERIAN IZIN TINGGAL TETAP BAGI TENAGA KERJA ASING DAN WARGA NEGARA ASING DALAM PERKAWINAN CAMPURAN DI INDONESIA (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG) Putri Budiyanti; Amalia Diamantina; Sekar Anggun Gading Pinilih
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (803.555 KB)

Abstract

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menimbulkan perbedaan dalam penegakaan hukum oleh lembaga ketenagakerjaan dan lembaga imigrasi dalam menerbitkan Izin Tinggal Tetap (ITAP). Tujuan dari penelitian ini: 1) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi TKA yang bekerja di Indonesia 2) mengetahui prosedur dalam memperoleh izin tinggal tetap bagi WNA yang melakukan perkawinan, 3) mengetahui berbagai kendala Kantor Imigrasi Semarang dalam menerbitkan ITAP bagi WNA yang bekerja atau melakukan perkawinan dengan WNI di Semarang.Metode Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemberian ITAP diberikan kepada TKA sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham (investor). Sedangkan ITAP yang diberikan kepada WNA yang kawin secara sah dengan WNImelalui permohonan dengan membawa kutipan akta. Dalam hal Pengisian data, pemeriksaan dan verifikasi data WNA yang  dilakukan secara online, membuat Kantor Imigrasi kelas 1 Semarang masih memerlukan penyesuaian perubahan sistem. Antisipasi yang dilakukan pihak Keimigrasian adalah menambah petugas dalam meningkatkan sistem pengawasan bagi WNA.
EFEKTIVITAS OBLIGASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Muhammad Wildan Fadhila; Hendro Saptono; Ana Silviana
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (832.8 KB)

Abstract

Obligasi adalah sebuah istilah di dalam pasar modal yang artinya surat pernyataan utang terhadap pemegang obligasi. Penerbit obligasi adalah pihak yang memiliki utang dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Saat memiliki obligasi biasanya akan tertulis jatuh tempo pembayaran utangnya dengan bunga (kupon) yang jadi tanggung jawab pemegang obligasi tersebut. Dalam hukum positif Indonesia secara yuridis formal obligasi belum dimuat aturan   sebagaimana layaknya efektivitas dan posisi yuridis pada saham diatur dalam suatu Undang-Undang Perseroan Terbatas (PT), diantaranya adalah perlunya diatur dalam suatu aturan regulasi setingkat undang-undang terhadap  perlindungan hukum baik  terhadap pemegang obligasi (investor) maupun penerbit obligasi  , padahal baik obligasi ataupun saham keduanya merupakan jenis surat berharga (efek)  yang diperjual belikan di Pasar Modal yang memiliki tujuan sama adalah dalam rangka  menghimpun dana dari masyarakat (publik) dan dapat dipergunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan pembangunan proyek-proyek pemerintah diantaranya untuk pendanaan pengadaan tanah kepentingan umum. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaturan obligasi dalam hukum positif Indonesia dan  seberapa efektif obligasi sebagai alternatif pembiayaan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Selanjutnya data-data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa obligasi memiliki beberapa kelebihan dan dapat dijadikan alternatif pembiayaan dalam kegiatan usaha sampai dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, namun banyak  kalangan masyarakat (calon investor) yang belum tahu akan fungsi dan kegunaan obligasi. Untuk itu seharusnya pemerintah termasuk lembaga keuangan Indonesia secara gencar mempromosikan atau  memberikan informasi berupa keunggulan obligasi kepada publik masyarakat sehingga  dapat dikenal secara luas contohnya seperti  investasi saham dan lain-lain.
KAJIAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI SEMEN PT. K-Ne GLOBAL PERSADA DENGAN PT. HOLCIM INDONESIA,Tbk. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.528/PDT/2019/PT SMG) Nabila Ananda Putri; Aminah Aminah; Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.666 KB)

Abstract

Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana debitur tidak memenuhi kewajiban prestasi perikatannya dengan baik. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab para pihak pada saat terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen, serta pertimbangan hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang  No. 528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan Hukum ini yaitu secara Yuridis Normatif dan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini adalah pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi wajib melakukan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila tidak bertanggungjawab terhadap perbuatan wanprestasinya tersebut, maka pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan terhadap pihak yang melakukan perbuatan wanprestasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan tersebut. Dalam permasalahan wanprestasi ini, pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang  No.528/PDT/2019/PT SMG sudah tepat dan memenuhi asas keadilan. Hal ini terlihat dari pengabulan pengajuan banding oleh pembanding semula tergugat.
KEBIJAKAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT MENGENAI PEMISAHAN ANAK IMIGRAN ILEGAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL Gabriel Laksamana Shallom; Kabul Supriyadhie; joko setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.805 KB)

Abstract

Peristiwa migrasi telah terjadi sejak lama. Sebelum manusia memiliki tempat tinggalnya sendiri, manusia berpindah dari satu tempat ke tempat lain (nomaden). Migrasi juga terjadi karena manusia belum dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, yaitu dengan mengandalkan alam untuk memenuhi kebutuhan pangan, jika sumber pangan di tempat tersebut habis, maka akan berpindah ke tempat yang memiliki sumber pangan yang lebih banyak.  Meskipun migrasi merupakan hak, namun hak tersebut dapat dikurangi (derograble) sehingga hukum migrasi diperlukan. Permasalahan yang akan dianalisa mengenai dampak hak anak imigran ilegal pasca Perintah Eksekutif Pemisahan Anak Imigran Ilegal. Dalam hubungannya dengan anak imigran, juga telah diatur dalam Konvensi Hak Anak. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui hak anak dalam Perintah Eksekutif tersebut. Melalui penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan tersebut bertentangan dengan hukum Internasional, dan Pemerintah Amerika Serikat wajib menyatukan kembali anak yang terpisah dari orangtuanya.
TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PENGHANCURAN BENDA-BENDA BUDAYA DI KOTA KUNO NIMRUD DALAM KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH ISIS Vincent Adrian Wiennata; Joko Setiyono; HM Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (735.416 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional terkait penghancuran benda-benda budaya di kota kuno Nimrud dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh ISIS dan bagaimana upaya serta pengaturan hukum humaniter internasional untuk menyelesaikanan kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional memiliki pengaturan bagi perlindungan benda-benda budaya yang kerap menjadi rawan saat terjadinya konflik bersenjata. Pengaturan itu terwujud melalui Konvensi Den Haag tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dengan Konvensi Den Haag 1954 serta Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977. Kemudian penegakan hukum terhadap kasus ini dapat dilakukan melalui peradilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas rujukan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB serta dapat melalui sebuah peradilan Ad Hoc.
TTUGAS DAN FUNGSI DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH (DINDAGKOP DAN UKM) DALAM PENATAAN PASAR PODOSUGIH KOTA PEKALONGAN Navira Saras Kemala Sri; Indarja Indarja; Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (750.236 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dindagkop dan UKM dalam penataan Pasar Podosugih dan hambatan serta upaya dalam mengatasinya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitiannya adalah deksriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara berdasar pada Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dindagkop dan UKM dan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Hasil penelitiannya adalah bahwa penataan Pasar Podosugih meliputi penataan tempat berjualan berdagang, penertiban pedagang kakilima, penjual makanan terbuka, keamanan dan kebersihan pasar, sarana prasarana, dan perlindungan hak konsumen. Upaya yang dilakukan Dindagkop dan UKM dalam mengatasi hambatannya meliputi mewujudkan pasar yang bersih, sehat, tertib, aman, nyaman, dan terpelihara, pemenuhan sarana prasarana pasar termasuk pedagang kaki lima, penataan bagi penjual makanan terbuka, dan penataan area khusus perokok.
PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO. 47/PID.SUS-TPK/2019/PNSMG) Fahreyz Reza Saputra; Pujiyono Pujiyono; Purwoto Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.272 KB)

Abstract

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tidak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang. Berdasasarkan hasil penelitian,kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi dan sesuai dengan Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG pertanggungjawaban korporasi disesuaikan dengan pertimbangan hakim. Melihat masih banyak pihak yang menggunakan korporasi sebagai sarana kejahatan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut didalam Peraturan Perundang-undangan agar dalam proses penegakannya korporasi dapat lebih mudah dipertanggungjawabakan perbuatannya serta hakim yang memutus perkara yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa haruslah bijak dan dapat menentukan pemidanaan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.
PERLUASAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTITUSIONALITAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL MELALUI JUDICIAL PREVIEW Devi Yulida; Ratna Herawati; Indarja Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (807.445 KB)

Abstract

Kewenangan MK dalam melakukan judicial review undang-undang pengesahan perjanjian internasional masih menjadi perdebatan karena undang-undang pengesahan perjanjian internasional memiliki karakteristik khusus sebagai undang-undang yang memenuhi unsur formal, tetapi tidak secara materiil, sehingga pengujian konstitusionalitasnya memeerlukan mekanisme khusus yakni melalui juidial preview. Penerapan judicial preview oleh MK Indonesia perlu memperhatikan terkait kewenangan MK yang perlu ditegaskan secara yuridis. Legal standing pengujian diberikan kepada DPR dan hanya perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang saja yang wajib melalui mekanisme judicial preview, pengujian konstitusionalitas melalui judicial preview menggunakan kriteria konstitusionalitas yang sama dengan penilaian konstitusionalitas undang-undang yang bersumber dari hukum nasional. Perluasan kewenangan MK dalam melakukan judicial preview nantiya harus diikuti dengan adanya Peraturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi terkait batas waktu dalam mekanisme pengujiannya agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Page 143 of 157 | Total Record : 1565

 141   142   143   144   145 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue